Sekprov Sulbar,  Muhammad Idris mengajak seluruh kepala OPD untuk aktif memperbaiki permasalahan Reformasi Birokrasi di Sulbar. Hal itu disampikan, saat membuka acara  Executive Meeting Kepala OPD bersama dengan Kementerian PAN RB RI yang dilaksanakan di Ruang Meeting Lantai III Kantor Gubernur Sulawesi Barat,  Selasa 23 April 2019

Disebutkan, melihat dari indeks reformasi birokrasi, kita berada pada nilai 57,46 atau nilai CC dari keseluruhan kategori, dari total 12 Provinsi pada wilayah pengawasan III , dan satu satunya provinsi yang mendapatkan CC adalah Sulbar.  Bahkan , sebagian besar nilai akumulatif tersebut berada di masing-masing OPD, ini merupakan hal yang harus menjadi perhatian bersama.

“Yang perlu menjadi perhatian setiap OPD, yakni, bagaimana cara memperbaiki manajemen perubahan (mental aparatur), penguatan sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, tata laksana, sistem manajemen SDM ASN dan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan pelayanan publik pada setiap OPD,” kata Idris.

Hal ini tidak akan efektif berubah , lanjutnya, jika pemimpinnya tidak mengetahui permasalahan, secara teknis administrasi terpenuhi akan tetapi tidak cukup direction oleh pimpinannya.Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III KemenPAN & RB, Naptalina Sipayung, mengatakan, hal ini tidak terlepas dari peran kita semua, serta komitmen dari pimpinan tertinggi secara berjenjang termasuk di level OPD,Kami berharap dari pertemuan ini, Provinsi Sulbar menjadi pendamping dan perpanjangan tangan ke Kabupaten dan Kota di Sulbar.