Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Ny.Andi Ruskati Ali Baal pada acara Mangrove Learning Center di Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene , Minggu, 31 Maret 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat membuka acara pelatihan kepemimpinan administrator di Aula LPMP Sulbar, Senin, 25 Maret 2019

Musyawarah perencanaan pembangunan (Murenbang) merupakan rangkaian proses strategis yang dibangun sebagai wahana untuk berdiskusi, berembug atau melakukan tukar pikiran dan pendapat anyar pemangku kepentingan yang ada, dan dapat memaksimalkan segala potensi dan upaya kita dalam melaksankan pembangunan di tahun 2020. "Semoga dengan musrenbang ini mampu menghadirkan proses perencanaan pembamgunan yang efektif, efesien, partisifatif dan akuntabel, sehingga bermuara pada tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas, " harap Muhammad Idris saat membuka secara remi p[elaksanaan musrenabng Kabupaten Majene yangberlangsung di ruang pola Kantor Bupati Majene, Senin, 25 Maret 2019.Ia juga menyampaikan, penyelenggaraan musrenbang daerah merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) baik provinsi maupun daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembamgunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dilanjutkan, saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan rangkaian proses perencanaan dan telah menetapkan tema dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 yakni, peningkatan sumber daya manusia dan daya saing wilayah untuk kesejahteraan masyarakat.“Sebagai wujud dari komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung percepatan pembangunan di kabupaten, Pemprov Sulbar telah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan khususnya di Kabupaten Majene sebesar delapan miliar rupiah, yang terdiri atas bantuan keuangan ke kabupaten maupun bantuan keuangan kepada desa untuk program prioritas Mandiri, Cerdas dan Sehat ( Marasa) untuk sepuluh desa tertinggal di Kabupaten Majene,”sebut Idris.Bupati Majene Fahmi Massiara pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, kegiatan perencanaan pembangunan Kabupaten Majene sebagai media untuk menghasilkan suatu kesepakatan antar subjek dan objek pembangunan mengenai RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi dengan hasil musrenbang tingkat Kecamatan.“Perencanaan pembangunan pada tahun 2020 mendatang terfokus kepada optimalisasi pencapaian target indictor kinerja utama pembangunan daerah. Untuk itu, kepada seluruh OPD agar dapat melakukan kajian dan identifikasi serta merumuskan program dan kegiatan tindak lanjut yang akan dilaksanalan berdasarkan peroiritas pembangunan yang ingin direalisasikan di tahun 2020," harap…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melantik dan mengukuhkan tiga pejabat administrator lingkup Pemprov Sulbar yang berlangsung di ruang pertemuan lantai III kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 27, Maret 2019. Tiga pejabat administrator tersebut masing-masing, Muh. Aksan dari jabatan lama sebagaii Kepala Bidang Infrasruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulbar, mendapat jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemprov Sulbar, disusul Arjanto, dari jabatan lama sebagai Kepala Sub Bidang Sosialisasi dan Publikasi Inovasi dan Teknologi pada bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulbar, mendapat jabatan baru sebagai Kepala bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemprov Sulbar , dan Ramli Majid dari jabatan lama sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulbar mendapat jabatan baru sebagai Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemprov Sulbar. Sebenarnya pelantikan ini sudah lama direncanakan, tetapi menunggu waktu yang tepat dikarenakan belum adanya kesiapan serta padatnya kegiatan pemerintahan,ucap Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar.Ia juga menyampaikan, pelantikan dan pergantian pejabat lingkup Pemprov Sulbar tersebut diharapkan dapat membawa Provinsi Sulbar mampu menjadi yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, mengingat begitu banyaknya kendala-kendala serta permasalahan yang menerpa pemerintahan derah melalui dinas terkait.Dirinya selaku pimpinan tertingi di Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan akan selalu memonitoring kegiatan setiap OPD Pemprov Sulbar dan diharapkan kepada para pimpinan OPD dapat bekerja sebaik mungkin demi mencapai tujuan bersama. Saya mau kedepan semua yang dikerjakan balai harus ada catatan khsusus sesuai tupoksi pekerjaan masing-masing dan akan segera dilaporkan di kementerian, tegas pria yang akrab dengan panggilan ABM itu.Kegiatan tersebut turut dihadiri asisten III Gubernur, Djamila, Kepala BKD Sulbar, Amujib, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Muh. Jaun serta para tamu undangan

Asisten Bidang Administrasi Umum Pemprov Sulbar, Djamila membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tingkat Sulbar, di Ballroom d'Maleo Hotel & Convention, Selasa 26 Maret 2019. Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar tersebut mengusung tema meningkatkan sinergitas implementasi program kerja pusat dan daerah, dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Dalam sambutannya, Asisten Bidang Administrasi Umum Pemprov Sulbar, Djamila menyatakan, Pemprov Sulbar sangat mendukung kegiatan program KKBPK, sebab hal itu merupakan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan kependudukan di Sulbar, seperti tingginya angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, pernikahan usia anak dan lainnya. Untuk itu, Djamila mengajak untuk meningkatkan sinergitas program antar sektor, baik yang sifatnya nasional maupun berbasis kearifan lokal. "Sinergitas menjadi sangat penting dalam mengatasi tingginya angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta pernikahan usia anak, di Sulawesi Barat,” tutur Djamila Meski demikian, lanjut Djamila, berbagai persoalan tersebut tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, tanpa adanya perubahan mindset, kepedulian, spirit dan etos kerja yang tinggi."Melalui kerja cerdas, kerja sama dan kerja ikhlas, saya optimis percepatan dalam penanggulangan berbagai persoalan yang ada dapat kita wujudkan,"tandasnya Sejalan dengan itu, kata Djamila, Pemprov Sulbar telah memiliki program unggulan yakni Mandiri, Cerdas dan Sehat (Marasa)."Program KKBPK ini sejalan dengan program Marasa milik Pemprov Sulbar"ungkapnya

Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar melakukan rapat pemantapan kedatangan Presiden RI di Provinsi Sulbar di ruang kerja Wagub Sulbar, Rabu, 27 Maret 2019

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Asisten 3 Bidang Administrasi , Djamilah, Plt. Kepala BPKAD Amujib Inspektur Inspektorat Provinsi Sulbar, Suryadi pada acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Pemprov Sulbar tahun 2018 di ruang kerja Kepala BPK RI, Rabu, 27 Maret 2019

 Dinas Kominfo,persandian dan statistik Sulbar menerapkan aplikasi SiMaya melalui pelatihan diseluruh OPD Lingkup pemerinth Sulbar. Dalam persiapannya menurut Kadis Kominfo Sulbar Muzakkir Kulasse yang ditemui diruangannya,(27/3/2019), menyampaikan bahwa sementara menyiapkan seluruh instrumen pendukung Simaya. "kesiapannya telah dilaksanakan beberapa waktu lalu melalui kegiatan bimbingan teknis lingkup Sulbar dan sementara ini, berlangsung pelatihan untuk pejabat eselon II,III dan IV serta satu orang staf eselon IV "ujarnya Dijelaskan, Muzakkir bahwa pelatihan Bimtek aplikasi Simaya dilaksanakan oleh tim kominfo yang turun langsung mendatangi 41 OPD dan dilaksanakan dikantor masing-masing dan telah disampaikan menganai dasar hukum,draf pergubnya ke biro hukum. Agenda pelatihan, diantaranya pengelolaan website Pemprov Sulbar sebagai media resmi layanan infomasi pemerintah kepada masyarakat, Assesment kondisi IT disetiap OPD dan pelatihan penggunaan aplikasi siMaya bagi pejabat eselon setiap tingkatan. "selain keinginan pimpinan, juga merujuk pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Presiden RI Nomor 95,tutur, Muzakkir. Aplikasi Simaya ini adalah upaya dalam rangka pencapaian RPJMD dalam hal misi pemerintahan yang bersih dan modern. "pemerintahan yang modern diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi admnistrasi pemerintahan,"ujar mantan sekwan DPRD Sulbar. Diharapkan rencana penerapan Simaya ini pertengahan tahun dapat terwujud. Untuk itu kami sangat mengharapkan peran aktif seluruh OPD baik yang proaktif mencari tahu dan untuk menguasai aplikasi ini. Bagi PNS yang belum mengerti aplikasi ini, Dinas Kominfo menyiapkan pelayanan bagi seluruh PNS lingkup Pemprov Sulbar untuk diberikan pelatihan lebih lanjutnya dan tim kami siap membantu.

Pemerintah Provinsi Sulbar memberikan dukungan penuh atas sosialisasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM), sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) di Sulbar. Itu bertujuan demi meningkatkan daya saing pelaku usaha di Provinsi Sulbar dalam mengakses pembiayaan dari LPDB –KUMKM yang memiliki suku bunga atau imbal hasil termurah dari lembaga keuangan manapun,“ LPDB-KUMKM sangat diperlukan untuk menyikapi rendahnya daya saing akibat akses pembiayaan yang tidak efesien,” kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulawesi Barat, saat menyampaikan sambutan dalam acara sosialisasi dan bimbingan teknis dana bergulir LPDB-KUMKM yang berlangsung di Hotel Maleo, Senin,18 Maret 2019Ia juga menyampaikan, pemerintah harus senantiasa hadir dalam menyikapi kondisi pelaku usaha grace root. Jika lembaga pembiayaan swasta tidak sanggup memberdayakan pelaku usaha UMKM, maka diperlukan adanya subsidi atau program pembiayaan yang bersifat langsung maupun melalui lembaga perantara dalam hal ini adalah koperasi.Disebutkan, perkembangan perekonomian Provinsi Sulbar sepanjang tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 6,23 persen. Itu merupakan pertumbuhan perekonomian tertinggi kedelapan dari 34 Provinsi di Indonesia.“Kontributor besar penyumbang pertumbuhan ekonomi di Sulbar ini justru pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang dihindari oleh lembaga pembiayaan apapun, maka dari itu dengan adanya LPDB-KUMKM sangat membantu pemerintah daerah dan masyarakat,” sebut Bupati Polman dua periode itu.Lebih lanjut dikatakan, struktur perekonomian yang mendominasi dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi tersebut mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 42,12 persen, sedangkan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mencapai 10,29 persen, disusul industri pengolahan 9,70 persen kontruksi 8,25 persen dan administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib mencapai 8,08 persen.Direktur utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo mengemukakan, LPDB telah melakukan sosialisasi untuk yang kedua kalinya di Sulbar, bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM yang bertujuan lebih memudahkan para pelaku usaha lokal segera mendapat fasilitas dari Dinas Koperasi Daerah selaku perpanjangan…

Pemerintah Provinsi Sulbar memberikan dukungan penuh atas sosialisasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM), sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) di Sulbar. Itu bertujuan demi meningkatkan daya saing pelaku usaha di Provinsi Sulbar dalam mengakses pembiayaan dari LPDB –KUMKM yang memiliki suku bunga atau imbal hasil termurah dari lembaga keuangan manapun, “ LPDB-KUMKM sangat diperlukan untuk menyikapi rendahnya daya saing akibat akses pembiayaan yang tidak efesien,” kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulawesi Barat, saat menyampaikan sambutan dalam acara sosialisasi dan bimbingan teknis dana bergulir LPDB-KUMKM yang berlangsung di Hotel Maleo, Senin,18 Maret 2019 Ia juga menyampaikan, pemerintah harus senantiasa hadir dalam menyikapi kondisi pelaku usaha grace root. Jika lembaga pembiayaan swasta tidak sanggup memberdayakan pelaku usaha UMKM, maka diperlukan adanya subsidi atau program pembiayaan yang bersifat langsung maupun melalui lembaga perantara dalam hal ini adalah koperasi.Disebutkan, perkembangan perekonomian Provinsi Sulbar sepanjang tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 6,23 persen. Itu merupakan pertumbuhan perekonomian tertinggi kedelapan dari 34 Provinsi di Indonesia.“Kontributor besar penyumbang pertumbuhan ekonomi di Sulbar ini justru pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang dihindari oleh lembaga pembiayaan apapun, maka dari itu dengan adanya LPDB-KUMKM sangat membantu pemerintah daerah dan masyarakat,” sebut Bupati Polman dua periode itu. Lebih lanjut dikatakan, struktur perekonomian yang mendominasi dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi tersebut mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 42,12 persen, sedangkan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mencapai 10,29 persen, disusul industri pengolahan 9,70 persen kontruksi 8,25 persen dan administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib mencapai 8,08 persen.Direktur utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo mengemukakan, LPDB telah melakukan sosialisasi untuk yang kedua kalinya di Sulbar, bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM yang bertujuan lebih memudahkan para pelaku usaha lokal segera mendapat fasilitas dari Dinas Koperasi…