Kemajuan HAM pada suatu daerah ditandai kepedulian daerah dari berbagai elemen terkait keterbatasan HAM. Dalam dunia pendidikan seperti pemerataan guru disetiap daerah dalam mendapatkan hak pendidikan bagi warga negara, dilanjutkan penyelesaian dan pemenuhan fasilitas serta infrasruktur, sehingga sesegera mungkin dapat menyelesaikan hak-hak warga Negara Indonesia dapat terpenuhi.
“ Kalau tidak terpenuhi itu, kita tidak bisa bicara HAM di Sulbar ini,” kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara rencana rakor aksi nasional HAM (RANHAM), triwulan IV tahun anggaran 2018 di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis,13 Desember 2018
Mash kata Idris, salah satu langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah daerah dengan memperbaiki perencanaan HAM, seperti pemerataan daerah dilanjutkan peduli kepada sektor kesehatan warga negara, mendukung kecerdasan dan memenuhi hak-hak hidup seperti sandang, pangan dan papan yang telah menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam pemenuhan HAM. “ Kantor kita masih minim dalam memenuhi perspektif disabilitas yang belum memadai , hal itu juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan pemerintah daerah,” kata Idris
Tidak hanya itu, Provinsi Sulbar merupakan salah satu daerah dari sepuluh provinsi yang telah mendapat predikat dan penghargaan dari kementerian Hukum dan HAM atas capaian terhadap kepedulian Hak Asasi Manusia. “ Kita harus mempertahankan predikat yang telah dicapai Sulbar dari Kementerian Hukum dan HAM jadi daerah yang masuk sepuluh besar bahkan urutan kedelapan atas pencapaian RANHAM atau peduli kepada HAM itu luar biasa dan kedepan kita harus pertahankan lagi kalau bisa masuk lima besar di nasional,” tandasnya. Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten III Gubernur Sulbar, Djamila, Kepala Biro Hukum Sekda, Bujairamy Hassan, Kanif Yankum Kakanwil Hukum dan HAM Sulbar, Sri Yuliani, serta para tamu undangan
