Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar memberikan sambutan pada pelaksanaan acara Malam Grand Final Pemilihan Kaka dan Kandi Sulawesi Barat 2018 yang dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulbar, Minggu 02 Desember 2018

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat memimpin rapat Evaluasi dan Validasi Kelembagaan sebagai Pembekalan terhadap Perangkat Daerah dalam Menyesuaikan Nomenklatur baru yang telah ditetapkan dalam Permendagri, di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 03. Desember 2018. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif, maupun antisifatif tarhadap tuntutan perubahan lingkungan. Proses organisasi merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktifitas organisasi, untuk menciptakan dan memelihara rantai nilai (value chain) dalam rangka mencapai tujuan utama secara dinamis. Hal tersebut disampaikan, Sekprov Sulbar Muhammad Idris pada acara Evaluasi dan Validasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov Sulbar, di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 3 Desember 2018. "Secara ideal, struktur organisasi harus bersifat dinamis, sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal," kata Idris. Dengan demikian, lanjut Idris, di dalam proses organisasi seluruh aktifitas dan interaksi elemen-elemen organisasi harus memiliki keselarasan satu sama lain. Pada kesempatan itu juga, Idris menanggapi jumlah organisasi atau kelembagaan di lingkungan Pemprov Sulbar tergolong besar, sehingga Ia menilai perlu dilakukan penataan agar objektifitasnya lebih tinggi dan efisien. "Kecenderungan yang saya baca, terlalu besar organisasi kita, maka saya ingin kedepan perlu dilakukan perampingan, tetapi sebelumnya harus dievaluasi dan dianalisis dulu, "tandas Idris Dalam melakukan penataan organisasi, lanjut Idris, salah satu yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian dengan visi dan misi Pemerintah Sulbar, sehingga organisasi yang akan dikembangkan mengikuti jumlah wilayah di daerah ini. "Organisasi yang betul-betul ingin kita kembangkan adalah, organisasi yang sesuai fungsinya, jadi kita jangan mengikuti provinsi lain yang memiliki banyak kabupaten, padahal di Sulbar sendiri, hanya terdapat enam kabupaten saja"sebut lelaki yang pernah menjabat sebagai Kepala LAN Makassar. Terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, Idris berharap, agar seluruh evaluator dapat bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan itu, serta memberikan perhatian yang total terhadap evaluasi kelembagaan di lingkup Pemprov Sulbar. Evaluator itu harus memiliki independensi yang tinggi, objektif dan…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat pelaksanaan Upacara Bendera dalam Rangka HUT KORPRI ke-47, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Senin 03 Desember 2018

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar membuka secara langsung kegiatan Musyawarah Wilayah III Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 28 November 2018. Kegiatan tersebut mengangkat tema” Jadikan Badan Kontak Majelis Taklim Sebagai Ladang Ibadah”.Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengungkapkan, melalui Muswil ke- III diharapkan menciptakan pengurus-pengurus baru. “ Majelis Taklim diharapkan menjadi lebih aktif, kreatif, giat, sinergitatif sehingga dapat mencapai suatu keberhasilan yang baik dengan saling bekerjasama, bahu membahu kepada masyarakat dan pemerintah,khususnya untuk mencegah stunting yang membutuhkan perhatian dari semua kalangan,”kata lelaki dengan sapaan ABM tersebut. Ia juga mengharapkan agar kiranya para wanita khususnya majelis taklim lebih mengembangkan skill, serta dapat memberi suport pada yang lain, dan tidak hanya berdiam diri di rumah. Dalam rangka Muswil III Majelis Taklim sekabupaten Mamuju Andi Ruskati Ali Baal Istri dari Gubernur Sulbar diberi amanah sebagai Ketua yang baru menggantikan pejabat lama ketua BKMT yang telah dipanggil oleh yang maha kuasa yang pengangkatannya melalui jalur muswil III. Ketua BMKT Provinsi Sulawesi Barat, Andi Ruskati Ali Baal mengatakan, menjadi seorang wanita adalah bagian dari tiang negara. Jika wanitanya kuat serta akhlak yang baik , maka negara akan tetap kokoh, sehingga Ia berpesan pada kaum hawa untuk selalu berperan aktif di berbagai bidang serta melestarikan keberadaan Majelis Taklim, dengan senantiasa meningkatkan iman dan taqwa serta menjaga perilaku baik dimanapun berada serta jadilah wanita tangguh.“Harapan saya, agar majelis teklim terus bersatu padu , dan selalu menjaga silaturahmi antara satu sama lain, kata peremppuan yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI tersebut.Dihadiri selain Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Asisten III bidang Administrasi Sulbar, Jamila, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Arifuddin Toppo, Kadis Kesehatan Sulbar, Achmad Azis, Majelis Taklim sekabupaten Mamuju serta tamu undangan lainnya.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar resmi nahkodai Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sulbar (HNSI), masa bhakti 2018-2022. Itu setelah dilakukan pelantikan HNSI Sulbar yang berlangsung di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Rabu, 28 Nopember 2018 yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi forum kenelayanan. Pada kegiatan tersebut, secara aklamasi seluruh peserta musda sepakat mengukuhkan Gubernur Sulbar selaku Ketua Umum DPD HNSI Sulbar. “ Kegiatan ini diharapkan mampu menjaring, menampung serta mengidentifikasi berbagai isu-isu kenelayananan sulbar demi terwujudnya pengelolaan kenelayanan yang maju, mandiri dan sejahtera demi Sulbar yang Maju dan Malaqbiq,”kata Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar. Ali Baal juga mengemukakan, potret atau gambaran nelayan Sulbar dan di seluruh Indonesia memang sangat memiriskan, hal tersebut dikarenakan para komunitas nelayan masih sangat jauh dari kehidupan yang ideal seperti yang didambakan. Selain itu, wajah perkampungan para nelayan yang berdiam diri di sepanjang pesisir Sulbar, memperlihatkan kondisi kekumuhan, tidak tertata dengan baik dan kurang rapih, serta kecenderungan kurang higienis di lingkungan sekitar.“ Kondisi tersebut tidak semestinya dirasakan oleh para saudara nelayan Sulbar, jika dilihat dari ketersediaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan sulbar yang begitu besar dan sangat menjanjikan,” sebutnya. Masih kata Ali Baal, wilayah perairan Sulbar yang berada di Selat Makassar, tepat berada dalam wilayah pengelolaan perikanan 713, memiliki potensi perikanan tangkap lestari sekitar 1 juta 200 ribu ton per tahun, potensi tersebut sangat besar dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi nelayan di Sulbar. Untuk itu, upaya serius dan kongkrit harus diterapkan dalam rangka peningkatan produksi hasil tangkapan ikan di Sulbar dan tidak hanya memperbanyak armada atau kapal penangkapan ikan yang besar yang memiliki daya jelajah tinggi serta dalam penerapan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menyangkut informasi berbasis citra satelit tersebut akan sangat membantu percepatan peningkatan hasil produksi penangkapan ikan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang maju. Dalam pemanfaatan sumber daya ikan, sambungnya, para nelayan…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Daerah (RAKORWASDA) Sulawesi Barat dan Inspektorat Daerah Kabupaten se-Sulbar, yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Majene, Kamis 29 November 2018 Dalam kegiatan itu, Wagub didampingi Bupati Majene, Fahmi Massiara, Kepala BPK Sulbar, Eydu Oktain Panjaitan, dan Kepala Inspektorat Sulbar, Suryadi. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengatakan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diperlukan oleh pimpinan organisasi dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memberikan layanan Independen, jaminan obyektif serta konsultasi. "APIP dirancang untuk dapat memitigasi resiko, meyakinkan kepatuhan pada aturan yang berlaku, dalam rangka menjaga, mengawal dan mendorong kinerja Organisasi atau Instansi. Ucap Enny. Masih kata Enny, seiring dengan perhatian dan harapan publik yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel, pengawas internal tentunya perlu mereposisi peran, maupun pendekatan penugasannya, untuk memenuhi ekspestasi, seperti direposi dengan perubahan paradigma pengawasan yang lebih menitikberatkan pada preventive dengan perannya sebagai konsultant dan katalist. "Hal ini tercermin dalam beberapa peraturan antara lain peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraanya Pemerintah Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018, tentang kebijakan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019,"terang Enny. Dengan demikian, lanjut Enny, keberhasilan APIP dalam menjalankan perannya akan dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan. Mantan Ketua TP. PKK Sulbar tersebut mengakui, saat ini jumlah auditor, P2UPD dan Audiwan pada masing-masing unit pengawasan di Sulbar, masih sangat kurang. Sebab menurutnya, bila dirata-ratakan berada pada kisaran 1 sampai dengan 20 untuk auditor, kecuali Inspektorat Provinsi sudah memiliki 52 Auditor yang bersertifikat, sedangkan Untuk P2UPD hanya Inspektorat Provinsi yang memiliki 6 orang, sementara unit pengawasan di Kabupaten masih level III, baik peningkatan kapabilitas Apip maupun Maturitas SPIP. Untuk itu, Wagub berharap, dalam rakor tersebut, dapat membahasa permasalahan LPPD, LAKIP, Penyerapan Anggaran, Rencana Aksi, Pemberantasan Korupsi, Pelayanan Publik dan…

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar, Arifuddin Toppo membuka dengan resmi rapat koordinasi pokok fikiran kebudayaan daerah (PPKD) Provinsi Sulbar, yang berlangsung di ruang rapat lantai II kantor Gubernur , Kamis, 29 November 2018

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dengan Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras saat menandatangani kesepakatan bersama APBD Tahun Anggaran 2019, yang berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Sulbar, Kamis, 29 November 2018.

 Narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya yang biasa kita kenal denga NAPZA, sudah merupakan topik pembicaraan yang aktual dan sudah dikenal di seluruh dunia, meliputi, jumlah, jenis termasuk penyeberannya. “Ini tidak menutup kemungkinan bahwa daerah kita juga termasuk daerah penyebarannya, Ini disebabkan karena daerah kita kecil, juga lintas sektoral trans Sulawesi, kita juga berdekatan dengan Kalimantan,” kata Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enni Anggraeny Anwar saat membuka secara resmi rakor daerah tentang rehabilitasi sosial korban penyalagunaan NAPZA lintas sektor, di Cafe Ninas Mamuju, Jumat 30 November 2018. Pada kesempatan tersebut, Wagub, Enny Anggraeni Anwar sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan rakor ini. “Ini menunjukkan kepedulian kita terhadap masalah narkoba, apa langkah- langkah kita dalam menyelesaikan masalah- masalah ini, saya sangat menginginkan Sulbar betul- betul bebas dari narkoba, “ harap Enni Angraeny Anwar yang juga ketua Satgas penanggulangan narkoba. Masih kata Enny, pemerintah secara khusus dalam penanganan permasalahan NAPZA telah menerbitkan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2018, tentang narkoba pada pasal 54 sampai 59 yang mengamanatkan dan memberi kesempatan bagi para pecandu yang sudah terjerumus penyalagunaan NAPZA, wajib menjalani rehabiltasi medis dan rehabilitasi sosial, agar mereka dapat terbebas dari penyalagunaan NAPZA, dan mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat.“Saya juga beberapa kali memasuki lembaga pemasyarakatan yang ada di Mamuju, dan tidak dapat dipungkiri bahwa yang terbesar jumlahnya adalah dari penyalahgunaan narkoba, peredaran penyebaran pada NAPZA ini, tidak terbatas pada usia, ada generasi muda, generasi menengah, serta yang sudah berumur bahkan tidak berpengaruh pada ekonomi, karena kita lihat bahwa baik ekonomi lemah juga sebagai pengguna narkoba dan lainnya, adapun yang menjadi kendala adalah para pengguna, pecandu, baru memikirkan tentang rehabilitasi, setelah terjerat hukum,”sebutnya Ia pun mengharapkan, agar bukan hanya membantu mereka dengan ekonomi kreatif saja, akan tetapi sangat perlu juga untuk membantu mereka dalam hal pelayanan serta pemasaran yang telah mereka hasilkan,…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, saat mengadakan rapat di ruang kerja Gubernur Sulbar, Jumat, 30 Nopember 2018