Gubernur Sulbar ,Ali Baal Masdar , Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras,Pj.Sekprov Sulbar, Arifuddin Toppo , unsur forkopimda sejumlah pimpinan OPD, veteran, dan undangan lain saat menghadiri upacara tabur bunga memperingati Hari Pahlawan di Mako Lanal Mamuju, Sabtu, 10 Nopember 2018

Hari Pahlawan yang tahun 2018 merupakan peringatan Hari Pahlawan yang membawa arti tersendiri bagi Pemprov dan masyarakat Sulbar. Salah satu pahlawan Sulbar, Ibu Agung Hj. Andi Depu dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional. Pengukuhan Ibu Agung Hj. Andi Depu sebagai Pahlawan Nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 123/TK/2018, tanggal 6 November 2018. Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Kamis, 8 Nopember 2018 hadir di Istana Negara menerima langsung penganugerahan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan Republik Indonesia tahun 2018 oleh Presiden Jokowi . Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan beberapa hal atas penganugerahan tersebut. Pertama, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia akhirnya menetapkan Ibu Agung Hj. Andi Depu sebagai Pahlawan Nasional. Kedua, perjuangan dalam mengusulkan Ibu Agung Hj. Andi Depu sebagai pahkawan nasional itu tidak mudah. Sangat panjang waktu yang ditempuh , banyak kriteria, banyak persyaratan dan prosedur yang harus dilalui hingga akhirnya resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Ketiga , dengan ditetapkannya Ibu Agung Hj. Andi Depu sebagai Pahlawan Nasional, maka hal ini menjadi spirit dan penyemangat untuk kedepannya mendorong tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Barat untuk diusulkan , didorong dan disupport agar dapat mengikuti jejak Ibu Agung Hj. Andi Depu.“Kepada segenap kelurga besar Agung Hj. Andi Depu agar “marwah” Agung Hj. Andi Depu sebagai Pahlawan Nasional teteap dijaga dengan sebaik-baiknnya,”pesan Ali Baal kepada kelaurga besar Ibu Agung Hj. Andi Depu usai menerima penganugerahan di Istana negara. Pengukuhan Agung Hj. Andi Depu sebagai Pahlawan Nasional tahun ini bersama enam Pahlawan Nasional lainnya, yaitu Abdulrahman Baswedan, dari Yogyakarta merupakan kakek dari gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Mr. Kasman Singodimedjo dari Jawa Tengah, Depati Amir dari Bangka Belitung. KH. Sjam’un dari Banten, dan Ir. Pangeran Mohammad Noor dari Kalimantan Selatan.

Bencana gempa yang melanda Kabupaten Mamasa yang terus terjadi hingga saat ini, membuat Pemerintah Sulbar khawatir dan prihatin terhadap kondisi warga di Bumi Kondosapata itu. Oleh karena itu, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar mengundang beberapa pimpinan OPD terkait untuk melakukan pertemuan di ruang kerjanya, Kamis 7 November 2018, dalam rangka membicarakan berbagai upaya yang akan dilakukan dalam penanganan pasca gempa di daerah itu. Adapun pimpinan OPD tersebut diantaranya, Kepala Dinas Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Darno Madjid, Kepala Dinas Kesehatan Achmad Azis, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) Darmawati dan Perwakilan Dinas Sosial. Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar didampingi Pj. Sekprov Sulbar Arifuddin, Asisiten Bidang Pemerintahan M. Natsir dan Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Hamzah. Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar mengemukakan, pertemuan tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian dan rasa kemanusiaan Pemerintah Sulbar, mengingat warga Mamasa adalah masyarakat Sulbar. “Saat Palu dilanda bencana kita bisa membantu, jadi tentu untuk membantu masyarakat Mamasa kita harus mampu, sebab mereka adalah warga kita dan sekarang mereka di sana tidak tenang, bahkan sudah melakukan pengungsian dibeberapa tempat” tutur Enny Untuk memastikan kondisi warga, dalam pertemuan itu Enny berkoordinasi langsung dengan Bupati Mamasa Ramlan Badawi melaui via telephon. Ia menyampaikan, berdasarkan informasi dari Ramlan hingga saat ini jumlah pengungsi sebanyak 12 ribu orang yang tersebar di beberapa titik diantaranya, Sumarorong, Mesawa, Bala dan tempat lainnya. “ Tadi saya dapat laporan dari Bupati Mamasa, bahwa warga sudah mengungsi ke Sumarorong, Mesawa, Bala dan ada dibeberapa tempat lainnya. Dan jumlah pengunsi berkisar 12 ribu orang ” ucap Wagub Sulbar. Selain itu, lanjut Enny walaupun sudah diimbau oleh pemerintah setempat untuk kembali ke rumah, warga tetap menolak, karena gempa terus terjadi. “dengan adanya gempa yang berulang-ulang membuat mereka sedikit trauma tinggal dirumah, walaupun sudah dihimbau” terang Enny…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar usai menerima penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan tanda kehormatan Republik Indonesia dari Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis, 8 Nopember 2018

Wakil Gubernur Sulbar , Enny Anggraeni Anwar mengukuhkan pengurus dan anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulbar di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 7 November 2018. Pembentukan TPAKD yang telah dikukuhkan tersebut, atas kerjasama Pemerintah Sulbar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulbar nomor 188.4/592/Sulbar/IX/2017 tanggal 19 September 2017.Sesaat usai pengukuhan, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar menyerahkan SK kepada Pj. Sekprov Sulbar Arifuddin selaku koordinator TPAKD. Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar mengatakan, sangat menyambut baik kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan terkait, melalui pembentukan TPAKD untuk mempercepat akses keuangan masyarakat dan pelaku usaha di Sulbar. “Insya Allah pembentukan TPAKD ini akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada derah kita Sulbar yang tercinta, ”tutur Enny Untuk itu, Enny berharap, melalui keberadaan TPAKD tersebut, seluruh pemangku kepentingan terkait, dapat bersinergi dalam membuka akses keuangan yang lebih besar kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor potensial daerah. Agar hal itu dapat terwujud, berbagai upaya yang dapat dilakukan, diantaranya pertama, lembaga jasa keuangan agar memperluas jaringan kantor yang menjangkau semua daerah yang ada di Sulbar, seperti petani, pelaku UMKM, nelayan, dan lainnya. Kedua Pemda agar mempersiapkan dan memetakan pelaku-pelaku UMKM yang potensial untuk di fasilitasi dan ketiga lembaga jasa keuangan mensosialisasikan secara intensif produk-produk jasa keuangan yang bersuku bunga murah dan mudah diakses oleh masyarakat. “OJK selaku otoritas dapat berkoordinasi dengan industri keuangan bersama Pemprov Sulbar, untuk mempercepat realisasi dari program-program akses keuangan daerah untuk pelaku UMKM, seperti Kredit Usaha rakyat (KUR), asuransi usaha pertanian, lembaga keuangan mikro dan lainnya,"sebut orang nomor dua di Sulbar tersebut.Melalui kesempatan itu, Enny menyatakan Pemprov Sulbar berkomitmen mendukung program-program industri keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga iklim usaha dengan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada industri keuangan dan pelaku usah untuk tumbuh berkembang. Terkait operasilonal TPAKD dalam meningkatkan akses…

Sekprov Sulbar, Arifuddin Toppo bersama Kepala Bappeda, Junda Maulana ada acara Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 7 Nopember 2018

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman bersama Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat melakukan kunjungan kerja di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Rabu, 31 Oktober 2018

Sekprov Sulbar, Arifuddin Toppo saat menerima aspirasi mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di Halaman Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 31 Oktober 2018

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar, Muzakkir Kulasse melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pemberitaan di media yang melansir adanya ditemukan kerugian negara dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) pengelolaan keuangan Pemprov Sulbar oleh BPK RI tahun 2018. "Saya luruskan bahwa temuan 2018 itu belum ada , karena belum ada hasil pemeriksaan fungsional tahun 2018 secara keseluruhan. Untuk pengelolaan keuangan tahun 2018 baru akan diaudit pada tahun 2019. Kami sudah melakukan klarifikasi dengan BPK. Jadi, yang sudah ada adalah laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2017 yang diperiksa pada tahun 2018. Adapun jumlahnya mohon maaf saya tidak mengetahui jumlahnya berapa dan sementara ditindaklanjuti oleh Tim Tindak Lanjut yang dipimpin oleh Wakil Gubernur. Masih kata Muzakkir, untuk temuan 2017 tersebut,sesuai apa yang disampaikan kepala Biro Hukum, dalam jangka waktu tertentu akan dikembalikan. Selain itu, ada juga yang sudah lunas, dan ada yang telah membuat peryataan untuk mengembalikan sesuatu jangka waktu tertentu yang telah ditentukan.(

Dalam rangka mengeksplorasi atau mempromosikan potensi Sumber Daya Alam (SDM) di bidang kepariwisataan yang dimiliki Sulbar, maka Pemerintah Sulbar melalui Dinas Pariwisata menggelar Deklarasi Generasi Pesona Indonesia, (GenPI) Sulbar di Hotel d'Maleo & Convention, Kamis 1 November 2018. Dalam deklarasi tersebut, sekaligus dilakukan pengukuhan pengurus Genpi Sulbar periode 2018-2020 oleh Ketua umum Genpinas Mansyur Ebo Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Hamzah mengatakan, genpi merupakan generasi milenial dengan basis komunitas yang aktif mempromosikan pariwisata Indonesia malaui Media Sosial (Medsos) kapada masyarakat luas. "komunitas ini sangat aktif dan rutin menggunakan jari mereka untuk pariwisata. Mereka akan tetap hadir untuk mempromisikan tema-tema pariwisata di instragram, fasebook, twiter dan lainnya" kata Hamzah Dengan hadirnya genpi di Sulbar, Hamzah berharap dapat memberikan manfaat yang sangat besar pada sektor kepariwisataan di Sulbar, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Sulbar Farid Wadji mengemukakan, potensi wisata Sulbar sangat luar biasa, namun belum tereksplorasi dengan baik. "potensi wisata di sini butuh eksplorasi, sehingga kita harapkan melalui genpi ini akan memberikan nuansa baru dalam mengeksplorasi kekayaan alam di Sulbar" tutur Farid Sementara, Ketua umum Genpinas Mansyur Ebo menyampaikan, komunitas genpi tersebut tidak hanya tersebar di Indonesia, namun juga terdapat di negara lain. "hingga saat ini sebanyak 29 komunitas genpi yang tersebar di Indonesia dan terdapat di 15 negara, namun kalau di luar negeri gempa ini disebut wonderful Indonesia" terang Mansyur Melalui kesempatan itu, Ia menjelaskan bahwa generasi milenial yang bergabung dalam komunitas tersebut sifatnya suka rela dan aktif di medsos.Selain itu, ia juga menyebutkan beberapa kode etik komunitas tersebut, diantaranya tidak bepolitik, menyebar hoax dan sara. " tidak berpolitik di sini maksudnya, apabila teman-teman ingin maju menjadi caleg, maka silakan lepas dulu bajunya genpinya" tanda Mansyur Mansyur menghimbau, agar genpi Sulbar dapat memberikan bahan promosi wisata ke pada Kementerian Pariwisata melalui genpinas dan mampu mempromosikan potensi…