Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri Perayaan Natal Oikumene Tahun 2021 dan Syukuran Tahun 2022, di Aula Korem 142/Tatag Mamuju, Senin 31 Januari 2022. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, perayaan Natal Oikumene TNI, Polri, PNS, BUMN, BUMD dan masyarakat memiliki makna tersendiri bagi dirinya selaku kepala daerah, terlebih sebelum mengakhiri masa bakti sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada pertengahan Mei 2022 yang akan datang. Ali Baal menuturkan, melalui tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, mengandung makna bahwa Natal bukan sekedar ritual keagamaan yang sakral, lebih dari itu merupakan pesan pentingnya merawat kebersamaan dalam keberagaman. "Melalui perayaan natal, setiap umat diharapkan selalu menjadi penebar kedamaian dan saling mengasihi sebagaimana tertulis dalam Alkitab, barangsiapa mengasihi saudaranya Iya tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan,"sebut Ali Baal Pada kesempatan itu, Ali Baal menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar telah berusaha melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Namun, belum semua yang diharapkan dapat terlaksana sesuai harapan, dikarenakan berbagai keterbatasan. Meski demikian, Ia menegaskan, banyak yang sudah dilakukan namun tidak sedikit juga yang perlu perhatian dan penanganan, untuk yang terbaik bagi masyarakat Sulbar. (farid)

Pemprov Sulbar bersama Pemkab Mamuju menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Pengusulan Perubahan Nama Bandar Udara (Bandara) Tampa Padang Mamuju, Senin 31 Januari 2022, di Rujab Sekprov Sulbar. Rakor dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan dihadiri Sekkab Mamuju Suaib, serta Pimpinan OPD terkait baik dari lingkup Pemprov Sulbar maupun kabupaten Mamuju. Dalam rakor tersebut, telah menyetujui dan menetapkan perubahan nama Bandara Tampa Padang Mamuju menjadi Bandara Andi Depu Tampa Padang Mamuju. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menjelaskan, perubahan nama bandara tersebut sudah di diskusikan untuk memperkuat dokumen sebelumnya yang juga sudah dibahas, karena kita semua butuh percepatan memiliki final nama paten untuk dijadikan sebagai nama bandara. "Sebetulnya, pertemuan hari ini adalah bagaimana melakukan pengecekan administrasi supaya memenuhi harapan baik pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan yang memang kita minta mempercepat perubahan nama itu maupun dari kita. Dan nama yang diusulkan itu adalah Bandara Andi Depu Tampa Padang Mamuju dan yang meminta untuk penamaan bandara ini adalah berasal dari pusat,"terang Idris "Jadi bukan hanya Tahun 2015, bahkan sejak daerah ini dicanangkan menjadi provinsi. Tahun 2015 itu salah satu bagian dari seminar untuk mempertajam perubahan nama Tampa Padang ke nama yang lain dan akhirnya Alhamdulillah kita sepakati. Pejuang nasional kita kan satu-satunya di Sulbar itu adalah Ibu Agung Hajjah Andi Depu yang menjadi tokoh nasional kita dan akhirnya kita abadikan namanya di dalam bandara,"sambungnya Dia mengatakan, finalisasi nama bandara itu harus di SKkan oleh Kementerian Perhubungan, sehingga untuk mendapatkan SK itu tidak mungkin ada prosedur yang dilewati termasuk bagaimana mengakomodasi berbagai macam kebutuhan dan kepentingan daerah. Idris juga menjelaskan, secara legalitas namanya adalah Tampa Padang, tapi yang diinginkan bersama adalah supaya nama tersebut bisa di Paripurnakan berdasarkan semangat yang di miliki satu Sulbar, bukan hanya satu tempat. "Kita juga akan kembali lagi melakukan koordinasi ke Ibu Bupati Mamuju untuk mendapatkan dukungan penuh. Dan secepatnya hari ini kita…

Para lulusan SMK Unggulan tidak akan kesulitan memperoleh pekejaan, karena memiliki kompetensi atau nenjadi tenaga kerja mandiri dengan berwirausaha, sehingga turut berkontribusi mendayagunakan potensi tenaga kerja yang ada. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan peresmian ruang praktek siswa SMKN 1 Polewali Sabtu, 29 Januari 2022 " Saya berharap sarana dan prasarana ini dimanfaatkan dengan baik untuk membuktikan bahwa SMKN 1 Polewali pantas menjadi salah satu SMK pusat keunggulan yang akan menghasilkan lulusan berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja, atau menjadi wirausahawan yang handal. Karakter keunggulan yang dimiliki SMK Negeri 1 Polewali dapat berimbas positif ke sekolah lain, mengembangkan diri secara bertahap untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan juga," kata Gubernur Ali Baal Masdar Ia juga menyampaikan, kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengenai SMK Pusat Unggulan, merupakan salah satu program merdeka belajar.SMK Pusat Keunggulan bertujuan menjadi penggerak bagi sekolah lain agar meningkatkan kualitas dan kinerja untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan karakter sesuai standar dunia kerja " Sekolah ini harus mampu menunjukkan kualitas yang lebih baik, dan terbuka menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan sekolah lain untuk pengembangan serta peningkatan kualitas di semua aspek," harapnya Kepada pengelola sekolah, Ia juga menyampaikan harus terbuka untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan sekolah lain termasuk pemamfataan sarana dan prasarana untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas siswa, maupun tenaga pendidik serta tenaga kependidikan. Selain itu , para guru dan tenaga kependidikan harus terus meningkatkan kemampuan, wawasan ,kompetensi dan profesionalisme dengan belajar., serta selalu ciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan dalam lingkungan sekolah.Pembinaan kepada peserta didik harus selalu mengedepankan pendekatan yang humanis, ciptakan suasana sekolah yabg ramah terhadap anak, dengan menghindari semua bentuk kekerasan kepada anak atau siswa.(rls)

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar membuka kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulbar, yang dilaksanakan melalui diseminasi hasil penelitian komoditas/produk/jenis usaha (KPJU) unggulan UMKM Sulbar secara virtual, Jum'at 28 Januari 2022. Pencapaian inflasi Sulbar pada Tahun 2021 sebesar 4,39 persen (yoy) atau melebihi target nasional sebesar 3 ± 1 persen. Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengatakan, pencapaian inflasi Sulbar tersebut tentu perlu menjadi perhatian bersama, sehingga tingkat inflasi di tahun ini dan ke depannya dapat ditekan berada pada rentang target nasional. "Diperlukan komitmen yang kuat dari setiap anggota TPID, koordinasi yang baik antara seluruh stakeholders yang terkait, serta peta jalan atau rencana kerja yang strategis dalam pengendalian inflasi,"tandas Enny Melalui kesempatan itu, Enny menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atas komitmennya dalam menyelesaikan penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Tahun 2022 – 2024 secara tepat waktu. "Semoga peta jalan tersebut dapat menjadi panduan kita bersama dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil di Sulbar,"harapnya Dia mengatakan, sekilas melihat peta jalan pengendalian inflasi yang telah disusun, berbagai program pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dalam hal mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil, diwujudkan dengan strategi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif). "Tentunya, dengan berbagai program tersebut kita semua berharap bahwa inflasi dapat terkendali dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,"ucap Enny Ditambahkan, Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) pengendalian inflasi tahun 2021 menyampaikan 3 (tiga) arahan penting dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga, yaitu pertama, menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, utamanya barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah. Kedua, melanjutkan upaya yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga, tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif. Ketiga, meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan…

Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, berlangsung di Gedung PKK Sulbar, Rabu 26 Januari 2022. Kegiatan itu dibuka Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, secara virtual. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, pada kesempatan itu menekankan agar seluruh stakeholder dapat terus aktif memberikan saran, masukan dan aksi nyata terhdap pembagunan pada akhir periode di 2022 yang saat ini masih dalam tahap tahapan pembagunan. Selain itu, RPD dapat terus diselesaikan tahap demi tahap sesuai target capaian RPJMD yang tentunya harus terus mendukung percepatan. Serta seluruh unsur terkait harus dapat menyukseskan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. "Rapat ini harus menghasilkan hasil yang berkualitas untuk menjadikan Sulbar semakin maju dan malaqbiq,"tandas Ali Baal Dia menyampaikan, dalam beberapa bulan kedepan pemerintah daerah secara nasional akan dipimpin pejabat pusat yang disebut pelaksana jabatan, sehingga RPJMD dapat terus berjalan secara berkesinambungan pada 2023-2026 mendatang. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar, Junda Maulana, dalam paparannya terkait RPD tersebut, mengatakan, sejumlah target yang belum tercapai di RPJMD 2017-2022 akan dilanjutkan pada RPD 2023, utamanya berkaitan dengan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan akan menjadi fokus arah pembangunan. Junda menyatakan, masukan yang diterima dalam kegiatan itu akan menjadi bahan untuk melakukan perbaikan sebelum diserahkan ke Mendagri. "Besok kita masuk ke APIP, sambil menunggu masukan dari masyarakat lainnya sampai tanggal 31, nanti tanggal 1 atau tanggal 3 melakukan asistensi ke Kementerian,"ungkapnya Melalui kesempatan itu, Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah permasalah dalam pembangunan daerah disebabkan oleh beberapa indikator, seperti masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, melambatnya kinerja ekonomi, rendahnya standar hidup dan daya beli masyarakat miskin, minimnya Aksesibilitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan masih rendahnya tata kelola pemerintahan. Olehnya itu, arah pembangunan daerah dibagi atas tiga issu strategis, yakni pertama Issu Global, yang akan fokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sustainable, Development Goal’s (TPB/SDG’s), Pandemi Coronavirus Disease…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) ,Tjahjo Kumolo di Kantor Kemenpan RB , Selasa, 25 Januari 2022. Kasubid Hubungan Antar Lembaga Badan Penghubung Sulbar, Zulkifli menyampaikan, dalam pertemuan tersebut Gubernur Sulbar bersama Menpan-RB juga membahas terkait pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN untuk mendorong reformasi birokrasi termasuk usulan kebutuhan tenaga PPPK di Pemprov Sulawesi Barat tahun 2022. Ia juga menyampaikan, Menpan RB mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, atas pelaksanan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan struktural di lingkungan pemerintahannya, sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo, serta progress Penyederhanaan Birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada akhir Desember 2021 yang lalu. "Pak Menteri (Tjahjo Kumolo,red) memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur (Ali Baal Masdar, red) karena Sulbar termasuk salah satu provinsi yang bergerak cepat melakukan proses penyederhanaan birokrasi sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo," kata Zulkifli. Tidak hanya itu, mengenai penghapusan tenaga kontrak, pemerintah melalui Menpan RB telah mempersiapkan skema rekrutmen yaitu melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, PPPK adalah amanat dari Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam manajemen ASN hanya ada 2 unsur yakni PNS dan PPPK. "Gubernur berharap agar nantinya usulan formasi PPPK di Sulbar bisa diakomodir oleh Pemerintah Pusat melalui Kemenpan-RB. Utamanya PPPK tenaga teknis, tenaga administratif, tenaga penyuluh, tenaga medis dan tenaga kependidikan yang mana di Sulbar masih sangat dibutuhkan,"ujarnya. Menpan juga berpesan agar para ASN di daerah tetap bekerja profesional, dan meningkatkan kompetensi dan kualitas utamnya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk menghadapi pemilu 2024, ASN diminta untuk selalu menjaga netralitas. "ASN tetap menjaga netralitas baik dalam Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pilpres mendatang," tandasnya. (rls)

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar didampingi Plt.Kadiskominfopers, Mustari Mula, Kepala Dinas PMD, Muh.Jaun, dan Kepala Badan Penghubung Sulbar, Habibi Azis saat melakukan Audiensi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johny G.Plate di Ruang Rapat Menteri Kominfo Jl.Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 24 Januari 2022. Agenda tersebut membahas terkait Fasilitasi Percepatan Program Desa Digital dan Pemenuhan Kebutuhan Internet di daerah Terpencil , serta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Sulawesi Barat Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar mengapresiasi program dan kebijakan strategis Kementerian Kominfo, khususnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia digital atau talenta digital “Kunjungan kita tentunya untuk mengetahui informasi terkait program di Kementerian Kominfo, dan beliau (Menkominfo Johnny G. Plate) sudah persiapkan semuanya. Kita diberikan informasi agar Pemda Sulawesi Barat mengetahui semuanya dan nanti dibantu dengan apa saja yang ada Kominfo,” pungkasny Lebih lanjut Ali Bal Masdar. menyampaikan, Menkominfo meminta pihaknya untuk mempersiapkan kebutuhan pelatihan program kecakapan digital, mengingat berdasarkan target belum terpenuhi “Pokoknya Pak Menteri sampaikan bahwa pelatihan digital ini masih sedikit sekali di Sulbar, banyak program yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, kami tentu akan tingkatkan koordinasi dan harapannya melalui pertemuan seperti inilah yang kita suka agar kedepan bisa terkoneksi terus dengan program di pemerintah pusat,” Pungkas Ali Baa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melalui siaran pers Kemkominfo menyampaikan, Ia mendorong pemerintah daerah ambil peran dalam peningkatan literasi digital masyarakat di daerah. Menurutnya, hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan kecakapan digital sejalan dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata di seluruh tanah air “Kita harus punya sumberdaya manusia juga yang baik. Saya minta perhatian Pak Gubernur (Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Bal Masdar) dan semua gubernur di Indonesia. Ada Program Literasi Digital kita lakukan untuk 12 setengah juta masyarakat pada tahun 2021,” ujarnya dalam pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Barat di Kantor Kementerian Kominfo, tuturny…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar dengan agenda Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021-2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022 secara virtual, Senin, 24 Januari 2022. Bertempat di Kantor Sementara DPRD Sulbar, rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah. Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi mengatakan, untuk melihat sejauh mana capaian Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar masa jabatan 2017-2022, serta melihat kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya, sehingga DPRD perlu melihat Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Dia menyampaikan, pada masa persidangan kedua Tahun 2022, juga memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Selain itu, percepatan pembahasan perubahan Tata Tertib DPRD, yang mana pembahasan delapan Ranperda menjadi prioritas Propemperda Tahun 2022 dan LKPJ Gubernur Sulbar Tahun 2021. Hadir langsung dalam rapat paripurna, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Jamil Barambangi, bersama sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan anggota DPRD Sulbar. Sementara, sejumlah pimpinan OPD dan anggota DPRD Sulbar lainnnya turut hadir secara virtual. (jimmi)

Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfoperss) Sulbar, Indri Ayu Mezanita Mustari, bersama Pengurus DWP Unit Dinas Kominfoperss lainnya, mengikuti Webinar Seri 1 "Strategi Penanganan Stunting dan Pernikahan Dini, secara virtual dari Kantor Dinas Kominfoperss Sulbar, Jum'at, 21 Januari 2022. Wakil Ketua DWP Unit Dinas Kominfoperss Sulbar, Indri Ayu Mezanita Mustari menyampaikan, webinar tersebut dalam rangka menambah wawasan para Pengurus DWP Sulbar yang fokus membahas dampak buruk dari masyarakat yang menikah di usia muda. "Tadi kita menghadiri webinar, yang mana inti pembahasannya yaitu dampak buruk dari pernikahan usia dini, sehingga webinar ini dinilai salah satu ajang silaturrahim dan peningkatan kapasitas para Pengurus DWP Sulbar, khususnya di Lingkup Dinas Kominfoperss,"kata Indri usai mengikuti webinar Menurutnya, nikah di usia muda dapat menimbulkan masalah ekonomi atau keuangan. Hal tersebut umumnya terjadi pada pria yang belum ada kesiapan secara mental dalam menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah. Dampaknya, lingkaran kemiskinan baru dalam kehidupan bermasyarakat pun tercipta. Dia mengatakan, adapun resiko yang akan terjadi jika nikah muda tetap dilakukan oleh masyarakat, ialah bayi lahir stunting, kematian ibu dan bayi, ganguan kesehatan, pernikahan tidak harmonis dan perceraian akan ikut serta dari pernikahan yang dinilai belum ideal. "Kita berharap kedepan ada langkah dan aksi pencegahan pernikahan dini bagi masyarakat di seluruh kabupaten, yang tentunya dilakukan oleh para Pengurus DWP untuk terjung langsung mensosialisakan dampak buruk dari pernikahan dini,"ucapnya Kegiatan yang diselenggarakan oleh DWP Sulbar tersebut, turut dihadiri secara virtual, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Penasehat DWP Sulbar Ny. Andi Ruskati Ali Baal, Ketua DWP Sulbar, Ny. Kartini Hanafi Idris dan para Pengurus DWP lainnya. (farid)

Sebanyak 285 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 Lingkup Pemprov Sulbar menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diambil sumpah/janjinya, Jumat 21 Januari 2022 Bertempat di Gedung PKK Sulbar, penyerahan SK dan pengambilan sumpah/janji kepada 285 PNS tersebut dilakukan oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Kepala BKD Sulbar Zulkifli Manggazali Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, pengambilan sumpah/janji merupakan peristiwa yang sakral. Berjanji sambil menjunjung kitab suci, memiliki makna untuk selalu mengingat sumpah/janji yang telah diucapkan, untuk dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab yang tinggi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengabdi kepada bangsa dan negara "Sumpah/janji yang diucapkan bukanlah sekedar formalitas. Tapi, merupakan pernyataan komitmen kesanggupan untuk bekerja sebagai pelayan rakyat sesuai bidang tugas masing-masing,"sebut Ali Baal Olehnya itu, Gubernur Ali Baal menyampaikan beberapa pesan kepada PNS yang baru saja menerima SK dan diambil sumpah/janjinya, yakni pertama agar dalam bekerja selalu meniatkan sebagai ibadah, yang dilaksanakan dengan kesungguhan untuk memberi yang terbaik sebagai ASN, dan selalu menjaga etika, moral dan kejujuran yang harus dimulai dari diri sendiri. Kedua, harus terus belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional dan berintegrasi pada satuan kerja atau unit kerja tempat tugas Ketiga, harus bekerja dengan loyalitas serta dedikasi yang tinggi terhadap tugas sebagai PNS. Termasuk tidak berpikir bagaimana bisa segera pindah instansi sebelum 10 tahun. "Apabila ada PNS yang mencoba menerobos aturan yang telah ditetapkan, maka konsekuensinya adalah diberhentikan dengan tidak hormat,"tegas Ali Baal Keempat, harus selalu menjaga nama baik dan citra sebagai PNS, dengan selalu berperilaku yang baik dan menjadi teladan bagi masyarakat "Sebagai PNS, harus menjadi bagian untuk mencegah pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penyakit sosial lainnya,"tandasnya Kelima, jadilah PNS yang berwawasan luas, selalu berpikir jernih sebagai pelayan masyarakat, memiliki semangat kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, serta…