Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Plt. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Amir, menghadiri presentasi pemaparan hasil akhir Facility Study oleh Tim Puslantek-COT Fakultas Teknis Universitas Hasanuddin, di Aula Kantor ESDM Sulbar, Selasa, 21 Desember 2021. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengemukakan, Pemprov Sulbar saat ini sedang melakukan pengkajian bersama pihak Facility Study oleh Tim Puslantek- COT Fakultas Teknis Universitas Hasanuddin, terkait peningkatan kapasitas daya saing perekonomian. Salah satunya melalui pembangunan Infrastruktur sumber daya tenaga listrik yang akan ditujukan bagi Pulau Karampuang di Kabupaten Mamuju. "Rapat kali ini membahas perencanaan pembangunan jaringan listrik Pulau Karampuang, yang membutuhkan dana 5 sampai 7 miliar. Untuk itu, diharapkan tercipta kolaborasi antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju. Dari pihak PLN akan menanggung jaringan listrik, Pemkab Mamuju bertanggungjawab pada pembebasan lahan 4 x 4 Meter di dua titik dan Pemprov Sulbar fokus pada pembangunan Tower listriknya,"sebut Ali Baal Ali Baal menyampaikan, sebelumnya Pulau Karampuang telah memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS), dan telah memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Karampuang dan sekitarnya. Namun, belakangan ini kebutuhan listrik masyarakat Karampuang dinilai belum memadai, ditambah komponen peralatan dari pembangkit PLTS itu sendiri mulai mengalami penurunan kapasitas, sehingga saat ini masyarakat yang ada di sana tidak dapat menikmati sumber daya listrik yang memadai. "Kita target pembangunan ini di mulai pada Tahun 2022 dan akan terus lanjut Tahun 2023. Kalau masih belum selesai, kita lanjutkan lagi Tahun 2024. Diharapkan pembangunan ini akan terus berlanjut, sehingga Karampuang dapat berkembang seperti daerah lain. Kita ingin semua masyarakat kita senang,"pungkasnya Manager PLN UP3 Mamuju, Didik Krismanto menyampaikan, sesuai hasil evaluasi yang telah dilakukan bersama pihak Pemprov Sulbar dan Universitas Hasanuddin, disepakati 10 Mega Watt yang diprediksi mencapai 5.800 pelanggan hingga 10 tahun kedepan. "Kami siap mendukung kebijakan Pemprov Sulbar. Nanti kita juga akan menunggu pola kerjasama seperti apa yang akan diterapkan, tentunya harus sesuai…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melantik Firdaus Abdullah sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar sisa masa jabatan 2019-2022, di Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Selasa, 21 Desember 2021. Firdaus Abdullah dilantik menggantikan April Azhari. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, pelantikan Anggota KPID tersebut merupakan suatu hal yang perlu dilakukan, mengingat pergantian pejabat tentu tidak boleh meninggalkan kesan ada kekosongan dari struktur KPID dari fungsi pengawasan perilaku penyiaran itu tersendiri. "Hal ini sangat penting dilakukan mengingat formatur yang ada tidak boleh berjalan seperti orang yang pincang. Pelantikan ini dinilai penting mengingat tugas dan fungsi dari KPID ini wujud peran masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran,"sebut Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar Ketua KPID Sulbar, Ahmad Syafri Rasyid mengemukakan, PAW KPID Sulbar mengisi sisa masa jabatan selama dua bulan saja. Dia membeberkan, selama ini KPID Sulbar sudah menjalankan program kerja sejak 2019 hingga Tahun 2022 dan sudah banyak Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) memiliki izin. "Awalnya hanya satu dan sekarang menjadi 10 LPB di Sulbar sudah memiliki izin,"ungkapnya Selain itu, di masa jabatan berakhir semua pihak turut andil mengawas lembaga penyiaran di Sulbar, termasuk menumbuh kembangkan industri penyiaran di Sulbar. "Jadi sisa dua bulan masa jabatan komisioner KPID Sulbar sudah berakhir,"kata Ahmad Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Kominfoperss Sulbar, Mustari Mula. (farid)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri Dies Natalis ke-5 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene di STAIN Majene, berlangsung di aula STAIN Majene Kecamatan Banggae, Majene, Sulbar.Senin, 20 Desember 2021 Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengemukakan, sejak awal Majene ditetapan sebagai kota pendidikan. Makanya lebih dari itu diharap menjadi pusat pengembangan pendidikan di Sulbar. " Usia lima tahun STAIN Majene ini diharapkan menjadi momentum bagi segenap jajaran akademika untuk mengembangkan diri, termasuk, mengokohkan eksistensi sebagai perguruan tinggi keagamaan negeri di Sulbar," sebut Ali Baal Masdar Lanjut Ali Baal masdar menyampaikan pada sektor pendidikan Pemprov selalu memberikan support dan bantuan sesuai kewenangan provinsi. Maka dari itu , Ia berharap STAIN Majene harus terus berbenah meningkatkan kualitas sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan, Sehingga, bisa mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang beriman dan bertaqwa. "Saya harap STAIN Majene terus berkembang dengan berbagai inovasi, membuka diri tidak hanya bicara teologis, tapi juga mengenai sains dan teknologi sesuai tuntutan zaman serta kebutuhan masyarakat," sebutnya Ketua STAIN Kabupaten Majene, Prof Dr Wasilah Sahabuddin menyampaikan sejak berdiri tahun 2016 lalu STAIN Majene masih sangat muda dibandingkan kampus lainnya.Tetapi semangat dan optimisme semua akademik kampus berjuang bersama-sama melahirkan generasi membanggakan di Sulbar. "Kita patut syukuri atas progre dan capaian diberbagai sektor. Mari kita jadikan masa lalu menjadi perbaikan di masa depan," katanya STAIN Majene sudah memiliki tiga jurusan diantaranya Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, dan Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Rapat senat terbuka dipimpin Ketua STAIN, Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, didampingi para Wakil Ketua dan Pimpinan Senat STAIN Majene. Hadir juga Wabup Majene Arismunandar, Kadisdikbud Sulbar, Prof Dr Gufran Darma Dirawan dan undangan lain. (farid)

Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulbar berlangsung di LPMP Kabupaten Majene, Sabtu 18 Desember 2021. Kegiatan itu dibuka Ketua DWP Sulbar Ny. Kartini Hanafi Idris. Ketua DWP Sulbar Ny. Kartini Hanafi Idris mengatakan, terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan itu, yakni pertama kebersamaan dengan tim lain. "Jadi kita akan menciptakan model-model kebersamaan untuk kita satukan pemahaman di dalam kelembagaan DWP itu sendiri,"kata Kartini Kemudian, kebersamaan dengan TP. PKK Sulbar. Diketahui bersama bahwa selama ini TP. PKK dan DWP seakan satu, yang sama-sama memiliki visi dan misi untuk menunjang pencapaian program Pemprov Sulbar. Selanjutnya, kebersamaan dengan Korpri. Tujuan kedua, sambung Kartini, memperkuat kolaborasi atau kerja sama secara kelembagaan. Artinya dalam hal itu kolaborasi harus di awali dari internal kelembagaan. "Jadi secara internal dulu, bagaimana DWP bisa kuat. Mengapa harus kuat? sebab kita tahu DWP sudah mendapatkan supporting dana dari pemerintah provinsi, sehingga kita harus memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari apa yang selama ini kita laksanakan,"terang Kartini Ketiga, pemahaman terhadap tugas dan fungsi. Hal itu perlu juga dilakukan di dalam organisasi, sebab menurutnya, sepertinya pembagian peran itu terkadang sulit untuk dipahami bersama. (mhy)

Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi melakukan Rapat Konsolidasi Peningkatan Kapasitas TP PKK Sulawesi Barat tahun 2021 di ruang kelas LPMP Banggae, Majene, Sabtu 18 Desember 2021.Rapat dipimpin langsung Ketua TP PKK Sulbar, Ny.Andi Ruskati Ali Baal Pada rapat tersebut, Ruskati mengharapkan agar semua pengurus dapat ikut bekerjasama membantu pembangunan yang ada di daerah , dan juga berperan aktif untuk bekerja dalam mensukseskan empat program pokok PKK, yakni pencegahan stunting, penurunan angka pernikahan anak usia dini, kabupaten layak anak dan desa ramah perempuan. " Terkait pencegahan stunting , menjadi PR kita semua, karena Provinsi Sulbar sudah berada di urutan nomor 2 setelah provinsi NTT, dan kinerja PKK pasti akan dipertanyakan jika angka stunting terus naik," kata Ruskati Anggota DPR RI komisi IX itu juga menambahkan, tidak menutup kemungkinan kalau posisi tersebut bisa berubah menjadi nomor urut satu jika dilakukan dengan kerja keras, "Program ini sangat bersinergi dengan program prioritas pemerintah daerah ini juga, menjadi ciri khas dari gerakan PKK. Yang harus kita pikirkan semuanya kembali adalah program untuk tahun 2022-2023. Apa yang harus kita laksanakan dan apa saja yang harus dicapai kedepannya. Saya juga mengharapkan agar kita tingkatkan program-program yang ada dengan berkolaborasi bersama dinas-dinas terkait, jangan mundur, kita harus maju, karena sebagai perempuan kita juga harus maju." pesan Ruskati (Ayu)

Provinsi Sulbar selangkah lagi akan masuk kategori Provinsi Informatif, setelah menjadi peraih nilai tertinggi sebagai Provinsi Menuju Informasi pada Penganugerahaan Informasi Publik 2020. Ali Baal mengatakan , pengelolaan informasi publik tidak boleh berhenti, bahkan sampai masa periode nya sebagai Gubernur Sulbar berakhir Mei 2022 mendatang. Harus menjadi provinsi informatif. "Makanya kita terus memperbaiki sistem pengelolaan informasi publik, dan tidak lupa Harus dibarengi dengan administrasi yang baik," ujar Ali Baal, Sabtu 18 Desember. Plt Kepala Diskominfo Sulbar , Mustari Mula mengatakan , selangkah lagi Sulbar menjadi provinsi informatif. Dia optimis sebab sejumlah indikator atas pengelolaan informasi publik di Sulbar hanya tertinggal beberapa poin, itu dikarenakan beberapa indikator belum terpenuhi. "Salah satunya itu pengelolaan website, dan ini sudah berjalan dan lebih dioptimalkan lagi," terang Plt.Kadiskominfopers sebagai PPID Utama Pemprov Sulbar. Disebutkan, Kategori Provinsi Menuju Informatif diraih oleh Sulbar dengan 87 poin. Nilai tersebut tertinggal tiga digit agar Sulbar masuk Provinsi informatif. (rls)

Pemerintah Provinsi Sulbar melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) Akhir tahun 2021 di Gedung LPMP Sulbar , Sabtu, 18 Desember 2021. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, rapat kerja tersebut merupakan tindaklanjut dari rapat kerja pimpinan di Makassar sebelumnya, yang diharapkan tercipta kesinambungan sesuai target dari program- program kerja yang dilakukan para OPD di masa kepemimpinan ABM -Enny. "Ada delapan sektor , kita target untuk menyelesaikannya kedepan sebelum masa jabatan berakhir. Dalam rapim ini ada penajaman visi selama memimpin Sulbar sejak tahun 2017. Makanya kita lakukan rapim ini agar bisa menyelesaikan visi misi sebelum masa jabatan berakhir Mei 2022 mendatang," terang Ali Baal. Ia juga menegaskan kepada OPD untuk menyelesaikan program yang belum selesai tahun 2022 " Harus tuntas semuanya, kalau belum selesai akan kita evaluasi, " tegasnya. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, sesuai arahan dari Gubernur Sulbar terdapat 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) dimulai dari, yaitu indeks pembangunan manusia, angka kriminalitas, indeks reformasi birokrasi, persentase kondisi mantap jalan provinsi, persentase elektrifikasi, persentase rumah layak huni, persentase daerah tertinggal, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, indeks gini ratio, peringkat daya saing daerah, dan indeks kualitas lingkungan hidup. "13 IKU dipres menjadi delapan fokus RPJMD. Namun dari target-target tersebut, kita berharap terwujudkan di akhir periode, Insya Allah tidak hanya dua dan kita optimis meraih yang lain,"ucapnya . Rapim tersebut juga hadir Sekprov Muhammad Idris, para Staf Ahli, Tenaga Ahli , Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar , PKK, Dharma Wanita, Korpri dan peserta rapim lainnya

Pemerintah Provinsi Sulbar bersama PKK, Dharma Wanita, Korpri melalukan pertemuan akhir tahun . Mengusung tema Mengokohkan Kerja Kolaboratif untuk Sulbar Maju Malaqbiq yang berlangsung di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di Kabupaten Majene, Sabtu, 18 Desember 2021. Gubernur Sulbar Ali Baal mengatakan, pertemuan tersebut untuk mengokohkan kerja Kolaboratif Untuk Sulbar Maju Malaqbiq. Dengan harapan seluruh OPD Pemprov Sulbar bersama TP PKK, Darma Wanita Persatuan (DWP), Korpi kembali membangkitkan semangat kebersamaan dan komitmen bersama memaksimalkan pencapaian visi "maju malaqbi". " Kita ingin melakukan evaluasi kritis terhadap kegiatan yang dilakukan selama ini, untuk pemantapan rencana kerja menghadapi tahun terakhir RPJMD," kata Ali Baal Masdar. Ali Baal juga mengatakan, ekonomi daerah cukup merasakan tekanan pandemi dua tahun terakhir telah berdampak diberbagai sektor. Belum lagi, kemandirian fiskal daerah yang relatif kecil memerlukan kerja keras agar mewujudkan visi maju malaqbi. Disampaikan, Sulbar masih diperhadapkan pada permasalahan kemiskinan yang angkanya masih tinggi, pengangguran cenderung meningkat, serta kualitas pembangunan manusia masih berada dibawah rata-rata nasional. "Untuk itu kita perlu lakukan percepatan, penajaman agenda penting dan strategis dalam rangka pencapaian semaksimal mungkin sasaran program hingga masa akhir periode 2017-2022," terang Ali Baal. Ia mengakui, masih banyak visi misi dalam RPJMD 2017-2022 belum selesai, karenanya melalui Rapat tersebut, OPD dapat bekerja maksimal di lima bulan terakhir. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan,Pertemuan Akhir Tahun telah melibatkan Pemprov Sulbar, Tim Penggerak PKK Sulbar, Darma Wanita Persatuan Sulbar, dan Korpi Sulbar. " Ini sedikit lebih rileks, dan bagaimana kita membangun kembali kepercayaan diri dan semangat kebersamaan," kada Idris. (rls)

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar didampingi Inspektur Inspektorat, Muh. Natsir, Kepala BPKP Perwakilan Sulbar, Hasoloan Manalu, membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Inspektorat se-Sulbar, Jumat 17 Desember 2021. Bertempat di Hotel D'Maleo Makassar, kegiatan itu mengusung tema"Penguatan Peran Pengawasan Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dalam Berintegritas. Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, pada kesempatan itu menekankan dua hal yang terkandung dalam pelaksanaan Rakorwasda tersebut, yakni pertama mendorong SDM APIP yang unggul. Kedua, menghadirkan APIP yang profesional. "Kedua hal tersebut di atas hanya mungkin terwujud di Sulbar jika pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten se-Sulbar memiliki satu tujuan, satu langkah dalam menghadapi setiap tantangan,"kata Enny Enny menuturkan, tugas dan tanggungjawab APIP kedepan semakin berat. Oleh karena itu, APIP provinsi dan kabupaten harus terus bersinergi guna terwujudnya pengawasan dan pembinaan di daerah yang lebih berkualitas dan berkontribusi maksimal dalam mengawal program kegiatan pembangunan di daerah. "Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 telah menjamin keberlangsungan tugas APIP untuk mengawal program strategis nasional di masa pandemi Covid-19, melakukan asistensi dan pendampingan akuntabilitas pengelolaan anggaran di masa covid-19, serta dukungan anggaran yang memadai,"ucap Enny Dia juga mengatakan, peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP juga perlu mendapat perhatian dan patut didiskusikan, agar Inspektorat provinsi dan kabupaten se- Sulbar dapat berada pada Level III Tahun 2021. Disampaikan, hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap laporan pemerintah provinsi dan enam pemerintah kabupaten se- Sulbar yang memperoleh Opini WTP Tahun 2021. Hal ini memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengungkapan yang cukup. Lebih lanjut disampaikan, dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 3 Ayat (1) mengamanatkan, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan diterima. Ayat (2) tindaklanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa jawaban atas pelaksanaan tindaklanjut yang dilampiri dengan dokumentasi pendukung. Selanjutnya,…

Launching Vaksinasi Covid- 19 Palang Merah Indonesia (PMI) Sulbar oleh Ketua PMI Sulbar Enny Anggraeni Anwar, pertama kali dilakukan di Kabupaten Mamuju, tepatnya di SMK Bina Bakti Kabulong, Kecamatan Kalukku, Kamis 16 Desember 2021. Dari hasil pengamatan, peserta vaksinasi di tempat tersebut bukan hanya dari murid SMK Bina Bakti, tapi juga ada dari sekolah lain dan masyarakat sekitar Desa Kabuloang. Ketua PMI Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, pada kesempatan itu berpesan untuk tidak beranggapan bahwa tidak akan mungkin terkena virus tersebut. "Mungkin ada anak-anakku yang masih beranggapan tidak akan mungkin kita terkena virus. Jangan kita terlena dengan itu, lebih baik kita menjaga diri,"pesan Enny yang juga Wakil Gubernur Sulbar Enny menjelaskan, bahwa vaksin itu bukan obat tapi untuk menjaga kekebalan tubuh. Apabila sudah divaksin virus tidak akan terlalu mendekat dan seandainya terkena Covid-19, maka itu akan menjadi flu biasa dan tidak akan menular. Enny juga menyampaikan, capaian target vaksinasi Covid- 19 di Sulbar masih sangat jauh di bawah 70 persen dan Kabupaten Mamuju masih agak rendah dari target yang ditentukan yaitu 70 persen. "Apabila vaksinasi sudah mencapai 70 persen di daerah, maka kita akan mendapat herd immunity atau kekebalan lingkungan. Jadi anak-anakku sekalian, apabila di sekolah ini sudah mencapai 70 persen dan begitu juga di desa ini, Insya Allah akan aman atau sudah herd immunity,"ucap Enny Sehubungan hal tersebut, Enny mengajak untuk bersama-sama mensukseskan percepatan vaksinasi di Sulbar. "Sekarang ditargetkan setelah tercapai 70 persen vaksinasi di lingkungan, maka anak-anak berusia 6 sampai 11 tahun sudah boleh divaksin, karena penyakit Covid-19 ini sangat rentan terhadap anak-anak. Semoga bisa mencapai 70 persen agar vaksinasi di bawah 12 tahun bisa dilakukan di Sulbar,"harapnya Enny menghimbau, agar anak berumur 12 tahun ke atas mengajak saudara, keluarga dan tetangga di lingkungan tempat tinggalnya untuk divaksinasi. Ia berharap, percepatan vaksinasi yang ada di Kabupaten Mamuju, terutama di…