Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar Khaeruddin Anas, membuka acara Musyawarah Rapat Kerja Palang Merah Indonesia (PMI) Sulbar 2021 dan Sosialisasi UU-PP Tentang Kepalangmerahan, Kamis 9 Desember 2021. Bertempat di Wisata Malawwa, kegiatan itu dihadiri langsung Ketua PMI Sulbar, Enny Anggraeny Anwar. Dalam sambutannya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Khaeruddin Anas menyatakan, Pemprov Sulbar siap mendukung program kerja PMI, utamanya dalam kemanusiaan. "Sinergitas pemerintah dengan PMI harus terbangun sehingga mewujudkan peran dan upaya kerja-kerja kemanusiaan yang optimal,"tandas Khaeruddin Disampaikan, kinerja PMI dapat dilihat saat gempa beberapa waktu lalu, yang mana peran PMI sangat penting dalam rangka penanganan pasca gempa yang bekerjasama TNI, Polri dan relawan yang lain. "Sulbar ini rawan bencana, sehingga PMI sangat penting di dalam penanganan korban maupun evakuasi. Respon PMI ini sangat cepat tanggap dalam kebencanaan,"kata Khaeruddin Khaeruddin juga mengatakan, di tengah Pandemi Covid-19, PMI sangat dibutuhkan untuk melakukan pencegahan dan upaya untuk menekan penyebaran Covid-19. "Ini merupakan bagian penting dari kerja-kerja kita. Pemprov Sulbar sangat berharap PMI dapat menyadarkan masyarakat terkait protokol kesehatan,"ucapnya Ia berharap, Musyawarah Rapat Kerja PMI Sulbar tersebut dapat melahirkan program kerja kemanusiaan yang dapat membantu masyarakat. Sementara itu, Ketua PMI Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengatakan, PMI adalah organisasi kemanusiaan yang didirikan dengan tujuan untuk membantu sesama tanpa membedakan latar belakang. Enny menuturkan, pada saat ini, PMI ditantang untuk menjaga eksistensi dan kemajuannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Eksistensi dan kemajuan PMI tergantung kepada kearifan pengurus sebagai pemegang mandat. "Kearifan pengurus bersama barisan staf-nya, di dalam menjalankan mandat akan tercermin melalui peningkatan terkini akan kapasitas, komitmen, gaya kepemimpinan dan pertanggungjawabannya terhadap perkembangan organisasi PMI. Untuk itu, dibutuhkan adanya refreshing pembelajaran dan peningkatan pemahaman akan tugas dan tanggungjawab pengurus beserta staf dalam memimpin dan penyelenggaraan organisasi,"kata Enny Menjawab kebutuhan akan pembelajaran, peningkatan kapasitas dan pemahaman pengurus beserta staf dalam peningkatan…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyerahkan bantuan jaringan internet kepada desa terpencil melalui koneksi satelit via VSAT (Very Small Aperture Terminal) di Kabupaten Mamuju Penyerahan secara simbolis itu dilakukan disela-sela peresmian Jembatan Karatau di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Rabu, 8 Desember 2021 Bantuan tersebut merupakan salah satu program Marasa (Mandiri, Cerdas dan Sehat) yang tertuang dalam RPJMD Pemprov Sulbar 2017 -2022. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, berharap jaringan internet ini bisa membantu masyarakat mengakses informasi. “Gunakan sebaik-baiknya, kita harap dengan Internet ini dapat membantu masyarakat mendapatkan akses informasi," kata Ali Baal Masdar Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar , Mustari Mula mengatakan, dukungan internet gratis tersebut bagian dari Program Mandiri Cerdas Sehat (Marasa). Tujuannya untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat. "Sekaligus bantuan ini juga untuk mendukung sistem belajar daring yang biasa diterapkan dimasa Pandemi Covid-19," ujar Mustari Disebutkan, sebanyak dua intenet gratis yang akan disalurkan, menyasar di dua kecamatan. Soal pengelolaan, kata dia, untuk sementara akan menjadi tanggungan pemprov Sulbar. Namun untuk tindak lanjutnya diharapkan dapat ditopang melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Ini juga sudah kita lakukan di tahun sebelumnya sejak berjalannya program Marasa, kita bekerjasama dengan desa bagaimana agar masyarakat yang berada di daerah pelosok mendapatkan akses jaringan internet," terang Mustari. Amri Eka Sakti, selaku warga Bonehau mengaku, masih banyak desa di Kecamatan Bonehau belum menikmati internet. Karenanya, ditengah perkembangan zaman, masyarakat baru bisa mengandalkan Handy Talky (HT) untuk memudahkan komunikasi khusus di sejumlah desa di Bonehau. "Disini masih gunakan HT, jadi frekuensinya itu satu frekuensi," tandasnya.(idr)

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Bupati Mamuju, St. Sutinah Suhardi bersama Direktur Utama Kalla Group, Solihin Jusuf Kalla meresmikan 14 Jembatan di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis di Jembatan Karataun dengan panjang bentang 70 Meter. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengemukakan, peresmian jembatan tersebut membuktikan bahwa setengah masa pandemi Covid-19 segala unsur stakeholder di Sulbar khususnya di Kabupaten Mamuju, dapat melaksanakan pembangunan khususnya prasarana infrastruktur yang sangat berperan pada perputaran roda perekonomian daerah. "Ruas jalan ini yang akan menghubungkan Kabupaten Mamuju dengan Seko Kabupaten Luwu Utara di Sulsel, yang akan berperan sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi bukan hanya bagi Sulbar melainkan juga berkontribusi pada lintas regional Sulawesi,"ujar Ali Baal Selain itu, pembangunan infrastruktur tersebut juga akan berkontribusi positif bagi Ibukota Negara baru di Kalimantan Timur, serta mendukung PLTA Karama yang akan dibangun oleh Kalla Group sebagai salah satu sumber energi yang ramah lingkungan, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik regional Sulawesi. "Kami berharap Kalla Group dapat meningkatkan investasinya di Sulbar, dimana masih banyak potensi yang dimiliki daerah ini yang memerlukan sentuhan pengusaha yang menurut kami dapat dilakukan oleh Kalla Group,"sebut mantan Bupati Polman dua periode itu Direktur Utama Kalla Group, Solihin Jusuf Kalla mengemukakan, PLTA dengan kapasitas listrik 450 Mega Watt dirancang menjadi sumber kelistrikan Sulbar. Hal itu baru dapat dikerjakan 2023 mendatang yang ditargetkan selesai 2024. "Pihak PT. Bukaka Group sudah berkomitmen menuntaskan pekerjaan jembatan sebelum membangun PLTA,"kata Solihin Solihin mengungkapkan, telah menuntaskan 14 jembatan sepanjang 52 KM Ruas Salu Batu-Karataun. Setelah Jembatan Karataun, kini masih tersisa lima jembatan lagi yang akan dikerjakan. "Pekerjaan masih kita lanjutkan, masih ada 40 KM lagi dan kita bangun lima jembatan lagi,"ujar Solihin Dia pun meminta maaf atas lambannya pekerjaan disebabkan kondisi keuangan perusahaan yang harus berhemat. Jelasnya pihaknya berkomitmen menuntaskan apa yang sudah menjadi komitmen dukungan pembangunan…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Sarana dan Prasarana Pasca Bencana Tahun 2021, yang berlangsung di Hotel Yaki, Jl. H. Andi Endeng Mamuju, Rabu, 8 Desember 2021. Data-data terbaru di Tahun 2021 adalah indeks resiko bencana yang menetapkan Sulbar menjadi provinsi yang paling beresiko di Indonesia. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, pekerjaan BPBD baik provinsi maupun kabupaten di Sulbar adalah pembangun kesadaran di daerah Sulbar yang tertinggi indeks resiko bencananya sebesar 166,49. Artinya, daerah Sulbar sangat rentan dengan bencana. "Misi yang harus dimainkan BPBD kedepan adalah misi edukasi untuk kebencanaan. BPBD dan Pemerintah harus memperkuat komitmen daerah untuk lebih peduli dalam aspek kebencanaan,"tandas Idris Olehnya itu, Idris mengajak masing-masing daerah membangun persepsi yang sama, sebab Sulbar adalah daerah rawan bencana dan memliki indeks yang tinggi, sehingga tidak hanya dibiarkan namun harus ada tindakan-tindakan yang nyata. Idris menjelaskan, yang membuat rentan bencana yaitu dalam analisis biologinya, Sulbar memang daerah yang mana di dalamnya banyak peluang-peluang kejadian alam. Salah satunya gempa bumi, karena daerah Sulbar berada pas di sesar, bahkan bukan hanya di sesarnya tetapi di ujung-ujung sesarnya yang terus berkembang. Melalui kesempatan itu, Idris menekankan, bahwa sebelum bicara tentang sarana dan prasarana, yang harus dibicarakan terlebih dahulu adalah penyebabnya. “Jangan dulu berbicara sarana dan prasarana, yang harus dibicarakan tentang penyebabnya pekerjaan terlebih dahulu. Kita harus memikirkan bagaimana caranya masyarakat Sulbar lebih peduli terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian alam, karena di negara-negara lain social safetynya lebih hidup,"kata Idris Disampaikan pula, mengenai pendekatan-pendekatan infrastruktur dan aspek kesehatan yang terdampak gempa dianggap sudah ada ilmunya, sehingga data-data tetap diperbaiki. "Berdasarkan data indeks resiko bencana, Majene merupakan urutan kedua tertinggi setelah Maluku Utara untuk sektor kabupaten dari 514 kabupaten di Indonesia,"ungkapnya Dari seluruh pembentuk resiko, Idris menekankan terkait aspek darurat pemerintah. Seperti faktor alam dan faktor non alam yang…

Pengelolaan Jaringan Dokumentasii dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di lingkup Pemprov Sulbar, rupanya menjadi salah satu yang terbaik di republik ini. “Kita masuk provinsi lima terbaik seluruh Indonesia,” beber Kepala Biro Hukum Pemprov Sulbar Arianto usai mendampingi Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar saat menghadiri Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIHN Terbaik 2021, di Jakarta, Kamis 2 Desember 2021 Dia pun membeberkan indikator yang membuat Sulbar masuk dalam daftar lima terbaik, yakni aplikasi terbuka untuk umum/masyarakat, mudah untuk di akses, Data regulasi yang selalu update dan sudah terintegrasi dgn JDIH Nasional. Dijelaskan, Keberadaan JDIH di Daerah, merupakan bukti negara hadir di tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi hukum. Dalam konteks penataan regulasi, sebagaimana prioritas pemerintah dalam upaya pembangunan hukum di tanah air, JDIH yang terintegrasi sangat mendukung kerja pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya bagi pemerintah, bagi masyarakat umum, pencarian dokumen hukum yang terintegrasi akan memudahkan mereka dalam mengkases sumber primer bahan hukum. Meski demikian, masih ada yang perlu dibenahi kedepan. Yakni, mendorong pembenahan JDIHN kabupaten, mengingat informasi peraturan daerah adalah kebutuhan masyarakat. “Jadi pengelolaannya harus bisa diakses masyarakat,” ungkapnya. Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosandi) Sulbar , Mustari Mulla mengatakan, pihaknya pun terus mendrong perbaikan akses jaringan di Sulbar, serta berkoordinasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan se-tiap informasi dapat diakses oleh masyarakat. “Jadi salah satu dukungan kita adalah penyediaan jaringan internet di setiap OPD, itu juga sebagai komitmen dalam mewujud-kan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ungkapnya. Patut diketahui, keberadaan JDIHN ini pada dasarnya bertujuan; Pertama, menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya. Kedua, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Ketiga, mengembangkan kerja…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar membuka Rapat Koordinasi (Raklopr) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulbar Tahun 2021, Kamis, 2 Desember 2021 . Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengatakan, kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan multi dimensional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia. "Kemiskinan merupakan permasalahan hampir semua bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang terintegrasi,"tandas Enny Dikemukakan, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sepanjang masa, yang butuh penanganan khusus, karena kemiskinan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. "Proses pewarisan kemiskinan dari generasi ke generasi akan terus berlangsung jika tidak ada terobosan untuk mengentaskan masyarakat dari masalah kemiskinan,"ucap Enny Enny menyampaikan, permasalahan penanggulangan kemiskinan saat ini terkait dengan beberapa hal, diantaranya adalah validasi data yang perlu dilakukan pembenahan. Persoalan validitas data menjadi isu yang sangat krusial. Ada banyak kasus penduduk miskin dan rentan miskin tidak memperoleh perlindungan sosial, disebabkan kurang validnya data. "Banyak warga miskin yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, justru tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),"kata Enny Lebih lanjut, Enny menyampaikan, saat ini program-program penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan, baik melalui anggaran pusat diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. "Berbagai program tersebut jika disinergikan bersama dan merujuk pada data kemiskinan yang valid, tentunya akan mempercepat menurunkan kemiskinan di Sulbar,"pungkasnya Enny mengungkapkan, salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar, yaitu program Marasa (Mandiri, Cerdas dan Sehat). Marasa adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui integrasi, sinkronisasi dan sinergi…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Sulbar, Muflih B. Fattah menghadiri Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, di Aula Kanwil Kemenag Sulbar, Rabu, 1 Desember 2021. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, pada kesempatan itu menyampaikan lima hal yang perlu menjadi perhatian yaitu, pengembangan dan pembangunan rumah ibadah pasca gempa bumi, pembinaan kerukunan ummat beragama, pembinaan dan pengelolaan Baznas, pembinaan peserta MTQ Provinsi di tingkat nasional kedepan, serta apresiasi yang besar atas prestasi Kafilah Sulbar pada MTQ Nasional. "Saya ucapkan selamat kepada Kafilah Sulbar yang telah meraih prestasi pada MTQ Korpri Tingkat Nasional di Kendari yang telah mengharumkan nama Sulbar. Semoga dapat semakin meningkatkan diri untuk menjadi yang lebih baik,"kata Ali Baal Kakanwil Kemenag Sulbar, Muflih B. Fattah mengatakan, tujuan kegiatan tersebut dalam rangka kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pembawa misi agama sekaligus sebagai Uswatun Hasanah teladan bagi semua ummat. "Kenapa Kemenag melaksanakan perayaan ini ?, tentu karena tidak sempurna rasanya kalau Kanwil Kemenag sendiri tidak melaksanakan peringatan Maulid, sebagai pembina keagamaan di Sulbar,"pungkas Muflih Melalui kesempatan itu, Muflih juga menyampaikan mengenai prestasi yang diraih Kanwil Kemenag Sulbar, yakni mampu meraih peringkat ke-2 se-Indonesia dari segi serapan anggaran. Selanjutnya, meraih peringkat ke-3 se- Indonesia kategori pembaca doa dan kaligrafi elektronik pada MTQ Korpri Tingkat Nasional, yang membanggakan nama Sulbar. "Hal ini tentunya atas bimbingan Bapak Gubernur dan seluruh unsur pimpinan daerah yang ada di Sulbar,"ucapnya (farid)

DPRD Sulbar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Sulbar Tahun Anggaran 2022, yang diserahkan Pemprov Sulbar. Persetujuan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Sulbar, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah, Selasa, 30 November 2021. Bertempat di Kantor DPRD Sulbar, Rapat Paripurna DPRD Sulbar dengan agenda Persetujuan Terhadap Ranperda APBD Sulbar Tahun Anggaran 2022 tersebut, dihadiri langsung Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, dengan disetujuinya Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022, menujukkan bahwa Pemprov Sulbar bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mendapatkan sanksi administratif dari pemerintah pusat. “Atas nama Pemprov Sulbar, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Sulbar yang telah memberikan perhatian yang serius, sehingga proses pembahasan Ranperda APBD dapat diselesaikan sesuai jadwal dan tetap sesuai tahapan yang diatur berdasarkan perundang-undangan,"kata Ali Baal Ali Baal menyampaikan, beberapa tahun terakhir, pemerintah provinsi bersama DPRD telah melakukan pembahasan dan persetujuan Ranperda APBD tepat waktu, yaitu 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru. Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 kembali disetujui di penghujung November 2021. Disampaikan pula, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Ranperda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat tiga hari untuk dievaluasi untuk menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD serta KUA-PPAS dan RPJMD. (jimmi)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022, di Gedung Serbaguna PKK Sulbar, Selasa , 30 Nopember 2021. "Acara ini merupakan momen yang sangat penting untuk kita melakukan evaluasi atas pelaksanaan DIPA tahun 2021 dan perbaikan langkah-langkah di tahun 2022,"sebut Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar dalam sambutannya Ali Baal mengatakan, pada Tahun 2022, provinsi dan kabupaten se-Sulbar mendapatkan alokasi Dana TKDD dengan total sebesar Rp.6 , 474 Triliun ,"sebutnya Gubernur berharap, percepatan belanja daerah sudah dimulai sejak DIPA dan Alokasi TKDD diberikan. Anggaran belanja dapat segera dimaksimalkan. "Dengan diserahkannya Daftar Alokasi TKDD ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah agar benar-benar menggunakan alokasi TKDD Tahun 2022 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Ali Baal Ia manambahkan, seperti yang diketahui bersama, sejak tahun 2020, Covid-19 telah mengakibatkan dampak negatif yang luar biasa termasuk di Sulbar. Perekonomian Sulbar mengalami kontraksi hingga -5,26/5 pada Triwulan 3 tahun 2020. Untuk itu, pemerintah telah melakukan langkah-langkah cepat untuk melakukan penanggulangan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. "Kerja keras pemerintah sejak 2020 hingga sekarang menghasilkan pemulihan ekonomi secara bertahap. Pada kuartal 3 tahun 2021, ekonomi Sulbar mampu tumbuh 2,54 persen,"tambahnya Sementara itu, Plt. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Irfa Ampri menyampaikan himbauan Menteri Keuangan, bahwa APBN bukan milik pemerintah yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. "APBN juga milik dari semua masyarakat Sulbar, termasuk petani, nelayan, pengusaha UMKM, pedagang pasar, hingga para pelajar. Oleh karenanya, mari bersama-sama mewujudkan penyaluran APBN di Sulbar yang makin berkualitas, menonjolkan fungsi dan perannya dalam melindungi masyarakat, memulihkan ekonomi regional, dan turut mendukung reformasi struktural guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat,"kata Irfa Irfa mengatakan, pihaknya berharap peran APBN dapat optimal terlaksana baik melalui belanja K/L maupun…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar dengan agenda Jawaban Gubernur Sulbar Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Sabtu 27 November 2021. Rapat Paripurna yang berlangsung di Kantor Sementara DPRD Sulbar tersebut, dipimpin Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah. Jawaban Gubernur Sulbar Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2022, yang disampaikan Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar mengatakan, Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kelima dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Menjadi tugas kita bersama untuk terlibat dalam pencapaian target pembangunan di Sulbar sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing atas lima sasaran prioritas pembangunan yang ditujukan yakni, penyediaan infrastruktur pelayanan dasar, akselerasi pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, serta penguatan tata kelola pemerintah,”ujar Enny Adapun pemandangan Fraksi Partai Demokrat mengenai target pendapatan daerah terkhusus pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, tidak dapat dimaksimalkan. Enny menyampaikan, hal tersebut karena pendapatan tersebut bersumber dari bagi hasil labah atas penyertaan modal pada PT. Bank Sulselbar. Selain itu, pendapatan pada sektor retribusi daerah telah dilakukan upaya peningkatan melalui kajian bersama tim ahli untuk analisis potensi retribusi daerah . Sedangkan, dengan penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 55.661.820.690,00 adalah untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada pembangunan RSUD dan progress pinjaman PEN Tahun 2021, dalam proses pengajuan pencairan tahap pertama sebesar 25 persen dari pinjaman sejumlah Rp. 300 Milyar. Terkait Program Marasa serta tujuan Marasa dari Program Marasa itu sendiri, Enny mengatakan, hal tersebut sejalan dengan pencapaian target RPJMD khususnya pada misi kelima. Kemudian, terhadap pemandangan Fraksi Partai Golongan Karya, mengenai kenaikan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 29 Milyar. Ia menyampaikan, hal itu bersumber dari pajak daerah sebesar…