Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar membuka Opening Ceremony Sandeq UMKM Expo di Ballroom Grand d'Maleo Hotel, Kamis, 24 Februari 2022 Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar yang hadir secara virtual menyampaikan, kunci keberhasilan UMKM untuk bisa naik kelas adalah melalui sinergi, inovasi dan digitalisasi. "UMKM yang naik kelas dapat menjadi salah satu tulang punggung dalam pemulihan ekonomi nasional khususnya di Sulawesi Barat," kata Enny Enny juga mengatakan, perlu melakukan sinergi dengan seluruh stakeholder, dari sisi pendampingan dan pembinaan. UMKM dapat bersinergi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi atau kabupaten, dengan Bank Indonesia atau instansi lain. Dari sisi pemasaran, UMKM dapat bersinergi dengan off taker yang mampu menjadi pembeli untuk produk-produk yang dijual. "Persaingan akan semakin ketat apalagi di era digital, dimana semua mendapatkan peluang lebih luas. Untuk itu, Sulbar tidak boleh diam di tempat. UMKM Sulbar harus bisa inovatif dan bersaing dengan produk-produk lain, serta dapat membuat sebuh trend baru di masyarakat. "Saya yakin UMKM Sulbar mampu membuat gebrakan baru dan mengambil peluang." tutur Enny Melalui acara expo 2022 ini Enny juga menyampaikan apresiasinya atas inisiatif bank Indonesia untuk menggelar semangat akselerasi dan digitalisasi ekonomi kreatif dan UMKM. Sandeq UMKM Expo 2022 sebagai rangkaian gerakan nasional bangga buatan Indonesia dan wisata Indonesia (Gernas BBI/BWI) bulan februari. Enny berharap perwakilan OPD terkait, baik dari provinsi maupun kabupaten dapat benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat menjadi bekal dalam pengembangan Sulawesi barat menjadi lebih baik. (Ayu)

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris Menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah V Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sulawesi Barat di Ballroom Grand d’Maleo Hotel,Rabu 23 Februari 2022. Sekprov Muhammad Idris selamat kepada seluruh pengurus HIPMI Sulbar yang telah dikukuhkan. Muhammad Idris juga mengatakan, keberadaan organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) diharapkan bisa berkontribusi untuk membangun Provinsi Sulbar. Caranya dengan melahirkan pengusaha baru, menciptakan lapangan kerja yang mampu meningkatkan roda perekonomian dan pembangunan daerah. “Kemudian daya saing daerah dilihat dari keterbukaannya, jadi pengusahanya harus dikader menjadi insan-insan yang mampu bersaing secara terbuka. Sehingga, kita mampu membangun paradikmatik yaitu membuka daya saing yang terbaik. Saya berharap adek-adek anak muda untuk membangun ekonomi daerah karena Sulbar memang daerah yang ekonominya itu lumayan bagus tetapi hanya ditopang satu atau dua sector saja," kata Idris Ia juga menyampaikan agar Pemerintah Daerah melibatkan pengusaha muda lokal dalam pembangunan. Sebab menurutnya, saat ini Indonesia kekurangan jumlah penguasa. Padahal Indonesia sangat luas dengan berbagai potensi seperti pertanian, perikanan kelautan dan ekonomi kreatif. Kepedulian terhadap Sumber Daya manusia disulbar, sehingga jumlah IPM kita sekitar 63,24% masih jauh dari angka nasional, Inilah tantangan. “Saya berharap HIPMI menjadi ladang terbangunnya pengusaha-pengusaha yang berkarakter ” tutup Idris. (jemmi)

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar menerima kunjungan Aliansi Masyarakat Peduli Balabalakang di Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Rabu, 23 Februari 2022. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Pulau Balabalakang. Ali Baal menyampaikan, untuk intervensi pembangunan di Balabalakang, nanti akan dikonsultasikan oleh sejumlah tim yang akan terjun langsung ke lapangan, apalagi merupakan daerah konservasi. " Insya Allah tahun ini akan ada sedikit perubahan, yang akan masuk dari kementerian perhubungan untuk pembangunan dermaganya, dari BNPB dan perikanan," kata Gubernur Ali Baal Masdar. Ia pun berharap pembangunan ini bisa dapat terus berlanjut sampai seterusnya. "Kita akan upayakan dulu tanggul pemecah ombak, mudahan -mudahan di APBD Perubahan dialokasikan . Karena pemerintah ABM-ENNY akan berakhir Mei mendatang, nnt akan disampaikan pada pemimpin selanjutnya," kata Ali Baal. Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Balabalakang, Subhan mengatakan, pihaknya sendiri tidak akan menuntut terlalu banyak yang intinya adalah hal yang paling mendesak. Yang paling penting saat ini, bisa Pulau Balabalakang dapat diselamatkan dari abrasi yang setiap tahunnya mengikis pulaunya. "Penyelamatan pulaunya dulu yang harus diutamakan nanti baru setelah ada penyelamatan pulau baru barangkali kita bisa berangkat membicarakan hal yang lain misalkan perbaikan sarana pendidikan, kesehatan, pembangunan jaringan telekomunikasi dan lain sebagainya." ujar Subhan Subhan juga menyampaikan, dengan adanya pertemuan ini, dirinya sebagai perwakilan masyarakat Pulau Balabalakang, tentunya ada harapan yang lebih besar dalam kepedulian pemerintah untuk membangun dan menyelamatkan pulau balabalakang. "Kalau dikemudian hari paling lambat ditahun 2022 itu tidak ada aksi nyata maka setidaknya kami akan menagih kembali. Semoga tahun ini dapat betul-betul terealisasi walaupun mungkin secara bertahap karena kemampuan anggaran, dan itu tidak ada masalah. Intinya ada reaksi nyata dari pihak pemerintah," tandas Subhan. (Ayu)

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar didampingi Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Djamil Barambangi melakukan rapat pembahasan terkait Pulau Bala-balakang Kabupaten Mamuju yang digugat oleh Provinsi Kaltim ke Kemendagri.Rapat berlangsung di Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Selasa, 22 Februari 2022. Disampaikan, secara administratif Provinsi Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Mamuju telah menghadirkan Kantor Kecamatan di Kepulauan Bala-balakang, begitu juga penentuan batas wilayah Sulbar sudah sangat jelas titik koordinatnya, sehingga tidak akan tinggal diam jika ada pihak yabg mengklaim wilayah Sulbar atau menerobos batas wilayah yang sudah ditetapkan. "Pemprov Sulbar telah membentuk tim yang saat ini telah menghadap ke Pemerintah Pusat yaitu DPR RI, Kemendagri, Kemenpolhukam," kita tunggu hasilnya," tandas Ali Baal Lebih lanjut disampaikan, Pemprov Sulbar juga telah membuat Perda pembangunan kepulauan bala-balakang dimulai dari kabupaten hingga provinsi, hal itu menunjukkan dari segi data dan dokumen Kepulauan Bala-balakang memang sudah sangat jelas milik Sulbar . Terkait kepedulian Pemprov Sulbar terhadap Bala-balakang, Ia menyampaikan bahwa bertahap dilakukan intervensi mengingat wilayah yang masuk dalam Kecamatan Mamuju itu merupakan wilayah konservasi sehingga beberapa intervensi didorong melalui APBN. Salah satunya pembangunan dermaga tiga pulau, penyakuaran bantuan jaringan internet, membangun rumah singgah warga Bala-balakang di Mamuju. (farid)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Kepala Dinas PU Sulbar, Muh. Akhsan melakukan peninjauan pembangunan ruas jalan Rangas -Tapalang sepanjang 40 km, Senin, 21 Februari 2022.Pekerjaan tersebut bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) " Hari ini kita melakukan pantauan pembangunan ruas jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Mamuju tepatnya di Kecamatan Tapalang hingga Rangas Kecamatan Simboro, dengan panjang jalan 40 km saat ini proses pengerjaannya baru memasuki 25 km dan insya Allah kita optimis selesaikan di bulan April atau Mei," kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar Masih kata Ali Baal, adapun proses pengerjaan saat ini telah mencapai 70 persen pengerjaan. Ia menekankan kepada kontraktor pun menyatakan bahwa para kontraktor untuk bekerja profesional sehingga target penyelesaian dapat segera tercapai. " Tentu kita berharap dengan selesainya pembangunan jalan dan jembatan ini peningkatan ekonomi masyarakat dapat semakin meningkat dengan pesat, begitu juga dengan roda perputaran aktivitas masyarakat dari segala bidang baik bidang kesehatan, pendidikan, dan ibadah masyarakat dapat semakin lancar," Bebernya Mendampingi Gubernur Sulbar dalam pemantauan antara lain , Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Andi Aco dan Kepala Dinas Perkim Sulbar, Ince Rahmat. (farid)

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar menghadiri pertemuan dalam rangka mendengarkan arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) melalui video conference pada pelaksanaan vaksinasi massal serentak secara virtual di SD Negeri 001 Rimuku, Mamuju, Jumat, 18 Februari 2022. Vaksinasi massal dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengahadapi lonjakan kasus Covid-19, termasuk varian Omicron yang terus meningkat. Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo mendorong seluruh kabupaten/kota dan provinsi konsentrasi di suntikan vaksinasi yang kedua dan juga suntikan yang ketiga atau booster. "Karena dosis kedua dan ketiga ini saya lihat masih banyak dibawa 60 persen, masih rendah dan agar didahulukan yang lansia. Ini penting sekali karena data terakhir yang saya terima 69 persen yang meninggal karena Omicron adalah lansia yang pertama, kedua yang belum divaksin,"ungkap Jokowi Pada kegiatan itu, Presiden meminta laporan dari kepala daerah hingga kapolda setempat mengenai perkembangan vaksinasi dan ketersedian stok vaksin. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan percepatan vaksinasi pada Jumat 18 Februari 2022 tersebut. "Diharapkan dengan percepatan vaksinasi, kekebalan komunal bisa segera tercipta,"ucapnya Sementara itu, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengucapkan terima kasih kepada Pemkab, Kepolisian, TNI dan Forkopimda atas kolaborasi yang dilakukan bersama selama ini dalam rangka pelaksanaan vaksinasi di Sulbar. "Saya harapkan tidak berhenti pada hari ini, kita akan lanjutkan kegiatan ini dan juga vaksin ini bukan hanya mau disyuting, ramai. Untuk itu, saya minta setiap ada kegiatan vaksinasi akan seramai pada hari ini,"ujar Enny Enny menyatakan Pemprov Sulbar bersama Kapolda Sulbar dan Kabinda Sulbar siap berkolaborasi dengan Pemkab Mamuju dalam rangka pelaksanaan vaksinasi massal, khususnya di daerah terpencil yang ada di kabupaten tersebut. "Kami minta beri kesempatan untuk masuk ke daerah-daerah terpencil yang tidak dijangkau oleh Kabupaten Mamuju, insya Allah kami dengan tim yang ada saat ini sudah siap,"pungkasnya "Satgas akan kita kembalikan dan kita akan tetap…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar menghadiri Pengukuhan Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sulbar Masa Jabatan 2021-2024, Rabu, 16 Februari 2022. Bertempat di Ballroom Hotel Grand Mutiara Mamuju, Pengurus BWI Sulbar dikukuhkan oleh Wakil Ketua BWI Pusat, Yuli Yasin. Adapun Pengurus BWI Sulbar Masa Jabatan 2021-2024, yaitu Dewan Pertimbangan, Ali Baal Masdar (Gubernur Sulbar), Muhammad Idris (Sekprov Sulbar), dan M. Muflih B. Fatta (Kakanwil Kemenag Sulbar). Ketua BWI Sulbar, M. Natsir (Inspektur Inspektorat Sulbar), Wakil Ketua, Safaruddin Sanusi DM (Kepala Balitbangda Sulbar). Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar berharap Pengurus BWI Sulbar dapat menunaikan amanah sebaik-baiknya, karena wakaf merupakan amanah umat yang nilai ibadahnya sangat tinggi, dan jika tersalurkan sesuai tuntunan agama akan membawa kemaslahatan bagi umat. Selain itu, juga mendorong BWI Sulbar mengoptimalkan potensi wakaf yang ada, seperti dengan menggali wakaf dari perusahaan atau membuat CSR menjadi wakaf. Melalui kesempatan itu, Enny menekankan tiga hal penting yang harus diperhatikan oleh Pengurus BWI Sulbar, yaitu pertama, memberdayakan harta wakaf dengan melakukan penjagaan dan perbaikan untuk melindungi harta wakaf dari kerusakan dan kehancuran, agar tetap memberikan manfaat sebagaimana yang menjadi maksud wakaf tersebut. Kedua, melindungi hak-hak wakaf dengan melakukan pembelaan atau advokasi dalam menghadapi sengketa hukum atau penggusuran dan perampasan, demi menjaga kelestarian dan pemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan manusia. Ketiga, menunaikan hak-hak ma'kuf yaitu dengan menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak dan tidak menundanya kecuali karena keadaan darurat atau ada alasan-alasan yang dibenarkan dalam hukum Islam yang dibenarkan. "Penguatan kelembagaan BWI juga menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan. Status kelembagaan BWI sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perlu diperkuat dengan dukungan penganggaran yang mencukupi dari APBD, namun tetap mengedepankan independensinya,"tandasnya Diakhir sambutannya, Enny mengucapkan selamat kepada seluruh Pengurus BWI Sulbar yang baru saja dikukuhkan. "Selamat bekerja, mari membangkitkan wakaf melalui BWI dan para nazhir atau…

Pemprov Sulbar menggelar rapat lanjutan menyikapi Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan gugatan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait batasan wilayah antara Kaltim dengan Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu, 16 Februari 2022, di Rujab Sekprov Sulbar. Pertemuan itu dipimpin Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim beserta beberapa Anggota DPRD Sulbar, para Asisten dan sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, dalam pertemuan itu telah menyepakati banyak hal, salah satunya penyempurnaan terhadap semua dokumen yang dimiliki. "Termasuk sistematik informasinya dan sudah dikoleksi dari zaman terbentuknya Sulbar sampai akhirnya terbentuk Kecamatan Bala-Balakang,"kata Idris saat diwawancarai usai pertemuan Dia menyatakan, dalam waktu dekat Sulbar juga akan melayangkan gugatan terhadap RT/RW yang di dalamnya memiliki data yang merugikan, dan ini menjadi dasar adanya permintaan peninjauan perbatasan Kaltim. “Kita juga akan mengugat Kemendagri mengenai RT/RW yang didalamnya ada wilayah pemerintahan lain,”taasnya (jimmi)

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar, dengan agenda Tanggapan dan Atau Jawaban Fraksi-fraksi Atas Pendapat Gubernur Terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Sulbar di Kantor DPRD Sulbar, Selasa, 15 Februari 2022. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim dan dihadiri Ketua DPRD Sulbar (secara virtual), Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, para anggota DPRD Sulbar baik yang hadir luring maupun virtual. Tiga Ranperda inisiatif DPRD Sulbar, yakni pertama Ranperda tentang penanggulangan bencana daerah Sulbar. Kedua, Ranperda tentang penamaan jalan objek dan bangunan milik Pemprov Sulbar. Ketiga, Ranperda tentang tata niaga komoditi perkebunan di Pemprov Sulbar Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Abidin Abdullah, menanggapi saran Gubernur Sulbar terhadap tiga Ranperda inisiatif DPRD Sulbar. Pertama mengenai Ranperda tentang penanggulangan bencana daerah, yang pada intinya menyatakan setuju untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Kedua, mengenai Ranperda kebencanaan yang belum memuat secara tehnis mengenai penanganan bencana non alam dan bencana sosial, termasuk pengelolaan anggaran bersumber dari masyarakat, sehingga akan disempurnakan dalam pembahasan selanjutnya. "Hal itu akan menjadi perhatian Partai Demokrat, sehingga penanganan dan pengelolaan bencana dan anggaran lebih baik,"kata Abidin Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Sudirman, menjelaskan bahwa kewenangan Pemda dalam penetapan kebijakan penanggulangan bencana harus didukung melalui regulasi yang jelas, sehingga keberadaan Perda yang mengatur kebencanaan dapat mengurangi resiko bencana. "Perlu ada pengaturan atau pasal sendiri soal penanganan bencana dan penatausahaan anggaran,"ujarnya Mengenai Ranperda tentang tata niaga komoditi perkebunan, Ia menyatakan sepakat dengan pandangan Gubernur terkait pemetaan potensi setiap komoditas di Sulbar. Untuk Ranperda penamaan jalan dan objek wisata, menurut Sudirman, perlu mempertegas mengenai kewenangan pemberian nama terhadap fasilitas milik pemerintah pusat. "Ranperda tersebut agar melibatkan unsur tokoh masyarakat disetiap lokasi yang akan diberikan nama, termasuk menambahkan soal kewenangan terhadap siapa yang akan memberikan nama,"ucapnya Kemudian, Fraksi…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi dan Kerjasama Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah (Forum Bappeda) Provinsi Sulbar Tahun 2022, secara virtual dari Rujab Sekprov Sulbar, Selasa 15 Februari 2022. Kegiatan itu mengusung tema, "Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi Provinsi Sulbar Pasca Pandemi Covid-19 dan Gempa Bumi 6,2 SR". Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan tiga hal dalam rangka penguatan perencanaan pembangunan daerah, yakni pertama membiasakan diri untuk menyusun satu kesepakatan bersama melalui koordinasi yang baik atau merancang sebuah rencana koordinasi yang baik. "Dimana-mana saya selalu tekankan ini, karena kita anggap dimensi koordinasi itu hal yang biasa. Tapi fakta-fakta di lapangan menunjukkan, banyak sekali hal yang rusak disebabkan koordinasinya yang tidak bagus,"ucap Idris Kedua, mengharmonisasikan berbagai macam program strategis. Dijelaskan, harmonisasi mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk diwujudkan secara baik bersama di lapangan. Ketiga, sinergi harus terus diwujudkan. "Saya percaya betul bahwa kunci-kunci harmonisasi OPD yang lain di kabupaten dan provinsi, sangat ditentukan oleh harmonisasi perencanaan di level para perancang utama, yaitu para Kepala Bappeda dan jajarannya,"ujarnya Melalui kesempatan itu, Idris meminta Bappeda sudah harus benar-benar menjadi konsultan yang efektif bagi OPD-OPD lain. Ia berharap, forum tersebut akan memproduksi cara kerja baru dan merumuskan strategi baru dalam rangka semakin memperbaiki manajemen perencanaan dan manajemen kinerja terhadap seluruh OPD lingkup kabupaten dan provinsi, sehingga setiap tahun dirasakan manfaatnya oleh OPD tersebut. "Out come dari OPD itulah, akhirnya dirasakan oleh masyarakat sebagai buah dari apa yang dipikirkan oleh Bappeda,"tambahnya (mhy)