Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Wagub Sulbar), Enny Anggraeny Anwar menghadiri sekaligus membuka Rapat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Sulbar, yang berlangsung di Aula Mako Polda Sulbar, Jumat 25 Maret 2022. Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengatakan, rapat tersebut merupakan salah satu alternatif agar keberadaan Satgas Saber Pungli dapat berjalan maksimal, menyamakan persepsi, menyatukan tujuan dan bersinergi, sehingga kelak dapat memberikan kontribusi yang terbaik bahkan berprestasi bagi bangsa dan negara, terkhusus wilayah Sulbar yang Maju dan Malaqbi. "Saya sangat bangga dan mengapresiasi Satgas Saber Pungli dengan Unit Pemberantasan Pungli Sulbar, semoga ke depan lebih meningkatkan kinerja, lebih maju dan berprestasi,"harap Enny Olehnya itu, kata Enny, diharapkan kepada Satgas Saber Pungli untuk dapat lebih aktif memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat akan kehadiran Satgas Saber Pungli. Enny juga sangat berharap kepada Tim Satgas Saber Pungli agar memberikan manfaat dan warna dalam rangka memberantas Pungli, terutama pada aspek pelayanan publik pada Pemprov Sulbar. Melalui kesempatan itu, Enny mengungkapkan, Pemprov Sulbar telah membuka Whistle Blowing System Tindak Pidana Korupsi (WBS-TPK) terintegrasi bekerjasama dengan KPK. "Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat memberikan laporan jika menemukan adanya tindakan oknum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,"terangnya Ia menambahkan, capaian program kegiatan tahun 2021 yaitu terlaksananya sosialisasi pencegahan dan penanganan Pungli pada penyelenggaraan pemerintahan di tiga (3) kabupaten, terbentuknya posko, website Saber Pungli, pembuatan aplikasi lapor Saber Pungli, media sosial, pemantauan OPD, dan pelaksanaan Rakor dan FGD. Hadir dalam kegiatan itu, Inspektur Inspektorat Sulbar, M. Natsir, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sulbar, Darmawati, Irwasda Polda Sulbar, Bambang Sutoyo dan Asisten Pengawasan Kejati Sulbar, Darmah Muin, serta peserta rapat lainnya. (Ian)

Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun Anggaran 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulbar, Kamis, 24 Maret 2022 LKPD Provinsi Sulbar diserahkan Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Hery Ridwan. Serah terima LKPD itu disaksikan langsung Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar yang hadir secara virtual pada acara tersebut menyampaikan sambutannya. Ia mengatakan, tradisi penyerahan LKPD Provinsi Sulbar selalu tepat waktu dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta pada akhir masa jabatannya bersama Wakil Gubernur memperoleh hasil yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya Ali Baal menuturkan, laporan keuangan tersebut bukan hanya untuk memenuhi kewajiban tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab Pemprov Sulbar kepada masyarakat atas seluruh pelaksanaan program ataupun kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2020-2021 "Kami mengharapkan kerjasama yang baik antara Pemprov Sulbar dengan BPK RI Perwakilan Sulbar untuk terus memelihara kepercayaan, bentuk perhatian, dan pembinaan dalam rangka memperbaiki segala bentuk kekurangan dan kelemahan kedepannya,"ucap Ali Baa Melalui kesempatan itu, Gubernur Ali Baal menitipkan pesan kepada Sekprov Sulbar dan para Kepala OPD serta para Pejabat Pengelola Keuangan, agar mematuhi segala ketentuan pengelola keuangan "Penting juga untuk diingat kepada semua segenap jajaran Pemprov Sulbar agar selalu kooperatif, dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk kelancaran urusan pengelolaan laporan keuangan oleh BPK. Kami mempercayai dan menyadari WTP yang telah kami peroleh berturut-turut merupakan capaian Pemprov Sulbar, sehingga kami tetap bertekad untuk Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020-2021 ini dapat dipertahankan,"tuturny Dia menambahkan, dalam masa kepemimpinannya selaku gubernur bersama wakil gubernur, cukup banyak hal yang telah dilakukan di tengah masa pandemi Covid-19 dan pasca gempa bumi 15 Januari 2021 lalu. "Adapun program yang telah ditanamkan selama ini,…

Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Wagub Sulbar) Enny Anggraeny Anwar, menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Obat dan Makanan, Kamis 24 Maret 2022, di d'Maleo Hotel Mamuju Rakor yang diselenggarakan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mamuju tersebut, melibatkan berbagai lintas sektor terkait Pelaksanaan kegiatan itu didasari adanya Inpres No. 3 Tahun 2017 Tentang Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, serta Permendagri No. 41 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Adapun tujuan dari pelaksanaan Rakor yakni untuk menumbuhkan kerjasama dan sinergitas pengawasan obat dan makanan, berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar memberikan apresiasi terhadap BPOM di Mamuju yang telah menyelenggarakan kegiatan itu "Diharapkan tujuan dan maksud acara ini untuk membangun komitmen pengawasan obat dan makanan serta sinergitas dan kerjasama dapat ditingkatkan, sehingga perlindungan kepada masyarakat akan penyalahgunaan obat maupun bahan berbaya dapat terwujud,"ucap Enn Enny berharap, Rakor itu dapat menghasilkan statement satu keputusan bersama bagaimana cara mengatasi permasalahan yaitu pengendalian kawasan pengawasan obat-obatan dan makanan-makanan, sehingga terhindar dari yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh manusia Melalui kesempatan itu, Enny menyampaikan, Pemprov Sulbar sudah pro aktif dalam upaya pengawasan obat dan makanan di Wilayah Sulbar, dengan telah menerbitkan SK Gubernur Sulawesi Barat No. 188/4/748/Sulbar/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan Tingkat Provinsi Sulawesi Barat, serta Instruksi Gubernur Sulawesi Barat No. 3 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Sulbar Kepala BPOM di Mamuju, Lintang Purba Jaya menyampaikan, sudah banyak hal yang dilakukan BPOM di Mamuju pada Tahun 2021. BPOM di Mamuju telah berhasil melakukan pengawasan obat dan makanan terhadap 31 sarana produksi pangan (MD dan IRTP), 53 sarana distribusi obat dan makanan, 841 komoditi iklan, serta 76 sarana pelayanan kefarmasian, termasuk intensifikasi pengawasan Vaksin Covid-19 di…

Rapat Koordinasi Penyempurnaan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), berlangsung di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 23 Maret 2022. Rakor dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Jamil Barambangi, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Darmawati dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Moh. Ali Chandra. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menjelaskan, di dalam penyusunan dokumen Renstra tersebut ada fasilitas pengukuran kinerja yang baik. Pengukuran kinerja yang dimaksud adalah kinerja yang jelas, terutama kinerja yang menghasilkan outcome, dan kalau diinginkan yang lebih maju pasti akan mengarah ke benefit impact. Lebih lanjut Idris menjelaskan, adapun poin di dalam Renstra itu adalah pertama mengakomodasi isu-isu strategis yang baru. Kedua, bisa melanjutkan ke program yang terukur atau istilahnya kontrak kerja, rencana kinerja dan atau penetapan kinerja. "Intinya semua yang hadir di sini baik virtual maupun luring hari ini, kita berharap Renstra Sekretariat ini harus yang terbaik, kalau tidak terbaik berarti Sekdanya yang gagal juga di situ. Dan ini walaupun sudah diserahkan ke Bappeda belum final karena Renstra itu kan tidak ada berhentinya diperbaiki, tapi yah...jangan juga diperbaiki terus,"pesan Idris Olehnya itu, Idris meminta kepada semua kepala biro untuk benar-benar mencermati khususnya terkait dengan masing-masing substansi yang ada di bironya. Dia juga menghimbau seluruh pihak terkait dapat menyinkronkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas antar perangkat daerah dalam menjalankan visi dan misi. "Untuk Renstra Sekretariat ini sekali lagi kita pikul dengan enam kaki, enam biro, sehingga harus kita memastikan isu-isu pasti yang berkaitan dengan pekerjaan biro dalam rentan empat (4) Tahun itu. Jadi mohon diingat-ingat, difikirkan baik-baik kalau ada yang tertinggal ditambahkan, dan mohon ini disusun dengan baik sesuai dengan standar baku Renstra yang baik, terutama Biro Ortala jangan kita tidak bagus hasilnya," himbaunya Pada kesempatan itu, Ia menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan para Kepala…

Komisi Informasi Sulawesi Barat (KI Sulbar) menggelar Sidang lanjutan penyelesaian sengketa informasi publik antara Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (Amperak) melawan Pemerintah Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Selasa 22 Maret 2022. Berlangsung di Kantor KI Sulbar yang terletak di Kompleks Gubernuran Sulbar, Sidang lanjutan tersebut dipimpin oleh Dulhaj Muchtar Mahmud selaku Ketua Majelis, Asia Rahim dan Bakhtiar Ahmad selaku anggota Majelis. Pihak Pemohon Informasi hadir di persidangan diwakili oleh Aswan Haryanto selaku Koordinator Amperak Wilayah Sulbar, sedangkan Pihak Pemdes Tonyaman hingga sidang di gelar tidak hadir di persidangan. Sidang lanjutan tersebut telah memasuki agenda pembuktian, dengan maksud melakukan pemeriksaan alat bukti yang mendukung dalil Pemohon dan Termohon. Namun pada persidangan tersebut, Amperak selaku Pemohon Informasi mencabut Permohonan penyelesaian sengketa informasinya. Sebelum Majelis melakukan pemeriksaan alat bukti, Aswan Hariyanto sebagai Pemohon Informasi memberikan keterangan di persidangan, bahwa Amperak mencabut permohonan sengketa informasi yang diajukan ke KI Sulbar, dengan alasan pihak Pemdes Tonyaman selaku Termohon informasi telah memberikan informasi yang dimohonkan Amperak. Dan menyampaikan Surat Pencabutan Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Majelis Komisioner yang menyidangkan perkara tersebut. “Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, izinkan saya Majelis menyampaikan Surat Pencabutan Permohonan sengketa informasi publik untuk register perkara: 001/REG-PSI/KI-SB/I/2022 antara Amperak melawan Pemdes Tonyaman dengan alasan pencabutan permohonan karena pihak Pemdes Tonyaman telah memberikan informasi yang Amperak minta,”kata Aswan dalam persidangan Merespon surat pencabutan permohonan tersebut, Dulhaj Muchtar Mahmud selaku Ketua Majelis menyampaikan di persidangan, menerima permohonan pencabutan permohonan sengketa informasi tersebut dan atas dasar surat pencabutan tersebut akan ditindaklanjuti berupa penetapan pencabutan perkara. Setelah persidangan selesai, lebih lanjut Dulhaj menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur bahwa Permohonaan penyelesaian sengketa informasi dapat dicabut oleh Pemohon Informasi sebelum sidang putusan berdasarkan pertimbangan majelis yang permohonanya disampaikan secara tertulis. “Menyikapi pencabutan permohonan…

Ketua dan Anggota Komisi Informasi (KI) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja Bawaslu Sulbar di Kantor KI Sulbar, yang terletak di Kompleks Gubernuran Sulbar, Selasa 15 Maret 2022. Dalam kunjungan kerja tersebut, Bawaslu Sulbar di Wakili oleh Komisioner Bawaslu Sulbar yang membidangi Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Fitrinela Patongani, menyerahkan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Sulbar dan Laporan masing-masing Bawaslu kabupaten se-Sulbar Tahun 2021 kepada Ketua KI Sulbar, Dulhaj Muchtar Mahmud. Saat menerima kunjungan kerja tersebut, Ketua KI Sulbar, Dulhaj Muchtar Mahmud menyampaikan apresiasi yang positif terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu Sulbar, dan berharap dapat menjadi contoh bagi badan publik lainnya dalam penyiapan dan pelaporan layanan informasi publik. “Secara kelembagaan kami mengapresiasikan upaya yang maksimal yang telah dilakukan Bawaslu Sulbar, baik dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi maupun dalam upaya memenuhi standar pelaporan layanan informasi. Kami berharap ke depan upaya yang telah dilakukan terus ditingkatan dengan inovasi dan komitmen yang kuat dalam pelayanan informasi,"kata Dulhaj Dulhaj mengatakan, Laporan Layanan Informasi merupakan informasi yang bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut. Olehnya itu, idealnya di umumkan melalui website agar publik tahu sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi. Dia juga mengatakan, penyediaan informasi oleh Badan Publik harus mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana, sebagaimana amanat UU KIP. "Olehnya itu, diharapkan agar Badan Publik selalu berupaya meningkatkan skil dan kemampuan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi,"pungkasnya Komisioner Bawaslu Sulbar yang membidangi Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Fitrinela Patongani, dalam pertemuan itu menyampaikan, sesuai amanat Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 bahwa Laporan Layanan Informasi disampaikan kepada KI Provinsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun penganggaran berakhir. “Sebagai wujud taat konstitusi, hari ini kami menyerahkan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Sulbar ke KI Sulbar dan berharap mendapat…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Asrama Mahasiswa Provinsi Sulbar di Jakarta, Selasa, 15 Maret 2022. " Hari ini saya sangat berbahagia karena kita melakukan peletakan batu pertama. Ini menandakan bahwa tidak lama lagi anak-anakku yang sedang belajar di Jakarta bisa menempati asrama yang layak huni. Semoga akan memudahkan untuk menggali ilmu seluas-luasnya sebagai bekal membangun daerah kita Provinsi Sulawesi Barat tercinta," sebut Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar Masih kata Ali Baal Masdar, peletakan batu pertama asrama mahasiswa yang dilaksanakan membuktikan bahwa walaupun provinsi Sulbar ditimpa gempa bumi dan pandemi covid 19 secara bersamaan, pemerintah daerah bersama masyarakat atas izin Tuhan Yang Maha Esa berangsur-angsur sudah dapat melewati ujian tersebut dengan baik. Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan perhatian yang besar untuk pengembangan sumber daya manusia khususnya memberikan fasilitas kemudahan dalam bidang pendidikan untuk membantu para pelajar dan mahasiswa menyelesaikan studi. Hal tersebut dilaksanakan dengan beberapa program antara lain , pembukaan pendidikan kedokteran bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian pendidikan serta Universitas Hasanuddin dan Universitas Sulawesi Barat pemberian beasiswa pembangunan rumah singgah untuk pelajar Pulau Balabalakan di Kabupaten Mamuju. " Alhamdulillah saat ini sebagian besar sarana tersebut sudah dapat kita bangun kembali serta kondisi sosial dan perekonomian kita di Sulbar sudah berangsur-angsur pulih kembali," beber pria yang akrab disapa ABM itu Hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd. Halim, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, Tokoh Pemuda Sulbar di Jakarta, Ketua Umum KKMSB, Muh.Asri Anas yang juga merupakan mantan anggota DPR RI dan undangan lain.( farid)

MAMUJU - Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar membawa air dan tanah Sulbar untuk dibawa ke Ibu Kota Nusantara (IKN) , Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut sebagai rangakaian kegiatan Presiden Joko Widodo akan berkemah di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Senin - Selasa , 14-15 Maret. Kegiatan Presiden Jokowi akan disertai sejumlah pejabat pemerintah pusat dan gubernur se-Indonesia. Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar dan para gubernur membawa serta air dan tanah dari daerah masing-masing yang akan disatukan dalam kendi nusantara dan disimpan di titik nol IKN Nusantara. Air yang dibawa dari Sulbar, diambil dari sungai yang hulunya di daerah Kabupaten Mamasa yang terdapat Gunung Gandang Dewata dan Gunung Mambuliling, dan bermuara ke lima kabupaten. Sedangkan tanah, diambil dari lima titik lokasi di lima kabupaten. Pengambilan air dan tanah tersebut, menggambarkan enam kabupaten di Sulbar yang pada zaman dahulu merupakan konfederasi 14 kerajaan di wilayah Mandar. Yaitu tujuh kerajaan di hulu sungai (Pitu Ulunna Salu) dan tujuh kerajaan di muara sungai (Pitu Ba'bana Binanga), yang bermufakat saling menguatkan dalam ikrar yang disebut Sipamandaq. "Air diambil dari sungai yang hulunya di DAS di Kabupaten Mamasa. Tanah diambil dari lokasi tertentu di lima kabupaten, sehingga air dan tanah yang dibawa ke IKN merupakan refresentase wilayah Provinsi Sulbar yang pada zaman dulu merupakan konfederasi tujuh kerajaan di wilayah pegunungan dan tujuh kerajaan di wilayah pantai," jelas Gubernur Ali Baal Masdar. Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Mustari Mula mengatakan pengambilan sampel air dan tanah yang dibawa ke titik nol IKN, dilakukan sejak beberapa hari lalu dan sudah diantar khusus ke Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Pengambilan sampel air dan tanah dikoordinir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Gufran Darma Dirawan. "Pengambilan air dan tanah dari beberapa titik lokasi dengan mempertimbangkan makna filosofis dan sejarah Sulbar yang merupakan satu kesatuan dari enam…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri acara pisah sambut Komandan Korem 142 taro ada taro gau' Brigjen TNI Firman Dahlan, di ruang kehormatan Makorem 142 Tatag, Jumat 11 Maret 2021. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Brigjen TNI Firman Dahlan atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Provinsi Sulbar. Menurutnya, kepemimpinan Brigjen TNI Firman Dahlan telah memberikan sumbangsih besar atas terciptanya kondusifitas keamanan daerah Sulbar. Termasuk dalam hal penanganan Covid-19 dan bencana gempa di Sulbar. "Kemitraan yang telah terjalin TNI sebagai pertahanan dan kemanan senantiasa terus berlanjut. Hubungan baik antara pemerintah Provinsi Sulbar dan jajaran Korem 142 terus terjalin meski sudah berada ditempat yang baru," kata Ali Baal Jumat 11 Maret. Ia berharap, setelah berpindah tugas silaturahmi dan kemitraan bisa terus terus terjalin dan berlanjut. "Selamat bertugas, terima kasih atas pengabdian yang telah dilakukan selama memimpin di Sulbar," ujarnya. Sementara itu,Brigjen TNI Firman Dahlan mengatakan, bahwa hal yang paling berkesan selama beliau menjabat 2 Tahun ini adalah pada saat bencana alam Gempa bumi 6,2 SR yang melanda sulbar 15 Januari 2021 lalu. Disitulah Ia melihat betapa pentingnya TNI bersatu membantu masyarakat mengatasi permasalahan-permasalahan untuk bantuan kemanusiaan. Firman menceritakan kondisi Sulbar yang lumpuh dari segi sarana komunikasi, perekonomian dan bantuan logistik yang terputus sehingga menyebabkan permasalahan kebutuhan pangan yang serius bagi masyarakat. "Kami tidak bekerja sendiri, banyaknya rekan-rekan yang membantu kami dari unsur Forkopimda pemerintah daerah dan juga tentunya rekan kami dari kepolisian, kemudian rekan-rekan relawan lainnya, semuanya ikut bersinergi dalam membangun dan menata sulbar kembali. Kami bekerja dengan hati dan hal ini semata-mata bukanlah hanya untuk pencitraan belaka." tutur Firman Lebih lanjut Firman juga menyampaikan apresiasinya kepada rekan media atau Insan pers yang sangat membantu dan bekerjasama dalam penyebarluasan informasi terkait kegiatan-kegiatan TNI. Firman juga memberikan pesan untuk tetap memberikan dukungan positif dengan bekerja secara…

Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Wagub Sulbar) Enny Anggraeni Anwar, menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-20 Tahun Kabupaten Mamasa, di Tribun Kondo Sapata Alun-Alun Kota Mamasa, Jum'at, 11 Maret 2022. Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar berharap dengan usia ke-20 Tahun Kabupaten Mamasa dapat semakin meningkatkan motivasi untuk lebih giat membangun daerah, untuk masa sekarang dan di masa mendatang. Melalui kesempatan itu, Enny menyampaikan, sinergitas antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamasa dapat terjalin dengan baik, sehingga pembangunan dapat terus berjalan. "Mamasa harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi daerah sebagai sumber pendapatan bagi kesejahteraan rakyat, sehingga potensi tersebut dapat dimaksimalkan demi peningkatan kesejahteraan rakyat,"kata Enny Bupati Mamasa, Ramlan Badawi mengatakan, peringatan hari jadi Mamasa yang ke-20 Tahun saat ini, menggambarkan kondisi eksisting yang telah dicapai pada periode pemerintahanya selaku Bupati Mamasa bersama Wakilnya, Martinus. Disampaikan, prioritas pembangunan dalam dua tahun terakhir dititik beratkan pada percepatan pemulihan ekonomi, yang ditunjang dan dibarengi dengan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar serta pembangunan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, pengembangan perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah, pariwisata serta peningkatan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik pada bidang infrastruktur. Pada bidang struktur jalan, kata Ramlan, pemerintah telah melakukan pembangunan jalan kabupaten sepanjang 62,33 KM menuju ke ibukota kecamatan dan ruas-ruas jalan yang membuka isolasi wilayah ibu kota kecamatan, yang telah dapat dilalui kendaraan roda empat dan roda dua yang selama ini belum pernah ada dilalui. "Jalan sekarang sudah bisa dijangkau kendaraan, bahkan untuk tahun anggaran 2020 kita lebih fokus membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dengan alokasi anggaran cukup besar yakni Rp. 90 Miliar lebih, yang bersumber dari dana program Pemulihan Ekonomi Nasional disingkat PEN,"bebernya "Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak Gubernur Sulbar dan Wakil Gubernur Sulbar atas perhatian penuh terhadap pembangunan Kabupaten Mamasa, yang dinilai berkembang secara signifikan,"sambungnya Hadir pada acara tersebut, Ketua DPRD Mamasa, Orsan Soleman,…