Kominfo Sulbar-- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian menggelar rapat Tim Program Jaring Pengaman Sosial melalui Video Konference (VC) yang diikuti seluruh Kepala daerah se-Indonesia, Kamis, 9 April 2020. Untuk Pemprov Sulbar, rapat tersebut diikuti Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Asisten I Bidang Pemerintahan M. Natsir dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. “Melalui video conference ini kita berharap covid-19 ini bisa segera ditangani secara cepat, sebab dampaknya sudah berimbas pada krisis ekonomi, tetapi jangan sampai berlanjut menjadi krisis sosial dan tidak berlanjut pada krisis keamanan. Untuk itu Social Safety Net atau jaring pengaman sosial, harus terus bekerja jangan sampai krisis ekonomi berlanjut ke krisis sosial,” kata Tito Karnavian, Mendagri RI dalam rapat tersebut Menurut Tito, dalam memerangi Covid-19 dibutuhkan keseriusan dari seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah pusat maupun seluruh pemerintah daerah di pelosok negeri, sebab harus kembali kepada para leadership di setiap daerah yang telah banyak melakukan renovasi serta memberikan ide-ide brilian. "Dalam kebersamaan, Indonesia diharapkan mampu bangkit lebih cepat dari dampak buruk penyebaran Covid-19 yang telah merembes pada perekonomian,"ucap Tito Ia menambahkan, tugas utama pemerintah ialah dapat mencegah penyebaran penularan Covid-19, tetapi disisi lain diharapkan terjadi peningkatan kapasitas system kesehatan dari daerah masing-masing, termasuk dari segi ketahanan pangan, pengamanan sosial berupa Alat Pelindung Diri (APD), masker dan pembuatan hand sanitizer. "Apresiasi yang sangat besar sekaligus rasa terimakasih diucapan yang sebesar-besarnya kepada kepala daerah yang mampu memberikan ide-ide kreatif dan inovatif, seperti di Bayuwangi yang telah membuat APD sendiri, begitu juga kepada daerah-daerah yang telah membuat hand sanitizer terutama di Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali dan daerah lainnya. Saya kira inovasi-inovasi ini saya harap dapat terus berlanjut," pungkasnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto mengemukakan, berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) yang diatur dalam…

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam kegiatan video conferenence kementerian dengan kepala daerah se Indonesia, Kamis, 9 April 2020 kemarin, menyampaikan beberapa hal tentang kondisi dan hal yang seharusnya dilakukan daerah dalam mengelola keuangan (APBN dan APBD) menghadapi musibah penyebaran covid 19. Sri Mulyani menyebutkan bersama pihak kemendagri akan mengeluarkan surat edaran baru terkait perubahan APBD. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya dana transfer ke daerah seperti DAU,DBH,DAK,DID, dan dana desa. Pengurangan dana transfer ke daerah karena berkurangnya sisi pendapatan seperti pajak, ekspor karena efek Corona "Kita akan berusaha agar baik pemerintah pusat maupun daerah tidak shock oleh penurunan sisi penerimaan" kata Sri Mulyani. Ia juga menyampaikan, karena penurunan penerimaan, sisi belanja harus mengalami perubahan sebab jika tidak akan bolong. Sisi belanja yang harus mengalami perubahan radikal antara lain: 1. Belanja pegawai seperti honor, pelatihan dan perjalan dinas. biaya pelatihan dan dana perjalan dinas otomotis tdk akan terserap oleh karena pelarangan perjalanan dinas. Demikian pula ATK yang berkurang pasca WFH. 2. Belanja barang : seperti pembelian bahan material habis pakai. Pos ini harus disisir anggarannya, dikurangi dan bahkan jika mungkin distop 3. Belanja Modal Yang sudah terlanjur kontrak diharapkan dinegosiasi ulang untuk diperpanjang kontaraknya sehingga ada beberapa belanja yang bisa dihemat. Sementara itu, penekanan perubahan anggaran di pusat maupun daerah dalam rangka mengahadapi covid 19 di fokuskan 3 hal,yakni: 1. Bidang kesehatan seperti APD, Rapid test dll 2. Kegiatan yang menolong, dimana pemerintah pusat menggelontorkan dana bantuan sosial sebesar Rp 110 T membantu ekonomi/pendapatan masyarakat karena efek corona. 3. Membantu Dunia Usaha. Dunia usaha meskipun mengalami kemunduran, tetapi harus diupayakan tidak bangkrut, minimal dapat bertahan hingga 12 bulan. Melakukan intervensi terhadap pihak dan tenaga kerja yang dirumahkan. "Tiga hal yang akan dibiaya pusat ini yang dikeroyok oleh semua kementerian diharapkan tidak menjadi harapan tunggal para kepala daerah. Kepala daerah juga harus…

Kominfo Sulbar-- Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian, menggelar rapat melalui Video Conference (VC) , Rabu 8 April 2020. Rapat membahas terkait langkah antisipasi dan akuntabilitas pelaksana anggaran dan pengadaan barang dan Jasa di daerah. Rapat tersebut, dikuti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) Firli Bahuri, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Agung Firman Sampurna, Kepala (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP RI) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP RI) Roni Dwi Susanto dan Sekda provinsi, Bupati/Walikota se-Indonesia. Untuk Pemprov Sulbar, rapat tersebut diikuti Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Kepala Perwakilan BPK Sulbar Muhammad Toha Arafat, Kepala Perwakilan BPKP Sulbar Hasoloan Manalu dan sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar. Dalam sambutannya, Mendagri RI Tito Karnavian, menegaskan agar Pemerintah Daerah harus dapat menyisir betul belanja barang yang tidak bermanfaat dan tidak terlihat, olehnya itu dana perjalanan dinas akan diefesiensikan dengan adanya kegiatan sosial distancing otomatis spring jumpnya jauh berkurang. Selain itu, Tito juga mengintruksikan enam hal kepada Pemda. Pertama melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas, mulai dari penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengamanan sosial (Sosial Safety). Kedua , melakukan koordinasi dengan Forkopimda, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat tokoh agama. Ketiga , mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran Covid-19 dan memberikan arahan secara berjenjang sampai ke tingkat desa, untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik. Keempat, memastikan dan mengawasi kecukupan dan kelancaran distribusi sembako di daerah. Kelima, melakukan aktifitas industri dan pabrik, serta dunia usaha yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penaganan Covid-19 tetap berjalan, dan keenam dengan refocusing dan perubahan alokasi anggaran, dilakukan dalam jangka waktu paling lama…

Kominfo Sulbar -- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian menggelar rapat terkait kebutuhan daerah bidang perindustrian, perdagangan dan pangan dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19, dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Petanian Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementerian KKP Antam Novambar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia, Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Apindo Pusat Haryadi B. Sukamdani, Ketua HPMI Pusat Mardani H. Maming, bersama Sekda Provinsi dan Bupati/Walikota se-Indonesia, melalui Video Conference (VC), Selasa 7 April 2020. Untuk Pemprov Sulbar, rapat tersebut diikuti Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar. Melalui VC, Mendagri RI Tito Karnavian mengatakan, dalam penanganan Covid-19 perlu langkah mobilisasi nasional yaitu kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. "Pemerintah pusat tentu tidak bisa bekerja sendiri, apalagi dengan sistem otonomi daerah saat ini, dimana kewenangan kepala daerah cukup besar, sehingga dibutuhkan mobilisasi nasional dalam penanganan Covid-19 ini,"kata Tito Untuk itu, Tito berharap, kepala daerah mengambil peran untuk menjaga wilayahnya masing-masing, dengan mencukupi kesediaan sarana dan prasarana kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, mengantisipasi bila terjadi lonjakan dan membendung penyebaran Covid-19, dan yang terpenting adanya kesiapan pangan di daerah masing-masing. Tito mengungkapkan, di tengah pandemi Covid-19, Indonesia bahkan seluruh dunia dalam posisi dilematis antara menjaga kesehatan publik atau menjaga stabilitas ekonomi. Menurut Tito, dalam menghadapi kondisi seperti itu upaya yang tepat dilakukan adalah memilih keduanya, yakni menjaga kesehatan publik dan stabilitas ekonomi. "Kita dan seluruh dunia juga dalam posisi dilematis, menjaga kesehatan pubik atau menjaga stabilitas ekonomi. Kalau kita mengutamakan kesehatan pubik, maka mungkin ekonomi akan dikorbankan, begitu juga sebaliknya. Untuk itu, strategi utamanya adalah kita berusaha mengutamakan menjaga kesehatan pubik, namun juga menjaga agar ekonomi tidak jatuh terlalu dalam, sehingga masih memiliki…

Kominfo Sulbar -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar mengelar rapat paripurna, terkait penjelasan gubernur terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2019, Senin 6 April 2020. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi tersebut berlangsung berbeda dari biasanya, sebab dilaksanakan melalui Video Conference (VC), akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Para Asisten dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, mengikuti rapat paripurna di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, dengan menggunakan Aplikasi Zoom VC. "Secara umum pembangunan daerah Sulbar pada 2019, menunjukkan capaian yang cukup baik yang ditandai dengan indikator kinerja makro pembangunan daerah, " kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar saat menyampaikan sambutan dalam acara tersebut Disampaikan, adapun induktor kinerja makro pembangunan yang dimaksud seperti pertumbuhan ekonomi yang masih diatas rata-rata nasional meskipun mengalami sedikit perlambatan, dilanjutkan dengan angka kemiskinan yang relatif menurun, namun masih berada diatas rata-rata nasional, disusul dengan angka pengangguran yang juga berada dibawah rata -rata nasional, kemudian Indeks Pembangunan Manusia yang terus tumbuh, meskipun berada dibawa rata-rata Nasional serta Indeks Gini Rasio yang masih tetap terjadi dan berada dibawa rata-rata nasional "Dari aspek tata kelola pemerintahan kita yang semakin baik, hal ini dapat dilihat dari indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan nilai SAKIP pada 2019 yang telah berada pada kategori B, " pungkasnya Lebih lanjut Ali Baal mengatakan, sebagaimana ketentuan pasal 69 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan bahwa, kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) , Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) "LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya,…

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat penyampaian arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian, kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Se-Indonesia, terkait langkah antisipasi penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), melalui Video Conference (VC) di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 03 April 2020. Pada kesempatan tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, sesuai dengan keluhan masyarakat yang telah didiskusikan dengan Anggota DPRD Provinsi, bahwa kesiapan kabupaten dalam hal kemampuan untuk melakukan koordinasi dengan mengandalkan dan mengendapkan gugus tugas di masing-masing kabupaten masih belum efektif. "Hampir semua teman-teman di kabupaten masih menganggap gugus yang ada ini hanya sekedar tempelan, maka dari itu berbicara lebih jauh gugus ini tidak lagi mengenai sektor. Hal ini sejalan dengan penyampaian Dirjen Otda, bahwa senergi penanganan covid-19 dengan kabupaten dan kota sangat perlu dilaksanakan,"pungkas Idris Sehubungan hal tersebut, lanjut Idris, sesuai dengan permintaan untuk melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dengan unsur Forkopimda di Sulbar berjalan dengan efektif. "Kita telah melakukan kurang lebih tiga kali eksekutif meeting untuk memastikan keterlibatan dalam penanganan,"kata Idris Selain hal itu, Idris juga menyinggung terkait ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) apabila terjadi kemungkinan situasi terburuk Covid-19 di Sulbar. Menurutnya, kondisi yang memungkinkan bisa terjadinya chaos di Sulbar, jika ada skenario yang tidak bisa dipenuhi untuk ketersediaan APD. "Kita tidak mengharapkan banyak kejadian, akan tetapi kami selalu berhitung pada kemungkinan situasi terburuk yang akan terjadi. Kami khawatir ketersediaan APD dan berbagai macam logistik ini kita masih terdapat permasalahan di daerah,"ucap Idris Mengenai pergeseran anggaran, Ia menuturkan, melalui diskusi bersama DPRD menyepakati bahwa tidak terdapat permasalahan yang akan muncul dengan adanya kondisi seperti ini. "Kami di Sulbar mematuhi dan menaati ketentuan yang ada. Kita bisa memahami bahwa kebutuhan pada kebijakan ini sudah kita jadikan pedoman pergeseran anggaran dalam penanganan covid-19,"kata Idris. (deni)

Kominfo Sulbar-- Salah satu wujud keseriusan Pemprov Sulbar dalam melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19, akan melakukan pergeseran anggaran dengan mengalokasikan anggararan sebesar kurang lebih 14 miliar rupiah untuk antisipasi penanganan keadaan terburuk Covid-19 di Sulbar. "Hitung-hitungan kita sekarang, untuk tahap awal kurang lebih 14 miliar kita alokasikan untuk kebutuhan penanganan Covid-19 ini. Dari mana saja sumbernya, sementara kita lakukan penyisiran untuk pergeserannya,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris saat melakukan Konferensi Pers dengan Awak Media melalui Video Conference (VC) yang berlangsung di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 3 April 2020. Disampaikan, saat ini terdapat dua OPD lingkup Pemprov Sulbar yang telah melakukan pergeseran anggaran yang mendahului, yakni Dinas Kesehatan dan RSUD Regional Sulbar. "Di RSUD Regional Sulbar dilakukan pergeseran anggaran sebesar kurang lebih dua milyar, kemudian Dinas Kesehatan kurang lebih lima miliat rupiah.Anggaran sebesar itu paling tidak untuk kebutuhan-kebutuhan tanggap darurat,"kata Idris Dalam melakukan pergeseran anggaran, kata Idris, tentu sebelumnya harus mendapat persetujuan dari DPRD Sulbar. "Kebutuhan anggaran berdasarkan analisis skenario sementara kita lakukan, tetapi sebelumnya pasti akan ada pertimbangan dan persetujuan dari DPRD,"ungkap Idris Sementara itu, mengantisipasi adanya warga Sulbar yang berada di luar provinsi ini ingin melakukan mudik, melalui kesempatan itu, Idris meminta awak media untuk terus mengkampanyekan kepada mereka, bahwa untuk sementara tidak melakukan mudik di tengah adanya pandemi Covid-19. "Pada prinsipnya, Pemprov Sulbar minta bantuan kawan-kawan pers untuk terus menerus mengkampanyekan, sehingga jangan ada lagi warga kita seperti dari Kalimantan, Jakarta dan Papua untuk mudik. Untuk sementara dikubur dalam-dalam keinginan untuk pulang mudik, sebab jauh lebih bagus tidak mengorbankan diri sendiri dan keluarga hanya kerena keputusan kita untuk melakukan mudik"tandas Idris Selain itu, juga diminta menyampaikan kepada Pemkab se-Sulbar agar mendayagunakan struktur pemerintah, yakni camat, lurah dan kepala desa untuk bekerja dengan baik dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19. "Keberfungsian lurah dan kepala desa menjadi…

Pemprov Sulbar -- Melihat perkembangan situasi Covid-19 di Sulbar, Ali Baal, kembali menghimbau sekaligus berharap kepada para bupati untuk terus melakukan pemantauan terhadap aktifitas masyarakat yang masih berada di luar rumah. "Saya lihat masih banyak masyarakat kita yang keluyuran kemana-mana. Para bupati dipantau itu, kalau perlu kerjasama dengan Kodim dan Polres untuk menghentikan yang seperti itu. Saat ini sebenarnya puncak-puncaknya, olehnya itu saya harapkan masyarakat di Sulbar ini betul-betul berdiam di rumah,"kata Ali Baal saat melakukan rapat terbatas dengan para bupati dan forkopimda melalui video conference. Dalam kegiatan yang berlangsung di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar tersebut, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan terkait situasi terkini Covid-19 di Sulbar, pertanggal 30 Maret 2020, pukul 08.20 Wita. Dikemukakan, jumlah total Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang dipantau sejak awal Februari sampai dengan hari ini sebanyak 532 orang. Lebih lanjut dijelaskan, dari total 532 ODP tersebut dibagi menjadi dua kategori, yakni selesai pemantauan dan proses pemantauan. "Untuk selesai pemantauan sampai dengan hari ini berjumlah 177 orang, sedangkan khusus untuk proses pemantauan berjumlah 355 orang. Inilah yang sekarang dipantau oleh masing-masing kabupaten, tentunya semua dipantau selama 14 hari"urai Ali Baal Untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP), kata Ali Baal, sampai hari ini berjumlah empat orang, masing-masing satu orang asal Polewali Mandar yang dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Pare-pare, satu orang asal Majene yang dirujuk ke RS Pelamonia Makassar dan dua orang asal Mamuju yang sekarang dirawat di RS Regional Mamuju. Sedangkan, jumlah positif Covid-19 di Sulbar sampai 30 Maret 2020 adalah satu orang. Hal tersebut sesuai dengan penyampaian Dirjen P2P Kementerian Kesehatan pada 29 Maret 2020, sebagai Juru Bicara Covid-19. "Saat ini pasien dirawat di RS Regional Mamuju. Khusus pasien positif ini, perlu diklarifikasi bahwa yang bersangkutan tersebut awalnya terdata di Sulsel, namun setelah berkoordinasi dengan Kemenkes Pusat dengan Dinkes Sulsel, maka diputuskan data tersebut…

Kominfo Sulbar - Dalam rangka penguatan sistem cegah penyebaran Covid -19, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menggelar rapat terbatas dengan para bupati/wakil bupati se-Sulbar melalui Video Conference (VC), Selasa 24 Maret 2020. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar dan sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo melalui VC. Dalam arahannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengemukakan, dalam memerangi Covid-19 terdapat 10 poin yang harus menjadi fokus perhatian bersama, yakni para bupati beserta jajaran kiranya dapat membangun koordinasi yang baik ke seluruh jajaran dalam rangka membentuk gugus tugas untuk menjaga pintu masuk perbatasan antar provinsi, disertai alat pengukur suhu badan dan alat lainnya, melakukan Sosial Distancing (menjaga jarak) dan tidak berkumpul ditempat umum, melibatkan ASN dan para pelajar agar bekerja dan belajar di rumah. Kemudian, melakukan penyemprotan disinfektan diberbagai tempat umum dan tempat keramaian seperti pasar, kantor dan tempat hiburan, melakukan penutupan jalan masuk kota dan dibuka pada pukul 22.00 wita, melakukan skrening dan disenteksi di bandara, terminal dan pelabuhan, melakukan penguatan sistem tangkal dan pengawasan atau memonitor secara berskala terkait data perkembangan warga masyarakat Orang Dalam Perantauan dan Positif Covid sejak 31 Maret 2020, menjaga kestabilan bahan pokok bagi warga masyarakat dan melakukan sosialisasi data kesehatan dengan melibatkan sektor terkait. "Semuanya harus bersinergi serta harus menyatukan visi untuk melawan virus mematikan yang telah banyak memakan korban. Harapan kita agar betul-betul kita dapat melaksanakan semua ini dengan disiplin, baik masyarakat dan Pemda terkait, mumpun kita masih zero Covid-19,"tutur Ali Baal Pada kesempatan itu, Ali Baal kembali mengingatkan, kiranya para bupati dapat terus memberikan sosialisasi tentang Virus Corona dan cara pencegahannya. Disampaikan, kegiatan tersebut perlu dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran Covid -19, sehingga Sulbar benar-benar aman hingga wabah tersebut berakhir. Ali Baal menuturkan, saat ini pemerintah daerah khususnya bagi Pemprov…

Kominfo Sulbar - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama seluruh Gubernur se-Indonesia melalui Video Conference (VC) dalam rangka membahas penyebaran Covid-19, Selasa, 24 Maret 2020. Di Sulvar, video conference dilakukan di ruang oval Kantor Gubernur Sulbar yang dihadori Gubernur Ali Baal Masdar didampingi Sekprov, Muhammad Idris, Kepala Dinas Kesehatan, Muhammad Alif, Kepala BPBD, darno Majid, Kadiskominfo, Safaruddin, Direktur RSUD Regional Sulbar, dr.Indahwaty, dan Kadis Sosial Bau Akram Melalui VC, Presiden Joko Widodo, memerintahkan seluruh kepala daerah untuk memaksimalkan anggaran yang ada, dengan memangkas belanja yang tidak prioritas dan tidak dirasakan langsung keseluruh lapisan masyarakat, baik dana dari APBD maupun APBN, demi penanganan Covid-19. "Pemerintah terkait harus melakukan regulasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan mampu mengatasi isu-isu yang tidak jelas,"pungkas pria yang akrab disapa Jokowi itu Selain hal tersebut, Jokowi juga menyampaikan tiga fokus utama yang harus menjadi perhatian bagi para kepala daerah, yaitu kiranya dapat mengutamakan keselamatan dan menjaga kesehatan diri dan seluruh masyarakat, memperhatikan sosial sentimen berupa bantuan sosial yang harus dipersiapkan, serta hendaknya dapat menghitung dampak ekonomi daerah sehingga dapat menemukan solusi dalam penanganan stok pangan kiranya terus tersedia. "Untuk penanganannya kita semua harus satu visi sehingga kita dapat memiliki kebijakan yang sama dan semuanya dihitung dari dampak keselamatan dan kesehatan kita semua, begitupun dampak ekonomi kita saat ini. Di negara kita sangat cocok diterapkan sistem social distancing atau menjaga jarak yang aman, tetapi dibutuhkan kedisiplinan dan ketegasan yang kuat, dan kedisiplinan mengisolasi diri itu juga harus penting untuk memutuskan rantai penyebaran virus, sehingga skenario yang kita jalankan bisa berjalan sebagai mana mestinya, "harap Jokowi Lebih lanjut disampaikan, hal itu bertujuan untuk penaganan kesehatan dan ekonomi masyarakat, serta mampu melihat ketersediaan bahan pokok sehingga Pemda terkait tetap mempertahankan daya beli masyarakat, memperhatikan para buru, pedagang dan pelaku usaha mikro lainnya "Kiranya program-program itu dapat…