Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri acara Peresmian Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sulbar di Halaman Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jumat, 28 Februari 2020. " Selaku pemerintah daerah Sulawesi Barat , saya menyampaikan selamat atas peresmian gedung baru BPJS Ketenagakerjaan serta memberikan apresiasi atas kerjasamanya dan peran sertanya dalam upaya menciptakan kesejahteraan pekerja di Provinsi Sulawesi Barat yang kita cintai ini, mengingat pentingnya pelaksanaan program tersebut, Pemprov Sulbar telah menghibahkan lahan seluas setengah hektar yang pada hari ini dapat kita saksikan bersama telah berdiri gedung BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sulbar," kata Ali Baal Masdar. Pemerintah Sulawesi Barat , sambung Ali Baal, menyadari pentingnya pelaksanaan program perlindungan sosial kepada seluruh masyarakat pekerja, baik itu pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah, sebab kita tidak menginginkan dampak suatu peristiwa atau resiko sosial yang dapat menimbulkan kemiskinan dan kemelaratan karena berkurangnya atau hilangnya penghasilan akibat resiko kecelakaan kerja meninggal dunia ataupun hari tua, oleh sebab itu, saya menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan swasta agar segera mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program BPJS ketenagakerjaan Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengatakan, dalam undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia . "Dengan adanya jaminan dan perlindungan sosial tentunya para pekerja juga akan lebih mungkin terjadi saat bekerja seperti sakit pemutusan hubungan kerja kecelakaan kerja pensiun hingga kematian bisa menjadi lebih ringan bila kita terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saya berharap kantor BPJS ketenagkerjaan ini dapat memberikan pelayanan prima dan meningkatkan sertaan BPJS ketenagakerjaan serta mendukung sektor ketenagakerjaan di Sulawesi Barat,"kata Felly Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Sulbar, Agus Susanto mengatakan, jaminan sosial ini merupakan program negara, dengan artian siapapun pemerintahnya jaminan sosial ini harus terus berjalan sampai kapanpun, untuk memberikan perlindungan…

Kominfo Sulbar -- Komisi IX DPR RI bersama rombongan melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan II tahun sidang 2019-2020 di Sulbar, Jumat 28 Februari 2020. Salah satu agenda kunjungannya di provinsi ke-33 ini, adalah hari ini menggelar pertemuan dengan Pemprov Sulbar dan instansi terkait lainnya, di Ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengatakan, permasalahan bidang kesehatan di Sulbar masih sangat banyak, dan memerlukan perhatian semua pihak, dengan mendorong percepatan pembangunan kesehatan dengan prioritas pencapaian target nasional, seperti penurunan stunting, angka kematian ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB). "Saya percaya Pemprov Sulbar telah menjalin kerjasama lintas sektor, untuk menangani berbagai permasalahan kesehatan yang kian kompleks,"ucap Felly Untuk mengakselerasi pembangunan kesehatan dan penanggulangan berbagai permasalahan kesehatan di Sulbar, Felly menyatakan mendorong dan mendukung adanya peningkatan DAK ke Sulbar pada 2021, mengingat tahun ini alokasinya menurun dari 2019. Disampaikan, berdasarkan data yang ada DAK 2019 sebanyak 325,041 milyar rupiah untuk DAK Fisik dan DAK Non-Fisik sebesar 124,123 milyar rupiah. Sedangan DAK 2020 yang dialokasikan Pemerintah Pusat untuk Sulbar yang telah didorong Komisi IX DPR RI sebesar 318, 355 milyar rupiah untuk DAK Fisik, sedangkan DAK Non-Fisik sebanyak 85,34 milyar rupiah. "Jika dibandingkan 2019, alokasi DAK ke Sulbar tahun ini menurun. Kami sangat memahami DAK tahun ini masih sangat kurang, mengingat alokasi ini masih terendah jika jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi. Untuk itu kami mendorong dan mendukung peningkatan DAK untuk Sulbar di tahun depan,"kata Felly Selain itu, lanjut Felly, pihaknya akan terus berupaya agar ada prioritas program kesehatan nasional ke Sulbar. Sementara itu, terkait masalah ketenagakerjaan, Felly juga menyatakan, pihaknya mendukung program ketenagakerjaan secara menyeluruh yang dilakukan pemerintah daerah, melalui peningkatan lapangan usaha produktif yang diarahkan pada kompetensi kemandirian, peningkatan produktifitas, peningkatan upah minimum, penjaminan kesejahteraan…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) yang Ke 48 yang berlangsung di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Mamuju, Jum'at, 28, Februari 2020 Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar membacakan sambutan tertulis Basarnas RI. Ia menyampaikan tentang pencarian dan pertolongan yang sudah menjadi tumpuan dan harapan masyarakat , terutama dalam penyelenggaraan operasi SAR . Meliputi penyelenggaraan operasi SAR yang meliputi, penyelenggaraan operasi pencarian, penyelamatan pertolongan dan evaluasi pada kecelakaan penerbangan, pelayaran, kebencanaan pada tahap tanggap gawat darurat serta kondisi membahayakan manusia di seluruh wilayah tanah air. " Tadi kita telah mengikuti HUT Basarnas yang ke -48, kita harapkan Basarnas ini semakin maju, semakin dewasa terus bersinergi dan semakin profesional dalam memberi pertolongan kepada orang -orang, " kata Ali Baal. Lebih lanjut disampaikan, sebagai seorang personil Basarnas hendaknya dapat menjalankan tugas besar dan berat yang penuh tantangan serta dibutuhkan keseriusan dan kesiapsiagaan seluruh anggota Basarnas Ali Baal mengharapkan kepada Basarnas harus mampu menggalang dukungan dari semua potensi SAR yang ada, baik ditingkat pusat maupun daerah, menginggat kompleksitas dalam menyelenggarakan operasi SAR. " Kepala Basarnas kita itu sudah bintang satu, jadi sudah tidak ada keraguan lagi untuk masyarakat baik dari segi pelayanan, penyelamatan dan profesionalnya, " ujar mantan Bupati Polman dua periode itu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan ( Basarnas ) Mamuju, Djunaidi melaporkan, terkait HUT Basarnas yang pertama kali dilakukan di Provinsi Sulbar tepatnya Kabupaten Mamuju , dan dengan adanya Kantor Basarnas Sulbar tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. " Basarnas itu harus profesional, sinergitas dan militan untuk Indonesia yang lebih maju, "Tandasnya. Upacara peringatan Hari Basarnas ke-48 diikuti oleh anggota Basarnas Mamuju, Personil gabungan Korem 142 Taroada Tarogau, Personil Angkatan Laut Mamuju, Satuan Brimob Sulbar, Syahbandar Mamuju, Dinas Perhubungan, Satuan Satpol PP Sulbar, BPBD Sulbar,…

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris memimpin Rapat Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pemprov Sulbar bersama sejumlah OPD di ruang kerja Sekprov Sulbar, Kamis, 27 Februari 2020. Pada kesempatan tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan bahwa tidak ada sistem yang langsung handal, masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan pada sistem tersebut yang hanya teman-teman di level OPD dan mitra mitra kerja di bidang keuangan maupun perencanaan yang mengetahui secara pasti persoalan tersebut. "Sistem terbaru saat ini adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD) yang diyakini belum bisa running di pertengahan tahun ini, maka dari itu di tahun 2021 dengan sebuah kebijakan yang baik kita pastikan bisa berjalan, dengan melaui berbagi pelatihan dan uji coba terdahulu, setelah itu baru kita bisa pastikan bahwa sistem tersebut handal,"kata Idris Lebih lanjut Ia menyampaikan, saat ini SIPD memang belum bisa berlari kencang, dan di tahun 2021 mau tidak mau harus menjemput itu, karena hal tersebut merupakan suatu kebijakan. Sehingga pada sisi lain , Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIMCAN) masih terdapat berbagai macam kelemahan, dari hal tersebut muncul sebuah kesimpulan bahwa tidak boleh lagi berada di sistem yang akhirnya membuat sistem menjadi lambat. Hadir Kepala Dinas Kominfo bersama sejumlah kabid dan kepala seksi, Karo Ekbang, Asmar, Kabid Anggaran, Hasanuddin dan anggota Satgas SIMDA Pemrpov Sulbar . (deni)

Kominfo Sulbar-- Dalam mengembangkan sektor pariwisata di Sulbar tidak hanya membutuhkan regulasi, namun juga dibutuhkan adanya action atau tindakan untuk mengelolanya. Hal tersebut ditekankan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka acara Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pariwisata Sulbar, di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 27 Februari 2020. "Kebanggaan tidak hanyak cukup dengan banyaknya kebijakan di sektor pariwisata. Saya senang kalau kita bicara kebijakan, tetapi jangan sampai kita larut dengan itu, tanpa adanya action di dalamnya,"pungkas Idris Selain itu, juga dibutuhkan peran dari berbagai pihak, baik Pemprov maupun Pemkab termasuk juga para pengusaha. "Pada sektor pariwisata ini harus melibatkan banyak pihak, tidak cukup hanya Pemprov yang duduk bersama Pemkab saja,"tandas Idris Dikemukakan, sektor pariwisata selalu menarik untuk dibicarakan, namun dalam hal itu tidak ada yang bisa dibanggakan jika tidak berorientasi pada hasil. "Tidak boleh lagi input terus, tapi tidak ada hasilnya. Makanya saatnya kita harus berorientasi hasil,"kata Idris Melalui kesempatan tersebut, Idris meminta, kedepan seluruh destinasi wisata yang ada di Sulbar harus dibuatkan rencana strategis sedetail mungkin. "Saya minta di 2021 kita tidak boleh lagi menggambar bebas, apalagi kalau kita meminta dukungan anggaran tanpa ada rencana strategis masing-masing destinasi. Makanya saya dorong Pulau Karampuang agar kerangka besarnya harus final di tahun ini sampai sedetail mungkin, misalnya siapa yang mau berinvestasi dan apa yang diinvestasi,"tambahnya Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Farid Wadji mengatakan, untuk mengelola pariwisata harus lebih banyak melakukan koordinasi antara OPD satu dengan lainnya. "Satu OPD tidak akan berdaya jika kegiatannya tidak disinkronkan dengan OPD lainnya,"kata Farid Olehnya itu, Farid mengungkapkan, Forum OPD Bidang Pariwisata tersebut, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mensinergikan kegiatan, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten, sehingga dapat dilaksanakan secara bersama-sama. "Alhamulillah pada hari ini kita berkumpul bersama, untuk mempertemukan visi atau kegiatan yang akan kita laksanakan bersama-sama,"kata Farid Ia menambahkan, pada tahun…

Kominfo Sulbar--Pemprov Sulbar menggelar pemilihan Ketua Forum Sekretaris OPD dalam rapat kerja bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dengan para Sekretaris OPD lingkup Pemprov Sulbar, di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 26 Februari 2020. Dalam pemilihan Ketua Forum Sekretaris OPD lingkup Pemprov Sulbar tersebut, terdapat dua kandidat yakni Sekretaris Dinas (Sekdis) Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Sulbar, Andi Muh.Yasin dan Sekdis (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulbar, Yohanis Piterson . Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, para pejabat yang ditunjuk sebagai Sekdis merupakan orang-orang pilihan, sehingga harus bisa menunjukkan kinerja terbaiknya. "Kawan kawan Sekdis ini memang orang-orang terpilih, dan oleh karena itu harus bisa menunjukkan kinerja terbaiknya, bukan hanya untuk karir mereka sendiri, tetapi lebih berbicara mengenai provinsi kita, agar bisa lebih baik lagi,"ucap Idris Melalui kesempatan itu, Idris menyinggung terkait hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai B yang diperoleh Sulbar. Menutur Idris, dengan hasil tersebut kedepannya bisa mencapai target sesuai dengan RPJMD Sulbar yang harus mendapatkan predikat A di akhir periode Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. "Saya meyakini Sekdis yang hadir pada hari ini, akan mengawal proses menuju nilai A yang tinggal dua langkah lagi,"pungkasnya Setelah dilakukan pemungutan suara, Sekdis PMD Sulbar Andi Muh. Yasin terpilih sebagai Ketua Forum Sekretaris OPD lingkup Pemprov dengan jumlah suara sebanyak 19, mengungguli rivalnya Yohannis Piterson Sekdis Balitbangda Sulbar yang hanya memperoleh jumlah suara sebanyak sembilan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten III Bidang Administrasi, Djamilah, sejumlah pimpinan OPD dan para Sekretaris OPD lingkup Pemprov Sulbar. (desi)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar memantau pelaksanaan ujian Sistem Komputer Dasar(SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tingkat Pemprov Sulbar di Gedung Serbaguna Rujab Gubernur, Rabu, 26 Februari 2020 Untuk tahun ini, sebanyak 11.480 peserta yang akan memgikuti SKD , mulai dari tanggal 21-28 Februari 2020 " Alhamdulillah hari ini kita memantau langsung pelaksanaan ujian SKD CPNS tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di ruang serbaguna, seleksi ini bertujuan untuk meraih status pegawai negeri sipil, mudah-mudahan semuanya tetap berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahan yang dapat menghambat proses ujian itu," kata Ali Baal. Masih kata Ali Baal, melihat kondisi ujian dihari keenam masih berjalan dengan kondusif tanpa ada permasalah yang menghambat, walaupun gedung tersebut dinilai masih terbatas tetapi proses ujian kini berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama "Kita berharap, dari hasil seleksi ini akan melahirkan CPNS yang berkualitas. Disini juga tidak ada lagi intervensi pemerintah karena hasilnyw langsung bisa diketahui oleh peserta," tandasnya Terkait persiapan seleksi, Ia selalu menekankan agar peserta mempersiapkan diri dengan matang dan maksimal serta menjaga kondisi kesehatan dan mental yang bagus saat menghadapi ujian tersebut. Ia juga menekankan kepada CPNS yang berasal dari luar aerah yang sudah lulus di Sulbar, harus dapat mengabdikan diri sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan pemerintah berlaku, dan itu memang sudah ada aturannya, walaupun kita berharap tidak terjadi hal yang demikian, hal tersebut tetap kembali kepada masing-masing individu dan aturan yang sudah ada dari Pemerintah Pusat, " pungkasnya Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019. Passing grade CPNS tahun 2020 umum , nilai ambang batas untuk tes karakteristik pribadi (TKP) sebesar 126, tes intelegensia umum (TIU) sebesar 80, dan tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebesar 65. Sedangkan tahun lalu lebih…

Kominfo Sulbar -- Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar, menggelar pertemuan dengan Dinas Kominfo se-Sulbar, Selasa, 25 Februari 2020 Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Satatistik Sulbar tersebut, membahas tentang kebijakan pembangunan 2021. Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi, mengatakan, kegiatan itu baru pertama kali dilakukan di 2020 dalam rangka tercipta sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten se-Sulbar, sehingga dapat menemukan pemecahan dari berbagai masalah yang dihadapi, salah satunya terkait dana dekon yang tidak dimiliki Dinas Kominfo. "Bersama enam Pemerintah Kabupaten untuk dapat saling bahu membahu, apa yang bisa dijalankan provinsi tidak bisa dijalankan kabupaten begitu juga sebaliknya, sehingga terjadi sinkronisasi dan konektivitas yang baik antara satu dengan yang lain, " pungkas Safaruddin Selanjutnya, kata Safaruddin, hasil dari agenda rapat tersebut perlu segera dibenahi dan dirampunkan mengingat Sulbar merupakan salah satu kota pendukung bagi Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Kalimantan, "Maka dari itu, Isu strategis RKPD 2021 harus mampu terpenuhi dan hal tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh stakeholder terkait,"tandas Safaruddin Adapun susunan rancangan Isu Strategis RKPD 2021, lanjut Safaruddin, dimulai dari tingkat nasional tentang pemindahan Ibu Kota Negara dan penyederhanaan birokrasi, disusul tingkat regional melalui konektivitas antar wilayah pulau Sulawesi, kemudian ditingkat provinsi dengan peningkatan kualitas SDM, digitalisasi tata kelola pemerintahan , penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ekonomi inklusif, penanganan pengangguran dan kemiskinan serta penanganan bencana alam. Pada kesempatan itu, Safaruddin juga menyinggung terkait program internet masuk desa, dimana menurutnya hal tersebut akan terus digalakkan. "Pada Tahun 2019 sebanyak 32 desa telah terkoneksi jaringan internet dan ditahun 2020 bertambah sebanyak 20 Desa. Hal itu akan terus ditingkatkan tentunya dengan menyesuaikan kondisi anggaran yang ada. Kita berharap kepada Dinas Kominfo di kabupaten kiranya kita tidak main-main dengan hal itu, karena kita punya target untuk mendapat penghargaan…

Yogyakarta -- Pemprov Sulbar berhasil meraih prestasi pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah III Tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin, 24 Februari 2020. Pada ajang penganugerahan tersebut, Sulbar berhasil meraih predikat B. Predikat tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya bisa berada pada posisi nilai "CC" "Alhamdulillah, Sulbar telah sukses meraih predikat Evaluasi SAKIP dgn Nilai “B” setelah sekian tahun berada di Nilai “CC”. Dari seluruh kabupaten yang ada di Sulbar, alhamdulillah sudah tidak ada yang nilai D," kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris yang hadir di Yogyakarta bersama Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar Untuk dua daerah di Sulbar yakni Mamasa dan Mateng masih berada pada nilai C , sedangkan untuk Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju masih berada pada nilai CC. Sedangkan Kabupaten Majene meraih nilai B , dan Kabupaten Polman dengan nilai BB. "Pencapaian SAKIP terbaik untuk tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Polman dengan nilai BB , sementara untuk tingkat provinsi diraih oleh Provinsi Yogyakarta. Selamat atas pencapaian ini dan kita berkomitmen untuk terus melaju ke nilai tertinggi,"sebut mantan Deputi Diklat LAN RI Itu. Menpan RB, Tjahjo Kumolo hadir langsung menyerahkan penghargaan kepada provinsi/kabupaten/kota yang meraih predikat pada acara tersebut. Mendagri menyampaikan, pemerintah dituntut untuk mengelola anggarannya secara efektif dan efisien sebagaimana prinsip akuntabilitas kinerja berorientasi hasil. Untuk mendorong akuntabilitas kinerja berorientasi hasil tersebut, setiap tahun Kemenpan RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah.(rls)

“Sulbar harus sistematis merencanakan pengembangan kompetensi. Sulbar harus punya komitmen untuk membangun standar birokrasi dari dimensi Sumber Daya Manusia agar bisa lebih maju” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dr. Muhammad Idris,M.Si, selepas memberikan kuliah perdana kepada mahasiswa semester 2 pascasajana Universitas Hasanauddin di kampus Merah Tamalanrea, Sabtu (20/02/2020) Menuju Indonesia yang unggul ataupun mewujudkan Sulawesi Barat yag maju dan malaqbi maka pembangunan Sumber Daya Manusia wajib menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan. Ada urgensi yang sangat besar dengan peningkatan SDM sebab hal ini akan menjadi kunci utama dalam memenangkan berbagai persaingan antar daerah, Provinsi bahkan global serta mewujudkan profesionalitas dalam memberikan pelayannan publik yang optimal. “Sulbar masih jauh dari kualifikasi minimum terutama sisi kompetensi teknis fungsional. Pegawai kita ada sekitar 5 ribu lebih dan 50 % nya adalah tanaga fungsional guru, kesehatan serta penyuluh. Pendidikan pada level ahli atau strata 2 perlu ditingkatkan agar bisa berdaya saing. Pemprov sudah bekerjasama sejak lama dengan Universitas Hasanuddin. 2019 kerjasama tersebut telah diperpanjang dan ditindaklanjuti oleh Pemprov dengan memberikan tugas belajar kepada 9 ASN,” jelas mantan Deputi LAN itu Kesembilan ASN lingkup Pemprov Sulbar yang mengikuti Prodi Otonomi Daerah tersebut adalah 3 orang berasal dari Bappeda, 2 orang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2 orang merupakan ASN dari dinas PU, sedangkan Badan Kesbangpol dan Dikbud masing-masing 1 orang. Program magister Otonomi Daerah Universitas Hasanuddin tak lain program pertama di Indonesia yang multidisiplin. Menurut sosok pria kelahiran Majene ini bahwa Otonomi Daerah adalah contoh Prodi di Unhas yang dibutuhkan untuk membangun penguatan otonomi seperti hubungan pusat dan daerah, aspek keuangan daerah, kedudukan level pemerintahan dalam pengelolaan urusan dan yang terpenting adalah capacity building. “saya berharap akan banyak pegawai kita yang akan bergabung dalam prodi ini. Untuk kompetensi lain kita akan cari Prodi terakreditasi A di sejumlah universitas. Kenapa harus akreditasi A, ya.. karena…