Kominfo Sulbar -- Sebagai bentuk penghargaan kepada Pemprov Sulbar atas terselenggranya Festival Maradika Mamuju yang diikuti 93 raja se- nusantara 2019 lalu, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menerima penghargaan dari Raja Mamuju, Andi Maksum Da'i. Penghargaan diserahkan langsung Raja Mamuju, Andi Maksum Da'i didampingi Wabup Mamuju, Irwan Pababari di Ruang Kerja Sekprov Sulbar, Kamis, 4 Maret 2020. Sekretaris Daerah Pemprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, pertemuan tersebut sangat menarik dan perlu diberikan apresiasi yang besar, dimana Festival Maradika Mamuju merupakan salah satu momen penting dan akan rutin dilakukan sekali dalam dua tahun. " Kedepan, Festival Maradika Mamuju diharapkan dapat lebih baik dan lebih bagus lagi sehingga secara otomatis nilai pariwisata Sulbar juga dapat lebih maju dan berkembang. Terimakasih banyak atas penghargaan yang diberikan kepada kami Pemprov Sulbar, penghargaan ini sangat luar biasa sekali bagi kami, " pungkas Idris Wakil Bupati Mamuju, Irwan SP Pababari menyampaikan, tujuan pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah atau institusi atas partisipasi Pemprov Sulbar kepada Pemkab Mamuju dengan suksesnya penyelenggaraan Festival Maradika yang telah banyak memberikan bantuan sehingga kegiatan tersebut dinilai sangat sukses. " Sebagai rasa terimakasih kami kepada Pemprov Sulbar kami memberikan sertifikat penghargaan dan kami berikan kepada Bapak Sekprov Sulbar hari ini, " ungkapnya Raja Mamuju, Andi Maksum Dai, mengemukakan, pertemuan tersebut turut dirangkaikan usulan kerja sama antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju terkait musyawarah besar Pitu Ulunna Salu dan Pitu Babbana Binanga yang akan direncanakan pada tahun 2020 atau 2021 kedepan. " 14 kerajaan ini akan kita satukan kembali sesuai dengan semangat Tammajarra tiga nantinya yang akan digelar di Ibu Kota Provinsi nantinya, " tandas Maradika Mamuju, Andi Maksum Dai. (farid)

Kominfo Sulbar-- Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemprov Sulbar kembali melakukan rotasi terhadap 27 Pejabat Administrator dan Pengawas, Rabu 4 Maret 2020. Pelantikan dan pengambil sumpah jabatan 27 pejabat yang dirotasi, dilakukan oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris, di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Sulbar. Dari 27 pejabat yang dilantik, masing-masing terdiri dari, satu pejabat administrator dan 26 pejabat pengawas. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, pelantikan tersebut merupakan usaha-usaha pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi, demi kemajuan daerah yang telah dibahas dalam Surat Kerja (SK) berdasarkan aturan yang telah ada. "Kawan-kawan yang sudah dilantik pada 18 Februari lalu, kembali dilakukan rotasi sesuai pertimbangan pimpinan yang dinilai tidak optimal,"ucap Idris Selain itu, juga merupakan agenda yang telah disinkronkan pada kekuatan peta jabatan daerah dan merupakan perkembangan penyesuaian rotasi berdasarkan pertimbangan untuk bisa meraih kesuksesan pada oknum yang dinilai berada pada posisi yang lebih tepat dan tanggung jawab tepat. " Pelantikan ini harus jauh lebih bagus karena mereka sudah bisa sesuai dengan jobnya dan hotsnya, jadi kalau orang tidak sesuai dengan hotsnya maka tidak akan bisa bekerja dengan kuat dan maksimal. Jabatan merupakan kedudukan yang lebih menuntut tanggung jawab, dari pada hak pribadi," tandas Idris Ia menambahkan, berdasarkan ketentuan yang ada para pimpinan harus memperhatikan tiga hal, dimulai dari kedisiplinan, etos kerja serta mampu melakukan inovasi dan kreatifitas demi meraih prestasi dan kemajuan daerah. Adapun satu pejabat administrator yang dilantik, yakni Zainal dengan jabatan baru selaku Kepala Cabang Wilayah 1 Dinas Pendidikan Sulbar. Sedangkan, untuk 26 pejabat pengawas masing-masing adalah Muh. Rahmat, jabatan baru Kasi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasangkayu Dinas Kehutanan Sulbar, Amir Hamzah jabatan baru Kasubbid Bina Kabupaten/Kota BPKPD Sulbar, Rizal Muhammad jabatan baru Kasubbid Perencanaan dan Pengadaan BPKPD Sulbar, Abdul Hamid jabatan baru Kasubag TU UPTD Kesatuan…

Gubernur Sulawesi Barat , Ali Baal Masdar, memberikan perhatian terhadap kegiatan “Pendampingan Tata Cara Penyusunan Budaya Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Sulawesi Barat” yang dilaksanakan di LAN Makassar . Menurutnya bahwa untuk mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan malaqbi maka budaya kerja malaqbi dan berbasis kinerja tinggi perlu dikembangkan agar profesionalitas dapat dijalankan. “malaqbi itu adalah nilai budaya tinggi. Kearifan lokal kita yang dapat diinternalisasikan sebagai budaya kerja. Malaqbi itu artinya posisi derajat manusia yang Tau Tongang. Orang yang bersungguh-sungguh. Penuh etika, berintegritas dan disiplin. Dengan nilai ini, saya yakin semua ASN kita akan komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik,” tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III bidang Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Hj. Djamila, SH, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian untuk memperbaiki kinerja demi tercapaianya target-target kegiatan serta implementasi reformasi birokrasi dalam berorganisasi. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak aparatur yang belum melaksnaakan tugas dan kewajiban secara baik bahkan terindikasi lamban dalam memberikan pelayanan. Melalui kegiatan ini diharapkan kinerja pemerintah Sulaawesi Barat semakin baik , berdedikasi, inovatif disiplin dan penuh tanggang jawab. Kegiatan “Pendampingan Tata Cara Penyusunan Budaya Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Sulawesi Barat” ini, melibatkan LAN Makassar sebagai pendamping penyusunan nilai kerja yang nantinya akan menjadi kesadaran kolektif di semua OPD lingkup Pemerintah Sulawesi Barat. Dengan melibatkan seluruh sekretaris Dinas, nantinya nilai-nilai tersebut akan diinternalisasikan di lingkungan kerja menjadi pegangan. Kepala bidang Kajian Manajemen Pemeritahan LAN Makassar, Dr. Suleman Fattah. MS menyebutklan bahwa melalaui kegiatan ini maka nilai budaya kerja akan dirumuskan kemudian ditetapkan oleh pimpinan dan akhirnya mengikat sebagai nilai organisasi. (Kominfo Pemprov Sulbar)

Kominfo Sulbar--Pemprov Sulbar menggelar rapat evaluasi hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS lingkup Pemprov Sulbar 2019 dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT), Rabu, 4 Maret 2020. Rapat yang berlangsung di ruang rapat BKD Sulbar tersebut dipimpin Sekprov Sulbar, Muhammad Idris Sekprov Sulbar dan dihadiri sejumlah OPD terkait. Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh panitia seleksi CPNS yang bertugas atas suksesnya penyelenggaraan seleksi CPNS ditahap SKD dengan menggunakan CAT. "Saya mengapresiasi kepada seluruh panitia dan yang bertugas, ini berkat sinergi kebersamaan,"ucap Idris. Melalui kesempatan itu, Idris menyatakan, khusus kepada PLN Pemprov Sulbar akan memberikan sertifikat atas kerjasamanya dan dukungan yang diberikan selama CAT berlangsung tanpa kendala. Idris berharap, semoga apa yang dicari para pencari kerja tersebut tepat sesuai yang dipilih dan betul-betul maksimun untuk mengeluarkan potensi yang mereka miliki, bukan justru yang dapat menambah beban bagi Pemprov Sulbar. Ia menambahkan, melalui media sosial para peserta seleksi CPNS telah menyampaikan pesan kesannya atas pelaksanaan seleksi SKD CPNS yang diselenggarakan Pemprov Sulbar, dimana menurut mereka pelayanan panitia seleksi SKD Pemprov Sulbar sangat baik dan orang-orangnya ramah, mulai dari pemberkasan sampai penjelasan tata cara penggunaan CAT yang jelas. Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai BKD Sulbar, Muh. Hisyam menjelaskan, dari 11.480 CPNS lingkup Pemprov Sulbar yang terdaftar, sebanyak 3.504 peserta yang lulus passing grade dengan nilai tertinggi 435, sedangkan sebanyak 1000 lebih yang tidak hadir. Hisyam menjelaskan, terhadap peserta yang lulus passing grade SKD akan dirangking oleh Pansenal dan dibagi menjadi 295 formasi, kemudian setelah itu dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Ia menambahkan, pelaksanaan seleksi CPNS yang dibagi dalam 38 sesi tersebut tidak akan bisa berjalan dengan sukses, tanpa dukungan dari sejumlah pihak. "Seleksi CPNS ini tidak bisa jalan tanpa dukungan dari PLN, Dinas PU , Ombudsman, BNPB, Tim medis, Dinas Kesehatan, Inspektorat dan Dinas Perhubungan serta Satpol…

KOMINFO SULBAR-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar turut hadir dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2021 Kementrian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Kantor Kementrian Bappenas, Jakarta, Selasa , 3 Maret. 2020 Rakor yang dihadiri gubernur se -Indonesia itu dalam rangka pemaparan materi pembangunan prioritas yang dituangkan dalam RPJMN. Sulbar sendiri telah menyampaikan tiga program prioritas yang menjadi agenda nasional. Tiga Program prioritas itu, pertama, pembangunan Jalan di Mamasa, dari Saku Batu, Mambi, Mamasa, Batas Sulsel. Kedua Ruas jalan dari Saku Batu, Bonehau Kalumpang, Batuisi, Tana Toraja, batas Sulsel, ditambah satu ruang yakni Kalumpang, Seko hingga Luwu Utara. Ketiga Pelebaran jalan Polewali-Wonomulyo "Ketiga ini sudah dalam agaenda nasional. Dan mendapat dukungan, begitu juga terkait pelebaran jalan di Wonomulyo, pemkab Polman sudah mendukung lewat pembebesan lahan," ujar Junda Maulana, Selasa 3 Maret. Junda mengatakan, pertemuan itu berlangsung selama dua hari, sejak kemarin hingga hari ini (Rabu 4 Maret). Khusus pertemuan dihari kedua itu, pihaknya pun akan menyampaikan beberapa program di Sulbar yang diharapkan mendapat perhatian pusat, seperti lanjutan jalan Arteri, Kawasan Industri, dan oengembangan Bandara Tampa Padang dan Pelabuhan Belang-Belang. "Kita harapkan ini bisa menjadi agenda nasional," ujar Junda. (humas)

Kominfo Sulbar- Pemprov Sulbar menggelar rapat koodinasi Teknis (Sistem Informasi Manjemen Daerah (Simda) Integrated dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran daerah Sulbar tahun anggaran 2021 berdasarkan PP 12 Tahun 2019, Permendagri 90 dan Permendagri 70 tahun 2019, Senin, 2 Maret 2020 Pertemuan yang berlangsung di ruang oval Kantor Gubernur Sulbar tersebut, dipimpin oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Kedua peraturan tersebut tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengemukakan, perubahan sistem dilevel pemerintah pusat dinilai sangat berdampak pada perkembangan Pemerintah daerah di seluruh wilayah republik Indonesia. Untuk itu, menurutnya, Pemprov Sulbar saat ini membutuhkan klarifikasi lebih lanjut untuk mengetahui secara detail akan gambaran kedua Permendagri tersebut. Lebih lanjut disampaikan, dalam melakukan pembenahan sistem tersebut tidak boleh secara langsung diterapkan, tanpa melakukan diskusi berdasarkan fakta baru diskala nasional yang mencoba menggerakkan satu mode disetiap Pemerintah daerah yang ada. "Kita harus mengambil keputusan terkait dengan sitem yang harus terpakai, kita harus segera menyampakan informasi tersebut secara keseluruhan. Memang kegiatan ini akan terpantau, maka dari itu kita berharap kami dapat terbantu sehingga dapat segera mengambil keputusan dengan baik, " pungkas Idris. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Safaruddin Sanusi, DM, Kepala BPKPD Sulbar, Amujib, Perwakilan BPKP Sulbar, Eko serta para tamu undangan. (farid)

Kominfo Sulbar, Pemprov Sulbar tahun ini berhasil memperoleh nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BB, namun untuk mendapatkan nilai terbaik seperti yang diraih DIY Yogyakarta, maka saatnya mengurangi program agar tidak terjadi overloading kegiatan. "Salah satu bagian yang selalu dinilai dalam Sakip adalah banyaknya program kegiatan. Untuk itu, saya minta kurangi program, kita sederhanakan tapi hasilnya bisa memberi manfaat yang besar bagi daerah yang kita bina,"kata Idris saat menjadi pembina upacara yang berlangsung dilapangan upacara Kantor Gubenur Sulbar, Senin 2 Maret 2020. Lebih lanjut Idris menjelaskan, yang menjadikan DIY Yogyakarta sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapatkan nilai SAKIP AA, karena berhasil mereduksi programnya, dari kurang lebih tiga ribu menjadi delapan ratus. "DIY Yogyakarta berhasil mereduksi program dari kurang lebih tiga ribu, menjadi delapan ratus. Itu yang menjadikannya champion,"ungkap Idris Sementara itu, terkait perencanaan 2021, melalui kesempatan tersebut, Idris juga meminta agar OPD menyempurnakan perencanaan 2021 dalam bulan Maret ini. "Tidak terasa kita sudah berada di bulan Maret, saya mimta minggu ini Para JPT dan struktural menyempurnakan perencanaan kita di 2021. Tahun depan kita harus bisa jauh lebih baik, jadi jangan lewatkan bulan ini untuk perbaikan aspek perencanaan dan juga perencanaan anggaran kita,"pungkas Idris (mhy)

Kominfo Sulbar -- Pemprov Sulbar bersama DPRD Sulbar dan Insan Pers menggelar Laga Silaturahmi Bulutangkis di Gedung Olahraga Richest Mamuju, Minggu 1 Maret 2020. Kegiatan itu sebagai rangkaian dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang ke-53 tahun 2020. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, sangat mengapresiaisi atas terselenggaranya kegiatan tersebut, sebab menurutnya daerah atau negara yang maju pasti selalu ada korelasi, kohesivitas dan sinergitas antara pemerintah, pers dan juga lembaga-lembaga demokrasi yang lain. "Alhamdulillah terus terang saya mengamati daerah atau di setiap negara yang maju pasti selalu ada hal seperti itu,"kata Idris Idris berharap, melalui laga silaturrahmi tersebut antara pemerintah dan pers dapat saling memperkuat kerjasama dalam satu tujuan bersama yakni demi kemajuan Sulbar kedepannya. Selain itu, juga diharapkan para insan pers dapat memberitakan pencapaian Sulbar dan mengedukasi masyarakat terkait program pemerintah, yang dapat di terima pengelolaannya dengan baik. "Saya atas nama Pemprov Sulbar sangat berbahagia sekali hari ini dan sekali lagi terimakasih atas dukungan dari kawan-kawan pers selama ini. Pemerintah dan Pers saling membutuhkan, saya dan kawan-kawan di pemda sepakat bahwa daerah ini tidak akan bisa maju jika hanya menggunakan satu kaki, harus banyak kaki yang menggotong untuk perubahan di daerah ini. Selamat HPN yang ke-53 dan selamat bertanding dan tetap sportif,"ucap Idris Senada dengan Sekprov Sulbar, Direktur Radar Sulbar Mustafa Kufung juga mengatakan, tujuan diselenggaranya acara itu agar pemerintah dan pers bisa lebih memperkuat lagi kemitraannya dalam membangun Sulbar secara bersama-sama. "Sebagai rangkaian dari peringatan HPN 2020, kami sangat bersyukur acara laga silaturrahmi ini di sambut baik oleh Pemprov Sulbar. Seperti yang kita ketahui dalam membangun Sulbar kedepan butuh dukungan, salah satunya adalah pers yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan itu, agar berjalan lancar dan baik." tutur Mustafa Laga silaturrahmi tersebut, diikuti Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, sejumlah…

Kominfo Sulbar -- Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, bersama anggota DPR RI yang juga merupakan Ketua TP PKK Sulbar, Ny.Andi Ruskati Ali Baal, dan anggota Komisi IX lainnya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, dan sejumlah pejabat dari kementrian yang menjadi mitra komisi IX DPR RI mengujungi Rumah Sakit Regional Provinsi Sulbar melakukan kunjungan di RSUD Sulbar, Sabtu, 29 Februari 2020. "Saat ini kita sudah mulai menggagas ide Sulbar menjadi unit leading medical learning center yang pertama di Sulawesi, kami melihat peluang yang besar karena kami nantinya akan berhadapan langsung dengan ibukota negara baru. Hal itu merupakan hasil dari perundingan kami bersama perusahaan kaikokai corporation dari Jepang, dan kita berupaya bagaimana hal ini menjadi prototype design," kata Idris. Ia juga menyampaikan, Sulbar merupakan provinsi yang baru lahir tetapi sudah bisa menyiapkan satu unit interaksi global memperkuat atau menaikkan derajat SDM di bidang kesehatan yang berkaitan dengan learning center di Sulbar ini, dan itu merupakan harapan besar bagi Sulbar kedepannya. Menanggapi pernyataan Sekprov Sulbar yang ingin menjadikan Sulbar sebagai leading medical di Sulawesi, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene sangat menyetujui terkait hal tersebut. Akan tetapi dibutuhkan planning yang betul-betul jelas dan terintegrasi, sehingga nantinya bisa menyambung hal tersebut kepada kementerian terkait. Legislator Nasdem tersebut juga meminta penjelasan dari Pemprov Sulawesi Barat tentang design serta tujuan dari rencana pembangunan tersebut. " Seluruhnya harus dipersiapkan sebaik mungkin oleh Pemprov Sulbar, dan tunjukkan kepada kami melalui Ibu Gubernur Ny. Andi Ruskati Ali Baal," kata Felly.(deni)

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menekankan bahwa di tahun 2020 akan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa Hal itu ditekankan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada Rapat Pimpinan Khusus Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2020, yang berlangsung di ruang meeting lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 28 Februari 2020. "Kita sudah sepakat bahwa di tahun 2020 sesuai dengan komitmen kita berakhir, itu kita mau mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, karena yang selalu menjadi alasan terakhir di laporan kita adalah pendataan." tutur idris Terkait penginputan data dalam proses pengadaan barang dan jasa, sambung Idris, sengaja mengumpulkan para kepala OPD untuk mulai membangun semangat bekerja di awal waktu. Mantan Deputi Diklat LAN RI itu menyebutkan, beberapa opd yang tersistem masuk dalam daftar aman yang telah menyelesaikan proses input , sedangkan daftar kuning, yang proses inputannya belum rampung. harapan idris agar para opd bisa lebih serius untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Untuk daftar opd yang telah rampung dalam proses input data antara lain, Dinas kelautan dan Perikanan, Biro Kesra, BPBD, Badan Penghubung, Biro Perekonomian, Dinas Esdm, Dinas Dukcapil, Dinas Ketapang, Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan dan Perempuan, Dinas Penanaman Modal, dan Inspektorat. "Terkhusus yang telah selesai melakukan penginputan 100 persen agar segera menyiapkan dokumen lelang," jelas Sekprov. Kepala Seksi dari Unit Pengadaan Barang dan Jasa, Amrullah Waris mengungkapkan perihal yang masih menjadi kendala dalam proses input data yang masih banyak digunakan OPD dalam bentuk manual. "Kami harus ingatkan bahwa proses pengadaan langsung itu kalau bisa dilakukan dengan mode transaksional bukan percepatan, karna kalau kawan-kawan opd masih melakukan kontrak manual dan tidak melakukan penjelasan, realisasinya tidak akan terdaftar di sistem," ungkap Amrullah Amrullah juga mengingatkan kepada semua OPD untuk lebih berkonsentrasi lagi pada pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari DAK. Selain Sekprov Muhammad Idris, juga hadir Asisten…