Kominfo Sulbar--Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyerahkan empat unit mobil ambulance kepada Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Muhammad Alief Satria Lahmuddin, Jumat 8 Mei 2020 Bantuan yang diserahkan di halaman gedung serbaguna rumah jabatan Gubernur Sulbar tersebut, natinya akan dibagikan di empat kabupaten yang ada di Sulbar, yakni Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Mamasa Selain penyerahan mobil ambulance, ditempat yang sama Gubernur Sulbar juga menyerahkan bantuan berupa beras sebanyak 1,5 ton kepada perwakilan pengangkut sampah yang ada di Mamuju. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengatakan, dalam waktu dekat dua dari empat mobil ambulance itu akan diberikan dan diprioritaskan bagi daerah yang banyak terpapar Covid-19, seperti Mamuju Tengah dan Polewali Mandar. "Ini baru empat unit, sebagian sudah mau diserahkan ke Polewali Mandar dan Mamuju Tengah, karena di sana banyak terpapar Covid-19,"ucap Ali Baal Sedangkan, lanjut Ali Baal, untuk dua unit lainnya sementara waktu akan distand by kan sebelum diserahkan ke Mamasa dan Pasangkayu. "Di sini di stand by kan dua unit, nanti selesai ini kita bagikan ke Mamasa dan Pasangkayu. Tahun depan kita pengadaan lagi dua unit masing-masing untuk Mamuju dan Majene, serta kita tambah lagi satu unit di RSUD Regional,"ungkap Ali Baal Ali Baal berharap, dengan adanya mobil ambulance tersebut, pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin terlayani dengan baik. Ia menambahkan, pengadaan mobil ambulance sebenarnya sudah direncanakan sebelum wabah Covid-19 ada dan itu membutuhkan waktu kurang lebih tiga sampai enam bulan kedepan baru terealisasi. Tapi seiring dengan pandemi Covid-19 bisa lebih cepat dari itu. "Alhamdulillah kurang lebih dua bulan sudah ada empat unit. Memang kita sudah berencana membeli ambulance untuk provinsi dan semua kabupaten, hanya saja kalau tidak melalui Covid-19, mungkin tidak secepat ini ambulancenya datang,"tambahnya Senada dengan gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Muhammad Alief Satria Lahmuddin, juga mengatakan, mobil ambulance akan diprioritaskan untuk di RSUD Regional Sulbar, RSUD rujukan Polewali…

Kominfo Sulbar -- Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi terbatas melalui Video Conference (Vidcon) bersama para bupati dan forkopimda, Senin 4 Mei 2020. Dalam rapat yang membahas mengenai langkah-langkah strategis untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, mengemuka usulan dari peserta rapat agar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di wilayah Sulbar. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengatakan, untuk penerapan PSBB di wilayah Sulbar masih memerlukan analisis pertimbangan yang lebih matang lagi. "Artinya lebih matang, kita harus melihat dulu seperti apa analisis kemungkinan dampak yang akan terjadi jika PSBB tersebut diterapkan bersama," ucap Idris Menurut Idris, yang harus dilakukan saat ini adalah meningkatkan pengawasan di perbatasan dan itu perlu ada kerja sama antara provinsi tetangga, untuk selanjutnya akan menjadi pertimbangan Gubernur melakukan MoU. "Kerjasama akan menjadi pertimbangan untuk melakukan MoU pengawasan perbatasan, antara Sulbar-Sulsel, serta Sulbar- Sulteng,"kata Idris. Melalui kesempatan itu, Idris mengajak, untuk terus menggelorakan kampanye yang tiada henti, demi memastikan penanganan Covid-19 benar-benarl dilakukan di setiap daerah dengan sebaik-baiknya. Idris juga mengingatkan, solidaritas antara semua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sangatlah dibutuhkan, sehingga diharapakan hal itu dapat menjadi perhatian bersama. Terkait penerapan PSBB, senada dengan Sekprov, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Muhammad Alief Satria, juga mengatakan, selain melakukan persiapan harus juga melihat sejumlah persyaratan penerapan PSBB. Untuk penerapan PSBB, kata Alief, harus berdasarkan pada sejumlah kondisi, yaitu peningkatan jumlah dan penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, serta aspek keamanan. "Memang banyak hal yang harus di persiapkan ketika kita akan menerapkannya. Tapi saya yakin, kalau kita bekerja sama lintas sektor, maka persoalan tersebut bisa kita selesaikan."pungkasnya Sementara itu, menurut Direktur RSUD Regional Sulbar, dr.Indahwati Nursyamsi, untuk kondisi saat ini upaya yang harus dilakukan hanya perlu lokal wilayah saja, atau daerah…

Kominfo Sulbar-- Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2020, Pemprov Sulbar melalui Dinas Tenaga Kerja Sulbar, berkerjasama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulbar, menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemberian bantuan sembako sebanyak 170 paket kepada para pekerja yang terdampak Covid-19 di Sulbar, Senin 4 Mei 2020. Bantuan tersebut, diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, kepada para perwakilan pekerja, yang berlangsung di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulbar. Selain pemberian paket sembako, ditempat yang sama pula dilakukan penyerahan santunan Jaminan Hari Tua (JHT). Saat menyerahkan bantuan sembako dan santun JHT, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar Maddareski Salatin dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulbar, Iman M. Amin. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Sulbar dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulbar atas peringatan May Day 2020 yang dilaksanakan dalam bentuk bakti sosial tersebut. "Terima kasih, mudah-mudahan bisa tercover untuk semua kabupaten di wilayah Sulbar,"ucap Ali Baal Ali Baal menuturkan, walaupun bantuan yang diberikan tidak sesuai yang diharapkan, namun yang terpenting adalah dapat meringankan beban bagi para pekerja dan membuat bisa bertahan hidup di tengan pandemi Covid-19 saat ini. "Mudah-mudahan bantuan ini bisa dipakai bertahan dan kita berharap dalam dua bulan kedepan pandemi Covid-19 ini berlalu,"harap Ali Baal Ali Baal juga berpesan, agar bantuan dan santunan yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ia menambahkan, pemberian bantuan kepada masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah. "Pemberian bantuan ini sebagai rasa setia kawan kepada bapak dan ibu. Hal seperti ini, memang pemerintah punya urusan,"pungkasnya Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulbar, Iman M. Amin, menyampaikan, dari jumlah 170 paket sembako yang dibagikan dalam peringatan May Day 2020, sebanyak 120 peket untuk para pekerja yang di PHK, dan 50 peket bagi tenaga medis yang bekerja di RSUD Sulbar. "120 paket bagi pekerja yang mendapatkan PHK…

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana, Kepada Dinas Kesehatan, Muhammad Alif Satria Lahmuddin, mengikuti pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020, melalu Video Coference di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 30 April 2020. Musrenbangnas 2020, dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta. Tema yang diusung, mempercepat ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pembangunan pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana. Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo, meminta para kepala daerah baik provinsi, kabupaten/kota, untuk mengidentifikasi memilah-milah secara cermat sektor apa saja yang terkena dampak pandemi Covid-19, baik yang paling parah, tidak parah, masih bisa bertahan dan peluang apa yang ada di daerah masing-masing. "Saya melihat ada beberapa sektor yang sangat terpukul, seperti sektor UMKM dan sektor pariwisata,"kata pria yang akrab disampa Jokowi itu Meski demikian, lanjut Jokowi, masih terdapat beberapa sektor yang bisa dimanfaatkan, misalnya sektor tekstil, kimia, farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, serta jasa. Melalui kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan para kepala daerah untuk membantu usaha program stimulus ekonomi di sektor-sektor informal, seperti kaki lima, tukang gorengan, tukang tambal ban, warung-warung dan sebagainy, bukan hanya usaha kecil menengah dan besar saja. Selain itu, sebagian lembaga keuangan juga yang harus diperhatikan saat merancang program yang sama, untuk menambah, memperkuat, serta memperluas stimulus ekonomi yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, dalam menyiapkan program stimulus ekonomi di daerah. "Ini membutuhkan skema yang jelas, transparan dan terukur, jangan sampai hanya mau mendapatkan perbaikan ekonomi, tapi tetap melakukan PHK kepada pekerjanya,"pungkas Jokowi Olehnya itu, Jokowi menegaskan, dibutuhkan energi yang kuat dan kerjasama yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah. "Pemerintah pusat dan provinsi, kabupaten dan kota, harus berjalan dengan satu visi satu arah. Kalau…

Kominfo Sulbar_ Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berharap, Pemprov Sulbar terus mendapat bimbingan dan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dalam melakukan pencegahan korupsi di Sulbar. Hal tersebut disampaikan, pada rapat koordinasi dan sosialisasi kegiatan program pencegahan korupsi terintegrasi 2020, bersama Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah Sulawesi, melalui Video Conference, di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar Kamis, 30 April 2020. "Sekiranya respon dan dukungan positif oleh pihak KPK dapat terus berkelanjutan dibawa bimbingan Adlinsyah Malik Nasution berserta jajaran, agar Sulbar secara umum dapat berkembang dengan baik, terkhusus dari segi pengelolaan keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)"kata Ali Baal Mengenai penanganan Covid-19, melalui kesempatan itu, Ali Baal menyatakan, untuk hal tersebut, dirinya telah menyampaikan kepada semua jajaran agar dapat mempedomani Surat Edaran (SE) KPK Nomor 8 Tahun 2020, yang mengatur pencegahan tindak pidana korupsi, terkait penggunaan anggaran pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. "Hal ini sudah berjalan selama empat bulan hingga saat ini dan masih dalam batas normal,"ucap Ali Baal Lebih lanjut, Ali Baal menuturkan, sesuai harapan dan keinginan bersama, kiranya perkembangan Covid-19 dapat terus menurun dan tidak semakin parah, sehingga berdampak baik di tiap-tiap wilayah atau daerah. Semogakami bisa terus bertahan dalam ancaman wabah Covid-19 ini, untuk itu dengan bimbingan bapak Budi Waluya dan Adlinsyah dapat segera kami lakukan perbaikan,”pungkas mantan Bupati Polman dua periode itu Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah Sulawesi, Adlinsyah Malik Nasution mengatakan, pada tubuh KPK telah terjadi peralihan kepengurusan dalam melakukan pendampingan, sehingga untuk wilayah Sulbar dirinya diminta memberikan amanah itu kepada Budi Waluya yang berasal dari Jawa Barat. Adlinsyah menuturkan, diberikannya amanah itu kepada Budi Waluya bukan tanpa alasan. Dia menilai sosok penggantinya tersebut dapat lebih baik dalam melakukan pendampingan dari pada dirinya. Meski demikian, Adlinsyah menyatakan, dirinya masih akan tetap fokus dan terus memberikan…

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menegaskan anggaran refocusing penanganan covid-19 dari pemerintah pusat, harus digunakan sesuai peruntukannya dan tepat waktu. Hal tersebut disampaikan, saat memimpin rapat terbatas bersama OPD terkait lingkup Pemprov Sulbar, yang berlangsung di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 29 April 2020. "Saya berharap semoga ini berjalan dengan baik. Gunakan anggaran ini sesuai peruntukannya, jangan macam-macam, kalau tidak nanti diperiksa kepolisian dan kejaksaan,"tandas Ali Baal Dikemukakan, dalam anggaran refokusing terdapat tiga penanganan prioritas yang dialokasikan, yakni bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (Social Safety Net). Khusus penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, melalui kesempatan itu, Ali Baal meminta jajarannya secepatnya membentuk tim khusus yang nantinya dibagi tugas di setiap kabupaten se-Sulbar. Senada dangan Gubernur, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, juga menegaskan, anggaran refocusing tersebut harus digunakan tepat sasaran dan tepat waktu, serta dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk penanganan Covid-19 di Sulbar. "Jangan kita berasumsi bahwa anggaran sudah ada mari kita habiskan, tetapi kita berupaya untuk menggunakannya semaksimal mungkin pada waktunya,"tandas Idris Idris menyatakan, dalam membatu warga negara yang terdampak adanya pandemi Covid-19, dibutuhkan koordinasi yang baik, untuk memastikan semua sumber-sumber alokasi yang terdapat dalam anggaran refocusing itu bisa terkonsolidasi dengan baik. "Bukan hanya pengalokasian anggaran untuk penanganan Covid-19 ini, tetapi kita perlu melakukan koordinasi yang baik,"pungkas Idris Melalui kesempatan itu, Idris meminta, semua OPD dapat bekerja dengan tetap berpedoman pada prinsip bekerja berbasis data. Dengan adanya anggaran refocusing dari pemerintah pusat tersebut, Idris menyampaikan terimakasih kepada semua OPD atas upaya percepatan refocusing anggaran yang dilakukan beberapa waktu lalu. "Secara umum kita sukses melakukan rerfocusing anggaran dan terima kasih kawan-kawan telah membantu percepatan refocusing,"kata Idris (mhy)

Kominfo Sulbar-- Menindaklanjuti intruksi pemerintah pusat, tentang upaya percepatan melakukan refocusing dan realokasi terhadap APBD 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19, Pemprov dan pemkab se-Sulbar telah melakukan refosusing anggaran. "Alokasi anggaran yang telah direfocusing dan direalokasi di Sulbar ini kurang lebih 349 miliar lebih, "kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada rapat koordinasi terbatas bersama Forkopimda dan para bupati se-Sulbar, melalui Video Conference, Senin 27 April 2020, di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Dari total anggaran tersebut, untuk Pemprov Sulbar Rp 126 miliar lebih, Pemkab Polman sebesar Rp 123 miliar lebih, Pemkab Pasangkayu Rp 36 miliar, Pemkab Mejene Rp 31 miliar lebih, Pemkab Mamuju Rp 20 miliar lebih, Pemkab Mamasa kurang lebih Rp 22 miliar dan Mamuju Tengah Rp 22 miliar. Sehubungan hal tersebut, untuk menindaklanjuti arahan Kajati Sulbar, Darmawel Aswar, agar Pemprov dan Pemkab se-Sulbar mengajukan permintaan pendampingan dan pengawalan. Idris menyatakan, hal tersebut akan segera dilaksanakan, sehingga pemanfaatan dari alokasi angggaran hasil refocusing dan realokasi APBD, sesuai dengan tujuannya. Selain hal tersebut, melalui kesempatan itu juga, Idris menekankan beberapa hal untuk ditindakkanjuti, yakni Pemkab se-Sulbar agar semakin memperketat pengawasan dan perlintasan orang di wilayah masing-masing. "Pemkab mapun Pemprov harus bahu- membahu melakukan hal ini, sebab kita tahu betul bahwa cara melakukan pemutusan penyebaran Covid-19 ini adalah mengurangi pergerakan orang dalam satu wilayah,"ucap Idris Selanjutnya, agar distribusi bantuan langsung tunai (BLT):kepada masyarakat bisa segera dilakukan, perlu melaksanakan rakortek antara Pemprov, Pemkab dan PT. Pos, termasuk juga Polda Sulbar, Korem 142 Tatag dan Kejati Sulbar. "Mohon segerah kita lakukan rakortek, untuk memastikan distribusi ini selesai dalam waktu tujuh hari,"imbau Idris Kemudian, terkait masih banyaknya masyarakat yang melakukan ibadah berjamaah di Masjid sesuai laporan dari Pemkab, Idris meminta dukungan kepada Kapolda Sulbar dan jajaran, agar segera memastikan tindaklanjut Surat Edaran (SE) Kemenag, Gubernur Sulbar dan para bupati se-Sulbar tentang pelarangan pelaksanaan…

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar menerima bantuan dana CSR untuk penanggulangan Covid-19, sebesar Rp 100 juta dari Bank Sulselbar, Kamis, 23 April 2020. Bantuan diterima langsung Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar di ruang kerjanya, yang diserahkan oleh Pimpinan Cabang Utama Bank Sulselbar Mamuju, Syarifuddin Haruna. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Bank Sulselbar dan para penyumbang lainnya atas bantuan tersebut. "Terima kasih kepada Bank Sulselbar, begitu juga kepada lembaga dan beberapa perbankan lainnya yang sudah memberikan sumbangan. Semakin banyak sumbangan yang masuk, samakin bagus untuk masyarakat Sulbar,"ucap Ali Baal Ali Baal manyatakan, semua bantuan akan disalurkan ke enam kabupaten yang ada di wilayah Sulbar, baik yang sudah dipersiapkan Pemprov Sulbar sendiri, maupun dari para penyumbang. Ia menambahkan, selain dari perbankan, terdapat pula sumbangan dari PT. TASPEN yang sudah diterima sebelumnya, berupa paket yang berisi sabun cuci tangani, masker, sembako, mie instan dan lainnya. Pimpinan Cabang Utama Bank Sulselbar Mamuju, Syarifuddin Haruna, mengatakan, pihaknya memberikan bantuan berdasarkan surat Gubernur Sulbar tentang permintaan bantuan sembako untuk masyarakat Sulbar. "Kami dalam hal ini Direksi Bank Sulselbar yang berada di Makassar, memberikan bantuan sembako senilai Rp 100 juta untuk Pemprov Sulbar, yang diambil dari dana CSR,"kata Syarifuddin Syarifuddin menegaskan, dengan melihat situasi perkembangan Covid-19 kedepan, pihaknya siap memberikan tambahan bantuan. "Insya Allah, Bank Sulselbar siap berperang untuk membantu masyarakat Sulbar,"pungkasnya Ia menambahkan, sebelumnya pihaknya juga telah memberikan bantuan sembako di Mamuju senilai Rp 50 juta. (mhy)

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melaunching program Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA) 2020, Selasa 21 April 2020. Launching berlangsung di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, yang dirangkaikan koordinasi monitoring pelaksanaan desa tanggap Covid - 19 melalui Video Conference (VC). Program MARASA 2020, akan diarahkan kepada 190 desa Lokasi Khusus (Lokus) dan setiap lokus akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 200 juta. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, mengatakan, program MARASA merupakan salah satu strategi untuk dapat mengubah status desa sangat tertinggal atau tertinggal, menjadi desa berkembang atau bahkan maju dan mandiri. "Program ini diharapkan tetap dapat berjalan sesuai rencana, agar bisa memberikan perubahan kepada peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dan perkembangan potensi desa. Selain itu, Ali Baal menyatakan, adanya pandemi Covid-19 saat ini, program tersebut juga bahkan dapat diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam penanganan covid-19. Melalui kesempatan itu, Ali Baal memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung program MARASA, baik pimpinan DPRD Sulbar, para bupati se-Sulbar, para camat, kepala desa dan khusus para tenaga pendamping desa. Terkait dampak pademi Covid-19, Ali Baal mengatakan, hal tersebut membuat banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan dan bahkan di PHK, serta koperasi pun banyak yang tutup, usaha kecil menengah gulung tikar dan lainnya. Sehubungan hal tersebut, Ali Baal menyatakan, penggunaan dana desa hendaknya juga diarahkan untuk program padat karya tunai desa dan jaring pengaman sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya. Untuk itu, Ali Baal menegaskan, tugas relawan desa melawan covid-19 yang di bentuk kepala desa, hendaknya mendata masyarakat secara valid sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga transparan, akuntabel dan tidak menimbulkan permasalahan baru di desa. Sementara itu, menanggapi masukan dari Bupati Mamasa, Ramlan Badawi, mengenai program MARASA agar diubah menjadi BLT, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, kalau semua dialihkan menjadi BLT, program MARASA tersebut akan berubah filosofinya…

Wabah Covid 19 memberi dampak yang besar. Tak hanya dari sisi perubahan sosial budaya masyarakat tapi juga dalam perekonomian. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam sebuah rapat melalui video conference bersama Gubernur Se-Indoensia (17/4) menyebutkan bahwa pertumbuhan dunia yang semula diprediksi sekitar 3.3 % akan mengalami kontraksi sebesar 3 % dan pastinya Indonsia juga akan merasakan pengaruhnya. Menteri perempuan ini memperediksi bahwa di tahun 2020, Perekonomian Indoensia menurun hingga 20 %. Dengan melihatnya kondisi pendapatan Negara yang terus berkurang, akhirnya berbagai kebijakan di keluarkan oleh Pemerintah pusat seperti refocusing serta realokasi anggaran. Tak tanggung-tanggung, hampir semua Kementerian melansir kebijakan popular yang akan diimplemntasikan ke seluruh pelosok negeri dalam penangan Covid 19. Semua kuatir dengan dampak sosial ekonomi akibat dari wabah ini. Jangan sampai kemiskinan di Negara Indoensia semakin melebar. Kondisi yang tak stabil ini bisa saja membuat yang konglongmerat menjadi melarat dan yang melarat akhirnya sekarat. Berbicara soal kemiskinan maka kaum perempuanlah yang paling merasakannya. Perempuan sebagai anak. Perempuan sebagai istri. Perempuan sebagai ibu. Perempuan sebagai pengasuh. Perempuan sebagai tenaga kerja domestik. Perempuan yang padanya segala konsepsi-konsepsi budaya partriakhiy disematkan harus menanggung beban yang besar atas setiap kondisi peran gender yang disandangnya. Perempuanlah yang paling merasakan dampak ekonomi dari wabah covid 19. Inilah alasan sehingga anggaran program Marasa direfocussing sebesar 30 % untuk diarahkan ke program padat karya yang bersentuhan dengan perempuan. “ Yah, program Marasa ini adalah program penanggulangan kemiskinan. Orang pertama yang paling merasakan beban kemiskinan adalah kaum perempuan. Oleh sebab itu anggaran Marasa sebesar 30 % akan direfocussing untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam program Marasa dengan melakukan kegiatan PHBS di rumah mereka dan nantinya akan diberi bansos sembako. Jadi pendekatan perhitungannya adalah perempuan. Bersama perempuan, penanganan Covid 19 di desa-desa dapat tertangani dengan baik. Semua dimulai dari rumah dan di rumah ada ibu yang dalam hal ini adalah…