Kominfo sulbar - Pemprov Sulbar bersama Perum Bulog Sub divre Mamuju, salurkan bantuan beras terdampak Covid-19 sebanyak 27.300 kilogram kepada warga transmigrasi yang ada di wilayah Sulbar, Rabu 20 Mei 2020. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, kepada para perwakilan penerima bantuan, di Kantor Perum Bulog Subdivre, GBB Simboro, Mamuju. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, mengatakan, bantuan tersebut adalah bentuk kerjasama antara Pemprov dan Perum Bulog, yang nantinya akan di bagikan kepada warga di enam pemukiman transmigrasi binaan potensial yang berjumlah 455 Kepala Keluarga (KK). "Semoga bantuan ini bisa membantu meringankan beban warga transmigrasi yang memiliki keterbatasan untuk bergerak selama wabah Covid-19 ini,"ucap idris Idris menyatakan, untuk penanganan Covid-19 Pemprov Sulbar akan selalu ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Melalui kesempatan itu, Idris tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada relawan dalam menangani wabah Covid-19. "Kita menyampaikan apresiasi kepada relawan, karena pemerintahan saja tidak cukup, olehnya itu saya mengajak kepada relawan dan masyarakat untuk bersama-sama melawan wabah Covid-19 ini" tutur idris. Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar, Herdin Ismail, mengatakan, dengan adanya bantuan tersebut jaring pengaman sosial dan peduli Covid-19, dapat meringankan kesulitan ekonomi bagi seluruh warga transmigrasi yang telah menjadi bagian Sulbar. Bantuan beras sebanyak 27,300 kilogram tersebut senilai Rp 287.823.900 juta dan akan diberikan kepada 455 KK di enam pemukiman transmigrasi yang di wilayah Sulbar, yakni Polewali Mandar sebanyak 100 KK, Majene sebanyak 25 KK, Mamuju sebanyak 50 KK, Mamasa sebanyak 215 KK, Pasangkayu sebanyak 25 KK dan Mamuju Tengah sebanyak 40 KK. Penyerahan bantuan beras tersebut, disaksikan Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Kapolda Sulbar Irjen. Pol. Eko Budi Sampurno, Kajati Sulbar Darmawel Aswar, Kepala Perum Bulog Subdirve Mamuju Muhammad Yatsir dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. (tawin)

Kominfo Sulbar - Pelaksanaan Idul Fitri 1441 H saat ini berbeda dari tahun-tshun sebelumnya, dimana saat ini, masih berada di masa pandemi covid- 19. Terkait hal tersebut Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 syawal 1441 H di Ruang Oval Lantai III kantor Gubernur Sulbar, Rabu 20 Mei 2020. Orang nomor satu di Sulbar itu menegaskan pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri tahun ini dilaksanakan di rumah masing-masing, sesuai dengan instruksi Presiden bahwa tidak boleh ada kegiatan apapun yang mengumpulkan masyarakat secara masif. "Peraturan yang sudah ditetapkan harus dipatuhi oleh semua kabupaten di Sulbar, jangan sampai kembali terdapat kasus-kasus positif yang baru. Sampai kapan kita akan bergelut dengan penanganan Covid-19 yang seharusnya kita sudah bisa menghidupkan perekonomian masyarakat dan lainnya. Kita tidak ingin ada lagi penambahan kasus akibat ketidak pedulian tentang bahaya penyebaran covid 19 ini,"kata Ali Baal Ia juga mengatakan, masih banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan kedepannya, dan berharap setelah Idul Fitri hanya ada beberapa saja yang di rawat sehingga kita bisa menjalankan pemulihan di bidang-bidang lain misalnya ekonomi dan sosial. Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi pada rapat tersebut juga meminta Gubernur Sulbar harus segera mengambil langkah tegas tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri. "Segera keluarkan himbauan kepada masyarakat boleh atau tidak diperbolehkannya sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di seluruh Kabupaten di Sulbar,"kata Suraidah Ia juga mengatakan, kekhawatiran saat ini adalah timbulnya pengambilan sikap di pada kelompok masyarakat tertentu yang ingin tetap melaksanakan sholat Idul Fitri. "Yang kita hindari sekarang konflik karena perbedaan persepsi di masyarakat,"pungkasnya Sekprov Sulbar, Muhammad Idris Pada rapat tersebut juga menyampaikan bahwa rapat koordinasi terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri telah mendapatkan kerangka kesimpulan. "Provinsi Sulawesi Barat memutuskan mengikuti secara penuh keputusan pemerintah pusat untuk sholat Idul…

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Sulbar, Hamzah dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulbar, Yakub F. Solon, mengikuti pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aparatur Industri melalui Video Conference, di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 19 Mei 2020. Kegiatan yang digelar secara virtual tersebut, dibuka Menteri Perindustrian Republik Indonesia (Menperin RI), Agus Gumiwang Kartasasmita. Dalam sambutannya, Menperin RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengemukakan, aparatur industri sebagai pelayan publik pada bidang industri dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam berinovasi dan membuat suatu kegiatan yang mengedepankan kebijakan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat industri di masa pandemi Covid-19. "Pada masa Covid-19 ini aparatur industri wajib berkinerja maksimal dalam memanfaatkan berbagai sarana selama pelaksanaan tugas kedinasannya, walaupun harus bekerja di rumah. Hakikat penyelenggaraan pelayanan publik adalah memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat,"pungkas Agus Gumiwang Olehnya itu, Agus Gumiwang, menekankan, pelayanan publik yang terkait ruang lingkup barang, jasa, maupun administrasi di masa pandemi Covid-19 ini harus tetap dilaksanakan. "Pelayanan tidak boleh berhenti atau ditutup, walupun kita terpaksa bekerja di dari rumah, karena ini adalah hanya perubahan metode bekerja. Pelayanan dapat melalui daring atau jika terdapat pelayanan manual, harus mengimplementasikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,"tandas Agus Gumiwang Pada kesempatan itu juga, Agus Gumiwang, mengungkapkan, Kementerian Perindustrian tetap mendorong dan berupaya agar industri tetap produktif dan berjalan di masa pandemi Covid-19, dengan mengeluarkan kebijakan yang di dalamnya terdapat surat Izin Operasional Mobilitas dan Kegiatan Industri atau IOMKI, terutama bagi industri yang terkait langsung dengan aspek-aspek ekonomi dan sosial. "Kemenperin RI telah mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang kewajiban pelapor bagi usaha perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki IOMKI,"ucap Agus Gumawang Selain itu, juga mengeluarkan surat edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat terkait Covid-19. "Para pelaku…

Kominfo Sulbar-- Untuk kedua kalinya Pemprov Sulbar kembali menyalurkan bantuan sembako kemanusiaan Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar, Senin 18 Mei 2020. Bantuan sembako sebanyak 4.850 paket dan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, bersama unsur Forkopimda Sulbar, di Kantor Bupati Polewali Mandar. Di tempat yang sama pula, selain memberikan bantuan sembako, juga menyerahkan satu unit mobil ambulance Covid-19. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengatakan, tujuan pemberian bantuan yang dilaksanakan kembali di Polewali Mandar adalah dengan pertimbangan, bahwa daerah tersebut merupakan kabupaten yang memiliki kelurahan terbanyak di wilayah Sulbar. Disamping itu, kata Ali Baal, kelurahan juga belum memiliki yang namanya dana kelurahan seperti dana desa. Meski demikian, sambung Ali Baal, desa yang terdampak pandemi Covid-19 di Polewali Mandar akan tetap diberikan bantuan sembako. Ali Baal menegaskan, bahwa dalam urusan kemanusiaan harus mengedepankan keadilan. Ia menambahkan, pemberian bantuan sembako akan dilaksanakan secara merata di setiap kabupaten di Sulbar, sesuai dengan kebutuhan selama pandemi Covid-19. Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar, mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Sulbar atas penyaluran bantuan sembako yang kedua kalinya dilaksanakan di daerah itu, dan juga sekaligus telah memberikan bantuan satu unit mobil ambulance. "Ini berkah untuk Polewali Mandar, karena hampir seluruh kecamatannya memiliki kelurahan kecuali Kecamatan Bulo,"ucap Andi Ibrahim Andi Ibrahim berharap, agar bantuan sembako tersebut betul-betul tersalurkan kepada masyarakat sesuai dengan data yang telah disepakati bersama. (deni)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar , Ali Baal Masdar mengunjungi warga korban bencana tanah longsor di Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Senin, 18 Mei 2020. Selain menyerahkan bantuan sembako, pada kesempatan itu Ali Baal Masdar mengungkapkan rencana merelokasi para korban ke tempat lebih aman. Sebelumnya, melalui dinas terkait, Gubernur juga telah mengirimkan sejumlah bantuan untuk meringankan kesulitan hidup yang dialami para korban. "Saya sudah perintahkan pemerintah setempat untuk mencari lokasi alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk merelokasi para warga yang tinggal di pinggir jalan yang rawan. Mereka tidak bisa di sini terus, harus pindah ke tempat lebih aman, karena kalau musim hujan rawan," kata Ali Baal Masdar Disampaikan, Ia sudah berniat merelokasi warga yang bermukim di pinggir jurang ke tempat lebih aman. Namun warga menolak. "Waktu itu saya sudah memanggil pemerintah setempat, khususnya camat dan kepala desa untuk mencari tempat, lokasi baru agar warga dapat segera dipindahkan. Tapi pada waktu itu warga tidak mau pindah, nanti ada kejadian seperti ini mereka baru mulai berpikir untuk pindah," terangnya. Menanggapi rencana relokasi tersebut, salah seorang warga, Sudirman, mengaku bersyukur jika pemerintah bersedia menyiapkan lahan sebagai tempat permukiman baru. "Yang jadi masalah selama ini karena tidak ada lahan baru untuk pemukiman, kalau memang pemerintah mau menyiapkan lahan baru, saya pikir kita siap untuk direlokasi. Jadi selama ini memang kita hidup dalam kecemasan, apalagi saat cuaca buruk terjadi, kita takut akan terjadi longsor yang bisa menimpa rumah dan merenggut korban jiwa," sambung Sudirman. Peristiwa tanah longsor yang merenggut korban jiwa ini terjadi pada Selasa, 5 Mei . Tebing tinggi di sisi jalan longsor akibat curah hujan tinggi. Sebuah rumah jatuh ke jurang sedalam 20 meter akibat tertimpa material tanah , yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian ratusan juta rupiah.

KOMINFO SULBAR – Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar bersama rombongan Forkopimda Sulbar mengunjungi sebuah gubuk dihuni oleh seorang penderita penyakit kusta, Sahabuddin (30) di Desa Tonyamang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Minggu 17 Mei 2020. Dalam kunjungannya tersebut, kedatangan orang nomor satu di Sulbar tersebut setelah menyaksikan video yang beredar di sosmed seorang penderita kusta, dimana dalam menjalani hidup sehari-hari tinggal sebatang kara, karena dijauhi okeh keluarganya akibat penyakit kusta yang dideritanya. Melihat kondisi salah satu warganya yang menderita penyakit kusta dan harus hidup sebatang kara ini membuat Ali Baal Masdar, menanyakan kepada petugas kesehatan dan kepala desa setempat status warganya tersebut. Sahabuddin ternyata tidak memiliki BPJS kesehatan maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga Ia tidak bisa menjalani perawatan di RS. “Sahabuddin harus segera dibawah ke Makassar untuk menjalani pengobatan. Untuk biaya pengobatan akan saya penuhi,” kata Ali Baal Masdar . Sementara untuk biaya pengobatan terhadap penyakit yang diderita oleh Sahabuddin , Gubernur Sulbar menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatannya secara pribadi bahkan sejumlah menyerahkan uajg sebesar Rp 11 juta rupiah kepada keluarga yang kerap merawatnya. Penyakit kusta yang diderita oleh Sahabuddin sempat dinyatakan sembuh namun penyakit tersebut kembali dialaminya lantaran ditinggal oleh istri dan anaknya. “Terima kasih Pak Gubernur atas perhatiannya,” ucap Sahabuddin yang juga sempat dijauhi oleh keluarga dan warga setempat lantaran takut tertular. (deni)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Asisten I Bidang Pemerintahan, M Natsir, Forkopimda Sulbar, dan beberapa Kepala OPD lingkup pemerintahan Sulbar, melaksanakan rapat koordinasi terbatas terkait pelaksanaan kegiatan penyaluran sembako dan bantuan kendaraan ambulance bagi penderita Covid-19 , di Hotel Ratih Kabupaten Polewali Mandar, Minggu 17 Mei 2020. "Kiranya pada hari Senin (18 Mei) kita bisa memaksimalkan waktu sebaik mungkin sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Kita harus menyelesaikan secepat mungkin karena kita masih mempunyai agenda rakor dengan para Bupati melalui video conference,"ucap Ali Baal Ia juga menambahkan, mengenai bantuan sembako untuk kabupaten lain , dan kendaraan insyaallah kabupaten lain akan segera menyusul. "Kita harus tetap melakukan yang terbaik untuk masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini. Dan tetap memperhatikan protokol kesehatan," kata orang nomor satu Sulbar tersebut. (deni)

Kominfo Sulbar-- Pembayaran Zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulbar tahun 1441 H/2020 M pada lingkup Pemprov Sulbar telah dimulai. Hal tersebut ditandai, setelah dilaunchingnya pembayaran zakat kepada Baznas Sulbar oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Sabtu 16 Mei 2020. Launching pembayaran zakat berlangsung di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar melalui Video Conference. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengatakan, berzakat merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan kepada masyarakat utamanya para mustahik. Olehnya itu, melalui kesempatan tersebut, Ali Baal menghimbau, khususnya kepada kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar dan para staf ASN, sekiranya dapat menyisihkan sedikit rejeki untuk membayar zakat. Ali Baal berharap, zakat yang dihimpun oleh Baznas Sulbar dapat juga digunakan membantu masyarakat yang mengalami kesusahan akibat dampak dari pandemi Covid-19. Ia menambahkan, bagi umat beragama selain agama islam juga bisa berzakat di bulan suci ramadhan ini, dengan ketentuan menetapkan orang yang beragama sama di Baznas sebagai penanggungjawab dan penyalur dana zakat. Ketua Baznas Sulbar, Asraruddin menyampaikan, di dalam harta yang dimiliki terdapat hak bagi kaum duafa, dengan perhitungan sesuai dengan jumlah pendapatan perbulannya. "Di atas empat juta rupiah diwajibkan berzakat sebesar 2,5 persen dari pendapatan, sedangkan pendapatan di bawah empat juta rupiah diwajibkan infak sebesar dua persen,"terang Asraruddin Lebih lanjut, Asraruddin menjelaskan, dalam agama islam hewan ternak juga bisa dijadikan zakat, misalnya dalam setahun peternak memiliki 40 ekor sapi atau lebih, maka wajib berzakat satu ekor sapi, dan jika dia memiliki 120 ekor kambing, maka wajib mengeluarkan satu ekor kambing untuk zakat. Ia berharap, seluruh pimpinan dan para ASN di OPD kiranya dapat berzakat fitrah demi membantu para lansia dan orang-orang yang benar-benar membutuhkan di bulan suci ramadhan ini dan juga bisa meringankan beban bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. "Kami siap menjemput jika ada kepala OPD…

Kominfo Sulbar-- Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar turut berkontribusi menangani dampak dari pandemi Covid-19, dengan membagikan 170 paket bantuan . 170 paket sembako, masing-masing sebanyak 120 untuk PNS dan PTT, serta 50 paket diperuntukkan bagi panti asuhan, mahasiswa yang tidak mudik serta masyarakat umum. Bantuan diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, Jumat 15 Mei 2020. Proses pembagian sembako berlangsung di Kantor Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, dengan menerapkan physical distancing atau jaga jarak fisik, untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, mengatakan, pembagian paket sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap PNS dan PTT, yang ikut merasakan dampak dari pandemi Covid-19. "Semua orang ikut merasakan dampak dari pandemi Covid-19, jadi ini kepedulian kita bersama kawan-kawan dengan membagi rasa kepada yang lain dengan memberikan bantuan sembako, baik kepada PNS golongan II dan III, bahkan terlebih lagi dengan PTT,"ucap Safaruddin Selain PNS dan PTT pada Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin mengungkapkan, bantuan sembako tersebut juga akan disalurkan kepada panti asuhan dan mahasiswa yang tidak melakukan mudik. "Kita juga siapkan paket khusus panti asuhan, masyarakat umum dan beberapa mahasiswa yang tinggal di kontrakan-kontrakan yang tidak mudik. Kita akan salurkan mulai sekarang sampai besok,"beber Safaruddin Terkait penerapan physical distancing dalam kegiatan itu, Safaruddin menuturkan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan contoh kepada masyarakat, agar mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 saat ini. "Ini kita memberikan contoh, makanya saya tidak mau mulai kegiatan ini kalau tidak diatur sedemikian rupa, sebab kita harus mematuhi protokol kesehatan, apalagi saya sebagai Jubir penanganan Covid-19 harus memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa beginilah cara yang terbaik memutus mata rantai Covid-19 yakni menerapkan physical distancing,"pungkasnya Adapun peket sembako, masing-masing berisi beras lima kilogram, sirup ABC, sirup DHT, gula satu kilogram, susu dua kaleng, teh dua…

Inovasi ,salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi. Inovasi di pemerintahan menjadi sebuah kewajiban, terlebih lagi hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017. Namun inovasi ini akan menjadi sulit dilakukan apabila masih banyak pegawai yang tidak terpacu untuk berubah. Membentuk pemerintahan yang inovatif harus dimulai dengan kesadaran untuk selalu berinovasi. Dengan alasan itulah sehingga, kamis (14/5), pemerintah provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Sharing Session Penguatan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi. Secara virtual, acara tersebut diikuti oleh JPT Pratama serta Administrator lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Barat dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Dr.Muhammad Idris, M,Si menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya sharing session tersebut maka pemerintah provinsi Sulawesi Barat harus bisa membangun ekosistem inovasi agar dapat dengan mudah merencanakan inovasi yang dibutuhkan dan memiliki nilai manfaat. Acara yang dimulai pukul 14.00 wita tersebut, menghadirkan narasumber tunggal yakni Deputi Bidang Kajian Kebijakan danIinovasi Administrasi Negara LAN RI, Dr. TriWidodo Wahyu Utomo.SH,MA. Selama kurang lebih 2 (dua) jam, penulis buku “Inovasi Harga Mati” ini , mencoba menggugah rasa seluruh peserta forum agar senantiasa berinovasi sebab menurutnya prestasi daerah tidak akan ada tanpa prestasi OPD dan prestasi itu dimulai dari inovasi. “ sejauh ini Indeks Inovasi Daerah Sulawesi Barat belum bisa diberi peringkat karena belum mengisi data inovasi. Asumsi sementara bahwa inovasi di sulbar sudah ada cuman saja belum dicatat. Ada mekanisme tersendiri agar inovasi tersebut dapat tercatat. Inovasi itu bersifat kontekstual jadi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di daerah. Mengenali masalah adalah awal untuk melakukan inovasi”,paparnya. Sebagai tambahan, pria kelahiran Jogyakarta ini juga menyampaikan bahwa inovasi itu merupakan manisfestasi dari rasa syukur dan hanya mereka yang menjadikan pekerjaannya sebagai Passion mampu melakukan inovasi di lingkungan kerjanya. “ya, semua pembaruan adalah perubahan tapi tidak semua perubahan adalah pembaruan. Pembaruan pastilah…