Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar melalui Dinas Transmigrasi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar, di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 17 Juni 2020. Di tempat yang sama, penandatangan PKS juga dilakukan oleh dinas yang membidangi ketransmigrasian kabupaten dengan Kantor Pertanahan se-Sulbar. Penandatanganan PKS dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan program transmigrasi, penyelesaian masalah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi untuk mendukung ketahanan pangan di Sulbar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, pada kesempatan itu, meminta para bupati se-Sulbar dan Ombudsman, untuk memantau dan mendorong para pihak atau pelaksana PKS tersebut, sehingga berjalan dengan baik, cepat dan benar serta sesuai dengan aturan. "Ini perlu dilakukan agar masyarakat transmigrasi dapat segera mendapatkan haknya atas tanah (sertifikat),"ucap Ali Baal Dengan begitu, lanjut Ali Baal, masyarakat dapat menggunakannya untuk berbagai kebutuhan yang mendukung usaha mereka dan pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kesempatan itu, Ali Baal juga mengingatkan para bupati, untuk mewaspadai adanya penjualan tanah oleh transmigran di Sulbar. "Saya juga mengingatkan para bupati, biasanya saya lihat banyak transmigran yang berdatangan dan diantara dari mereka ada yang menjual tanahnya, kemudian kembali ke daerahnya masing-masing. Hal ini perlu di waspadai, tapi mudah-mudahan tidak ada seperti ini di Sulbar,"tutur Ali Baal Untuk Kakanwil BPN Sulbar, Ali Baal berharap, dapat segera menindaklanjuti penataan pulau-pulau di Kecamatan Bala-balakang, dan berkoordinasi kepada instansi, lembaga, OPD serta pihak-pihak terkait dalam rangka penataan sektor pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Ia menambahkan, sesuai laporan Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar, bahwa para bupati telah berkomitmen memberikan dukungan penyelesaian tanah-tanah transmigrasi, sampai terbitnya sertifikat atas nama transmigran, serta akan memberikan akses reform (pemberdayaan) kepada mereka. Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Sulbar, ST. Suraidah Suhardi, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Sulbar, M.…

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, menerima kunjungan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pendeta Indonesia (DPD API) Sulbar, PDT. Nicolaus Zakharia Sitandana, bersama rombongan di ruang kerjanya, Rabu, 17 Juni 2020. Kunjangannya ke Pemprov Sulbar, untuk melakukan audiens dalam rangka memperkenalkan keberadaan API di Sulbar, sebagai organisasi yang baru hadir di provinsi ke-33 ini. Ketua DPD API Sulbar, PDT. Nicolaus Zakharia Sitandana, mengatakan, kehadiran API di Sulbar masih terbilang baru, meskipun secara nasional organisasi itu sudah ada selama 15 tahun. "Organisasi ini memang baru hadir di Sulbar yakni sekira tiga bulan lebih. Untuk itu, kami datang melakukan audiens dengan pak gubernur guna menyampaikan keberadaan organisasi ini di Sulbar,"ucap Nicolaus Nicolaus menuturkan, sebagai organisasi yang baru hadir di Sulbar banyak hal yang akan dilakukan oleh pihaknya, termasuk ingin membangun kerjasama dengan Pemprov Sulbar. "Suatu kerinduan kita ingin bermitra dengan Pemprov Sulbar tentang apa saja yang bisa kita lakukan secara bersama,"kata Nicolaus Di masa new normal saat ini, dalam pertemuan itu, Nicolaus menyatakan, pihaknya siap membantu Pemprov Sulbar untuk mensosialisasikan penerapan new normal di semua gereja di Sulbar. "Para pendeta dapat mensosialisasikan program pemerintah agar gereja-gereja para umat yang ada di Sulbar menerapkan new normal itu dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di dalamnya,"ungkap Nicolaus Ia menambahkan, dalam organisasi itu meliputi semua pendeta yang berasal dari berbagai gereja. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, menyampaikan ucapkan terima kasih kepada DPD API Sulbar atas kunjungannya itu. Menanggapi pernyataan Ketua DPD API Sulbar yang ingin membangun kemitraan dengan Pemprov Sulbar, Ali Baal mengaku bersyukur dan menyambut baik hal tersebut. "Kita bersyukur adanya rencana itu, jadi nanti kita bisa bicarakan apa saja yang bisa kita kerjasamakan dan jika ada yang perlu disampaikan bisa menghubungi OPD terkait,"ucapnya (mhy) ? KOMINFO SULBAR Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan audiens dengan Ketua DPD Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Sulbar, PDT.…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar meminta agar protokol kesehatan tetap diperketat di era new normal saat ini. " Jangan sampai kita lengah, apa yang telah dijalankan selama ini yaitu penerapan protokol kesehatan tetap harus diperketat. Untuk itu kepada semua unsur tetap harus waspada dan bersama -sama mengambil langkah pencegahan Covid-19 walaupun dalam era new normal, apalagi saat ini, kita di Sulbar pasien Covid-19 sudah semakin menurun, dan mudah-mudahan tidak bertambah lagi," kata Ali Baal Masdar dalam rapat terbatas bersama forkopimda dan dan para bupati melalui video Conference yang berlangsung di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 16 Juni 2020. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dan masyarakat yang telah bersama-sama berjuang dalam memerangi penyebaran Covid-19, sehingga berhasil membuat daerah yang kita cintai ini berada di urutan kedua top 10 dengan jumlah kasus terendah. Dalam ratas itu, Ali Baal juga menyampaikan beberapa pesan kepada Pemkab se-Sulbar, yakni agar dapat menvalidasi data UMKM dan UKM dalam menerapkan pemulihan ekonomi, dan mengingatkan agar pendampingan verifikasi pemutakhiran data sosial yang ada di desa. Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi dalam rapat tersebut menyinggung soal pendidikan,terutama pembelajaran bagi siswa ditengah pandemi Covid-19, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyebutkan, bahawa secara nasional, posisi Sulbar saat ini berada di urutuab kedua top 10 dengan jumlah kasus terendah. Untuk itu , kepada pemkab agar terus mengambil langkah-langkah pencegahan walaupun saat ini sudah berada dalam era new normal. " Agar dilakukan standarisasi posko, jangan sampai kita lalai. Aspek ekonomi kita saat ini sudah bisa berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, " kata Idris. Terkait pemberian bantuan, Idris, juga menegaskan, pemberian bantuan kebutuhan Covid- 19 harus melalui koridor-koridor seperti yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Terkait yang disampaikan Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Idris menyampaikan, model penerimaan siswa adalah online. " Tidak ada kebijakan tatap…

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan angkutan umum darat, laut dan udara, yang berlangsung di ruang kerja Sekprov Sulbar, Senin 15 Juni 2020. Rapat tersebut terkait persiapan menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman dari Covid 19 di Sulbar Dalam rapat yang dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris tersebut, membicarakan tentang pembukaan akses transportasi antar daerah di masa new normal di Sulbar. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menekankan, new normal harus bisa dipastikan dapat berjalan secara utuh sesuai parameter kesehatan. "Berbicara soal satu komando, kita sudah satu mode yakni komando yang terjadi sekarang ini mengajak kawan-kawan menilai sendiri (self asessment), apakah new normal utuh bisa berjalan sesuai parameter kesehatan,"kata Idris Selain itu, yang perlu juga diperhatikan adalah adanya pertimbangan sebelum mengambil keputusan tentang waktu di mulainya penyelenggaraan angkutan umum di masa new normal. "Apakah sudah dilakukan pertimbangan termasuk mengambil keputusan yang didasari dari keputusn kapan memulai jalur udara, laut dan darat. Hal ini kita bisa beri penilaian diri atau tergantung pada referensi dari unit yang ada,"tandas Idris Disampaikan, sejumlah daerah berbeda dalam menangani Covid-19 di wilayah masing-masing, misalnya sulit melakukan perjalanan tanpa PCR, bahkan ada juga hanya membutuhkan rapid test. "Memang ada daerah yang sangat sulit tidak ada perjalanan jika tanpa PCR, bahkan ada cukup rapid test saja. Semua ini adalah bentuk kepatuhan protokol kesehatan yang sangat tinggi,"pungkasnya Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Khaeruddin Anas, mengatakan, untuk mengoptimalkan kembali perekonomian maupun transportasi dengan jalur apa pun, perlu mempertimbangkan dua hal, yakni pertama sisi kehati-hatian di sistem transportasi dari dampak Covid-19 dan kepemilikan dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi. "Sesuai kesepakatan bersama, kita akan memulai pembukaan sektor alat transportasi baik darat, laut maupun udara. Namun, untuk transportasi darat dan laut belum pematangan, artinya perlu pertimbangan diakibatkan suatu-waktu penyebaran Covid-19 di daerah-daerah tertentu, sehingga hal ini diperlukan kehati-hatian," ucap…

Kominfo Sulbar-- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulbar mendapatkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD), 5000 lembar masker dan 1.000 liter disinfektan dari Balai Peningkatan Produktifitas ( BPP) Kendari, Selasa, 16 Juni 2020. Bantuan diterima langsung oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar di ruang kerjanya, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima APD, bersama Kepala BPP Kendari, A. Asriani Koke, dan disaksikan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. "Atas nama pemerintah di Sulbar ini, saya menyampaikan rasa terimakasih kepada BPP Kendari yang telah membuat sesuatu hal yang positif dengan memberikan bantuan APD , masker dan cairan disiinfekan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulbar bantuan tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat yang lebih membutuhkan kata Ali Baal yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulbar Kepala BPP Kendari, A. Asriani Koke mengatakan, ini sebagai bukti nyata terhadap pencegahan Covid-19, pihaknya melaksanakan pelatihan tanggap Covid -19 dengan target sebanyak 200 orang atau 10 paket. "Pelatihan ini berlangsung di gedung BPP Kendari dan telah menghasilkan 3.000 masker, cairan disinfektan dan pakaian Hazmat (APD),"ungkap Asriani Ia menambahkan, UPTP BPP Kendari merupakan unit teknis pelaksana bidang peningkatan produktifitas dibawah Dirjen Pembinaan Pelatihan dan produktifitas, Ketenagakerjaan RI, yang berlokasi di Kendari dengan wilayah kerja 10 provinsi di wilayah Indonesia Timur. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga kerja Sulbar, Maddareski Salatin, Kepala Dinas Kesehatan, Muhammad Alif Satria, Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid serta undangan lainnya. (farid) ? KOMINFO SULBAR Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Kepala Balai Peningkatan Produktifitas Kendari ( BPP), A. Asriani Koke melakukan penandatanganan berita acara penyerahan APD 5.000 masker dan 1.000 liter disinfektan kepada Pemprov Sulbar yang disaksikan beberapa Kepala OPD Pemprov Sulbar, berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar, Selasa, 16 Juni 2020

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar melalui Dinas Kehutanan menyelenggarakan sosialisasi kehutanan, yang berlangsung di aula kantor setempat, Selasa, 16 Juni 2020. Sosialiasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa mengelolah lahan pertanian secara legal di dalam kawasan hutan, melalui skema perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan salah satu program prioritas dari pemerintah, dengan tujuan agar masyarakat bisa memiliki akses untuk mengelola kawasan hutan tanpa merusaknya dan aspek kelestariannya juga perlu kita perhatikan," kata Suharnani, Kepala Bidang Pengelolaan Das dan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Sulbar, saat diwawancara usai kegiatan Suharnani menuturkan, pihaknya mendapat dukungan dari para kepala desa dan camat untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan itu kepada masyarakat. "Setelah berdiskusi dengan para kepala desa dan camat, mereka sangat respect dan mendukung kami untuk menindaklanjutinya sampai ke tingkat masyarakat,"ungkap Suharnani Sebagai bentuk tindaklanjut dari kegiatan itu, lanjut Suharnani, pihaknya akan mengunjungi desa dan bertemu langsung dengan masyarakat yang belum mempunyai kelompok tani. "Kami akan upayakan membuatkan kelompok tani agar mereka legal. Kelompok inilah yang akan mengajukan permohonan ijin ke Menteri LHK, dengan beberapa persyaratan, salah satuya adalah KTP,"tuturnya Sosialisasi tersebut, diikuti dua kecamatan yang ada di Mamuju, yakni Kecamatan Simboro dan Tappalang Barat. (ilham)

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui video conference, di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 15 Juni 2020. Rakornas yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan percepatan penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional tersebut, dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Jakarta. Rakornas tahun ini mengusung tema "Kolaborasi Dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal, Aparat Penegak Hukum (APH)". Dalam sambutannya, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan, saat ini dunia sedang menghadapi kondisi yang sangat sulit, sebab 215 negara mengalami darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warga negaranya dari ancaman Covid-19. "Semua negara sedang berjuang dari tekanan ekonomi yang dahsyat, pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam, dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi. Hal ini juga yang sedang di alami oleh Indonesia,"ungkap pria yang akrab disapa Jokowi itu Menghadapi permasalahan tersebut, Jokowi menyatakan, hal itu membutuhkan respon pemerintah yang cepat dan juga tepat. Di tengah wabah yang melanda dunia saat ini, khususnya Indonesia, Jokowi menegaskan, berbagai sektor ekonomi harus tetap bergerak, sehingga roda perekonomian tetap berjalan. "Sektor informal, dan UMKM harus mampu bertahan, serta para pelaku usaha bisa tetap bergerak sehingga PHK secara besar-besaran bisa kita hindari,"pungkas Jokowi Jokowi menuturkan, dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp.677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, diperlukan tata kelola yang baik, sasarannya harus tepat, prosedur harus sederhana, serta output dan outcomenya juga harus maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Olehnya itu, Jokowi mengajak seluruh stakeholder untuk mengawal dan mengawasi dengan baik dana yang besar itu, sehingga dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan. "Bangun sistem peringatan dini (warning sistem), perkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel,"imbau Jokowi. (deni)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menerima bantuan sebanyak 500 pcs alat pelindung diri (APD) dan 30.000 lembar masker dari PT. Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL). Penyerahan bantuan dilakukan di ruang kerja Gubernur Sulbar, Senin, 15 Juni 2020 . " Tadi kita sudah melakukan penandatanganan serah terima APD sebanyak 500 PCS dan masker sebanyak 30.000 lembar dari pihak PT. Kencana Hijau Bina Lestari sebagai bentuk kepedulian kita bersama dalam menghadapi Covid -19 di Sulbar ini, terutama bagi para pekerja. Terima kasih kami ucapkan kepada perusahaan yang turut membantu penanganan corona. Kita berharap , penangananan terhadap virus corona dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan baik dari pemerintah baik itu dari Pemprov maupun dari perusahaan," kata Ali Baal Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Fakhruddin yang turut mendampingi Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dalam penyerahan tersebut menyampaikan, bantuan APD dan masker dari PT. Kencana Hijau Bina Lestari akan disalurkan kepada masyarakat pekerja kawasan KPH Mapilli, KPH Mamasa Tengah dan KPH Mamasa Timur sehingga kegiatan produksi pemungutan getah pinus tetap berjalan dengan lancar " Mudah-mudahan dalam waktu dekat pengolahan industri getah pinus ini sudah bisa diresmikan oleh bapak Gubernur Sulawesi Barat, sehingga aktifitas produksi pemungutan dan pengolahan getah pinus dapat berjalan sesuai yang diharapkan," tandas Fakhruddin. PT Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL) merupakan salah satu perusahaan yang mengelola industri hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang memiliki industri pengolahan getah pinus menjadi produk terpenting dan Gondorukem, dengan Kapasitas 6000 ton/tahun, yang ada di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang Kabupaten Polman.(farid) ? KOMINFO SULBAR Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Fakhruddin dan pihak PT. Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL) melakukan penandatanganan berita acara penyerahan 500 pcs Alat Pelindung Diri (APD) dan 30.000 masker kepada Pemprov SULBAR yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar, Senin, 15 Juni 2020

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, meninjau pembangunan jalan rabat beton di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Minggu, 14 Juni 2020. Peninjauan tersebut dalam rangka memantau perkembangan pembangunan jalan rabat beton yang dianggarkan oleh Pemprov Sulbar, akan menghubungkan jalan trans Sulawesi tepatnya dari Desa Salutambung menuju Desa Kabiraan. "Insya Allah kita target jalan beton di Kecamatan Ulumanda ini selesai pada 2020,"kata Ali Baal Masdar. Masih Kata, Ali Baal Masdar, dengan terciptanya akses jalan yang bagus akan membuat laju perekonomian desa semakin maju dan cepat, sehingga berdampak positif bagi masyarakat desa dan tentunya pemerintah daerah itu sendiri. "Dengan bagusnya akses jalan ini, kita berharap perekonomian masyarakat kita kedepan dapat semakin bagus dan segala bentuk aktivitasnya juga semakin cepat, terutama dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM)nya sendiri," pungkas mantan Bupati Polman dua periode itu Ia menambahkan, daerah itu merupakan salah satu daerah strategis bagi Sulbar sebab memiliki SDA yang melimpah ruah dan berada di antara pesisir pantai dan pegunungan yang saling berdekatan, sehingga menjadi suatu keunggulan tersendiri bagi daerah tersebut. Salah seorang masyarakat Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Wahyuddin mengatakan, adanya pembangunan rabat beton itu sangat membantu masyarakat sekitar untuk melintas antar desa, sebab jalan yang ada sebelumnya sangat rusak dan sulit untuk dilalui. Mewakili masyarakat Ulumanda, Wahyuddin berharap kepada Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene, kiranya dapat lebih memperhatikan akses jalan tersebut, serta perlu memperpanjang rabat beton yang sudah ada, sehingga masyarakat sekitar dapat lebih merasakan manfaatnya. "Jalannya sudah lumayan baik dibanding sebelumnya, kami berharap jalan beton ini bisa semakin diperpanjang dan lebih bagus lagi, "tandasnya (farid) Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan peninjauan jalan beton di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, Minggu, 14 Juni 2020

Kominfo Sulbar-- Usai melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kepulauan Bala-balakang, Pemprov Sulbar menggelar acara silaturahmi dengan Forkopimda dan Instansi Vertikal di rumah jabatan Sekprov Sulbar, Jumat 12 Juni 2020. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada kesempatan itu, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Instansi Vertikal dan Forkopimda atas dukungannya kepada Pemprov Sulbar, dalam mengatasi permasalahan yang ada di Kepulauan Bala-balakang. "Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Kakanwil ATR/BPN Sulbar, sebab sudah memastikan kepemilikan penuh Kepulauan Bala-balakang, yang membuat pak gubernur merasa nyaman, dan juga kinerja Kajati Sulbar dalam melakukan pendekatan hukum di Kepulauan itu,"ucap Idris Lebih lanjut, Idris juga mengucapkan sangat berterima kasih kepada Danlanal Mamuju atas jasanya mendukung pengamanan dan akomodasi pada kunker itu, khususnya ketika Menteri Perikanan dan Kelautan RI, Edhy Prabowo, bersama Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, di Pulau Popoongan dan Salisingan, Kepulauan Bala-balakang. "Saya kira yang paling berjasa juga Danlanal Mamuju atas dukungannya dalam pengamanan dan akomodasi kapal perangnnya, "tutur Idris Dalam acara tersebut, Idris mengungkapkan, bahwa Pemprov Sulbar merencanakan akan kembali menindaklanjuti rancangan program pengembangan jangka panjang Kepulauan Bala-balakang. "Pada rapat kemarin, kami mengumpulkan OPD terkait untuk membuat rancangan program strategis dokumen jangka panjang untuk 10 atau 20 tahun kedepan, dalam pengembangan Kepulauan Bala-balakang,"tambahnya (tawin) ? KOMINFO SULBAR Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, bersama Forkopimda dan instansi Vertikal menggelar jamuan makan malam dalam rangka acara silaturahmi di Rumah Jabatan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Jumat 12 Juni 2020