Mamuju-- Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar Herdin Ismail, menghadiri Pisah Sambut Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulbar, Faisol Ali Kepada Kakanwil baru, Parlindungan, di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Jl. Abdul Malik Pattana Enteng, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 2 Januari 2023. Diketahui, Kakanwil Kemenkumham Sulbar yang lama, Faisol Ali, kini menjabat sebagai Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan. Sedangkan Parlindungan, sebelumnya sebagai Kepala Divisi Keimigrasian Nusa Tenggara Barat. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Herdin Ismail mengemukakan, pisah sambut tersebut merupakan sebuah tradisi yang lumrah dan biasa terjadi di suatu lembaga pemerintahan secara menyeluruh, baik instansi Forkopimda maupun vertikal. Menurut Herdin, Faisol Ali merupakan sosok pejabat yang berpengaruh besar bagi kemajuan Sulbar. "Pak Faisol Ali merupakan sosok pejabat yang meninggalkan kesan mendalam. Disisi lain sejumlah prestasi membanggakan juga Ia raih untuk Sulbar,"kata Herdin Sedangkan, Parlindungan pejabat baru Kakanwil Kemenkumham Sulbar merupakan sosok yang energik. Sehingga, kata Herdin, ke depan Kakanwil baru tentunya akan memberikan karya yang tidak kalah dari pendahulunya. "Saya kira sinergi dan kolaborasi terus kita jaga dan lakukan, sehingga pelaksanaan tugas -tugas kita dapat berjalan dengan baik demi kemajuan Sulbar,"ucapnya Sementara, Kakanwil Kemenkumham Sulbar yang baru, Parlindungan menyatakan dirinya akan terus melanjutkan amanah dan menjadi teladan yang baik kepada seluruh jajaran dan akan terus berupaya maksimal melanjutkan kinerja terbaik, demi mencapai suatu keberhasilan dan mengulang kembali prestasi yang telah dicapai selama ini untuk daerah. Dia juga menyatakan, akan terus berupaya menjaga kolaborasi dan sinergitas dengan seluruh instansi di Sulbar yang selama ini terjalin baik sebagaimana pejabat sebelumnya lakukan. "Kepada Bapak Faisol Ali, Saya ucapkan selamat bertugas dan selamat menjalankan amanah sebagai Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, teriring doa semoga Bapak dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala,"ucap Parlindungan Kakanwil Kemenkumham Sulbar yang lama,…

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik bersama Kapolda Sulbar Irjen Pol Veridanto I Bitticaca dianugerahkan sebagai Tomakaka Malaqbi oleh masyarakat adat Botteng di Mamuju. Penganugerahan itu ditandai dengan pemakaian Sallu ( ikat kepala ) sekaligus penyerahan piagam dari Tomakaka Botteng Abdul Rasyid MS Pua Sabaru. Disaksikan Maradika Mamuju Andi Bau Akram Dai, Galaggar Pitu, para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Botteng yang dilaksanakan di Lapangan Pasada Desa Botteng Utara, Jumat, 30 Desember 2022 Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, penganugerahan yang didapatkan bersama Kapolda sebagai Tomakaka Malaqbi menjadi anugerah baginya. "Penghargaan ini adalah anugerah bagi kami bersama Kapolda, Artinya ketika ada anugerah ini pasti ada amanah yang diharapkan," kata Akmal Malik. Akmal Malik mengatakan, setelah mendapat penganugerahan tersebut, Ia meminta agar tokoh adat bersama masyarakat terus mengingatkan dirinya agar dapat menjaga amanah itu, sekaligus berkontribusi untuk kemajuan Botteng. "Saya berharap ini bisa memberikan sesuatu untuk kemajuan Botteng Raya," kata Akmal Malik. Ia berjanjilah, dirinya melalui Pemerintah Sulbar akan memberikan segala bentuk dukungan untuk menunjukkan fasilitas yang menjadi kebutuhan masyarakat. "Yang terpenting saya melihat ini ada kebutuhan mendasar yang baik, yaitu sinyal. Saya akan meminta untuk disiapkan menara untuk sinyal di Desa Botteng ini," ucap Akmal Malik Kapolda Sulbar, Verdianto I Bitticaca mengaku bersyukur atas Penganugerahan sebagai Tomakaka Malaqbi bersama Pj Gubernur. "Ini adalah kehormatan sangat langka kepada kami. Ini akan kami persembahkan kepada masyarakat Sulbar untuk terus meningkatkan pelayanan sebagai tugas pokok Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat," ucap Kapolda. Dengan penghargaan ini akan semakin menambah motivasi untuk terus melayani memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat. Kepala Desa Pattidi Rusli, mewakili masyarakat Botteng Raya yang mewakili beberapa desa di Botteng mengatakan, bahagia dengan kehadiran Pj Gubernur bersama Kapolda Sulbar di wilayah adat Botteng. Rusli menyebutkan dari beberapa desa yang berada dalam wilayah adat Botteng, sampai saat…

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik menginginkan para pengusaha muda berani untuk menembus pasar internasional. Akmal Malik mengaku sangat mengapresiasi kepada Universitas Muhammadiyah Mamuju, menggelar sharing dunia ekspor, sebagai upaya agar para pengusaha muda Sulbar yang mampu menembus pasar ekspor. "Tadi ada anak muda Sulbar, Adelia salah satu mahasiswa Unsulbar yang sudah menembus pasar ekspor dan pengalaman ini bisa menjadi bahan untuk memberikan pengetahuan kepada anak muda yang lain, yang sudah berusaha di UMKM untuk menembus pasar ekspor, " ujar Dirjen Otda itu, usai mengikuti sharing dunia ekspor di universitas Mamuju, Kamis 29 Desember 2022. Ia menjelaskan, bahwa untuk menembus pasar ekspor bukanlah hal mudah, dibutuhkan perjuangan yang gigih bagi pengusaha untuk bisa mengembangkan usahanya seperti yang dilakukan Adelia yang sudah menembus pasar ekspor. Dirinya berjanji akan memberikan dukungan kepada para pengusaha yang mempu menembus pasar ekspor. "Pemerintah provinsi akan memberikan dukungan kepada pelaku usaha kecil menengah UMKM yang berani menembus pasar internasional,"kata Akmal Malik. Dari pertemuan itu, ia menjelaskan hal terpenting yang harus dilakukan di Sulbar adalah mendirikan bea cukai di Sulbar. "Satu lagi hal yang kita dapat dari pertemuan ini, kita akan segera menghadirkan bea cukai di Sulbar.Agar produk kita tercatat menjadi PDRB kita, selama ini PDRB kita diambil Sulsel," tutupnya. (rls)

MAMUJU -- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar, masih banyak pelayanan dasar belum maksimal, termasuk bidang kesehatan. Hal itu mendapat respon dari PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2022, di Kantor Perwakilan BPK Sulbar, Rabu 28 Desember 2022. "Terkait catatan BPK, seperti Pengelolaan sarana prasarana, SDM, pelayanan dan lainnya, Ini adalah hal hal paling mendasar bagi sebuah lembaga yang melaksanakan pelayanan bidang kesehatan," tegas Akmal Malik. Untuk itu, Akmal Malik mengingatkan kepada OPD terkait akan segera mengevaluasi bagian yang menangani bidang kesehatan. Begitupun terkait efektivitas pencegahan korupsi pada bidang pengadaan barang dan jasa PBJ yang juga menjadi catatan BPK. Catatan lain, mengenai implementasi satu peta. Dan menurut Dirjen Otda ini, kebijakan satu peta di seluruh daerah di Indonesia memang belum maksimal. Karena itu di Sulbar , Ia mengadopsi program Data Desa Presisi (DDP). sebagai upaya menyamakan frekuensi antara desa dan provinsi. "Semakin presisi sebuah data akan membuat kebijakan jauh lebih efektif dan efisien," ungkapnya. Tidak lupa, Akmal Malik berterima kasih atas perhatian BPK terhadap pemda. Berkat kerjasama dengan berbagai pihak membuat Survei Penilaian Integritas (SPI) Sulbar mengalami peningkatan. Bahkan dengan pertambahan 17 poin menjadikan Sulbar dengan peningkatan SPI tertinggi di Indonesia. "Diharapkan ke depan dapat lebih meningkatkan kolaborasi dan sinergitas untuk membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah," tutup Akmal Malik. (rls)

Mamuju-- Sebanyak 54 PNS Lingkup Pemprov Sulbar diambil sumpahnya dan dilantik sebagai pejabat fungsional penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan, Rabu 28 Desember 2022. Bertempat di Kantor Sementara Gubernur Sulbar (Ex Rujab Wagub), Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan dilakukan Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Kegiatan ini dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum, Djamil Barambangi, Staf Ahli Gubernur Sulbar, dan sejumlah Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, di kesempatan itu meminta kepada pejabat fungsional yang baru dilantik untuk segera melakukan penyesuaian kondisi kerja pada jabatan fungsional yang baru. Kedua, bekerja dengan baik disertai kesungguhan dalam melaksanakan tugas. "Fahami dengan baik dan benar, tugas dan fungsi masing-masing untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,"imbau Idris Ketiga, terapkan Core Value Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Idris menyatakan, setelah pelantikan akan terus dilakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat fungsional, guna melihat keseriusan bekerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dia menjelaskan, penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan itu diawali kebijakan penyetaraan sebagai tindaklanjut dari arahan Presiden RI pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Tanggal 20 Oktober 2019. "Salah satu arahan Presiden adalah perlunya dilakukan penyederhaaan birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah menjadi dua level dan mengganti atau mengalihkan jabatan tersebut kepada jabatan fungsional yang berbasis keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu,"terangnya Ia menambahkan, pada Tanggal 31 Desember 2021 lalu Pemprov Sulbar juga telah mengangkat dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan sejumlah 394 orang. (mhy)

MAMUJU -- Sebanyak 15 pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II lingkup Pemprov hari ini dilantik. Pelantikan itu dilakukan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, di Rujab Gubernur Sulbar Rabu 28 Desember 2022. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan , pelantikan itu menjadi bagian dari penyegaran organisasi yang dilakukan. Pergeseran yang dilakukan bukan berarti tidak bagus namun itu merupakan hasil evaluasi yang dilakukan. "Hasil evaluasi perlu ada penyegaran agar akselerasi agar lebih kencang lagi," kata Akmal Malik. Dirjen Otda ini mengaku pergeseran yang dilakukan merupakan hasil dari job fit dan asesmen yang telah dilakukan. Beberapa bulan kedepan juga masih akan dilakukan asesmen untuk pergeseran berikutnya, khususnya untuk pejabat pelaksana. "Beberapa bulan kedepanlah. Kita sudah minta rekomendasi ke KASN dan BKN, untuk Plt itu sifatnya sementara," kata Akmal Malik. Ia menginginkan, agar kedepan para pimpinan OPD yang telah dilantik dapat berpacu untuk bekerja lebih cepat lagi. "Kuncinya kolaborasi, yang dimutasi semua bagus memiliki keahlian masing-masing, karena ini cuman pindah posisi saja, kita ingin kerja tim," tutupnya. Pada pelantikan itu, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik juga melantik tiga Pelaksana Tugas yaitu Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijabat Muh.Natsir, Plt Dinas Tenaga Kerja dijabat Farid Amri, dan Plt Dinas PTSP dijabat oleh Habibi Azis. (rls) ---- Daftar Nama Pejabat Tinggi Pimpinan Pratama 1. Aco Takdir , S. Sos, M.Pd dilantik sebagai Kepala Dinas Kehutanan 2. Amri Ekasakti, ST dilantik sebagai Kepala Badan Kesbangpol 3. Dr. Yakub F Solon, M.Pd dilantik sebagai Asisten Ekbang Sekretariat Daerah 4. Drs. Farid Wajdi, M.Pd dilantik sebagai Kepala BPSDM 5. Drs. H.Amir Maricar, MM dilantik sebagai Kalaksa BPBD 7. Drs. H. Herdin Ismail , MM dilantik sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 8. Drs. H.Khaeruddin Anas, M.Si dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 9. Drs. H. Muhammad Rahmat, MM dilantik…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Monitoring Center for Prevention (MCP) di Graha Sandeq Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 28 Desember 2022. Rapat yang diikuti seluruh pimpinan OPD itu, dijadikan sebagai bahan refleksi untuk berbenah menghadapi tahun anggaran 2023. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, rapat kordinasi itu sebagai bagian untuk pembenahan ke arah lebih baik. "Kita perlu melakukan terobosan untuk memastikan The right man on the right place," ucapnya. Ini juga sebagai bagian evaluasi terkait capaian-capain kinerja seluruh OPD, namun dari hasil evaluasi yang ada secara umum capaian di internal OPD terbilang baik. "Kita ingin dengan langkah yang tidak biasa ini bisa lebih naik lagi, artinya kalau orang lain bisa bekerja delapan jam kita bisa bekerja sepuluh jam, intinya jangan lagi menunggu-nunggu kuncinya adalah inovasi, kolaborasi dan komunikasi," kata Akmal Malik. Ia pun memastikan, target program prioritas di tahun 2023 mendatang masih terkait data desa presisi dan pertumbuhan ekonomi. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, mengatakan dari beberapa pencapaian yang telah diraih Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik menjadi pelecut semangat bagi pemerintah dan seluruh jajaran untuk terus berbenah melakukan yang terbaik untuk daerah. (rls)

MAMUJU -- Melalui Rapat Paripurna Pemerintah Provinsi Sulbar bersama DPRD telah menandatangani hasil penyempurnaan APBD 2023 di Ruang Paripurna DPRD Sulbar, Selasa, 28 Desember 2022 malam. Usulan perda DPRD pun diharap dapat selesai tepat waktu. Rapat paripurna DPRD Sulbar dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah didampingi Abdul Halim dan Abdul Rahim. Hadir secara langsung Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan seluruh anggota DPRD serta OPD Pemprov Sulbar . Selain itu, juga hadir Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi secara virtual dan sejumlah anggota DPRD Sulbar lainnya. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, dari 18 rancangan perda yang dibahas pada tahun 2022, 8 (delapan) diantaranya merupakan inisiatif DPRD dan 10 (sepuluh) lainya adalah usulan Pemerintah Provinsi. Dari 10 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi, lima merupakan rancangan perda baru dan lima) lainnya merupakan lanjutan dari program tahun 2022 yang belum selesai, karena adanya masalah teknis yang mengharuskan pembahasan memerlukan waktu yang lama. Lima rancangan perda lama usulan pemerintah provinsi, empat diantaranya telah disampaikan ke DPRD dan telah dibahas oleh pansus DPRD "Kami berharap keempat rancangan perda tersebut dalam waktu yang tidak lama dapat disetujui oleh dewan yang terhormat untuk menjadi peraturan daerah," kata Akmal Malik. Sementara satu rancangan perda lama yang belum disampaikan pemerintah provinsi ke DPRD, yaitu rancangan perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. "Belum disampaikannya rancangan perda RTRW di DPRD sampai akhir tahun ini, karena kita masih terkendala dengan dokumen teknis RZWP3K atau rencana tata ruang laut pesisir yang belum mendapatkan persetujuan dari menteri kelautan dan perikanan," ucap Akmal Malik Sehingga, sambung Akmal, terkait proses perda RTRW tersebut, Ia berharap di awal tahun 2023 kepala OPD terkait dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk fokus untuk menyelesaikan dokumen RTRW. "RTRW ini penting,…

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk kesiapsiagaan dan mitigasi mengurai resiko bencana secara terstruktur dalam menghadapi cuaca ekstrem di Wilayah Sulbar. Melalui Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Forkopimda Sulbar yang berlangsung di Graha Sandeq Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 27 Nopember 2022, Akmal Malik meminta seluruh elemen strategis baik pemerintah kabupaten, instansi serta OPD untuk terus berkoordinasi mengurai mitigasi bencana. Dirjen Otda itu mengatakan, Provinsi Sulbar merupakan daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi, baik secara geologi, hidrometeorologi. Seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung. Bencana non alam seperti kebakaran dan wabah penyakit juga rawan terjadi. Berdasarkan data indeks resiko bencana Indonesia IRB tahun 2021, Provinsi Sulbar mempunyai resiko yang tertinggi dengan skor 164,85 poin. "Ini menunjukkan bahwa daerah kita memiliki resiko cukup tinggi,"kata Akmal Malik. Dengan semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragaman kejadian bencana. Maka penaggulangan bencana di Sulbar itu perlu ditangani secara konferhensif multi sektor terpadu dan terkoordinasi. Ia mengatakan, sesuai hasil Global Platform gor disaster risk reduction (GPDRR) ke 7 di Bali, salah satu rekomendasi penanganan bencana yaitu pengurangan resiko bencana perlu diintegrasikan dengan kebijakan utama pembangunan dan pembiayaan. "Ini berarti bahwa transformasi mekanisme tata kelola resiko bencana merupakan tanggungjawab bersama lintas sektor, sistem, skala dan batas," ucap Dirjen Otda itu. Tidak hanya itu, smbungnya, berdasarkan data BMKG Sulbar khsusnya Mamuju dan Majene telah beberapa kali mengalami bencana. Sehingga, Ia menekankan agar kolaborasi bersama Forkopimda dan OPD terkait diperkuat melalui bentuk kolaborasi. "Saya berharap melalui rakor ini seluruh Forkopimda dapat menetapkan keputusan atau kebijakan yang mendukung pelaksanaan mitigasi bencana di Sulbar," tutupnya. Usai memberikan sambutan, kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Forkopimda dilanjutkan dengan Focus Group Discussion, dengan narasumbernya Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris bersama TNI, Polri dan Kepala BPBD Sulbar Amri Ekasakti. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menerima kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Sulbar Dr Hj Nirwana, SH, M.Hum dan Kepala Pengadilan Tinggi Agama Sulbar Drs Achmad Hanifah, M.HES bersama seluruh jajaran di Rumah Jabatan Gubernur, Senin 26 Desember 2022. Akmal Malik, mengatakan, kehadiran Kepala Pengadilan menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Provinsi Sulbar. Apalagi sebagai daerah otonom yang terbilang baru, Sulbar merupakan daerah yang cukup lambat mengalami pertumbuhan. "Sehingga saya ingin mencari solusinya apa, dan saya dapatkan itu dengan data," kata Akmal Malik. Menurutnya, permasalahan utama Sulbar mengalami keterlambatan itu karena data yang ada tidak tercover dengan baik. Ia pun memaparkan dihadapan Kepala Pengadilan terkait Data Desa Presisi (DDP) yang telah digagas di Sulbar. "Dengan data yang dimiliki saat ini, yang perlu dilakukan adalah kolaborasi. Persolan saat ini kita tidak pernah satu suara soal data,"ucap Akmal Malik Sehingga , di masa dirinya menjabat sebagai Pj Gubernur di Sulbar data yang telah digagas merupakan bentuk kontribusi dirinya terhadap Sulbar. "Daerah ini merupakan daerah yang baik, kalau kita ingin baik, maka yang diperlukan adalah kolaborasi. Saya ingin berbuat dengan tagline Dari Sulbar untuk Indonesia," kata Dirjen Otda itu. Ia pun mengajak kepada Kepala Pengadilan Agama untuk berkolaborasi mengatasi permasalahan stunting di Sulbar. "Saya mengajak kepala Pengadilan Tinggi Agama ayo berkolaborasi, untuk bekerjasama utamanya mengatasi stunting di Sulbar,"tutup Akmal Malik . (rls)