Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, memberikan penjelasan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2019 yang dirangkaikan dengan Penyerahan Ranperda oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar kepada Ketua DPRD Provinsi Sulbar Suraidah Suhardi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulbar, Kamis 2 Juli 2020. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, kinerja pengelolaan APBD 2019 Provinsi Sulbar, terdiri dari komponen pendapatan asli daerah, dana perimbangan atau transfer dan lain-lain. "Pendapatan daerah yang sah di targetkan sebesar Rp 2, 43 triliun dengan realisasi naik sebesar 11,86 persen dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2018, " kata Ali Baal Masdar Masih kata Ali Baal, berdasarkan penjelasan hasil dari audit BPK RI , pada tahun anggaran 2019 , diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp.97.892.859.368,03 yang terdiri dari kas, di Kas Daerah sebesar Rp.83.881.386.031,63, kas bendahara penerimaan sebesar Rp.4.687.500,00 dan kas Bendahara pengeluaran sebesar Rp.13.966.241.259,40. Penyebab tingginya angka silpa pada tahun Anggaran 2019, disebabkan akumulasi silpa tahun anggaran sebelumnya yang kurang maksimal penggunaannya, dan saldo dana bos afirmasi yang telah disalurkan ke sekolah namun belum dibelanjakan sampai dengan 31 Desember 2019. Ketua DPRD Sulbar , Suraidah Suhardi menyampaikan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta melampirkan laporan kinerja yang telah di periksa BPK dan ikhtiar laporan keuangan BUMD. "Untuk menindaklanjuti pasal 320 Ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah di periksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, " terang terang Suraidah. Dalam rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Wakil…

Kominfo Sulbar-- Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edy Prabowo membuka Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Rabu 1 Juli 2020. Digelar di tengah pandemi Covid-19, rapimnas yang diselenggarakan oleh HNSI tersebut untuk pertama kali dilaksanakan secara virtual. Untuk Sulbar, rapimnas diikuti Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Sulbar, Muhammad Hamzah, bersama sejumlah pengurus HNSI Sulbar, di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edy Prabowo, mengatakan, saat ini dampak dari pandemi Covid- 19 bukan hanya menggangu sektor kesehatan, namun juga merambah ke sektor perekonomian secara nasional. Mengatasi hal tersebut, lanjut Edy Prabowo, pemerintah sudah mempersiapkan sejumlah kebijakan dan stimulus, yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, juga mendorong terwujudnya penandatanganan perjanjian kerja laut antara pemilik kapal dan pekerja laut atau nelayan, serta mewujudkan tanggal 21 Mei menjadi hari nelayan nasional. Olehnya itu, Edy Prabowo berharap, agar HNSI mendukung semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sebab hal tersebut bertujuan demi memajukan perekonomian masyarakat nelayan. Ia menambahkan, dengan dibukanya aktifitas masyarakat walau secara terbatas, pihaknya sedang mempersiapkan sejumlah peraturan yang bertujuan agar pengurusan semua perizinan dapat dilakukan lebih cepat. Ketua Umum DPP HNSI, Yussuf Solichien, mengatakan, pihaknya akan terus berusaha meningkatkan perekonomian nelayan melalui beberapa program yang diusulkan kepada pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. "Sejauh ini banyak usulan HNSI telah dilaksanakan pemerintah, baik secara nasional maupun lokal,"kata Yussuf. Mewakili Ketua HNSI Sulbar, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulbar, Muhammad Hamzah, mengemukakan, terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi nelayan Sulbar saat ini, diantara banyak masyarakat nelayan yang tidak produktif lagi dikarenakan faktor usia, olehnya itu menurutnya perlu diadakan modernisasi SDM agar lebih produktif. Selain itu, para nelayan juga terkendala masalah sulitnya memperoleh bahan bakar yang disebabkan minimnya ketersediaan Depot Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahkan dianggap sangat terbatas di Sulbar. "Saat ini permasalahan…

Kominfo Sulbar-- Sekprov Muhammad Idris mengumpulkan para Asisten dan Kepala Biro lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Sulbar di ruang kerjanya, Rabu 1 Juli 2020. Pertemuan itu dilaksanakan untuk mempermantap beberapa hal untuk dirancang lebih awal, khususnya di lingkup Setda Pemprov Sulbar. "Saya kira perlu memantapkan dan pastikan beberapa hal itu bisa kita lakukan, sehingga kita di Sekretariat ini bisa menjadi contoh terhadap OPD lainnya,"ucap Idris Salah satu yang dibahas adalah, merancang sebuah metode yang lebih modern atau berbasis tekhnologi dalam mengelola manajemen kepegawaian, misalnya mengenai kehadiran di kantor sesuai cara kerja yang baru saat ini. "Sekarang ini sudah banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan lagi seperti saat normal dulu. Untuk itu ,saya harap kawan-kawan bisa merancangnya, paling tidak bisa dimulai di lingkup Sekretariat, seperti mengelola kehadiran dengan menggunakan android,"kata Idris. Hal lain adalah, review strategis Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar 2021, Tata Naskah Dinas (TND), Evaluasi program penanganan Covid-19 dan kesiapan program aplikasi perkantoran SI MAYA. "Dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 saat ini telah memunculkan kecenderungan baru, yang membutuhkan upaya perubahan dengan membuat rancangan strategis sejak dini untuk 2021 mendatang. Kita memang sudah punya program sehingga banyak sekali yang perlu kita rubah, akibat adanya sejumah kecenderungan baru dan memang sudah menjadi tuntutan dari dampak pandemi Covid-19,"kata mantan Deputi Bidang Diklat LAN RI itu. Sebagai contoh, sambung Idris, salah satu yang harus dipikirkan dan diantisipasi saat ini adalah mengenai program-program yang sudah masuk menjadi kerangka RKPD 2021 dan dianggap prioritas, namun dikhawatirkan tidak terlaksana jika melihat alokasi anggaran yang tersedia. Mengenai TND, Ia meminta Biro Hukum untuk segera menyelesaikan rancangan Pergub TND yang baru, agar dapat segera disosialisasikan. "Pada TND ini, misalnya dalam pembuatan surat-surat dinas, masih banyak saya temukan bervariatif. Jadi saya harap Biro Hukum dapat segera menyelesaikannya agar bisa langsung disosialisasikan,"tutur Idris Terkait program penanganan Covid-19, Idris berharap, para Kepala…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri acara syukuran peringatan hari Bhayangkara ke-74 tahun 2020 di aula lantai IV kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 01 Juli 2020. Dalam sambutannya Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan selamat hari Bhayangkara ke-74, kepada seluruh anggota dan keluarga besar kepolisian khususnya di Sulawesi Barat. "Kerja keras dan pengabdian Polri selama ini patut di apresiasi, karena selalu dilakukan dengan cara simpatik serta penanganan kasus selalu mengedepankan pendekatan yang tegas tetapi humanis. Sehubungan dengan kerja keras, pengabdian, bahkan pengorbanan yang telah di dedikasikan para personel Polri di wilayah Provinsi Sulbar, saya menyatakan apresiasi dan penghargaan kepada personil Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Barat,"kata Ali Baal Polda Sulbar dan TNI, lanjut Ali Baal, juga memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan covid-19 di Sulbar, termasuk untuk membiasakan masyarakat dalam penerapan era new normal. "Dari seluruh capaian tersebut hendaknya menjadi penyemangat serta mempererat sinergitas bagi seluruh personil polri untuk merawatnya, dengan terus meningkat kemampuan, keterampilan dan profesionalisme,"pungkasnya Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Eko Budi Sampurno dalam acara syukuran tersebut juga menyampaikan, apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Polri atas kerja keras dan pengabdianny, serta kepada seluruh masyarakat yang selama ini mendukung Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri, Polri akan selalu berusaha melakukan yang terbaik bagi masyarakat, dan tetap memperbaiki diri kearah yang lebih baik dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penganugerahan piagam warga utama kehormatan kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, para bupati/wakil Bupati se -Sulbar, Danrem 142 Tatag, Brigjen TNI CZi Firman Dahlan, Wakajati Sulbar , Agustin dan undangan lain. (deni)

kominfo Sulbar-- Sebanyak 14 peserta calon anggota Komisi Informasi (KI) Sulbar periode 2020-2024 mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Selasa 30 Juni 2020, di ruang rapat lantai 2 Kantor DPRD Sulbar. Kegiatan yang digelar Komisi I DPRD Sulbar tersebut, dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuria dan dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari seluruh rangkaian seleksi calon anggota KI Sulbar yang telah dilaksanakan pihak eksekutif sebelumnya. "Hari ini sesuai dengan agenda Komisi I, kita memulai tahapan yang memang harus dilewati yaitu uji kelayakan dan kepatutan terhaadap calon KI Sulbar. Kegiatan ini sebagai lanjutan seleksi yang berada di eksekutif,"ucap Idris Idris mengungkapkan, 14 peserta yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan merupakan peserta yang terpilih dan miliki nilai psikotes 75 keatas dari 27 peserta yang bersaing. "Dari 27 orang peserta yang mengikuti persaingan untuk menjadi bagian dalam memajukan informasi publik terpilih hanya 14 orang. Alhamdulillah mereka inilah yang dilihat dari psikotestnya ber IQ bagus memiliki nilai 75 keatas, bukan berarti yang gugur tidak memiliki IQ tinggi, tetapi skor teratas cuman 14 orang di antara mereka,"beber Idris Melalui kesempatan itu, Idris menegaskan, Sulbar berjuang demi menjadi daerah yang malaqbi dan untuk mewujudkan hal itu, tentu saja keterbukaan informasi jangan dianggap biasa-biasa saja. "Kita ingin mencari komisioner yang kapasitasnya lebih produktif untuk mendorong masyarakat Sulbar betul-betul terbuka, karena daerah ini tidak akan maju tanpa adanya hal itu,"pungkasnya Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuriah berharap, anggota komisioner yang terpilih setelah usai mengikuti seluruh rangkaian seleksi, agar fokus dalam melaksanakan tugasnya. Kepada Komisi I DPRD Sulbar, Usman mengingatkan, untuk memperlihatkanlah kapasitas dan kemampuan jika ada yang melakukan protes selama dalam proses tahapan itu, apalagi kegiatan itu diselenggarakan secara terbuka. Hadir dalam kegiatan itu, Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Samsul Samad, sejumlah anggota DPRD…

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menghadiri acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di Aula kantor BPS Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 30 Juni 2020 Dalam kesempatan itu, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, Pemprov Sulbar terbantu dengan berbagai inovasi yang telah dilahirkan BPS Provinsi Sulawesi Barat, diantaranya adalah Bank data Sulawesi Barat, Desa Mandiri Statistik (SAMASTA), dan penyediaan data berbasis aplikasi android Data Sulbar di Tangan Anda Maju Raih Kesejahteraan (Dasita Rasa). "Terkait dengan pelayanan publik, selama ini selama ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun masyarakat pengguna data sangat terbantu dengan keberadaan BPS yang telah menyediakan berbagai ragam data, yaitu data indikator utama dan strategis seperti angka pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, Angka kemiskinan, angka pengangguran inflasi, indeks pembangunan manusia gini rasio, jumlah penduduk, dan data sosial ekonomi lainnya,"kata Idris Ia juga mengatakan, bahwa pencanangan zona integritas yang dilakukan pada hari ini merupakan hal yang sudah sepatutnya dan perlu diapresiasi kepada seluruh jajaran BPS Provinsi Sulawesi Barat, dan diharapkan menjadi penyemangat untuk lebih gigih melaksanakan semua Ketentuan dan aturan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dengan tetap menerapkan nilai-nilai inti BPS dan mempertahankan kinerja pelayanannya. Ia menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai malaqbi dalam pencanangan zona integritas dalam mendorong Provinsi Sulbar menjadi kuat. "Pentingnya mendemonstrasikan nilai malaqbi yang lebih berbicara mengenai strata pencapaian dari prilaku yang baik, komitmen yang tidak bersalahguna, dan yang paling penting siapapun penyelenggara negara di Provinsi Sulbar ini tidak boleh bermain dengan kewenangan yang ada didalamnya,"tegas Idris Lebih lanjut dikemukakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kesungguhan BPS dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja BPS dimanapun berada. Kepala Badan Pusat Statistik…

Kominfo Sulbar -- Dalam rangka mendukung optimalisasi penerapan sistem Administrasi perkantoran, Dinas Komunikasi Persandian dan Statistik Sulbar mengadakan bimbingan teknis Aplikasi SIMAYA/e-office bagi seluruh pejabat eselon III dan IV, di ruang pertemuan lantai 2 kantor Gubernur, Selasa 30 Juni 2020. Kepala Dinas Kominfo, Safaruddin menyampaikan,ada beberapa jenis-jenis pekerjaan dan tugas di masing-masing bidang, sehingga ia berharap agar melalui bimtek Aplikasi Sistem SIMAYA tersebut semua bagian-bagian dapat bekerja secara maksimal, tertata dan terpola dengan baik. "ini adalah Tupoksi yang harus dilaksanakan, suatu kegiatan yang melibatkan beberapa bagian ini artinya bahwa kita sudah mulai terintegrasi antara satu dengan yang lain. Artinya apa, bahwa Kominfo ini memiliki keterkaitan dengan semua opd yang ada," ungkap Safar lebih Lanjut Safaruddin juga mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung percepatan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan memanfaatkan teknologi informasi, mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar instansi penyelenggara pemerintah dalam mendukung reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan. "Manfaatkan bimtek ini sebagai media dalam membuka wawasan, serta pemahaman yang lebih jelas, tentang sistem tata kelola pemerintahan elektronik, serta bagaimana cara penerapan aplikasi SIMAYA, sehingga aplikasi ini dapat diterapkan,"jelas Safar . (Ayu)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan coffee morning dengan unsur pimpinan DPRD anggota DPRD Sulbar, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan sejumlah pimpinan OPD di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa, 30 Juni 2020 Dalam Coffee Morning tersebut membahas bantuan penanganan Covid-19 untuk program Usaha Kecil Menengah (UKM), Industri Kecil Menegah (IKM) dan program padat karya , dimana program tersebut telah berjalan , namun akan lebih dimaksimalkan sebagaimana mestinya. " Kita harus duduk diskusi bersama dengan pemerintah kabupaten. Pemprov Sulbar dan Pemkab harus dapat bekerja secara bersama-sama membantu masyarakat sehingga program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan tentunya tepat sasaran. Jadi , untuk kabupaten 30 persen, dan Pemprov Sulbar sebesar 60 persen. Untuk penyaluran tahap pertama ini, bantuan sebesar 30 persen fokus untuk program UKM, IKM dan padat karya," kata Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Ali Baal menyebutkan, bahwa Pemprov Sulbar telah mendapat dana dari pusat , yang mana dana tersebut, tahap awal diperuntukkan bagi dinas yang sangat terkait langsung dengan penanganan Covid-19 seperti Dinkes, RSUD , Dinsos , BPBD. Itu dilakukan karena saat ini semua pemerintah daerah se-Indonesia berfokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihanannya. Lebih lanjut disampaikan, terkait program Pemprov Sulbar untuk penanganan Covid-19, terkait pemberian bantuan kesehatan, ekonomi , sosial serta pemberdayaan masyarakat, dimana semua program tersebut sesegera mungkin terpenuhi. " Pemprov Sulbar bersama para anggota DPRD Sulbar tentunya kita akan bersama-sama menyaksikan dan mengawal sehingga program tersebut dapat tersalurkan sesuai sasaran,"tandas mantan Bupati Polman dua periode itu. (farid)

Kominfo Sulbar -- Dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke -27 , Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan BKKBN Perwakilan Sulbar melakukan kegiatan sosial berbagi bingkisan makanan pendamping melalui peningkatan gizi anak usia 1000 hari kelahiran di Rujab Sekprov Sulbar, Selasa, 30 Juni 2020. Pemberian makanan pendamping tersebut bertujuan untuk membantu meningkatkan gizi anak di usia 100 hari kelahiran di Sulawesi Barat , sehingga dapat menurunkan angka stunting, yang mana saat ini Sulawesi Barat berada di peringkat kedua tertinggi di Indonesia dalam hal stunting. " Ini merupakan program kegiatan DWP Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan BKKBN Perwakilan Sulbar dalam rangka memperingati hari keluarga nasional dengan membagikan makanan pendamping balita berupa susu formula yang akan dibagikan kepada anggota DWP golongan 1 dan 2 yang memiliki anak usia dibawah 3 tahun," kata Kartini. Penasehat DWP Sulbar, Ny.Hj.Andi Ruskati Ali Baal yang juga merupakan anggota komisi IX DPR RI mengatakan, sangat mengapresiasi langkah yang telah dilakukan DWP Sulbar yang telah bekerja sama dengan BKKBN Perwakilan Sulbar memperingati Harganas ke -27 dengan membagikan bingkisan kepada anggota DWP golongan 1 dan 2 berupa makanan pendamping bagi balita khususnya untuk peningkatan gizi anak usia 1000 hari kelahiran. (yandi)

UKM/UMKM Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar berencana melakukan penguatan ekonomi melalui UKM/UMKM, setelah dilakukan pendataan oleh kabupaten. Hal tersebut, dikemukakan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, dalam rapat koordinasi (rakor) perluasan UKM/UMKM bersama para bupati Se-Sulbar, Forkopimda dan Rektor Unsulbar, melalui video conference (vidcon) di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 29 Juni 2020. "Setelah pendataan oleh kabupaten, Insyaallah provinsi akan melakukan penguatan ekonomi melalui UKM/UMKM dan akan ditetapkan mulai berjalan dalam dua hari ini,"ucap Ali Baal Ali Baal menuturkan, dengan penguatan ekonomi melalui UKM/UMKM tersebut diharapkan ada pengelokasian dana provinsi untuk digunakan di daerah yang berkontribusi, seperti daerah berekonomi yang menghasilkan sektor pertanian. "Harapan kami ada pengalokasian dana sekitar 30 persen, yang nantinya dipakai untuk daerah yang berkontribusi di sektor pertanian, seperti jagung , kedelei dan ubi kayu "ucap Ali Baal Selain hal tersebut, juga akan mendorong paket padat karya sampai ke tingkat desa yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19. "Melalui paket padat karya semoga bisa membantu masyarakat kalangan bawah yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi Covid -19,"harap Ali Baal Agar hal itu berjalan lancar, Ali Baal mengungkapkan, dalam program tersebut akan melibatkan pihak Kejaksaan dan Polda Sulbar. "Rencananya program ini sampai ke tingkat desa dan tentu dengan melibatkan Kejaksaan dan Polda Sulbar untuk mengawasinya, agar berjalan dengan lancar,"tutur Ali Baal Rakor tersebut diselenggarakan Pemprov Sulbar melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid - 19 dalam rangka melakukan pemantaun pengendalian pandemi Covid -19. Dalam kegiatan itu, Gubernur Sulbar, didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Kepala BPBD Darno Madjid, Kepala Dinas Kesehatan, Muhammad Alif Satria, Kepala Dinas Sosial, Bau Akram Da'i, Kepala Dinas Perhubungan, Khaeruddin Anas, Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik, Safaruddin Sanusi DM. (tawin)