Kominfo Sulbar – Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan, M. Natsir dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, Muhammad Hamzih, mengikuti upacara pengukuhan delapan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional secara virtual, di ruang Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 13 Agustus 2020. Delapan anggota Paskibraka tingkat nasional yang akan bertugas saat HUT ke-75 RI di Istana Merdeka, 17 Agustus 2020, dikukuhkan oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Selaku Komandan upacara pada pengukuhan Paskibraka kali ini, yaitu Dhea Lukita Andriana, Paskibraka dari Jawa Timur. Dhea tercatat sebagai siswa Kelas 3 SMA Negeri 1 Ngunut. Prosesi pengukuhan Paskibraka 2020, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan mengheningkan cipta, kemudian para anggota Paskibraka mengucapkan ikrar Pemuda Indonesia. Usai mengikuti upacara pengukuhan, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, mengatakan, hari ini telah menyaksikan pengukuhan dari presiden pada anggota Paskibraka tingkat nasional dan dilanjutkan di tingkat provinsi masing-masing. "Tahun ini adalah suatu sejarah baru juga, kita menyaksikan langsung pelantikan dari istana negara. Dalam masa pandemik ini, memang tidak sebanyak tahun-tahun lalu mereka hanya delapan orang,"kata Enny Enny berharap, semoga dengan menyaksikan pengukuhan anggota Paskibraka tingkat nasional tersebut, dapat memberikan semangat juga pada Paskibraka di tingkat provinsi Sulbar. ‘’Harapan saya walaupun tidak dengan pasukan lengkap sebagaimana tahun lalu tapi semangat tidak boleh berkurang harus lebih semangat, kita adalah putra-putri bangsa yang menjunjung tinggi bahasa dan negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),’’pungkasnya Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, Muhammad Hamzih, mengharapkan agar anggota Paskibraka tingkat provinsi, dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai protap dan menjaga kesehatan agar bisa sukses dalam kegiatan. "Semoga anak-anak dan adik-adik kita yang mengikuti Paskibraka menjadi teladan bagi masyarakat, teman-teman dan menjadi contoh buat semua masyarakat Sulbar,"harap Hamzih Adapun anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulbar, lanjut Hamzih, terdiri dari enam kabupaten…

Kominfo Sulbar -- Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal menghadiri acara pengajian BKMT Sulbar, yang berlangsung di Masjid Baitul Anwar, Rabu 12 Agustus 2020. Pada kesempatan itu, Ketua BKMT Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal mengatakan, pelaksanaan pengajian dan pertemuan majelis taklim sudah diagendakan di setiap bulannya sebelum adanya pandemi Covid-19. "Pertemuan dan pengajian rutin setiap bulan yang dilaksanakan majelis taklim sempat terhenti sementara karena adanya wabah atau pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, sehingga untuk pertama kalinya kegiatan ini dapat dilaksanakan setelah 5 (lima) bulan tanpa ada pertemuan dan pengajian meskipun kita masih berada di situasi pandemi,"kata Andi Ruskati yang juga Ketua TP. PKK Sulbar Olehnya itu, Andi Ruskati menegaskan, pelaksanaan pengajian di tengah pandemi harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. "Pandemi tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan pengajian dan dzikir bersama. Hari ini kita berdoa agar pendemi Covid-19 ini cepat berlalu meninggalkan kita. Dalam pelaksanaan pengajian ini tetap mengedepankan protokol kesehatan, agar kita terlindung dari paparan Covid,"tandas Andi Ruskati Ia berharap, majelis taklim yang hadir pada kegiatan itu selalu dalam lindungan Allah SWT dan tetap diberikan kesehatan. Senada dengan Andi Ruskati, Ketua Panitia Bidang Dakwah, Juraeni Tahir, juga menegaskan, dalam kondisi pandemi seperti saat ini harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. Juraeni menuturkan, berdasarkan hasil diskusi pada tingkat bidang dakwah diharapkan pertemuan seperti itu dapat dilaksanakan satu kali dalam sebulan, ataupun satu kali dalam tiga bulan di setiap kabupaten di Sulbar. Ia menambahkan, demi menyukseskan terselenggaranya acara pengajian tersebut dengan capaian silahturahmi yang semakin terjaga, bidang dakwah telah menyebarkan undangan selama satu minggu. Dalam kegiatan itu, BKMT juga menghadirkan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan manfaat keikutsertaan dalam program BPJS ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut diakhiri dengan penyerahan 40 door prize oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada majelis taklim. Turut hadir, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Djamilah,…

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar Bersama Badan Narkotika Nasional Sulbar menggelar Kegiatan Bimbingan Teknis(Bimtek) penggiat anti narkoba lingkungan instansi pemerintah, di Hotel Mall Town Square Mamuju, Rabu, 12 Agustus 2020. Kegiatan dibuka Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dengan mengusung materi "Pengembangan karakter individu sebagai penggiat anti narkoba Sekprov Sulbar, Muhammad Idris sangat mengapresiasi bimtek tersebut sebagai upaya pencegahan bahaya narkoba. ."Narkoba adalah musuh nyata yang harus kita lawan untuk itu saya sangat mengapresiasikan BNN Sulbar akhirnya bisa menyelenggarakan suatu event dimana ini langkah kebiasaan yang baik dan untuk itu kita harus melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat lagi dalam pencegahan tangkal dini mengenai narkoba saat ini,"kata Idris. Idris juga mengatakan, pengedaran narkoba saat ini sangat mengkhawatirkan untuk itu dibutuhkan pengetahuan tata cara pencegahan tangkal dini narkoba yang terselubung. "Kalau musuh nyata mudah kita lawan tapi kalau narkoba bisa terselubung dan tersembunyi untuk itu kita butuh pengetahuan yang lebih banyak tentang langkah-langkah pencegahan narkoba sejak dini," tandas Idris Idris berharap, melalui bimtek ini kiranya dapat memberi dampak efektif dan membuat daerah ini bebas dari peredaran narkoba. "Kita harus kembangkan kelas-kelas berikutnya serta jumlah orang yang kita libatkan harus lebih banyak lagi untuk mengenal narkoba dari awal kemudian mencari cara bagaimana menangani dan menindak pelaku narkoba ," harap Idris. (tawin)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Penasehat Dharmawanita Persatuan (DWP) Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal dan Ketua Umum Dharmawanita Sulbar, Ny. Kartini Hanafi Idris menghadiri Musyawarah Kerja Provinsi Sulbar (Muskerprov) Dharma Wanita bersama Penasehat Dharmawanita Persatuan Kementerian PANRB, Erni Guntarti Tjahjo melalui video conference berlangsung di ruang auditorium lantai IV, Selasa, 11 Augustus 2020 “ Ibu adalah bagian penting dari keluarga di dalam rumah tangga serta menjadi penentu atas kesuksesan keluarga mencapai masa depan yang lebih baik,” kata Gubernur Sulbar, li Baal Masdar Masih kata Ali Baal, sebagai organisasi isteri ASN, maka Dharma Wanita Persatuan (DWP) harus dapat mewujudkan visi dan misi dalam mencerdaskan anggotanya agar lebih produktif, mendukung keluarga dan suami melaksankan tugasnya sebagai ASN dan menjadi motivator dalam keluarga sejahtera, bahagia dan diridhoi oleh Allah SWT. Lebih lanjut disampaikan, hendaknya setiap anggota DWP Provinsi menyadari betul akan pentingnya organisasi tersebut sebagai wadah persatuan dan memiliki rasa tanggung jawab memajukan organisasi, selain itu semua anggota hendaknya dapat mengambil peran untuk merumuskan program kerja yang akan bermanfaat bagi semua anggota, program realistis dan terukur serta dapat membawa perubahan-perubahan penting dalam organisasi DWP Penasehat DWP Kementerian PANRB, Ny. Erni Guntarti Tjahjo menyebutkan, tujuan dari Musyawarah Kerja Provinsi tersebut adalah untuk mensosialisasikan keputusan musyawarah Nasional Dharma Wanita Persatuan Pusat, menetapkan program kerja dalam rencana strategis lima tahunan kedepan "Tugas pokok DWP yaitu membina anggota, memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan meningkatkan kepedulian sosial dan melakukan pembinaan mental. Atas nama pribadi dan seluruh jajaran pengurus dharmawanita menyampaikan penghargaan kepada pengurus dan anggota dharmawanita persatuan provinsi Sulawesi barat yang telah melaksanakan musyawarah provinsi DWP Sulbar yang dapat bermanfaat bagi para pengurus, anggota dan seluruh masyarakat yang ada,” ujar Erni Sekprov Sulbar, Muhammad idris mengemukakan, berdasarkan intruksi dan…

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti Website Seminar (Webinar) bertema netralitas dan kewaspadaan politisasi ASN dalam Pilkada serentak 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, Senin 10 Agustus 2020. Kegiatan yang gelar secara virtual itu, diikuti melalui aplikasi zoom meeting di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Hadir sebagai pembicara utama dalam kegiatan itu MenPANRB Tjahjo Kumolo. Webinar diselenggarakan untuk semakin memahami netralitas ASN dalam pemilu, mendapatkan masukan dan referensi aktual mengenai kepemiluan dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19. Pada kesempatan itu, MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada harus ditegakkan dan diawasi secara cermat, agar proses pelaksanaan Pilkada dan penyelenggaraan pelayanan publik bisa berjalan dengan baik. "Bagaimana kita mengawasi dan mencermati, antara Pilkada, Proses Pilkada sehingga penyelenggaraan pelayanan publik ini bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya profesionalisme, Netralitas, Akuntabilitas ada keputusan yang harus efektif dan efisien, keterbukaan non diskriminatif yang menjaga keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan. Saya kira ini yang harus di pahami oleh teman-teman ASN semuanya." tegas Tjahjo Kumolo Tjahjo Kumolo berharap, Pilkada serentak yang di gelar tahun ini di tengah pandemi Covid-19 bisa terlaksana dengan tetap menerapkan etika dalam berpolitik, serta tidak lupa tetap disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. "Harapan kami Pilkada serentak 2020 yang ini juga seiring dengan masih adanya pandemi Covid 19, mudah-mudahan dengan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, disiplin untuk berpolitik yang wajar ada etika politik, kemudian ada komitmen partai politik, komitmen para calon untuk tidak menggerakkan ASNnya. Ini juga saya kira bagian-bagian yang harus terus kita cermati,"ujar mantan Mendagri RI itu Pada kegiatan itu, dilanjutkan diskusi dengan materi terkait potensi gangguan netralitas dan politisasi ASN dalam pilkada mendatang, yang dibawakan oleh Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Bidang Nilai Dasar,…

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar menggelar rapat pematapan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI Ke-75 di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 10 Agustus 2020. Berlangsung di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, rapat tersebut dipimpin oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengatakan, untuk menyukseskan program HUT Kemerdekaan RI tahun ini, pemerintah akan menggelar upacara menjadi dua bagian. Hal itu dilakukan demi mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid 19. "Upacara pada akhirnya akan kita lakukan menjadi dua bagian, yakni upacara mandiri yang akan kita selenggarakan sebelum detik - detik Proklamasi secara nasional dan dilanjutkan dengan upacara peringatan secara nasional melalui virtual, dimana seluruh Pemerintah Provinsi Se-Indonesia wajib mengikuti upacara secara penuh yang dilaksanakan di Istana Negara,"ucap Idris Menyambut HUT Kemerdekaan RI Ke-75, Idris meminta kepada panitia penyelenggara HUT RI Sulbar memberikan himbauan kepada seluruh elemen masyarakat, agar kiranya menghentikan aktivitas sejenak untuk melakukan sikap sempurna pada saat 17 Agustus, di mulai pukul 11:17 - 11:20 Wita. "Bagaimana caranya kita betul-betul mencapai upacara tahun ini menjadi upacara milik warga negara, dimana warga memiliki peran melakukan penghormatan selama tiga menit saja untuk memberikan apresiasi upacara tahun ini. Kegiatan ini akan di mulai dengan bunyi sirine yang terdapat di tempat ibadah, seperti Masjid, Gereja, Pura serta tempat lainnya,"tutur Idris. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, Muhammad Hamzih, menghimbau seluruh peserta undangan yang akan hadir mengikuti upacara agar kiranya tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19, seperti tetap memakai masker, cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh. Terkait Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Hamzih mengungkapkan, ada delapan orang terpilih dari kabupaten se-Sulbar yang akan mengikuti proses pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulbar. "Tentunya mereka sudah mengikuti rapid tes dan semua Paskibraka itu bebas dari Covid 19,"tandas Hamzih Untuk Veteran, lanjut Hamzih, akan ada satu perwakilan…

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi (rakor) percepatan realisasi anggaran pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui video conference, di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 10 Agustus 2020. Rakor yang diikuti seluruh kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) Se- Indonesia tersebut, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Tito Karnavian. Dalam kegiatan tersebut, turut dirangkaikan sosialisasi penerapan disiplin protokol Covid-19 yang juga dihadiri Ketua Umum TP. PKK Pusat, Tri Tito Karnavian dan diikuti para Ketua TP. PKK Se-Indonesia. Dalam arahannya, Mendagri RI, Tito Karnavian berharap, Pemda dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat. Selain itu, juga melakukan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah dan stakeholder terkait. Tito menuturkan, dalam upaya optimalisasi kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah perlu dilakukan beberapa hal, yakni peningkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan pemanfaatan IT dalam melakukan pemungutan PAD, serta melakukan penyempurnaan sistem administrasi dan efesiensi penggunaan anggaran daerah. “Kami melihat dampak ekonomi relatif rendah, maka dari itu tolong betul-betul ini waktunya dapat membantu dan menstimulasi para pengusaha terutama para UMKM,”himbau Tito Dalam kesempatan itu, Sekprov Sulbar, Muhammad idris, mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi serapan anggaran, Sulbar merupakan salah satu provinsi dari 15 provinsi yang masuk kategori daerah yang mendapat perhatian khusus. Olehnya itu, Idris berharap kepada seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar dapat mendorong penyerapan anggaran dengan semaksimal mungkin, sehingga perputaran ekonomi masyarakat dapat lebih bergerak. “Semua harus bisa membuat perhitungan dan segera merealisasikan target-target yang ada di semua OPD, terutama di lingkup Pemprov Sulbar,”pungkasnya Sementara itu, terkait sosialisasi penerapan disiplin protokol Covid-19, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo meminta seluruh…

Kominfo Sulbar-- Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulbar menggelar sidang awal penyelesaian sengketa informasi publik, antara Dinas Sosial Sulbar (selaku termohon) dengan Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (Amperak) dari Polewali Mandar (selaku pemohon) terkait dana bantuan hibah yang dikelola Pemprov Sulbar, Senin 10 Agustus 2020. Sidang yang berlangsung di Kantor Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar tersebut, dipimpin Ketua KI Provinsi Sulbar, Dulhaj Muchtar Mahmud. Adapun nomor registrasi sengketa yang dipersidangkan, yakni 004/REG-PSI/KI-SB/III/2020. Ditemui usai sidang, Ketua KI Provinsi Sulbar, Dulhaj Muchtar Mahmud mengatakan, kasus yang disidangkan tersebut sudah diregistrasi oleh Panitera dan harus dipersidangkan. "Ini harus dipersidangkan karena aturan di kita, apabila sudah diregistrasi oleh Panitera maka dalam waktu 100 hari harus selesai kasusnya,"ucap Dulhaj Dalam persidangan, kata Dulhaj, pihak termohon memberikan penjelasan bahwa alasan tidak memberikan informasi kepada pihak pemohon, disebabkan hal yang diminta tersebut merupakan informasi yang dikecualikan. "Pemprov Sulbar menyampaikan informasi yang diminta itu adalah informasi yang dikecualikan. Berdasarkan hukum acara kita, apabila itu termasuk informasi yang dikecualikan maka kita meminta pihak termohon untuk melakukan uji konsekuensi,"beber Dulhaj Uji Konsekuensi yang dimaksud, lanjut Dulhaj, termohon harus memberikan penjelasan mengapa informasi yang diminta pihak pemohon tersebut dikecualikan dan apa dasarnya. Olehnya itu, Dulhaj menyatakan, pada persidangan 25 Agustus 2020 mendatang uji konsekuensi itu akan ditelaah. "Kita akan telaah, apakah betul berdasarkan pemahaman kita informasi yang diminta pihak pemohon itu informasi yang dikecualikan atau tidak,"tutur Dulhaj Untuk diketahui, adanya sengketa informasi publik antara Dinas Sosial Sulbar dengan Amperak, berawal ketika pihak Amperak mengajukan surat permintaan informasi kepada Dinas Sosial Sulbar tertanggal 20 Desember 2019, dan surat keberatan tertanggal 15 Januari 2020, dimana kedua surat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Dinas Sosial Sulbar. Kemudian, berdasarkan hal itu pihak Amperak mengajukan surat permohonan sengketa informasi kepada KI Provinsi Sulbar, tertanggal 5 Maret 2020, Nomor 038/AMPR-MMJ/79/III/2020, Perihal permohonan sengketa informasi, yang…

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris, membuka rapat koordinasi (rakor) data akuntabilitas penanganan Covid-19 di Sulbar, yang berlangsung di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Jum'at, 7 Agustus 2020. Pertemuan tersebut dilaksanakan guna melakukan review terhadap pelaksanaan penangangan Covid-19 di Sulbar selama lima bulan. "Pada dasarnya apa yang kita rapatkan kali ini adalah mereview pelaksanaan penanganan Covid-19 kurang lebih lima bulan, yaitu dari April, Mei, Juni, Juli hingga Agustus. Menurut Idris, pemberian report rakor penanganan Covid-19 yang dilakukan hingga bulan Agustus itu, dinilai dapat lebih efektif dalam mengambil suatu kebijakan dan inovasi serta intervensi penanganan pandemi. "Ini kita rapat mengenai penyusunan laporan akuntabilitas penanganan Covid -19 di Sulbar, karena kita ingin memberi report kepada pemerintah pusat dalam hal ini BNPB kemudian dari BPKP dan dari Ombudsman, " tandas Idris Adapun tujuan pelaksanaan rakor, sambung Idris, sebagai upaya penyiapan dokumen dimulai dari kebijakan, pengorganisasian, penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 yang dapat diakses serta dibaca oleh seluruh masyarakat. "Sulbar harus bisa menunjukkan bahwa provinsi kita malaqbiq, yang artinya apa yang dikerjakan harus dilaporkan ke publik terutama mitra kita secara nasional,"pungkasnya Melalui kesempatan itu, Idris menyatakan, sebagai harapan bersama kiranya pemerintah pusat dapat melihat keseriusan pemerintah daerah dalam hal ini Tim Gugus Tugas yang di komandoi oleh Gubernur Sulbar dalam penanganan itu dengan cara dan kebijakan masing-masing stakeholder terkait, walaupun telah diketahui secara seksama bahwa diawal pandemi Pemprov Sulbar tidak memiliki pengalaman penanganan terhadap virus tersebut. (farid )

Kominfo Sulbar -- Permasalahan yang kompleks pada pelayanan anak usia dini dan anak berkebutuhan khusus tidak mungkin diselesaikan oleh satu dinas Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar saat menggelar rapat peningkatan kualitas pelayanan anak usia dini dan anak berkebutuhan khusus di Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di Ruang Kerja Sekprov Sulbar, Jumat, 7 Agustus 2020. " Hari ini adalah forum tertinggi untuk menggagas dan memikirkan hal-hal yang harus kita siapkan, ketika nantinya kita berbicara mengenai pengelolaan anak usia dini, kita sudah mempunyai strategi, bahkan jika perlu akan dilaksanakan pembagian peran pada organisasi terkait, karena pengelolaan anak usia dini merupakan lintas sektor dan lintas unit, oleh karena itu permasalahan ini tidak bisa di selesaikan oleh satu dinas saja,"kata Idris Ia juga mengatakan, dalam memenuhi kebutuhan anak, khususnya anak usia dini dan berebutuhan khusus di Sulawesi Barat, perlu adanya intervensi baik dari organisasi dan dari segi penanganan intervensi keuangannya. "Organisasi manapun yang kebetulan ada program dan nomenklatur dan kegiatannya muncul disitu peningkatan kualitas pelayanan anak usia dini alokasi anggaran akan diarahkan kesana, karena tidak mungkin program itu dapat berjalan tanpa support anggaran,"ucapnya Ia juga berharap penanganan anak usia dini betul-betul diperbaiki, termasuk pada pendataan jangan sampai hanya anak yang berada di kantor gubernur saja yang mendapat perhatian, dalam hal itu kita harus berbicara nasional karena akan lebih menarik jika kita mampu memperbaiki yang nantinya informasi kebijakan itu bisa di jelaskan ke nasional. Kadis P3AKKB, Djamilah mengatakan saat ini Dinas P3AKKB mempunyai pekerjaan yang berat disamping harus mengurusi perempuan tetapi juga mengurusi anak yang belum lahir yang diakibatkan oleh pergaulan bebas. "Kita tidak akan bisa bergerak sendiri, kita harus melakukan kolaborasi dengan berbagai LSM ataupun organisasi pemerhati perempuan dan anak yang tentunya memerlukan support dalam bentuk anggaran, saya harapkan di tahun 2021 OPD yang memiliki alokasi bisa mensupport untuk peningkatan kualitas pelayanan anak usia…