MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik melakukan pertemuan bersama Tomakaka Botteng Abdul Rasyid MS Pua Sabaru dan masyarakat Botteng di rumah pribadinya di Desa Botteng Mamuju , Jumat 13 Januari 2023. Pertemuan dilakukan sebagai tindak lanjut setelah dikukuhkan sebagai Tomakaka Malaqbi Botteng bersama Kapolda Sulbar Irjen Pol Veridanto I Bitticaca beberapa waktu lalu, sekaligus mengecek kondisi kesehatan Tomakaka Botteng. "Setelah pengukuhan ini, kita ingin melihat apa yang bisa kita lakukan untuk pengembangan adat di wilayah kita," ucap Akmal Malik. Tidak hanya persolan adat, tetapi Ia juga ingin ada percontohan agar masyarakat lebih sejahtera. "Sejatinya institusi adat tidak hanya bercerita nirmasemata tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat juga," ucapnya. Ia berjanji, sebagai bagian dari warga Botteng dirinya bersama Kapolda akan mencoba membangun kebersamaan dengan warga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama peningkatan fasilitas umum. "Kita akan coba bersama berkebun, kita akan cari bibit durian , Itu bisa dimanfaatkan anak cucu kita," ujarnya. Ia berharap, melalui komunitas adat itu hadir untuk mensejahterakan tidak hanya habis di retorika semata, utamanya keterlibatan anak muda. Tokoh Pemuda Botteng Wahyuddin mengaku berterimakasih atas kunjungan Pj Gubernur. Ia mengaku itu menjadi sebuah kehormatan apalagi dengan bantuan yang akan diberikan. (rls)

MAMUJU, --Pemprov Sulbar mendeklarasikan dokumen final materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), di Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis 12 Januari 2023. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar Khaeruddin Anas menjelaskan, pentingnya RZWP3K ini menjadi dasar dalam pelaksanaan penggunaan ruang di wilayah pulau-pulau kecil dan perairan di Sulbar. "Kita berharap dukungan dari berbagai pihak semoga RZWP3K ini dapat selesai dengan baik dan mendapat persetujuan KKP," ujar Khaeruddin. Lanjut Khaeruddin, dokumen RZWP3K nantinya juga menjadi dasar dalam mengintegrasikan RTRW Provinsi Sulawesi Barat yang sedang dalam proses revisi. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sulbar Yakub Solon mengatakan, penyusunan materi teknis RZWP3K Sulbar melibatkan banyak pihak, dengan begitu telah memperkaya muatan RZWP3K Sulbar. Dia juga menjelaskan, penyusunan RZWP3K Sulbar merupakan tindak lanjut atas penyesuaian regulasi terkait pemanfaatan ruang laut di setiap daerah. Demikian Sulbar dengan potensi SDA melimpah sehingga penting memiliki RZWP3K. Setelah diserahkanya dokumen materi teknis RZWP3K Sulbar ke KKP, tinggal menunggu persetujuan KKP agar tahapan integrasi tata ruang dapat dilaksankan. "Selain Riau, Papua, Kaltim dan Kalteng, Sulbar juga menjadi fokus KPK terkait pelaksanaan penyusunan materi teknis RZWP3K serta menjadi pilot project Stranas PK," pungkasnya. (rls)

MAMUJU-- Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin akan berkunjung ke Sulbar, rencananya pada Februari atau Maret 2023. Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, kunjungan itu dalam rangka meninjau penanganan Stunting. "Rencana akan berkunjung ke Sulbar pada Februari atau Maret. Agendanya beliau akan memonitor pelaksanaan penanganan Stunting," ujar Akmal, di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu malam 11 Januari. Selain memonitor penangan Stunting, Wapres juga berencana menyerahkan bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Termasuk memberikan arahan dalam memperkuat kerukunan umat beragama di Sulbar. Rencana kunjungan di Mamuju dan Majene. Kita juga akan tawarkan berkunjung ke desa wisata, serta penanganan Stunting berbasis data desa presisi," ujar Akmal. Akmal berharap kunjungan Wapres Ma'ruf menjadi momentum baru bagi Sulbar untuk bisa berlari lebih kencang. (rls)

MAMUJU, -- Produk ekspor daerah asal Sulbar kian bertambah. Kali ini Sulbar yang kaya akan komoditi Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit telah memproduksi bungkil inti sawit. Sebanyak 3.800 Ton, atau Rp8,4 miliar Bungkil inti sawit siap dikirim melalui Pelabuhan Belang-Belang Mamuju tujuan Thailand, Rabu 11 Januari 2023. Bungkil inti sawit atau palm kernel expeller (PKE) merupakan limbah dari proses pengolahan industri minyak sawit. Bungkil ini merupakan bahan baku pakan ternak asal tumbuhan. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengapresiasi atas aktivitas ekspor di Sulbar, menurutnya ini merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan akan terus berlanjut di Sulbar. Hanya saja ia menyayangkan sebab produk ekspor Sulbar masih tercatat di daerah tetangga. Maka dipastikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sulbar dari produk ekspor itu dinikmati daerah lain. "Sampai kapan Sulbar bisa mandiri potensi sumber daya alamnya. Sampai kapan kita selalu berkontribusi PDRBnya dengan daerah tetangganya. PDRBnya Sulbar menyumbang pada PDRBnya Pare-Pare. Saya ingin menyampaikan inilah kondisi sekarang," tegas Akmal. Hal itu juga berkaitan dengan pengembangan Pelabuhan Belang-Belang, yang menurutnya percuma pelabuhan dikembangkan jika setiap produk ekspor masih tercatat di daerah lain. "Sulbar berhak untuk mengklaim produknya sendiri. Kasian Sulbar. Sampai kapan kami akan begini terus. Dipastikan DBH bukan ke Sulbar. Akhirnya apa, APBD kita tidak akan bergerak," tegas Akmal. Oleh karena itu, Akmal berharap agar Bea Cukai segera berdiri di Sulbar. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Mamuju, Agus Karyono menyampaikan, di Indonesia Bungkil ini merupakan limbah namun memiliki ekonomis tinggi. Karenanya Sulbar perlu mendorong hilirisasi produk pertanian di Sulbar "Hilirisasi produk pertanian harus kita galakkan. Apalagi pasca Pandemi, kita harus mengalahkan ekspor. Dan salah salah satu upaya kami mendorong aktivitas ekspor di Sulbar," ujar Agus. (rls)

Mamuju-- Berdasarkan hasil evaluasi inflasi daerah tahun 2022, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil menempati peringkat ke tujuh secara Nasional dari 30 provinsi dalam hal penanganan tingkat inflasi. "Seperti kita ketahui bahwa daerah kita ini termasuk daerah yang cukup bagus, kita urutan ketujuh dari 30 provinsi soal Penanganan Tingkat Inflasi dan Alhamdulillah kita mendapatkan reward dana insentif daerah kurang lebih Rp. 40 Miliar,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada Rapat Evaluasi Kinerja TPID Sulbar di Rujab Sekprov Sulbar, Jalan Abdul. Malik Pattana Endeng Kabupaten Mamuju, Rabu, 11 Januari 2023. Mengenai rapat evaluasi TPID, Idris menuturkan, terdapat beberapa catatan yang menjadi fokus perhatian yaitu, kesiapan dan sinergitas TPID dalam mempertahankan prestasi tujuh (7) Nasional mengenai penanganan inflasi di tahun 2022. Disampaikan, sebanyak 166 pasar yang tersebar di seluruh kabupaten di Sulbar dinilai menjadi acuan untuk mengefektifkan mengurangi tingkat inflasi dan menjadi informasi fluktuatif harga kebutuhan pokok yang berimplikasi terhadap inflasi. "Dari 166 pasar yang ada, selama ini kita jadikan sebagai sumber informasi fluktuatif, ini juga salah satu inovasi kita bersama yaitu melibatkan pasar sebagai salah satu informan fungsi untuk menyampaikan kepada tim sebagai bahan evaluasi kedepanya,"ujar idris Turut hadir dalam kegiatan itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Yakub F. solon, beberapa Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar dan undangan lainnya. ( Suaib Radiah. F )

JAKARTA, -- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik turut hadir pada Pembukaan Simposium Nasional Majelis Pembangunan Daerah (MPD) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Balaikota Bogor , Selasa 10 Januari 2023. Pada kesempatan itu, Akmal Malik yang juga sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menjadi pembicara pada forum yang dihadiri para kepala daerah dari berbagai provinsi itu. Diketahui simposium nasional ini merupakan salah satu program dari MPD ICMI bertujuan mengeluarkan pikiran-pikiran dalam memperkuat dan meningkatkan efektivitas otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun agar bisa semakin diperkuat. Akmal Malik pun mengapresiasi atas langkah yang dilakukan MPD ICMI. Menurutnya setiap kebijakan yang lahir penting agar dievaluasi. Karenanya, masukan-masukan dalam forum Simposium Nasional akan menjadi catatan bagi setiap kepala daerah, khususnya Kementerian Dalam Negeri. "Sebuah kebijakan harus dievaluasi, Masukan dalam forum ini akan menjadi bahan bagi Kemendagri. Agar kedepan kebijakan lebih tepat sasaran," ujar Akmal. (rls)

JAKARTA, -- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik turut hadir pada Pembukaan Simposium Nasional Majelis Pembangunan Daerah (MPD) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Balaikota Bogor , Selasa 10 Januari 2023. Pada kesempatan itu, Akmal Malik yang juga sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menjadi pembicara pada forum yang dihadiri para kepala daerah dari berbagai provinsi itu. Diketahui simposium nasional ini merupakan salah satu program dari MPD ICMI bertujuan mengeluarkan pikiran-pikiran dalam memperkuat dan meningkatkan efektivitas otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun agar bisa semakin diperkuat. Akmal Malik pun mengapresiasi atas langkah yang dilakukan MPD ICMI. Menurutnya setiap kebijakan yang lahir penting agar dievaluasi. Karenanya, masukan-masukan dalam forum Simposium Nasional akan menjadi catatan bagi setiap kepala daerah, khususnya Kementerian Dalam Negeri. "Sebuah kebijakan harus dievaluasi, Masukan dalam forum ini akan menjadi bahan bagi Kemendagri. Agar kedepan kebijakan lebih tepat sasaran," ujar Akmal. (rls)

JAKARTA, -- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik turut hadir pada Pembukaan Simposium Nasional Majelis Pembangunan Daerah (MPD) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Balaikota Bogor , Selasa 10 Januari 2023. Pada kesempatan itu, Akmal Malik yang juga sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menjadi pembicara pada forum yang dihadiri para kepala daerah dari berbagai provinsi itu. Diketahui simposium nasional ini merupakan salah satu program dari MPD ICMI bertujuan mengeluarkan pikiran-pikiran dalam memperkuat dan meningkatkan efektivitas otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun agar bisa semakin diperkuat. Akmal Malik pun mengapresiasi atas langkah yang dilakukan MPD ICMI. Menurutnya setiap kebijakan yang lahir penting agar dievaluasi. Karenanya, masukan-masukan dalam forum Simposium Nasional akan menjadi catatan bagi setiap kepala daerah, khususnya Kementerian Dalam Negeri. "Sebuah kebijakan harus dievaluasi, Masukan dalam forum ini akan menjadi bahan bagi Kemendagri. Agar kedepan kebijakan lebih tepat sasaran," ujar Akmal. (rls)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Supervisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Teknis Lingkup Pemprov Sulbar, Selasa 10 Januari 2023. Bertempat di Rujab Sekprov Sulbar, rapat dipimpin Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, didampingi Kepala BKD Sulbar. Moch. Ali Chandra. Rapat membahas mengenai penerimaan kepegawaian khususnya bagi P3K Tenaga Teknis di Lingkup Pemprov Sulbar. "Berdasarkan kebutuhan, Pemprov Sulbar membutuhkan 900 tenaga teknis P3K, namun pendaftar hanya mencapai 600 orang dan baru 300 orang yang memenuhi syarat,"ungkap Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat diwawancarai Idris menyampaikan, pihak BKD Sulbar sudah melakukan verifikasi yang benar, untuk itu tidak boleh terjadi kesalahan dalam pengimputan dan pengumpulan berkas para peserta. "Dalam realisasinya kita akan segera melakukan penyeleksian, jika pendaftar memenuhi syarat maka akan diterima, namun jika tidak memenuhi persyaratan tentunya itu pasti agak berat, karena kita lebih mengutamakan yang aktif dan berproduksi," pungkas mantan Kepala LAN Makassar itu Dia mengatakan, semua tenaga P3K diharapkan menjadi individu yang siap untuk mengabdi di Provinsi Sulbar dan tidak hanya dijadikan sebagai tempat mencari posisi semata dan setelah itu mencari keuntungan yang lain. (farid)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 Lingkup Sekertariat Daerah (Setda) Provinsi Sulbar, di Rumah Jabatan (Rujab) Sekprov Sulbar, Selasa, 10 Januari 2023. Rakor dibuka Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan dihadiri para Asisten, Kepala Biro Lingkup Setda Provinsi Sulbar beserta staf dan undangan lainnya. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, Rakor tersebut dalam rangka pertemuan awal tahun dengan melihat capaian atau realisasi 2022, yang tidak hanya diukur persentase serapan anggaran, melainkan capaian kinerja yang maksimal. "Harapannya, capaian kita harus lebih tinggi lagi. Selain itu, perlu juga membenahi hal-hal yang belum terlalu bagus, terus memperbaiki yang dinilai masih kurang. Itulah kita bekerja secara tim dan tim harus saling melengkapi,"ujar Idris Idris menjelaskan, kinerja sekertariat sebagai unsur supporting unit staf dalam aspek pemerintahan utamanya di bidang pengelolaan sumber daya dalam mewujudkan Indikator Kerja Utama (IKU). "Kita berharap kinerja sekretariat di tahun 2023 itu kedepan harus lebih baik, baik substansinya, IKU nya dan target-target sasaran lainnya, "pungkasnya. (farid)