Kominfo Sulbar -- Untuk mewujudkan penyempurnaan rancangan standar data sebagai standar data sektoral di Provinsi Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui Dinas Kominfo Persandian dan Statistik bersama BPS Sulbar dan Bappeda melakukan rapat koordinasi penyusunan standar data dan metadata sektoral Provinsi Sulbar tahun anggaran 2020 di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 6 Agustus 2020. Kadis Kominfo Sulbar Safaruddin menyampaikan, pengelolaan data secara sektoral dengan melibatkan BPS dan Bappeda untuk menyusun data dan metadata yang disepakati diharapkan akan menjadi ukuran dan pedoman bagi OPD dalam melakukan penyusunan program RPJMD dan penyusunan anggaran kedepan serta menjadi rujukan dan sumber kebutuhan data dan metadata dalam pemenuhan Satu Data Indonesia. “Untuk tindak lanjut yang akan diadakan nanti rapat Kominfo dan Bappeda untuk menyinkronkan data - data yang dibutuhkan. Oleh Karena itu kita akan adakan nanti rapat teknis semua operator dan semua opd kita libatkan setelah itu hasilnya akan di SK kan oleh gubernur” ungkapnya. Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik M. La’bi,S.Si juga menyampaikan , untuk bisa mendapatkan data satistik yang berkualitas , sangat penting di kehidupan masyarakat tanpa terkecuali. Kegiatan tersebut untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan valuasi dan pengendalian pembangunan dengan dukungan data yang akurat,mutakhir,terpadu,dapat dipertanggungjawabkan,mudah diakses dan dibagi pakai kan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.(nurul)

Kominfo Sulbar -- Untuk mengetahui perkembangan serapan realisasi belanja yang bersumber dari dana APBN tahun 2020, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi semester pertama terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Sulawesi Barat Dalam pertemuan tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan, di tengah masa pandemi saat ini harus berfikir bagaimana betul-betul mendorong anggaran APBN, dan merubah pola pikir yang selama ini digunakan. "Faktor situasi dan kondisi di tengah pandemi seperti ini, tentu saja terbentuk dalam pikiran kita bahwa kita tidak akan maju dengan anggaran yang ada. Oleh karena itu, mari kita menggeser cara berfikir kita, dengan meningkatkan respon dan tensi untuk merealisasikannya. Jika daya serap tinggi itu menjadi suatu kebanggaan,"ucap Idris Idris menuturkan, postur APBN dan APBD Sulbar memang tidak besar, tetapi dengan anggaran yang ada itu pun jika pengelolaannya dimaksimalkan dengan perencanaan teknis yang cepat dan sesuai dengan peruntukan serta waktunya, tentu saja akan memberikan manfaat yang besar. "Saat ini yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana melakukan push terhadap APBN kita yang sebenarnya bisa kita kelola dengan berbagai macam model. Jangan karena anggaran sedikit kita malah berfikir serapannya akan sedikit,"tandas Idris Melalui rakor monev tersebut, sambung Idris, diharapkan OPD dapat melihat dan menindaklanjuti skema anggaran APBN di wilayah kerja masing - masing , dan dapat memberikan pembinaan kewenangan terhadap kabupaten sehingga anggaran APBN yang sedikit tidak menyebabkan serapan anggaran menjadi lambat Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Ridwan Mahmud, mengatakan, penyaluran dana APBN di Sulbar sampai dengan 31 Juli 2020 baru mencapai 50.17 persen, realisasi belanja APBN murni sebesar 46,48 persen (di luar DAK dan DD). "Secara persentase memang tinggi, tetapi kita tidak bisa berbangga hati karena hal tersebut lebih disebabkan oleh penurunan alokasi anggaran, khususnya alokasi anggaran APBN di wilayah Sulbar," kata Ridwan Untuk…

Kominfo Sulbar -- Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sulbar, Muh. Natsir menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan (DPD) API Dan Pengurus Pimpinan Cabang (DPC) API Se-Sulawesi Barat , periode 2020-2025 yang dilaksanakan secara virtual di Aula Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 5 Agustus 2020. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia (API) , Harsanto Adi. Pada kesempatan tersebut, Asisten I Pemerintahan Setda Sulbar, Muh.Natsir menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus DPD API dan DPC API se- Sulbar. " Semoga momentum pelantikan ini akan semakin menggelorakan semangat kerja dalam wujud pengabdian untuk memberi karya dan pelayanan terbaik untuk masyarakat Sulbar .Kita pahami bersama , bahwa eksistensi API disadari memegang peran dan fungsi yang sangat penting dan strategi untuk semakin kedepan membangun kehidupan sosial dalam memberikan keteladanan moral dan kejujuran serta kasih sayang kepedulian antar sesama manusia di tengah-tengah masyarakat Sulbar," ucap Natsir. Ketua DPP API Pendeta , Harsanto Adi meminta pengurus DPD API yang baru terbentuk dapat menjalin kerjasama dalam menyukseskan program kerja dengan pihak pemerintah. "Ancaman terbesar kita adalah perpecahan bangsa. Makanya penting bagi kita untuk menjalin kerjasama dan sinergitas baik antar pemerintah, pemangku agama dan semua pihak dalam menyukseskan pembangunan Provinsi Sulbar," tegas Harsanto. Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Bupati Mamuju, Habsi Wahid, sejumlah pimpinan OPD Sulbar, dan undangan lain.(tawin)

Kominfo Sulbar - Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat koordinasi tindak lanjut program sertifikasi asset dan penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT) bersama KPK RI melalui video conference yang berlangsung di ruang oval Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 5 Juli 2020. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, melalui program tersebut sangat bagus bagi Pemprov Sulbar, dimana penilaian dari pihak KPK telah memberikan laporan yang sudah jalan berjalan 100 persen. " Prestasi yang telah diraih dapat terus dijaga dan dirawat serta harus terus ditingkatkan terutama program yang membahas tentang ZNT. Kegiatan ini merupakan salah satu pintu masuk mewujudkan visi daerah dalam menciptakan pembangunan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan zero korupsi," kata Idris. Lebih lanjut disampaikan, dari segala keterbatasan yang dimiliki Pemprov Sulbar, Ia berkeinginan dapat menjadikan Pemprov Sulbar sebagai daerah pertama yang menjadikan konsolidasi asset tersebut termasuk kebijakan-kebijakan atau program yang berkaitan dengan ZNT sehingga dapat diwujudkan secara bersama-sama. Kepala BPN Sulbar, Suhendro menyampaikan , dalam rangka penyelamatan asset, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, dimulai dari metode yuridis , mencakup bidang fisik, disusul pengelolaan asset yang perlu dimanajemen dengan baik sehingga terhindar dari penguasaan pihak lain yang dapat merugikan pemerintah daerah yang tentunya harus melalui sertifikasi tanah serta penempatan asset yang perlu menjadi prioritas " Tanah merupakan salah satu asset paling utama yang sangat berharga dan menjadi kekayaan pemerintah daerah, dan merupakan tempatnya semua aktivitas pemerintahan di daerah, sehingga perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong agar aset-aset ini dapat terselesaiakan," tandas Suhendro Kegiatan tersebut juga diikuti Koordinator wilayah 5 KPK, Budi Waluya, Plt. Kepala Kantor Kementerian BPN, Perdananto Ariwibowo, para pemkab se-Sulbar, para Kepala BPN Kabupaten se-Sulbar dan undangan lain. (farid)

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan pemkab se-Sulbar terkait pelaksanaan Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) 2020, melalui video conference, Senin, 3 Agustus 2020. Rakor yang dilaksanakan secara virtual tersebut berlangsung di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar dan dipimpin Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, Muhammad Hamzih. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, Muhammad Hamzih, menghimbau panitia HUT Kemerdekaan RI ke-75 melakukan kampanye mengenai pelaksanaan peringatan HUT RI di seluruh tempat-tempat yang ada di Sulbar dan saat 17 Agustus nanti pada pukul 11 . 00 wita diminta membunyikan sirine mobil ambulance, pemadam, termasuk di rumah ibadah atau di tempat lainnya. Hamzih mengungkapkan, jika pada upacara tingkat pusat jumlah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sebanyak lima orang, sedangkan untuk korps musik sebanyak 12 orang. "Tapi kami berfikir dari jumlah tersebut apakah bisa dikurangi saja jadi enam orang, karena ini menyangkut penyebaran Covid-19,"ucap Hamzih Melalui kesempatan itu, Hamzih menyampaikan permohonan maaf sebab anggota Paskibraka yang sudah diseleksi tidak bisa tampil saat upacara peringatan HUT RI tahun ini sesuai himbauan pemerintah pusat. "Mohon maaf untuk tahun ini anak-anak kita yang kemarin diseleksi tidak bisa tampil karena adanya himbauan dari pusat,"kata Hamzih Untuk menyemarakkan HUT RI ke-75 , Pemprov Sulbar mengadakan sebuah lomba membuat video pendek yang berdurasi 2-3 menit dan akan diberikan hadiah "Ini lomba digitallah istilahnya, video pendek backgroundnya adalah apa saja boleh misalnya ada gambar gubernur, wakil gubernur, sekda, kapolda, danrem, lalu kita menyampaikan satu salam dan sikap sempurna, dan dapat di videokan,"tambahnya Turut hadir dalam rakor, Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Farid Wadji, Kadis Kominfopers Sulbar, Safaruddin, Sekdis Pariwisata, Darwis, Perwakilan Sekwan, Forkopimda dan pemkab se-Sulbar. (jemmi)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan penyerahan bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah / Industri Kecil Menengah (UMKM/IKM) dari Pemprov Sulbar yang terdampak covid-19 di dua kabupaten Kamis, 30 Juli 2020. Yaitu, Kabupaten Majene terdiri dari 131 penerima IKM dengan nilai sebesar Rp 289.500.000, dan 151 penerima untuk UMKM. dengan niilai sebesar Rp421.000.000.Total bantuan sebesar Rp710.500.000. Untuk Kabupaten Polman, bantuan UMKM diberikan kepada 556 UMKM dengan jumlah bantuan sebesar Rp.1.341.000.000 sedangkan bantuan modal untuk IKM sebanyak 1.024 IKM dengan jumlah bantuan sebesar Rp.2.478.000.000, total keseluruhan bantuan modal untuk Kabupaten Polman sebesar Rp.3.819.000.000. Di Kabupaten Majene , penyerahan bantuan diserahkan di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Majene, di Polman diserahkan di Taman Sport Center. Gubernur Sulbar , Ali Baa Masdar mengatakan, meskipun dalam masa pandemi covid-19 seperti saat ini, harus tetap bersemangat dalam melaksanakan aktivitas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. " Kita tidak boleh terlalu takut, tapi juga tidak boleh lengah, untuk itu harus tetap jaga pola hidup bersih dan terapkan protokol kesehatan," kata Ali Baal. Untuk itu, sambungnya, bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha ini harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Hal itu bertujuan, dalam rangka pemulihan ekonomi guna menghidupkan kembali UMKM/IKM yang terdampak covid-19. "Jangan sampai bantuan itu habis begitu saja,padahal itu kita berikan untuk modal usaha karena kita tau Covid-19 ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian kita," sambungnya. Ia juga mengatakan, dari bantuan yang diberikan oleh Pempov Sulbar kepada UMKM/IKM mungkin belum semua dapat, untuk itu, Ia meminta kepada instansi terkait agar mendata yang belum menerima agar nantinya juga diberikan bantuan pada tahap selanjutnya, dengan tetap harus melengkapi data sesuai yang dipersyaratkan. Untuk bantuan tersebut, akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing pelaku UMKM/IKM. Pj. Sekda Majene, Burhan menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemprov Sulbar kepada UMKM/IKM Majene. "Selain bantuan emprov Sulbar untuk UMKM/IKM, Pemkab Majene juga telah…

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyerahkan bantuan covid-19 bagi UMKM/IKM di Kabupaten Pasangkayu, Selasa, 28 Juli 2020. "Pemprov Sulbar melalui Dinas terkait telah memberikan bantuan modal bagi para UMKM dan IKM yang terdampak resiko pandemi di Pasangkayu sebanyak 398, dengan rincian UMKM berjumlah 221 dan IKM berjumlah 177. Jumlah keseluruhan bantuan modal sebesar Rp. 856.500.000 melalui teknis penyerahan transfer langsung ke rekening pelaku UMKM dan IKM sesuai daftar penerima bantuan modal terdampak Covid-19,"terang Ali Baal. Selain penyerahan bantuan covid-19, Gubernur Ali Baal Masdar juga melakukan penyerahan sapi kurban dari Presiden Jokowi kepada Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa " Hewan kurban yang diserahkan kepada Bupati Pasangkayu berasal dari Polewali Mandar dengan berat 1 ton 4 kilogram, yang diperuntukkan bagi seluruh warga masyarakat kota Pasangkayu agar dapat menikmati daging kurban di hari Idul adha," kata Ali Baal Di Pasangkayu, juga menyerahkan bantuan keagamaan bantuandi Masjid Nurul Madani, Pasangkayu sebesar Rp. 1.113.000.000, dan sebelumnya di Kabupaten Mamuju Tengah juga menyerahkan bantuan keagamaan sebesar Rp. 1.177.000.000. Untuk bantuan keagamaan, diperuntukkan bagi rumah-rumah ibadah dan sekolah-sekolah swasta seperti madrasah dan lainnya. " Kiranya bantuan hibah ini dapat betul-betul dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat untuk umat beragama, baik pembangunan masjid, gereja, pura dan lain-lain, "ujar mantan Bupati Polman dua periode itu. Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa, mengatakan, dalam kondisi pandemi saat ini tentunya sesuai data yang telah ada, terbukti banyak masyarakat Sulbar yang terpapar akan virus tersebut, sehingga berpengaruh pada dunia kesehatan, perekonomian dan merembes kepada para pelaku usaha UMKM dan IKM. "Tentunya kami selaku pemerintah daerah merespon pemberian stimulus bantuan permodalan atau bantuan kerja dengan nilai total Rp. 856.500.000 dan Pasangkayu nilanya 2,5 milyar pada 1.956 penerima bantuan termasuk UMKM yang kita lakukan, tujuannya bagaimana kita bisa memberikan stimulus atau rangsangan kepada masyarakat yang terpapar sehingga mereka bisa bergairah lagi dalam berusaha," beber Agus.(farid)

Kominfo Sulbar--Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama rombongan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Mamuju Tengah, Selasa, 28 Juli 2020. Kunker tersebut dalam rangka penyerahan bantuan UMKM dan IKM oleh Pemprov Sulbar melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM kepada masyarakat Tobadak yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Bupati Mamuju Tengah, Aras Tammauni, di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah. "Pemprov Sulbar melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UKM Sulbar memberikan bantuan modal bagi UMKM dan IKM yang terdampak resiko pandemi Covid-19 di Mamuju Tengah sebanyak 271 UMKM dan IKM, "kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar saat menyampaikan sambutannya Masih kata Ali Baal, berdasarkan hasil pemetaan dampak Covid -19 bagi UMKM dan IKM di Sulbar terdapat permasalahan pokok, yakni menurunnya jumlah pembeli dan omzet produksi, sehingga pemasaran menjadi terganggu. Selain itu, juga kesulitan mendapatkan bahan baku produksi baik karena tingkat kemahalan ataupun kelangkaan bahan baku, kesulitan mengatur modal usaha, kesulitan membayar kredit usaha dan faktor lain yang semuanya berdampak pada menurunnya keberadaan UMKM dan IKM secara ekonomi. "Kita berharap bantuan modal ini yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan dangan baik, betul-betul digunakan untuk menghidupkan kembali usahanya sehingga perekonomian kita dapat dipulihkan," pungkasnya Bupati Mamuju Tengah, Aras Tammauni, mengemukakan, telah diketahui bersama bahwa Mamuju Tengah merupakan salah satu daerah terdampak Covid-19, sehingga berdampak buruk baik dari sisi kesehatan maupun perekonomian. Aras menuturkkan, di masa pandemi ini disadari bahwa sebagian masyarakat merasakan dampak ekonomi akibat kurangnya aktivitas yang dilakukan dalam keseharian, sebab mereka taat pada himbauan pemerintah yang ada. "Salah satu sektor yang terdampak Covid-19 adalah UMKM dan IKM di Mamuju Tengah, sehingga perlu mendapat perhatian dari kita semua kepada sektor itu, guna melangsungkan usaha mereka kembali dalam rangka mengurangi kemiskinan dan menyerap tenaga kerja untuk menghidupkan perekonomian daerah,"tutur Aras…

Kominfo Sulbar-- Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Pemprov Sulbar menggelar diskusi publik dengan tema " Menuju Sulbar Yang Informatif" yang berlangsung ruang pola lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 28 Juli 2020 Dalam diskusi tersebut menghadirkan narasumber dari komisioner Komisi Informasi Pusat Romanus Ndau. Dalam diskusi yang dipandu oleh mantan Ketua KI Sulbar, Dr. Rahmat Idrus, Romanus menyampaikan, melalui diskusi tersebut bisa berbagi gagasan atau pengetahuan dalam mencari langkah- langkah apa saja agar Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi yang informatif. Sehingga, melalui dari Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) yang sudah mempunyai system pelayanan informasi yang baik dan dapat menyebarkan suatu informasi yang tepat agar tersampaikan secara dini dan detail. " Melalui PPID akan terus melayani masyarakat terkait memberikan informasi kinerja pemerintah secara dini dan detail agar keterbukaan informasi menjadi salah satu jalan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Saya berpesan kepada masyarakat kalau anda tidak tahu anda ragu-ragu apa saja prestasi dan apa pekerjaan pemerintah bertanyalah kepada badan publiknya atau PPIDnya jangan tanya ke medsos apalagi menyebarkan spekulasi yang tidak berdasar"tandas Romanus Kepala Dinas Kominfopers,Safaruddin Sanusi mengatakan, melalui sinergitas antara KIP dan PPID diharapkan dapat menyebarkan informasi terkait kegiatan OPD , dan dihimbau agar setiap OPD memiliki link yang bersifat informasi khusus sehingga masyarakat tahu apa saja yang di kerjakan. (tawin)

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menghadiri rapat paripurna terkait penyampaian laporan akhir badan anggaran dan persetujuan bersama terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2019, di ruang rapat paripurna DPRD Sulbar, Selasa 28 Juli 2020 Dalam sambutannya Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, mengatakan dalam pembahasan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 tidak terlepas dari berbagai kendala. "Tantangan dan kendala yang dihadapi baik dari penyajian data, pengalokasian waktu untuk pembahasan, maupun rapat pada tingkat komisi dan rapat paripurna. Rapat-rapat komisi yang bermitra bersama eksekutif telah berlangsung dengan baik, untuk menyerap pokok-pokok pikiran dan perbaikan program kegiatan, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah Sulbar yang maju dan malaqbi,"ucap Idris Ia juga menyampaikan, ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 yang telah disetujui bersama nantinya akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama pihak-pihak yang mewakili eksekutif dan yang mewakili legislatif dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu,diharapkan kepada kepada anggota DPRD Sulbar kiranya dapat memberi saran dalam proses evaluasi ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2019,"tutup Idris Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Usman Suhuriah, mengatakan proses pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2019 telah berjalan sesuai mekanisme peraturan tata tertib DPRD. "Proses pembahasan ranperda tersebut telah melalui pembahasan tahap pertama, yang dimulai dengan rapat-rapat paripurna DPRD, yang diawali penyerahan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2019 Provinsi Sulbar,"kata Usman Pada hari ini, lanjut Usman ranperda tersebut memasuki pembahasan tahap kedua, yang sebelumnya telah dilaksanakan rapat badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam rangka pembahasan tahap akhir dan keaiapan penyampaian laporan akhir terhadap ranperda tersebut. (deni)