Rapat Pokja Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sulbar, berlangsung di Rujab Sekprov Sulbar, Senin 9 Januari 2023. Rapat dipimpin Asisten II Bidang Ekbang Setda Sulbar, Yakub F. Solon. RZWP-3-K merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wewenang pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Dalam rapat, Pokja RZWP-3-K Provinsi Sulbar telah menyepakati akan menindaklanjuti dan mendeklarasikan dokumen RZWP-3-K pada Kamis mendatang. Asisten II Bidang Ekbang Setda Sulbar, Yakub F. Solon mengatakan, RZWP-3-K sebagai arahan pembangunan yang dilegalkan ke dalam peraturan daerah. "Legalisasi RZWP-3-K kedalam peraturan daerah merupakan amanah dari Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,"kata Yakub Oleh karena itu, lanjut Yakub, upaya tindaklanjut penyusunan RZWP-3-K perlu menjadi fokus pemerintah provinsi, agar kepastian dan legalitas pengelolaan WP-3-K segera tercipta sehingga rencana investasi, infrastruktur dan lainnya menjadi jelas secara hukum. "Rapat ini tidak hanya sebagai bentuk deklarasi saja melainkan pelaksanaan di lapangan nantinya hal yang paling utama, demi kemajuan dan kepentingan masyarakat Sulbar,"pungkasnya Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Khaeruddin Anas menyampaikan, penetapan rencana zonasi dimaksudkan untuk memelihara keberlanjutan Sumber Daya Pesisir dalam jangka panjang, serta mengeliminir berbagai faktor tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat kegiatan yang tidak sesuai (incompatible). "Inti dari hasil rapat ialah keterkaitan dengan ruang yang bertambah akibat adanya perubahan garis pantai yang lebih luas. Garis pantai Sulbar saat ini bertambah menjadi sangat luas yang sebelumnya mencapai 617,5 KM menjadi 663 KM,"beber Khaeruddin Lebih lanjut disampaikan, perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut. "Langkah ini dilakukan dalam rangka percepatan dan kelanjutannya akan dideklarasikan pada hari Kamis dan dilanjutkan kembali kepada Kementerian dan dibentuklah perundang-undangan, demi mendapatkan persetujuan dari Menteri Kelautan…

MAMUJU -- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik menghadiri Haul Syekh K.H. Muhammad Saleh dan Sayyid Muhammad Alawi Almaliki serta dirangkaikan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Turut hadir sejumlah tokoh agama, MUI, sejumlah OPD Pemprov Sulbar, Forkopimda Polman, dan ribuan jamaah se Sulbar memadati Masjid Firdaus Syekh K.H. Muhammad Shaleh, Pambusuang, Polewali Mandar, Kamis 5 Januari 2022. Menurut Akmal Malik, acara tersebut menjadi kesempatan membangun kolaborasi dengan para ulama yang ada di Sulbar dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul di daerah. "Acara ini menjadi sebuah tempat untuk berkomunikasi betapa pentingnya kolaborasi antara ulama dan umat. Peningkatan kualitas umat ingin kita dorong. Semoga acara ini diberikan berkah dan menjadi amal bagi kita semua," ungkapnya. Lanjut Akmal Malik, pemerintah daerah pun akan mendukung agar syiar yang dijalankan para ulama dapat berjalan dengan lancar. Akmal Malik menjelaskan, salah satu fokus yang saat ini menjadi problem di Sulbar adalah pernikahan usia dini dan Stunting, termasuk kemiskinan. Sehingga dengan kolaborasi para ulama dapat menghadirkan generasi muda yang berkualitas, "Kita bersama-sama meningkatkan derajat umat. Inilah saya lakukan berkolaborasi dengan para ulama agar generasi yang hadir mendapat pengetahuan yang bagus. Kita coba dorong spirit, semangat, membuat Sulbar lebih baik dimasa yanbakan datang," pungkasnya. Melalui kesempatan itu Akmal Malik juga mensosialisasikan program Data Desa Presisi (DDP) yang sudah sampai pada tahap pertama di Sulbar. Disampaikan melalui DDP dapat memetakan kebutuhan dan permasalahan disetiap rumah. Termasuk program Food Estate sebagai upaya mewujudkan merdeka pangan di Sulbar dan ingin menjadikan Sulbar menjadi pemasok pangan bagi daerah lain. Pada acara tersebut, Akmal Malik juga menyerahkan bantuan guna mendukung jalannya proses pendidikan di pondok pesantren. (rls)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ( Pemprov Sulbar) berhasil meraih posisi ketujuh Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 Secara Nasional. Total serapan anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawa kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Akmal Malik mencapai 94,48 persen atau Rp. 1,98 Triliun dari total anggaran Rp. 2,084 Triliun. "Alhamdulillah kita berhasil berada pada urutan ketujuh nasional dengan serapan anggaran sebesar 94,48 persen atau Rp. 1,98 Triliun dari Rp. 2,084 Triliun,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat diwawancarai usai menghadiri Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan Persiapan Pelaksaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Kamis, 5 Januari 2023. Mengenai evaluasi realisasi APBD 2022, Idris mengatakan, terdapat beberapa catatan yang akan menjadi fokus perhatian yaitu, masih adanya keterlambatan OPD dalam mempersiapkan dokumen perencanaan yang baik, metode pengadaan barang dan jasa juga harus lebih cepat dan maksimal. Idris menyampaikan, serapan APBD Sulbar Tahun Anggaran 2023 ditargetkan masuk lima (5) besar secara nasional. "Mengingat anggaran yang dikelola oleh Sulbar dinilai tidak terlalu besar, maka Saya berpesan kiranya serapan anggaran Sulbar akan kembali dicapai sesuai target sepanjang seluruh OPD nya bekerja secara maksimal dan lebih serius, guna memberi manfaat kepada masyarakat secepat mungkin,"pungkas Idris "Kita ingin supaya di bulan Maret semua dokumen sudah tidak ada lagi yang diperbaiki, semuanya sudah harus rampung di bulan Maret,"sambungnya Kepala BPKPD Sulbar, Amujib mengingatkan para pimpinan OPD, staf dan jajaran kiranya tidak lagi menerima laporan secara verbal maupun manual, namun melakukan kontrol by system sesuai target capaian. "Sebenarnya per tanggal 30 itu kita berada di posisi keenam, namun beberapa daerah melakukan konsolidasi perbaikan sehingga secara persentase saat ini kita berada di posisi ketujuh,"bebernya.(farid)

POLMAN -- PJ Gubernur Sulbar , Akmal Malik menginginkan generasi muda menjadi garda terdepan dalam mengelola potensi daerah. Sebab itu, Akmal Malik mendorong pelatihan pengembangan usaha kreatif dengan melibatkan pemuda sebagai narasumber untuk menginspirasi anak muda lainnya. "Saya minta ada workshop, kita buat pelatihan mengembangkan usaha kreatif di daerah. Dan menjadi narasumber itu harus anak-anak muda yang sudah berhasil mengembangkan usahanya," ujar Akmal Malik usai mengunjungi sejumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Majene dan Polman, Kamis 5 Januari 2023. Akmal menjelaskan, beberapa eksportir mengalami kendala pasca landemi covid-19. Namun , dengan kondisi yang sudah pulih sekarang ini, Ia berkomitmen membantu pengusaha memfasilitasi kepentingan-kepentingan eksportir. "Kita akan diskusikan dalam waktu dekat," tutur Akmal Malik usai meninjau pengolahan Briket Arang Batok Kelapa di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Polman. Di hari yang sama, Akmal Malik juga mengunjungi usaha pengolahan sabut kelapa dan usaha coklat Macoa di Polman. Akmal Malik berharap, pemerintah kabupaten, pelaku usaha dan Pemprov berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. (rls)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) turut prihatin dengan terjadinya bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar) beberapa waktu lalu. Sebagai wujud dari keprihatinan tersebut, Pemprov Sulbar menyalurkan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, untuk korban gempa bumi di kabupaten itu. Serah terima bantuan dilakukan secara simbolis via virtual, oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris, kepada Staf Ahli Bupati Cianjur, Dudun Abdullah, Kamis 5 Januari 2023. Adapun bantuan berupa uang senilai Rp. 122.913.500, yang mana merupakan donasi dari PNS dan PTT Pemprov Sulbar. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, bantuan tersebut sebagai bentuk partisipasi, keprihatinan dan rasa kebersamaan Pemprov Sulbar. "Mohon maaf apabila kami belum bisa memberikan yang terbaik, namun ini sebagai bentuk keprihatinan dan rasa kebersamaan kami,"kata Idris Idris berharap, bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk meringankan beban masyarakat Cianjur, meskipun nilainya kecil. Sementara, Staf Ahli Bupati Cianjur, Dudun Abdullah, berterima kasih kepada Pemprov Sulbar atas bantuan yang diberikan. "Terima kasih, bantuan untuk korban gempa di Cianjur ini sangat bermanfaat sekali dan Insya Allah kami akan salurkan kepada masyarakat Cianjur,"ucap Dudun Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, pada rencana awal bantuan akan diantara langsung ke Kabupaten Cianjur, namun dengan pertimbangan faktor cuaca maka bantuan diserahkan secara virtual. "Sebenarnya bantuan ini akan diantara langsung, namun kami terkendala cuaca yang kurang bagus akhir-akhir ini, sehingga Pak Sekda berinisiatif agar bantuan ini diserahkan via zoom saja,"beber Masriadi (mhy)

MAJENE -- Program Food Estate di Majene terus berkembang, saat ini lahan yang dikelola seluas 157 hektar melibatkan 10 kelompok tani. Program tersebut menjadi salah satu penyokong dalam menyukseskan program merdeka pangan di Sulbar. Untuk itu, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik kembali mengunjungi lahan perkebunan tersebut bersama sejumlah kepala OPD dan langsung berkomunikasi dengan kelompok tani, di Desa Baruga, Majene, Kamis 5 Januari 2023. Pada kunjungan itu, PJ Gubernur Akmal Malik pun kembali memberikan bantuan kepada petani dengan meminjamkan tiga Kultivator, serta membantu dalam mengadakan dua bentor serta pembangunan embung. Ia pun berharap Pemerintah Kabupaten Majene terus berkolaborasi mendukung food estate di Majene. Dengan harapan terwujudnya sistem pertanian terintegrasi dan menjadi ikon di Sulbar. "Semua tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus berkolaborasi , saya harap di kabupaten lain juga mengembangkan kegiatan serupa," ujar Akmal, Kamis 5 Januari 2023. Usai di Desa Baruga, Akmal Malik melanjutkan kunjungan ke Dusun Galungpaara Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae Majene meninjau lahan perkebunan bawang. Disana Akmal Malik mengajak petani bekerjasama mengembangkan komoditi bawang di Majene. Akmal Malik juga menyampaikan rencana kunjungan Wakil Menteri Pertanian untuk panen bawang di Sulbar. "Jadi saya harap kelompok tani disini bisa petakan lahan yang akan digarap, berapa luasnya, nanti pemerintah akan bantu," ungkapnya. (rls)

MAJENE -- Salah satu usaha sabuk kelapa di Sulbar mampu menembus pasar internasional. Omsetnya capai miliaran rupiah. Usaha tersebut lahir dari tangan seorang remaja berusia 19 Tahun, Adelia. Dari keberhasilan itulah, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik tertarik mengunjungi tempat usaha Adelia, tepatnya di Desa Ba'ba Bulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Kamis 5 Januari 2023. "Saya sengaja mengunjungi tempat ini untuk melihat proses produksi, saya ingin anak muda kreatif bisa menginspirasi masyarakat banyak," ujar Akmal Malik. Akmal memerintahkan setiap OPD agar memberikan perhatian kepada pengusaha muda lainnya di Sulbar yang berkontribusi dalam mengelola potensi daerah. Termasuk usaha milik Adelia "Dengan melihat potensi ini, saya minta Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Peridagkop dan UMKM) dapat membantu alat pengolahan produksi sabuk kelapa. Belikan mesin yang lebih bagus," kata Akmal. Dukungan itu sebagai bentuk apresiasi serta berharap ekspor dari hasil produksi sabuk kelapa milik Adelia dapat meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Akmal juga berharap Adelia dapat mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, salah satunya dengan mendorong masyarakat mengembangkan ekspor produksi sabuk kelapa di Sulbar. "Tugasnya Adelia kasi tahu yang lain cara tembus pasar dan hasilkan uang. Anak muda itu yang penting bagaimana bisa membaca peluang. Hp jangan dipake pacaran saja, tapi hasilkan uang. Memang prosesnya tidak muda, tapi anak muda harus punya spirit, semangat membangun usaha," ungkapnya. Ia juga meminta kepada Dinas Perdagangan agar menggencarkan sosialisasi pengembangan usaha kreatif di Sulbar dengan melibatkan anak muda kreatif sebagai Narasumber. (rls)

Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil menempati peringkat kelima Hasil Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 periode B. 08 ( Agustus ) Se - Nasional. Hal itu disampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023, berlangsung di Rumah Jabatan Sekda Sulbar, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Rabu, 4 Januari 2023. "Alhamdulillah Sulbar masuk ke posisi lima besar penanganan konflik sosial 2022 secara Nasional, yang mana ukurannya itu mencakup subtansi dari berbagai kerawanan konflik dengan indikator utamanya mengidentifikasi konflik sebelum terjadi, "kata Idris Dengan capaian tersebut, melalui kesempatan itu, Idris meminta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Sulbar untuk bisa menempati posisi atau peringkat di atas lagi dari sebelumnya. "Kita tidak boleh turun dari peringkat lima, tetapi harus naik lagi dan substansinya harus tertib administrasi, disiplin dalam penyusunan rencana aksi dan juga bisa menyampaikan informasi dengan sebanyak mungkin,"imbau mantan Kepala LAN Makassar itu Idris mengungkapkan, terdapat enam identifikasi sumber konflik sosial di Sulbar yaitu, adanya ketimpangan pembangunan dan kemiskinan, berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya, hubungan antar umat beragama intern umat beragama, antar suku dan antar etnis, sengketa lahan dan batas wilayah, sengketa sumber daya alam antar daerah, masyarakat dan antar masyarakat dengan pelaku usaha serta distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Untuk rekomendasi penanganannya, lanjut Idris, diantaranya meningkatkan sinergitas Tim Terpadu PKS dan melibatkan masyarakat tokoh adat suku, agama dalam pencegahan konflik. Dilanjutkan dengan mengkoordinasikan mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala provinsi kemudian melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini serta merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik. Kepala Kesbangpol Sulbar, Amri Eka Sakti mengatakan, harapan dari pertemuan tersebut ialah mendudukkan dan merumuskan inventarisir berbagai persoalan yang akan dituangkan dalam satu rumusan yang resmi. "Saat ini kita…

MAMUJU, --Masa jabatan Akmal Malik sebagai Penjabat Gubernur Sulbar akan berlanjut, lebih dari satu tahun. Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Bidang Komunikasi dan Media Munadir Mubarak mengatakan, SK yang menugaskan Dirjen Otonomi Daerah menjadi PJ Gubernur Sulbar hanya berjalan satu tahun sejak Mei 2022. Selanjutnya bergantung presiden. Namun dengan kinerja selama delapan bulan, Akmal Malik dinilai masih perlu memperpanjang masa jabatan. "PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik dinilai memiliki kemampuan mengkolaborasikan kepentingan di kabupaten, provinsi hingga pusat, sehingga pusat menimbang masih perlu perpanjangan jabatan di Sulbar," ujar Munadir, Rabu 4 Januari 2023 Tidak kalah pentingnya terkait program yang sudah ditanamkan Pj Gubernur di Sulbar yang dianggap strategis dan sejalan dengan program nasional. "Diantaranya program Data Desa Presisi (DDP), merdeka pangan, penanganan stunting, penyelesaian infrastruktur Kantor Gubernur, jalan arteri hingga proyek infrastruktur di Budong Budong. Masih banyak PR yang harus diselesaikan," pungkasnya. Selain itu terdapat pula program pembuatan MCK di beberapa desa, refleksi Refleksi Awal Tahun dengan OPD, Renovasi Pulau Wisata Karampuang, Pojok Baca Digital, dan Pengembangan pelaku usaha milenial, food estate, serta Rest Area di PPN Palipi. Hal inilah menjadi pertimbangan pusat sehingga Akmal Malik dianggap masih perlu memperpanjang masa jabatan sebagai PJ Gubernur di daerah ini. "Kita berdoa saja semoga diberi kepercayaan dalam melanjutkan 1 tahun kedepan. Beliau siap ditempatkan dimana saja oleh pimpinan. Dan jelasnya beliau (Akmal Malik) ini, ingin membuat legasi di daerah ini dengan harapan dapat dilanjutkan siapapun gubernur nantinya,"ungkapnya. (rls)

MAMUJU, --Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Idris Menghadiri Hari Amal Bhakti (HAB) Kementrian Agama yang Ke 77 Tahun, di Lapangan Kanwil Kementrian Agama Sulbar, Selasa, 3 Januari 2023 Sebagaimana pidato serentak Menteri Agama RI, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengajak seluruh ASN memperbaiki niat, pelayanan serta pengabdian kepada ummat bernegara. "Kita sebagai generasi kementrian agama, setahun yang lalu dalam memperingati hari HAB yang ke 76 kementrian agama, untuk menggelorakan tranformasi layanan ummat, secara bertahap untuk mewujudkan Masyarakat Harmonis," ujar Idris. Dia menjelaskan perubahan birokrasi pada Kementerian Agama lebih lincah dan responsif. Termasuk penerapan transformasi digital dengan mengandalkan aplikasi layanan kementrian agama. "Beragam inovasi digital terus dilakukan, Semua itu upaya untuk peningkatan khusus sebagai pendekatan terhadap masyarakat, "ungkapnya. Sekprov Sulbar juga mengharapkan momentum semarak HAB bisa menjadi intoleren ummat beragama, terkhusus pada momentum politik 2024 dapat menjaga stabilisasi kerukunan bernegara dan beragama. "Sesuai dengan Amanat Menteri Agama, kita harus bisa menjaga solidaritas ummat menjelang pesta demokrasi 2024, dalam momentum nasional, itu bisa jadi akan menjadi problem jika tidak di rawat dengan baik," ucap idris Lebih lanjut kata idris, dengan momentum HAB menjadi kesempatan menunjukkan konektivitas, dan mengutamakan kebersamaan dalam menyelesaikan konflik dan kesalahpahaman. Kegiatan HAB diakhiri dengan pemberian piagam penghargaan Kementerian Agama RI kepada Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, Kepala Biro Tapem dan Kesra Sulbar, Moh. Saleh Rachim, Ketua PHBI Mamuju. (*)