Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris, melaksanakan rapat bersama forkopimda dan instansi vertikal di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat, 26 Juni 2020 Dalam rapat itu Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, mengatakan dana covid yang diperuntukkan kepada masyarakat sudah seharusnya menjadi hak masyarakat. "Pengelolaan dana covid harus dikelola sebaik mungkin, dan apapun bentuk dana covid tersebut dan untuk rakyat, kita harus siap melaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kita,"kata Ali Baal Ia juga mengatakan, terdapat tiga item yang menjadi fokus penanganan covid saat ini yaitu, kesehatan, ekonomi dan sosial, dimana hal tersebut membutuhkan pengawasan dan pendampingan dari teman-teman di Forkompinda dan instansi vertikal. "Pemerintah Provinsi Sulbar membutuhkan dukungan dari Forkopimda khususnya dari unsur-unsur pengawasan termasuk juga dalam hal ini pembinaan terkait tiga item yang menjadi fokus kita saat ini dalam penanganan covid, termasuk juga nantinya kita akan berkoordinasi dengan DPRD dan kabupaten. Jangan berfikir macam-macam, kerjakan sesuai dengan protokol pengadaan barang jasa di covid, sehingga dapat memenuhi subtansi dalam konteks ini adalah penanganan covid,"pungkasnya Kajati Sulbar, Darmawel Aswar mengatakan, dari segi pemulihan ekonomi, harus ada peran pemerintah untuk memfasilitasi penyaluran KUR yang tersedia di bank swasta, dan bila perlu buatkan MOU. Darmawel melanjutkan, nantinya UMKM yang ada di Sulbar ini tidak hanya di bantu oleh uang pemprov tetapi juga terbantu oelh uang dari pihak swasta dalam hal ini bank yang ada di Sulbar. Untuk kedepannya, dengan kegiatan yang banyak ini, mati kita kerjakan bersama dimulai dari awal dengan konsep dikerjakan secara sungguh-sungguh jangan macam-macam,"ucap Darmawel "Jangan main-main dengan dana covid karena hukumannya sangat berat, dan dalam kasus korupsi masa kadaluarsanya sangat lama, jangan sampai bapak-bapak sudah pensiun dan sakit-sakitan baru diperiksa, karena hal tersebut sangat menyakitkan,"tandas Darmawel. Hadir juga dalam pertemuan tersebut, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, sejumlah perwakilab forkopimda, instansi vertikal, pimpinan OPD dan undangan…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengikuti upacara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2020 secara virtual, di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 26 Juni 2020. Upacara peringatan HANI tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. Tema yang diusung tahun ini "Hidup 100 Persen di Era New Normal Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia Tanpa Narkoba". Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, menghimbau, di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini semua pihak harus juga tetap mewaspadai akses jaringan masuk peredaran narkotika di Sulbar. "Erat kaitannya dengan Covid-19 ini, untuk penanganan narkotika kita juga jangan lengah, tetap waspada,"kata Ali Baal saat diwawancara usai kegiatan. Ia berharap, semua pihak ikut berperan memerangi narkotika, terutama BNN sebagai ujung tombak dalam menangani permasalahan tersebut Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, mengatakan, peringati HANI 2020 sebagai momentum penting untuk tetap menunjukkan kewaspadaan terhadap bahaya narkotika. Dikemukakan, narkotika dan Covid-19 merupakan ancaman serius, dampaknya multi dimensi masuk mulai dari negara hingga merambah ke unit monitor kecil masyarakat yakni keluarga. Olehnya itu, Ma'ruf Amin menyatakan, penanganan terhadap kedua hal itu membutuhkan standar yang sama, yaitu memberi jaminan dan melindungi hak-hak masyarakat, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal. Lebih lanjut, Ma'ruf Amin mengatakan, berdasakan data BNN angka pengguna narkotika di Indonesia dari 2017-2019 semakin meningkat. "Pada 2017 sebanyak 3,37 juta jiwa dengan rentan usia 10-59 tahun, kemudian naik menjadi 3,6 juta pada 2019. Kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada usia 15-35 tahun atau generasi millenial. Hal ini memerlukan perhatian khusus."pungkas Ma'ruf Amin. (ayu)

Kominfo Sulbar-- Bertempat di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, hari ketiga rapat pembahasan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar 2017-2019, menghadirkan tiga OPD untuk memaparkan capaian kinerjanya selama tiga tahun tersebut. Pertemuan yang diselenggarakan pada Kamis 25 Juni 2020, dipimpin langsung Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana dan Kepala BPKPD Sulbar, Amujid. Tiga OPD yang dimaksud, masing-masing Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Dinas Perdagangan, Perindustrian, Kopersi dan UKM. Dalam paparannya, Kepala Dinas Pariwisata, Farid Wadji, menyampaikan, program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata bertanggungjawab pada misi ke empat gubernur, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Sehubungan hal tersebut, Farid menuturkan, maka pihaknya memiliki empat program di sektor pengembangan pariwisata yang, yaitu pengembangan destinasi, pemasaran, ekonomi kreatif dan kelembagaan. "Sesuai misi ke empat pak gubernur, kami memiliki empat tugas utama khususnya pada sektor pengembangan pariswisata. Keempat hal ini kami coba berkontribusi terhadap pencapaian misi tersebut,"tutur Farid Melalui program pengembangan pariwisata tersebut, sambung Farid, target yang ingin dicapai kedepan adalah berupaya mensejahterkan masyarakat, dengan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sulbar. Farid membeberkan, setiap tahunnya pihaknya melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya menyelenggarakan Festival Sandeq Race. Dan pada 2019 melaksanakan tiga festival, yakni Festival Sungai Mandar di Polewali Mandar, Kota Tua di Majene dan Gunung Gandang Dewata di Mamasa. Pada pengembangan destinasi, kata Farid, pihaknya merencanakan program super prioritas di Kepulauan Bala-balakang. Ia menambahkan, permasalahan yang dihadapi, banyak event yang diselenggarakan pemerintah namun masyarakat tidak mampu menerjemahkan hal itu. "Mestinya masyarakat mampu menerjemahkan semua event pariwisata. Maksudnya adalah mereka harus bisa memanfaatkan setiap event untuk meningkatkan penghasilannya atau pendapatan tambahan. Hal inilah juga yang akan didorong kedepan,"tambahnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Syamsul Ma'arif, mengatakan, sama dengan Dinas Pariswisata, tugas utama DKP juga pada misi keempat gubernur. Syamsul…

Kominfo Sulbar -- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI, pada tahun ini kembali diraih oleh Pemprov Sulbar. Opini WTP tahun ini merupakan yang keenam kalinya. " Syukur alhamdulillah , tahun ini Sulbar kembali dapat WTP yang keenam kalinya, dan semoga kita bisa terus mempertahankannya. Ini berkat an ini berkat perjuangan kita bersama antara Pemprov dan DPRD, DPRD dan semua pihak yang telah mendukung. Ini karena kebersamaan kita semua, " kata Gubernur Sulbar , Ali Baal Masdar usai penandatanganan MoU Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulbat tahun anggaran 2019 di Gedung Paripurna DPRD Sulbar, Kamis, 26 Juni 2020. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar beserta jajaran yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemprov Sulbar melalui pemeriksaan intern mulai 29 Januari hingga 29 Februari 2020 dan pemeriksaan subtantif yang dilaksanakan mulai 9 April sampai 30 Mei 2020. Ia melanjutkan, terhadap beberapa kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan merupakan kewajibannya selaku kepala daerah beserta jajaran dalam rangka perbaikan kedepan dan menindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. " Sebagai bentuk kesungguhan untuk perbaikan yang dimaksud, kami telah menyusun rencana aksi yang dalam pelaksanaannya tetap berharap bimbingan dan arahan dari pihak BPK sehingga tindak lanjut hasil audit rapat terselesaikan tepat waktu. Kita semua mau, bagaimana Sulbar ini semakin baik, semakin maju dan malaqbiq dan kedepan kita secara bersama akan memperbaiki segala kekurangan yang ada, " tandasnya. Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Azis dalam sambutan virtualnya menyampaikan , opini yang diberikan kepada Pemprov Sulbar untuk tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulbar telah sesuai dengan penilaian kewajaran yang mencakup tiga kriteria pemberian opini kewajaran , kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas sistem…

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi wilayah tim pengendalian inflasi daerah (TPID) se- Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua) melalui video Conference di Rujab Sekda Sulbar, Kamis, 25 Juni 2020 Dalam kesempatan tersebut Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, mengatakan sesuai dengan tema , Sinergi Meningkatkan Ketersediaan Pangan melalui Digitalisasi Pertanian memungkinkan untuk menjalin kolaborasi daerah. "Berbicara digitalisasi pangan pada rakor ini harus kita jadikan sebagai isu yang memungkinkan kita bertansformasi, oleh karenanya tidak cukup misi untuk mengatakan government akan melakukan transformasi sendiri,"kata Idris Ia juga menyampaikan, struktur ekonomi di Sulbar yang mencapai 60 persen berada pada komoditas pertanian dan perikanan. "Secara umum kami surplus beras, dan daerah kami sangat potensial akan kebutuhan pisang, ayam potong, termasuk juga cabai rawit dan cabai merah yang sedikit menekan inflasi di Sulampua. Hal ini merupakan opportunity untuk kita bisa membangun kerjasama,"ucap Idris Masih kata Idris, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi Sulbar ditentukan oleh kedekatan kepada Provinsi Sulawesi Selatan yang masih terkendala mengenai transportasi, terutama transportasi udara yang merupakan penyumbang inflasi terbesar, oleh karena itu milenial model di Sulbar itu, menjadi lokomotif yang terus mendorong government untuk menjemput masa depan, sekaligus menjadi remote area perpindahan ibukota baru,"pungkasnya. (deni)

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar meningatkan kembali jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar untuk tetap bekerja , melaksanakan setiap program dan kegiatan sesuai aturan yang ada , serta harus saling memahami kewenangan masing-masing. "Pokoknya baca bismillah kita bekerja, yang penting tetap ingat jangan melakukan tiga hal, yaitu tidak fiktif, tidak mark up dan tidak korupsi,"tegas Ali Baal saat memimpin rapat pembahasan capaian kinerja OPD 2017-2019 di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 25 Juni 2020 Hari ketiga rapat pembahasan capaian kinerja tersebut, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar juga meminta seluruh OPD melakukan inovasi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. "Kedepan kita coba berinovasi menciptakan sesuatu hal yang bernilai, dapat dilihat dan digunakan masyarakat,"ucap Ali Baal Mantan Bupati Polman dua periode tersebut juga mendorong agar kinerja OPD bisa lebih baik lagi kedepan, serta program dan kegiatan yang akan dilakukan dapat lebih cepat lagi terlaksana dari sebelumnya. "Kalau kita tulus bekerja pasti berhasil, mudah-mudahan kedepan bisa semakin bagus, terarah, terkonekting dan berjalan lebih cepat lagi,"harap Ali Baal Dalam kegiatan itu, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana dan Kepala BPKPD Sulbar, Amujib, serta dihadiri tiga OPD yang akan melakukan pemaparan terkait tiga hal, yakni capaian kinerja dan hambatan yang dihadapi dalam tiga tahun tersebut, serta target yang ingin dicapai kedepan. (mhy)

Kominfo Sulbar -- Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sulbar, Muh. Natsir menghadiri Forum Group Disscussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kanwil Hukum dan HAM Sulbar secara virtual, Kamis, 25 Juni 2020. FGD mengusung tema Perluasan Pemberian Bantuan Hukum melalui Peraturan Daerah di Sulbar. Asisten I Bidang Pemerintahan, Muh. Natsir mengatakan , Pemprov bersama DPRD Sulbar sebagai lembaga pembentuk peraturan daerah , pada tahun 2016 telah menyetujui bersama untuk membentuk dan menetapkan perda tentang bantuan hukum bagi orang miskin. "Kita berharap dengan ditetapkannya perda bantuan hukum bagi masyarakat yang di mulai tahun 2021, sudah dapat dianggarkan bantuan hukum bagi masyarakat melalui APBD Pemprov Sulbar tahun 2021, dengan tetap berpedoman pada aturan yang mengatur tentang penyusunan APBD tahun 2021, " kata Natsir Kakanwil Hukum dan HAM Sulbar, Muhammad Anwar mengharapkan melalui FGD tersebut dapat menyatukan persepsi sehingga dapat terlaksana perluasan pemberian bantuan hukum melalui peraturan daerah secara merata di Sulawesi Barat. "Setiap orang akan mendapatkan jaminan dan perlakuan hukum sesuai yang tertera dalam undang - undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dimana negara menyatakan akan bertanggung jawab terhadap pemberian hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan yang harus di terima oleh masyarakat," ucap Anwar. FGD tersebut juga dihadiri perwakilan Biro Hukum Setda Sulbar, perwakilan Kejaksaan tinggi, perwakilan Kejaksaan Negeri, Sekretariat DPRD Provinsi Sulbar, organisasi Bantuan Hukum, serta perwakilan camatvdan lurah. (tawin)

Kominfo Sulbar-- Di masa pandemi Covid-19 saat ini menyelamatkan 297 juta jiwa warga Indonesia menjadi tanggung jawab bersama, sebab pada prinsipnya keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Hal tersebut disampaikan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Firli Bahuri, melalui video conference (vidcon), dalam rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi bersama para gubernur se-Indonesia, Rabu 24 Juni 2020. "Di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, tentu kita punya tanggungkawab bersama menyelamatkan 297 juta jiwa warga Indonesia. Di dalam prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), kita mengenal penyelamatan jiwa manusia adalah hal prioritas,"tandas Firli Dalam menjaga keselamatan jiwa manusia, sambung, Firli, tentu akan mengedepankan segala program dan kegiatan yang harus fokus pada keselamatan rakyat. "Para gubernur perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan, sebab skala prioritas saat ini adalah penanganan Covid-19 demi penyelamatkan jiwa manusia.,"imbau Firli Lebih lanjut, Firli menyatakan, sangat menyadari bahwa menghadapi pandemi Covid-19 menjadi tugas pokok para gubernur, disamping harus juga memenuhi janji-janji politiknya. "Saya menyadari tugas pokok gubernur saat ini menghadapi pandemi Covid-19, padahal gubernur juga harus memenuhi janji-janji politiknya di saat kampanye. Hal Inilah menjadi persoalan kita bersama,"ucap Firli Selain itu, Firli juga mengaku sangat menyimak mengenai kondisi di provinsi saat ini yang tidak hanya mengalami kesulitan menghadapi dampak pandemi-Covid-19, tetapi terdapat pula hal yang lebih besar terjadi, yaitu turunnya angka anggaran pendapatan daerah, belanja modal dan barang/jasa, serta transfer keuangan dana desa. "Dibalik situasi pandemi Covid-19 merupakan tantangan, kendala dan kelemahan kita bersama. Untuk itu, saya berharap dengan semangat yang dimiliki para gubernur bisa merubah kelemahan menjadi kekuatan dan tantangan menjadi peluang,"pungkasnya Kegiatan tersebut, diikuti oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Inspektur Inpektorat Sulbar, Suryadi, dan Tenaga Ahli Gubernur, M. Danial, melalui video conference (vidcon), di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. (mhy)

Kominfo Sulbar -- Muhammad Junaid (24) , salah satu mahasiswa asal Limboro, Polman berkesempatan melanjutkan pendidikan ke negara Rusia . Kesempatan tersebut didapatkan Itu setelah dirinya dinyatakan lolos mendapatkan beasiswa pendidikan dari pemerintah Rusia. Atas keberhasilan tersebut, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengapresiasinya. " Saya sangat bahagia mendegar kabar baik tentang adanya salah satu warga Sulbar yang lulus dan bisa mewakili daerah ke luar Negeri, ini perlu diapresiasi," kata Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi tenaga ahli Gubernur Sulbar, M Danial saat berdialog dengan Muhammad Junaid di ruang kerjanya, Rabu, 24 Juni 2020. Ali Baal Masdar juga menyampaikan, kesempatan Junaid melanjutkan pendidikan S2 dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Rusia merupakan suatu kebanggaan yang perlu disyukuri , karena nantinya akan lebih berkesempatan untuk bisa mempromosikan budaya Sulbar, apalagi memang pada jurusan Seni dan budaya . " Kedatangan Junaid ini untuk meminta bantuan permohonan bantuan dana kepada Pemprov Sulbar, sebab Pemerintah Rusia hanya menanggung beasiswa pendidikan selama tiga tahun. Pemprov tetap akan memberikan bantuan, tetapi perlu diketahui untuk saat ini Pemerintah Pusat terlebih Pemerintah Daerah sedang mengalami kesulitan perekonomian disebabkan Covid-19 , dan semua dana daerah telah mengalami mengalami refocusing. Dan saat ini, pemerintah fokus pada kesehatan dan perekonomian," sebut mantan Bupati Polman itu. Muhammad Junaid mengemukakan, Ia berkesempatan melanjutkan pendidikan di salah satu Universitas di Rusia , akan tetapi yang ditanggung oleh pemerintah Rusia hanya biaya pendidikan selama tiga tahun, " Itu tidak termasuk biaya tempat tinggal, makan dan lainnya, makanya saya kemari berharap dapat diberi apresiasi atas kelulusan saya ini oleh Pemprov Sulbar, " sebutnya. Disebutkan, dalam mengikuti seleksi, ada 1.000 orang pendaftar dari berbagai kalangan, akan tetapi, hanya 163 orang dari seluruh Indonesia yang mampu lulus dalam tes kelayakan mahasiswa dan ia satu-satunya putera daerah yang mampu mewakili Sulbar ke Universitas tersebut. (farid)

Kominfo Sulbar -- Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga memiliki manfaat yang luas. Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat membuka rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020, di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 24 Juni 2020. Ia juga mengatakan, Reforma agraria memerankan peran penting dalam perang melawan kemiskinan di pedesaan. "Pemerataan penguasaan tanah di pedesaan sebagai hasil dari reforma agraria akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan warga yang pada umumnya adalah petani gurem dan buruh tani,"kata Idris Lebih lanjut disampaikan, dengan strategi pemberdayaan , Pemprov Sulbar telah membuka penempatan transmigrasi baru sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, dengan total kepala keluarga 4.952, dan pada tahun 2020 akan kembali di buka dikawasan Rano Kabupaten Mamasa, Saluandeang Kabupaten Mamuju Tengah, serta Tanjung Cina di Kabupaten Pasangkayu dengan jumlah 225 kepala keluarga. Program transmigrasi , sambungnya, tidak lagi berbicara mengenai perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain,tetapi diharapkan akan terjadi pertukaran ilmu, teknologi, serta budaya yang berdampak pada peningkatan nilai ekonomi, kesejahteraan dan ketentraman. "Oleh karena itu, demi menentukan keberhasilan pencapaian reforma agraria diharapkan keterlibatan semua pihak, karena reforma agraria tidak lagi hanya menjadi tugas Kementerian ATR/BPN, tetapi menjadi tugas kita bersama antara kementerian, pemerintah daerah, dan pemerintah desa,"tandas mantan Deputi bidang diklat LAN RI itu. Rapat koordinasi diikuti sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, terdiri dari tim gugus tugas reforma agraria Provinsi Sulawesi Barat 25 (dua puluh lima) orang, Dinas Transmigrasi 6 (enam) orang, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten se Sulawesi Barat 6 (enam) orang melalui video conference. (deni)