Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyambangi Cammana di rumahnya di Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kamis, 3 September 2020. Cammana adalah seniman tradisional Mandar yang sudah beberapa bulan terbaring sakit. Saat mengetahui kedatangan Gubernur Sulbar, Cammana sempat memaksakan diri bangun dari pembaringan. Namun, Ali Baal memintanya tetap berbaring. "Tidak usah bangun, jangan banyak berpikir, harus banyak istirahat. Semoga Allah SWT mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan " katanya, sambil menggenggam tangan Cammana. Mendengar penjelasan keluarganya, Ali Baal meminta Camat Limboro, Haidir Jamal agar menghubungi dokter untuk memberi perawatan Cammana di rumahnya. "Segera hubungi dokter, supaya petugas kesehatan datang kesini memberi perawatan ke beliau. Beliau harus mendapat perawatan serius," pesan Ali Baal kepada Camat Limboro. Cammana sejak muda berkiprah sebagai seniman penabuh rebana tradisional dengan sebutan "parrawana towaine" (penabuh rebana perempuan) Mandar. Telah beberapa kali tampil di panggung nasional bersama grup Kiai Kanjeng Emha Ainun Najib. Juga, pada silaturahmi kebudayaan se kawasan Asia di Singapura pada 1994. Kiprah Cammana sebagai salah satu seniman tradisional yang bertalenta, telah mendapat pengakuan dari pemerintah. Berupa Satya Lencana Kebudayaan dari Presiden Soesilo Bambang Yudoyono, dan penghargaan sebagai Maestro Kesenian Tradisional dari Menteri Pariwisata dan Kebudayaan. (rls)

Kominfo Sulbar -- Musibah kebakaran yang menimpa warga Dusun Tabassala, Desa Lembang-lembang, Kecamatan Limboro , 2 Agustus lalu terus mendapat perhatian dari berbagai pihak dengan memberikan bantuan. Kamis, 3 September 2020, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengunjungi warga yang tertimpa musibah tersebut dan memberikan semangat serta dukungan. Kebakaran tersebut mengakibatkan delapan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Rumah mereka rata dengan tanah menjadi arang. Lima rumah lainnya rusak ringan. Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, saat mengunjungi lokasi bekas kebakaran, menyampaikan harapan kepada para korban agar bersabar dan selalu berdoa kepada Tuhan supaya memberikan yang lebih baik. "Setiap peristiwa, termasuk musibah kebakaran ada hikmahnya. Karena itu, kita harus bersabar dan selalu berdoa kepada Allah Swt agar memberikan yang terbaik," ujarnya. Dia menyatakan prihatin dengan musibah tersebut, dan berharap kehati-hatian jangan pernah diabaikan. Kepada warganya, mantan Bupati Polman dua periode tersebut juga meminta maaf tidak sempat segera berkunjung. "Sejak awal saya berniat datang, tapi baru sempat datang hari ini. Saya minta maaf kepada para korban, dan mari kita selalu berdoa kepada Allah Swt untuk keselamatan dan kehidupan yang lebih baik dengan memetik hikmah dari setiap musibah," tutur Ali Baal. Kepada para korban , Ia berharap bantuan sebesar Rp 50 juta dari Gubernur Sulbar bisa dimanfaatkan sebaik baiknya oleh korban . Camat Limboro, Haidir Jamal mengatakan, sejak peristiwa kebakaran berbagai pihak memberi perhatian besar dan menjadi penyemangat bagi para korban. "Dalam waktu relatif singkat sudah terpasang pondasi beberapa rumah dari sumbangan berbagai pihak. Pengerjaannya tidak perlu bayaran karena dilakukan secara swadaya dengan semangat kebersamaan," tutur Haidir. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sulbar didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar Darno Madjid, Kepala Dinas Sosial Bau Akram, Staf Ahli Gubernur Fahruddin, Plt Kepala Biro Umum Syarifuddin, dan tenaga ahli Gubernur Sulbar, M. Danial(rls)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi melalui video conference di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 1 September 2020. Rapat tersebut mendengarkan arahan presiden kepada seluruh Gubernur se-Indonesia menghadapi pandemik Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam ratas tersebut, Presiden Jokowi mengemukakan, percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi. "Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti, semua provinsi, kabupaten, dan kota kelihatan semua angka-angkanya. Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan sehingga realisasi untuk pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal atau belanja bansos itu benar-benar segera terealisasi. Saya juga minta, percepat belanja APBD provinsi dan perintahkan untuk bupati dan wali kota agar APBD kabupaten dan kota terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos ini betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah,"tandas mantan Gubernur DKI Jakarta itu Disebutkan, dari data yang diterima, hingga 27 Agustus 2020 lalu rata-rata nasional untuk realisasi belanja APBD provinsi masih berada di angka 44,74 persen, sementara untuk realisasi di tingkat kabupaten dan kota juga baru mencapai 48,8 persen. Terkait penanganan covid-19, sambung Jokowi, Ia mengingatkan para kepala daerah untuk fokus mengendalikan covid-19 dan mengampanyekan penerapan protokol kesehatan secara luas, hingga ditemukannya vaksin covid-19 dan diaplikasikan kepada masyarakat "Penerapan protokol kesehatan menjadi satu-satunya langkah pencegahan utama yang mutlak dilakukan, sosialisasi terhadap penerapan protokol kesehatan hingga pembagian masker kepada masyarakat harus dilakukan secara masif hingga ke kampung atau desa-desa dengan melibatkan tokoh dan elemen masyarakat setempat," imbaunya Selain itu, lanjut Presiden Joko Widodo, pengawasan terhadap hal tersebut juga harus secara berkala dan tegas dilakukan, akan lebih baik lagi kalau pengawasan lapangan itu betul-betul dilakukan, pemberian sanksi yang tidak patuh betul-betul dilakukan…

Kominfo Sulbar-- Seleksi kompetensi bidang (SKB) bagi calon aparatur sipil negara (ASN) yang dinyatakan lolos dalam ujian CPNS melalui computer assisted test (CAT) lingkup Pemprov Sulbar tahun 2019 berlangsung di Kantor UPT BKN Mamuju, Rabu, 2 September 2020 Pelaksanaan SKB formasi 2019 tersebut dibuka oleh Sekprov Sulbar , Muhammad Idris, diikuti oleh 768 peserta. Pelaksanaan SKB tersebut dijadwalkan dilaksanakan bulan April 2020, akan tetapi , adanya pandemi covid-19 sehingga pelaksanaannya diundur, 2-4 September 2020 Sekprov Sulbar, Muhammad Idris yang membuka SKB tersebut menyampaikan, melalui kompetisi tersebut, diharapakan dapat menghasilkan ASN terbaik di setiap formasi yang di butuhkan Pemprov Sulbar saat ini "Melalui kompetensi yang ketat ini kita akan menyeleksi kandidat untuk menemukan siapa yang menjadi terbaik di antara mereka serta menemukan seorang yang bisa menjadi sebuah figuran untuk dipekerjakan di pemerintahan ini," kata Idris Idris pada kesempatan tersebut juga menghimbau agar setiap peserta tidak berpikir untuk membeli suatu jabatan yang instan sebab itu bisa merugikan dirinya sendiri. "Saya pastikan kalau ada peserta yang ditemukan menyodorkan uang kepada oknum pegawai maka setelah pelulusan nanti pasti kita akan ditindak dan saya meminta kalau ada yang mendapatinya untuk segera melaporkannya," tandas Idris Untuk seleksi tahun ini, peserta dapat memilih lokasi SKB sesuai dengan domisili peserta. . (tawin)

Kominfo Sulbar-- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama Pemprov Sulbar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, berupaya mendorong peningkatan perlindungan hak perempuan penyandang disabilitas di Sulbar. Upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar Fasilitasi Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIKPPD), Jumat 28 Agustus 2020. Kegiatan itu berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar dan dibuka oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, mengatakan, kesamaan informasi bahwa perlindungan terhadap perempuan disabilitas sebagai hal yang terpenting, merupakan bagian yang luar biasa dan sangat penting untuk direspon, apabila PIKPPD Sulbar sudah terbentuk. "Saya harap PIKPPD hari ini terbentuk, nanti kalau sudah terbentuk mari kita perkuat. Kalau organisasi ini lahir mohon dibesarkan dengan kemampuan kita dengan memiliki informasi yang sama untuk merespon organisasi ini,"imbau Idris Menurut Idris, PIKPPD yang sudah terbentuk akan melakukan sejumlah pekerjaan, namun hal yang pertama adalah mendata berbagai informasi mengenai jumlah penyandang disabilitas di Sulbar sehingga datanya dapat terkonsolidasi. "Saya yakin setelah PIKPPD ini terbentuk, pekerjaan awal dari oganisasi ini di Sulbar yakni konsolidasi data,"ucap Idris Pekerjaan kedua, sambung Idris, membuat program kegiatan yang pada akhirnya sesuai dengan standar dan karakteristik global dalam pengelolaannya. Kemudian ketiga, membangun komunikasi dengan government atau pemerintah dan keempat ingin menjadikan organisasi itu memiliki kebiasaan membangun kolaborasi dengan berbagai unit-unit organisasi yang sejalan. Ia menambahkan, permasalahan di sektor pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas membutuhkan penyelesaian secara sistematis. "Permasalahan ini tidak mungkin kita selesaikan kalau tidak ada penanganan yang sistematis,"pungkasnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Djamila, mengatakan, tujuan pelaksanaan fasilitasi adalah melakukan pembentukan PIKPPD Sulbar dengan menghadirkan sebuah wadah untuk menjaring pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses informasi terkait program kegiatan pemerintah. Selain itu, juga konsultasi dalam mendapatkan pemenuhan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi,…

Kominfo Sulbar-- Pemerintah pusat menyediakan skema baru Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), melalui Program PEN yang dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 yang relatif parah, agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah. Menanggapi hal tersebut, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat koordinasi (rakor) dalam rangka membahas Program PEN Daerah, bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan RI, Astera Primanto Bhakti dan TAPD Provinsi melalui video conference (vidcon), di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 27 Agustus 2020, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada kesempatan itu mengatakan, Pemprov Sulbar mengikuti rakor untuk mendapatkan arahan langsung dari Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI mengenai dukungan pendanaan bagi daerah. "Hari ini kami sengaja hadir untuk mendapatkan arahan langsung dari pak dirjen, mengenai oportunitas yang kita miliki terkait modal yang diharapkan dapat dibantu, agar bisa melakukan peminjaman untuk 2020-2021,"ucap Idris Melalui vidcon, Kepada Dirjen Perimbangan, Idris menyampaikan, jika dilihat dari sejumlah laporan yang ada, Sulbar merupakan daerah yang sungguh memiliki keterbatasan, terutama dari segi tuntutan akselerasi pembangunan dengan dukungan pembiayaan yang begitu terbatas. Lebih lanjut, Idris menyampaikan, setelah berpisah dari Sulsel pendapatan daerah ini belum memenuhi target yakni masih di bawah 340 miliar. Dalam hal itu tentu belum sebanding dari luas wilayah Sulbar yang memiliki penduduk hampir 1, 6 juta jiwa dengan enam kabupaten, 68 kecamatan dari 575 desa dan memiliki 38 kelurahan. "Tentu secara geografis daerah ini perlu pembiayaan yang besar apalagi di era Covid-19 saat ini. Untuk itu pinjaman dana PEN sangat dibutuhkan agar bisa memenuhi target dalam keterbatasan tersebut, salah satunya yakni di sektor pertanian dimana ada beberapa kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan penilaian analisis dan pertimbangan rasio,"tutur Idris Idris mengungkapkan, lokasi anggaran yang rencanakan kurang lebih Rp. 162 miliar, sehingga hitung- hitugannya pada tahun ke dua sudah bisa…

Kominfo Sulbar-- Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau biasa diistilahkan Visi dan PEN adalah dua hal yang harus dikerjakan secara bersama dalam situasi saat ini. Hal tersebut dikemukakan, Menkopolhukam RI Mahfud MD pada rapat koordinasi (rakor) meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian Covid-19, serta kesiapan Pilkada serentak 2020, Kamis 27 Agustus 2020. "Dua hal ini harus kita kerjakan bersama, sebab tidak mungkin kita tidak melakukan hal ini di dalam perkembangan saat ini,"tandas Mahfud Mahfud menjelaskan, kedua arah kebijakan tersebut sangat penting dilaksanakan sebab Indonesia sedang diambang resesi, yang diperkirakan akan terjadi pada akhir September atau awal Oktober mendatang. "Objektif saja kita ini sedang diambang resesi, secara logika kita akan memasuki resesi ekonomi pada akhir September atau memasuki awal Oktober dan hal itu tidak bisa terhindarkan. Inilah yang menyebabkan kita harus bekerja keras di dalam dua anak panah kebijakan pemerintah itu yakni Visi dan PEN,"kata Mahfud Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, resesi yang dimaksud bukan berarti krisis, namun merupakan istilah teknis dari satu situasi atau keadaan suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonominya dalam kuartal minus di bawah satu atau nol persen secara berturut-turut. "Resesi tidak selalu berarti krisis ekonomi, resesi dan krisis itu beda. Olehnya itu kita terus bekerja agar ekonomi masyarakat tumbuh di atas nol persen. Kita hidupkan ekonomi masyarakat agar tidak terjadi resesi,"imbau Mahfud Melalui kesempatan itu, Mahfud juga menekankan terkait penegakan hukum protokol kesehatan, Ia mengatakan hal tersebut harus dilakukan secara persuasif dan tetap memperhatikan kearifan lokal. Terkait Pilkada serentak, Mahfud juga menegaskan, meski di masa Pendemi Covid-19 pelaksanaan Pilkada tidak boleh mundur dan protokol kesehatan harus terus ditegakkan, sebab jangan sampai Pilkada sebagai bagian dari pesta demokrasi menimbulkan kesedihan karena Covid-19. Mendagri RI, Tito Karnavian, mengatakan, Presiden RI pernah menyampaikan seluruh kepala negara dan kepala daerah di dunia termasuk Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah menghadapai problema…

Kominfo Sulbar -- DPRD Sulbar menggelar rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2021 berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulbar, Rabu , 26 Agustus 2020 Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dalam sambutannya menyampaikan, dengan telah dilaksanakan kesepakatan kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran 2021, maka semua dalam satu kesatuan pemerintah daerah pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab bersama dengan fungsi dan kewenagannya masing-masing untuk pembangunan Sulbar ini. Masih kata Idris, di tengah pandemi covid-19 yang telah menjadi bencana kesehatan yang berimbas pada semua lini kehidupan, bahkan berdampak jauh menjadi krisis ekonomi sehingga penanganan yang akan dilakukan melalui sektor kesehatan, penanganan dampak ekonomi, serta penyedian jaringan penanganan sosial diharapkan dapat mengembalikan taruna kehidupan baru dan segara terlepas dari bencana covid-19. "Saat ini Pemprov Sulbar yang juga sejalan dengan pemerintah pusat akan mempercepat pemulihan ekonomi yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang kita telah sepakati bersama," kata mantan Deputi Bidang Diklat LAN RI. Di akhir sambutan, Idris mengajak semua pemerintah daerah untuk memberikan yang terbaik dalam mengembang amanat rakyat dalam melaksanakan tugas dan pengabdian bangsa dan negara. Saat paripurna berlangsung , Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar juga berkesempatan hadir secara virtual. Selain itu , juga hadir, hadir Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Wakil Ketua III, Abd. Halim, anggota DPRD Sulbar, asisten , pimpinan OPD dan undangan lain. (tawin)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menggelar rapat koordinasi persiapan deportasi pekerja migran Indonesia yang berada di negara Malaysia, serta persiapan kunjungan kerja Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Sulbar terkait peninjauan kesiapan sarana dan prasarana pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa, 25 Agustus 2020 Pemulangan deportasi pekerja migran Indonesia yang ada di negara Malaysia nantinya akan dipulangkan melalui Pelabuhan Tanjung Silopo , yang jumlahnya mencapai 1700 orang, tahap awal yang terdiri dari 10 provinsi yang ada di Indonesia yang meliputi Sulbar,Sulsel, Kalimantan,Jawa timur,Jawa barat,NTT,NTB,Riau dan Banten Terkait kunjungan kerja Kepala BP2MI di Sulbar, terdapat beberapa agenda yang menjadi pembahasan pada rakor tersebut seperti peninjauan Pelabuhan Tanjung Silopo, rumah penampungan bagi PMI dan rumah sakit Polman sebagai rumah sakit rujukan terhadap persiapan pemeriksaan pekerja migran . "Pemulangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia perlu ada pembagian tugas terhadap semua OPD terkait selama pemulangan PMI yang jumlahnya sekitar 21 ribu orang baik sarana dan prasarana dan meminta agar masyarakat selalu berbudaya hidup sehat tetap dimasa pandemi covid-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan seperti cuci tangan,pakai masker serta jaga jarak atau physical distancing," kata Ali Baal Masdar. (yandi)

Kominfo Sulbar-- Dalam melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak terlepas dari masalah ketidakjelasan data luasannya. Hal itu disebabkan adanya perbedaan metodologi dan teknologi yang digunakan dalam akusisi data. Hal tersebut dikemukakan, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulbar, Junda Maulana, saat membuka Lokakarya Para Pihak Dukungan Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat Berkelanjutan di Sulbar, yang berlangsung di Aula Hotel Maleo Town Square (Matos) Mamuju, Selasa 25 Agustus 2020. "Memang kondisi saat ini diperlukan data yang akurat dan tentunya akuntabel dalam upaya melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Sulbar. Banyak sekali jenis bantuan pemerintah, namun kita sangat sulit menerima bantuan-bantuan itu karena adanya permasalahan tersebut,"ucap Junda Dengan adanya data yang akurat, Junda menegaskan, pemerintah akan lebih mudah menginterpensi rencana dan sejumlah program untuk pengembangan kelapa sawit. "Apabila kita memiliki data yang akurat, maka kita bisa menginterpensi rencana dan program-program yang ada. Untuk itu, atas nama Pemprov Sulbar saya berharap agar basis data perluasan diperkuat,"kata Junda Melalui kesempatan itu, Junda juga meminta kepada instansi terkait untuk saling bekerjasama melakukan pendataan sehingga menghasilkan data luasan yang akurat. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Abdul Waris Bestari, mengemukakan, luas areal komoditi perkebunan kelapa sawit di Sulbar pada 2019, yakni sebanyak 152.475 hektar, yang mencakup Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Mamuju. Jumlah tersebut yang terbesar adalah sawit rakyat atau swadaya. "Luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat di Sulbar berjumlah 152.475 hektar, namun keberadaan perkebunan tersebut belum teridentifikasi secara konfrehensif sesuai data faktual,"ungkap Abdul Waris Olehnya itu, Abdul Waris menekankan, hal tersebut perlu mendapat perhatian dan pembinaan melalui konsolidasi data dan registrasi setiap kebun petani. "Hal ini sesuai dengan Intruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, serta peningkatan produktifitas perkebunan kelapa sawit dan Intruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan,"tuturnya Direktur Sulawesi Community Foundation…