MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik bersama jajaran pengurus Persatuan Insiyur Indonesia (PII) meninjau langsung pelabuhan Belang Belang, Kecamatan Kalukku Mamuju, Senin 23 Januari 2023. Kunjungan itu dalam rangka bagaimana kedepan pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dengan cepat di Sulbar. Dibutuhkan kolaborasi, ini tidak bisa dengan pendekatan sektoral, pendekatannya harus konprehensif," ucap Akmal Malik. Apalagi kata Akmal Malik, di PII banyak Insiyur yang ahli di bidang pertanian dan pertambangan, dan seluruh Insiyur itu telah memberikan masukan kepada pemerintah Sulbar agar bisa lebih cepat. "Banyak hal gagasan tadi yang diberikan, salah satunya desain untuk Pelabuhan Belang-belang dan juga di Palipi Majene. PII akan membantu kita untuk membuat desain itu," kata Akmal Malik. Selain itu, forum Insiyur muda juga akan membantu untuk melakukan langkah konferhensif penanganan stunting. "Ini membutuhkan tehnologi, mereka akan menyiapkan aplikasi untuk mendeteksi ibu hamil di Sulbar," ucapnya Sekertaris Jenderal PII Bambang Goeritno mengatakan, Sulbar memiliki banyak potensi tersisa mencari kunci agar perkembangan Sulbar bisa semakin cepat. "Contohnya pelabuhan ini didorong untuk segera memiliki kantor bea cukai agar pergerakan barang dapat memberikan keuntungan kepada Sulbar," tutupnya. (rls)

Mamuju--Pernikahan usia dibawah umur menjadi pemicu munculnya kasus ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), anemia, ibu yang hamil Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan Terlalu Banyak (4T) dan bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Problem inilah menjadi indikator masih tingginya Stunting di Sulbar. Untuk itu , Pemprov Sulbar Sulbar melakukan rapat bersama membahas Intervensi Penanganan Stunting di Ruang Rapat Rujab Gubernur Sulbar, Minggu, 22 Januari 2023 malam.Dalam rapat tersebut menekankan kolaborasi dan aksi nyata dalam penanganan stunting di Sulbar. "Ini yang terlibat banyak ya, ada dari kemenag, dari diknas dll tapi yang terpenting aksi nyatanya" ujar Emeralda Ayu Kusuma , Tenaga Ahli Gubernur Sulbar dalam rapat yang melibatkan Forkopimda se- Sulbar Dia juga menekankan agar memaksimalkan pendampingan serta edukasi di pedesaan. Utamanya mengenai hal hal dasar seperti sanitasi. "Saya berharap kita dapat bekerja sama dalam mengawal penanganan stunting yang menjadi permasalahan saat ini " ujarnya Turut hadir pada rapat tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Nuryamin , perwakilan dari Polda Sulbar, perwakilan Korem 142 Tatag dan undagan dari instansi vertikal lain

MAMUJU, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bakal berkunjung ke Sulbar, rencananya akan meninjau pelabuhan Belang Belang dan rekonstruksi Kantor Gubernur Sulbar. Sebab itu, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik melakukan rapat mempersiapkan materi menyambut PII, di Rujab Gubernur Sulbar, Minggu 22 Januari 2023. Kata Akmal Malik, kunjungan itu akan fokus kepada pengembangan ekonomi khususnya persiapan pengembangan Pelabuhan Belang-belang untuk sentra pergerakan komoditi Sulbar. "Kita ingin Belang-belang bisa menjadi pintu masuk dan pintu keluar untuk pergerakan barang termasuk kita akan meminta PII untuk melihat kantor gubernur apakah tahan gempa," ujar Akmal Malik Ia menjelaskan, Pelabuhan Belang-belang dapat dikembangkan dengan baik sehingga pelabuhan tersebut bisa menjadi sentra masuk keluarnya barang. Selain pelabuhan Belang-belang, kunjungan PII juga akan meninjau proses Rekonstruksi Kantor Gubernur Sulbar. "Kita berharap kunjungan itu bisa membantu memberikan edvice (masukan) untuk Sulbar untuk langkah tekhnis apa agar lebih maju kedepan," ucap Akmal. (rls)

MAMUJU– PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mengunjungi salah satu Usaha Mikro Kecil Menengaj (UMKM) Ulukarua di Desa Bambu Kabupaten Mamuju , Minggu, 22 Januari 2023. UMKM Ulukarua merupakan salah satu UMKM bergerak di bidang kerajinan tangan. Jenis kerajinan yang diproduksi adalah Tenun Sekomandi, yang dikenal sebagai sarung atau kain khas Kabupaten Mamuju. Kunjungan Pj Gubernur beserta rombongan sebagai bentuk kepedulian kepada pelaku usaha di Sulbar. "Mereka ini (pelaku usaha) orang orang yang berjasa bagi pelestarian tenun Sulawesi Barat," ujar Akmal Malik. Akmal Malik berharap masyarakat Sulbar dapat berbangga dengan produksi tenun Sulbar. Ia pun mengajak masyarakat agar bersama sama mempromosikan produk tenun Sulbar agar dikenal di berbagai negara. "Mari sama sama mempromosikan ini juga sebagai bentuk kepedulian kita menjaga kelestarian dan menjaga warisan nenek moyang kita. Kalau masyarakat ingin memberikan hadiah atau oleh-oleh kepada kerabatnya kami sarankan belilah tenun Sekomandi ini," tutup Akmal Malik. (rls)

Mamuju -- Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) telah melakukan penandatangan kerja sama bersama Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat, 20 Januari 2023 malam . Menindaklanjuti hal tersebut, IA ITB pun berjanji akan membantu Sulbar untuk pengembangan pertanian di Sulbar. Ketua IA Institut Tekhnologi Bandung (ITB), Gembong Primadjaja mengatakan, pihaknya bersama Pemprov Sulbar telah membangun kerjasama dalam hal pengembangan potensi pertanian berbasis tekhnologi di Sulbar. "Unsur tekhnologi dan perubahan tata cara bercocok tanam akan mendorong peningkatan produksi," kata Gembong. Gembong juga mengatakan, tekhnologi yang dirancang bagi petani, terutama pasca panen akan mendorong peningkatan nilai tambah bagi para petani di Sulbar. Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik pun menyambut baik, kerjasama yang dilakukan bersama IA ITB, apapagi Provinsi Sulbar adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam, sehingga untuk mengelolanya dibutuhkan teknologi. Untuk itu, menurutnya, kolaborasi bersama IA ITB dapat mendorong peningkatan teknologi, agar produksi dalam daerah bisa terkelolah dengan baik. "Dengan kerjasama ini, Saya berharap dapat menambah pendapatan di Sulbar, "ujar Akmal Malik. (rls)

MAMUJU -- Untuk mendorong peningkatan teknologi di Sulbar, Pemprov Sulbar menjalin kerjasama dengan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB). Hal itu ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemprov Sulbar dengan IA ITB, pada acara Jamuan Makan Malam Pemprov Sulbar Bersama Pimpinan BPK RI dan Alumni Institut Teknologi Bandung ( IA ITB ), di Rujab Gubernur Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Jumat 20 Januari 2023 malam. Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, Sulbar adalah provinsi yang kaya akan sumber daya alam, sehingga untuk mengelolanya dibutuhkan teknologi. Untuk itu, menurutnya kolaborasi bersama IA ITB dapat mendorong peningkatan teknologi, agar produksi dalam daerah bisa terkelolah dengan baik. "Dengan kerjasama ini, Saya berharap dapat menambah pendapatan di Sulbar, "ujar Akmal Malik. Akmal juga berharap dengan upaya tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan dan Sulbar bisa menjadi lebih baik kedepannya. "Selama ini kita masih mengirim bahan mentahnya, nilai tambahnya sangat kecil, persolan kita persoalan transportasi, ketika bersaing produk-produk lain kita kalah,"ucapnya Acara tersebut dihadiri, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang, para Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar dan undangan lainnya. (suaib)

Mamuju--Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta setiap kabupaten di Sulbar serius dalam penanganan stunting. Hal itu disampaikan pada acara Executive Meeting dengan Pimpinan Keuangan Negara VI / Anggota VI BPK RI Dengan Kepala Daerah Se-Subar di Kantor BPK Perwakilan Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, Jumat, 20 Januari 2023. Executive Meeting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara melalui percepatan penyelesaian tindaklanjut. "Salah satu permasalahan terbesar di Sulbar adalah stunting. Saya berharap BPK melakukan audit kinerja dalam penanganan stunting, tentunya dengan pemeriksaan spesifik agar stunting bisa tertangani. Marilah kita serius dalam penanganan stunting ini,"ajak Akmal Terkait tindaklanjut tata kelola keuangan kabupaten Se-Sulbar dari hasil kinerja BPK Perwakilan Sulbar, Akmal menyampaikan, terdapat beberapa kabupaten yang sudah mencapai tindaklanjut diantaranya, Pemkab Mamuju 87,29 persen, Pemkab Majene 77,23 persen, Pemkab Mamasa 76,16 persen, dan Pemkab Mamuju Tengah 75,16 persen. Sehubungan hal tersebut, Ia menghimbau semua kabupaten agar mematuhi tindaklanjut tersebut. "Alhamdulillah dengan capaian angka-angka ini, ini akan menjadi rekomendasi setiap kabupaten dan kita perlu upaya besar lagi, "pungkasnya. (suaib).

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik berharap agar capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan BPK dapat segera terlaksana 100 persen. Itu disampaikan, saat mengikuti Executive Meeting yang digelar Badan Pengelola Keuangan (BPK) Sulbar yang dihadiri Anggota VI BPK RI, Dr Pius Lustrilanang bersama jajaran BPK RI di Sulbar dan Sekda SE Sulbar di kantor BPK, Jumat 20 Januari 2023. Akmal Malik mengatakan, hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "BPK telah banyak membantu pemerintah Sulbar dan kabupaten se Sulbar dalam pembinaan dan pengawasan atas kinerja pengelolaan keuangan sehingga Provinsi Sulbar dapat meraih WTP atas LKPD 2021," kata Akmal Malik. Ia berharap, hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan solusi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan hingga dapat 100 persen. Akmal juga meminta, para kepala daerah enam kabupaten di Sulbar dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan stunting. "Saya mau mengajak seluruh kepala daerah untuk ikut bersama mengarahkan anggaran untuk mengatasi stunting," kata Akmal. Anggota VI BPK RI, Dr Pius Lustrilanang, mengatakan BPK memiliki tugas strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan, dengan mengawal dan mengawas program daerah. Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK RI memberikan manfaat dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Secara nasional hasil pemeriksaan mengalami peningkatan begitu juga di Sulbar. "Dari hasil pemeriksaan seluruh entitas pemda dari 2017 sampai 2021 selalu mendapat WTP, yg Ini artinya ada pencapaian baik tata kelola keuangan negara di seluruh wilayah Sulbar," tutupnya. (rls)

Mamuju--Memaksimalkan pemanfaatan lahan di Lingkungan Kantor Pemprov Sulbar, akan membangun Sport Area yang bersifat multifungsi. Itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Terkait Pusat Sarana dan Prasarana Olahraga di Lingkungan Kantor Pemprov Sulbar, di Rujab Sekprov Sulbar, Jumat 20 Januari 2023. Rapat dipimpin Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. "Kita akan bangun Sport Area sebagai pemanfaatan lahan di lingkup pemprov,"kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris Idris menyampaikan, secara tekhnis, perencanaan pembangunan Sport Area akan dilakukan semaksimal mungkin. Dan dalam target upaya pembangunan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan dirampungkan pada tahun 2024. Lebih lanjut disampaikan, pembangunan Sport Area itu sebagai sarana dan prasarana yang bersifat multifungsi. Multifungsi yang dimaksud diantaranya, ada joging track, basket, senam bersama, dan permainan bola volly dan lainnya. 'Ini nanti dikoordinasikan secara fungsional oleh Dinas Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Dinas PU,"ujarnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar, Safaruddin Sanusi DM menyampaikan, pemanfaatan lahan tersbut dinilai pemanfaatan yang produktif, dikarenakan Sport Area itu nantinya juga dimanfaatkan sebagai akses evakuasi bencana dan sosialisasi bencana. "Kedepanya kita bisa mengundang tiap bulan para lembaga vertikal lainnya untuk olahraga bersama. Tetapi untuk OPD setiap hari Jum'at kita olahraga bersama di tempat itu "pungkasnya (Suaib)

Mamuju--Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Tinggi Sulbar, di Kantor Pengadilan Tinggi Sulbar, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kab. Mamuju, Kamis 19 Januari 2023. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan, birokrasi, predikat WTP, pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima. "Segala upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif,"tandas Idris "Untuk itu, saat ini adalah kesempatan yang baik sebagai momentum introspeksi bagi seluruh pemangku kepentingan yang hadir, untuk terus berbenah memperbaiki kualitas karakter diri dan organisasi,"sambungnya Idris menuturkan, hadirnya aparatur negara yang berintegritas akan mewarnai dan mendukung kelanggengan ekosistem antikorupsi dalam organisasi. "Profil SDM seperti inilah yang terus kita bangun, agar sungguh-sungguh membawa transformasi birokrasi yang signifikan bagi kemajuan bangsa,"pungkasnya Untuk mewujudkan transformasi birokrasi, lanjut Idris, harus memperkuat sinergi dan kolaborasi dari hulu sampai ke hilir, dari pencegahan sampai ke penindakan, baik Government to Government, Government to Business (G to B) maupun Business to Business (B to B), serta dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa. Dia juga menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi fokus prioritas, diantaranya adalah, pertama, secara konsisten mengokohkan dan mengevaluasi integritas individu dan kelembagaan, serta memperkuat nilai-nilai WBK dan WBBM, sebagai upaya amar ma’ruf nahi munkar. Kedua, memanfaatkan dengan optimal teknologi digital dan kekuatan media sosial dalam proses bisnis, sebagai bentuk transparansi pengawasan pelayanan publik. Ketiga, adalah memperkuat sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan KPK dalam kerangka kerjasama pencegahan korupsi dan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. (Suaib)