Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris memimpin rapat koordinasi terkait penyamaan persepsi refocusing melalui Video Conference (VC), bersama para Sekda se-Sulbar, Selasa 21 April 2020, yang berlangsung di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengemukakan, sesuai arahan yang disampaikan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah pada rapat sebelumnya, Pemda yang tidak patuh melakukan refocusing anggaran akan mendapatkan sanksi terkait dana-dana transfer dari pusat ke daerah dan sanksi lainnnya. Untuk itu, Idris menegaskan, tidak boleh ada Pemda baik provinsi maupun kabupaten di wilayah Sulbar, mendapatkan sanksi atas kelalaian tidak dapat memenuhi apa yang diperuntukkan dalam kebijakan pemerintah pusat, mengenai upaya melakukan refocusing terhadap jenis dan sumber-sumber anggaran yang telah diatur. "Saya titipkan jangan sampai kita mendapatkan sanksi, dan sanksinya pasti bicara mengenai dana-dana transfer ke daerah,"ucap Idris Melalui kesempatan itu, Idris menyatakan, upaya melakukan refocusing sudah sangat baik, namun hal pertama yang dibutuhkan adalah tentu adanya komitmen bersama dan kesamaan persepsi terhadap ketepatan waktu dan kualitas dari refocusing anggaran. Ia menambahkan, saat ini Pemprov Sulbar telah melakukan analisis pengalokasian anggaran hingga Desember mendatang, untuk penaganan dampak yang ditimbulkan dari Covid-19, baik pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial. "Kita berasumsi kemungkinan pergerakan wabah Covid-19 ini akan mulai landai atau menurun pada Juni, tetapi ketika kita baca dari sejumlah media selalu ada gelombang kedua, dan pada gelombang ke dua ini, para Sekda baik provinsi maupun kabupaten dituntut unruk memperhitungkan sampai Desember 2020,"tambahnya Senada dengan Sekprov Sulbar, Kapala BPKPD Sulbar, Amujib juga mengatakan, sesuai yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu RI, nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020, tentang percepatan penyesuaian APBD 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, yang ditandatangani pada 9 April 2020 lalu, sanksi bagi Pemda yang tidak melaporkan hasil refocusing APBD 2020 paling lambat dua minggu setelah ditetapkannnya…

Kominfo Sulbar -- Bantuan sembako kemanusiaan Covid-19 Pemprov Sulbar mulai disalurkan. Untuk tahap I sebanyak 1400 paket disalurkan di tujuh kelurahan di Kabupaten Mamuju, yakni Kelurahan Simboro, Kelurahan Rangas, Kelurahan Karema, Kelurahan Rimuku, Kelurahan Binanga, Kelurahan Mamunyu dan Kelurahan Bebanga. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Sulbar kepada para lurah di Kantor Bulog Mamuju, Selasa, 21 April 202. Bahkan, Gubernur Ali Baal turun langsung menyerahkan paket sembako kepada warga kurang mampu di Kelurahan Karema dan kepada karyawan dirumahkan di Loby Hotel Grand Maleo Mamuju. Paket sembako tersebut disalurkan secara "door to door "oleh anggota Tanaga Dinas Sosial dan Satpol PP Provisni dan Kabuaten ke rumah penerima demi menghindari kerumunan. Penyaluran dipantau langsung para pejabat eselon II lingkup Pemprov. Asisten I Pemprov Sulbar, Muhammad Natsir, selaku Koordinator Pembagian Sembako mengatakan, bantuan sembako tersebut merupakan ide dan gagasan gubernur melihat kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19, sehingga meminta seluruh OPD untuk berdonasi dalam rangka penyaluran sembako kemanusiaan. "Ide pak Gubernur direspon bersama oleh Sekprov dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari donasi OPD yang terkumpul sebanyak Rp 519 juta kemudian dibelanjakan dalam bentuk sembako, satu paket sembako nilainya Rp 150 ribu, terdiri dari Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Terigu, Mie Instan dan Minuman, jumlah paket sebanyak 3.664 paket. Khusus untuk tujuh kelurahan di Kabupaten Mamuju, sebanyak 1.400 paket," sebut Natsir Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berharap agar pembagian sembako kemanusian tersebut bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran, serta dapat memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya. "Semua merata, semua akan dapat, tidak usah ribut kalau ada yang belum dapat. Kami juga pemerintah akan mengupayakan supaya masyarakat senang dan sejahtera. Bagi yang belum dapat sembako melapor saja supaya nanti kita catat dan akan diantarkan langsung sembakonya,"sebut Ali Baal Ali Baal juga menginstruksikan kepada semua tim pemantau penyaluran dan para relawan lainnya untuk bekerjasama dengan baik…

Kominfo Sulbar-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, beberapa waktu lalu telah mengintruksikan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran untuk penangnan Covid-19. Atas dasar tersebut Pemprov Sulbar telah meluncur cepat melakukan refocusing anggaran pada basis OPD dengan capaian sebanyak 95 persen. “Atas perintah percepatan refocusing, alhamdulillah Sulbar lumayan meluncur dengan cepat. Sampai siang ini, telah mencapai 95 persen perampungan berbasing OPD,” kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada rapat koordinasi melalui Video Conference (VC), bersama sejumlah pejabat Kemendagri RI, yang berlangsung di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 20 April 2020. Disampaikan, beberapa waktu lalu Mendagri RI menilai Sulbar sebagai salah satu provinsi dari lima provinsi terendah terkait refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19, namun menurutya jika melihat apa yang dirancang saat ini, Sulbar akan keluar dari posisi tersebut. "Penilaian dari Mendagri RI cukup membuat sesak nafas. Tetapi kalau kita lihat apa yang diarancang saat ini, Insya Allah kita tidak akan rendah lagi,”pungkas Idris Idris menjelaskan, sebetulnya alokasi yang disampaikan ditahap awal, merupakan alokasi yang diminta dengan waktu satu minggu saat itu dan Pemda Sulbar belum menghitung waktu keseluruhan total kebutuhan. Itulah yang membuat Sulbar mendapat penilaian tereendah dari Mendagri RI. Selain itu, Pemprov Sulbar yang memiliki APBD yang sangat kecil bagi suatu pemerintah provinsi, dinilai tidak care terhadap daerah yang baru berkembang, sebab disetarakan dengan provinsi-provinsi raksasa yang sudah lama maju terlebih dahulu, sehingga dapat menjadi komsumsi publik bahwa seakan-akan provinsi ke-33 ini tidak peduli dengan penanganan Covid-19. Olehnya itu, menurut Idris, seharusnya dalam penyusunan profile kebutuhan daerah dan perimbangan APBD, akan sangat efektif jika provinsi-provinsi yang memiliki APBD rendah dipersaingkan. Terkait keputusan bersama antara Kemendagri dan Kemenkeu RI tentang Belanja Tidak Langsung, Idris mengatakan, dalam hal tersebut apabila harus disetarakan antara PTT dengan belanja pegawai lainnya, maka akan menjadi permasalahan sosial yang baru.…

Kominfo Sulbar -- Untuk menangani dampak pandemi Covid-19 yang telah merambah sejumlah sektor, khususnya pada sektor ekonomi dan sosial yang telah dirasakan masyarakat Sulbar saat ini, Pemprov Sulbar menyalurkan bantuan sembako mulai Selasa, 21 April. Hal tersebut disampaikan, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, melalui Video Conference (VC) pada rapat terbatas bersama Forkopimda dan para bupati Se-Sulbar, Senin 20 April 2020, yang berlangsung di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar. "Insya Allah mulai besok (hari ini, 21 April ) bantuan sembako sudah disalurkan pada seluruh kelurahan di Sulbar, setiap kelurahan mendapatkan 200 paket dan dimulai di Mamuju,"kata Ali Baal Kemudian, lanjut Ali Baal, pada bulan ini juga, penyaluran bantuan sembako akan dilanjutkan ke seluruh desa yang ada di kabupaten se- Sulbar. Bantuan tersebut akan berikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin sesuai data dari Dinas Sosial. "Pemkab bisa menggunakan dana desa yang ada sebesar 30 persen dan itu dipakai selama tiga bulan kedepan,"tutur Ali Baal Selanjutnya, kata Ali Baal, pada bulan berikutnya akan menyusul bantuan sosial atau Bantuan Lansung Tunai (BLT) untuk masyarakat. Pemberian bantuan berdasar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selanjutnya, pada Juli mendatang juga akan di turunkan bantuan dari program Marasa untuk 190 desa di Sulbar. "Jadi bantuan-bantuan ini kita tidak diberikan dalam satu bulan sekaligus, namun disalurkan secara berangsur-angsur agar tidak tumpang tindih. Ini dilakukan agar semuanya berjalan dengan baik,"pungkas Ali Baal , Melalui kesempatan itu, Ali Baal meminta para bupati se-Sulbar untuk menghimbau masyarakat untuk sabar menunggu dan tidak usah khawatir untuk tidak mendapatkan bantuan tersebut. "Tidak usah khawatir semua kabupaten se-Sulbar akan dapat, jadi tolong dihimbau masyarakat untuk bisa sabar,"ucap Ali Baal Ali Baal juga meminta, kepada Kajati, BPK dan DPRD Sulbar , dan APIP untuk bersama -sama mengawal proses penyaluran bantuan tersebut agar berjalan dengan baik. Terkait adanya kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) di kabupaten,…

Kominfo Sulbar-- Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan upaya mengatasi dampak yang ditimbulkan dari penyebaran Covid-19, yaitu dengan melakukan penguatan jaring pengaman sosial (Social Safety Net). Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi jaring pengaman sosial penanganan Covid-19 di Sulbar, Kamis 16 April 2020, berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, Covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja, namun juga pada aspek sosial, ekonomi dan lainnya. Sehingga menurutnya, pemerintah daerah harus serius dalam melakukan jaring pengaman sosial, agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kalangan masyarakat. Dalam upaya penguatan jaring pengaman sosial, Ali Baal menyatakan, pemerintah menyediakan berbagai kebijakan dengan pemberian bantuan sosial bagi warga Indonesia di tengah pandemi virus corona, yang menurutnya hal itu terdapat beberapa program bantuan dari pemerintah daerah senada dengan pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Padat Karya Tunai untuk warga masyarakat kategori miskin dan hampir miskin. "Selaku pemerintah daerah, kita harus bergerak sesuai data yang ada dari Dinas Sosial dan BPS berdasarkan kategori miskin dan hampir miskin di setiap desa, dan kita semua sudah sepakat bahwa semua kebutuhan pokok ada di Bulog, "ujar Ali Baal Ali Baal mengungkapkan, terdapat sejumlah bantuan yang bisa diperoleh masyarakat Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga Kartu Prakerja atau bantuan hibah instansi vertikal, intensif Potensi dan Sumber Kesejahtaraan Sosial (PSKS) dan shelter. Mengenai sasaran kegiatan pada bidang aspek penanganan kesehatan, lanjut Ali Baal, dengan penyediaan fasilitas dan sarana serta prasarana kesehatan, merekrut atau melatih tenaga kesehatan yang potensial, pemberian insentif, pemberian disinfektan, penyewaan rumah singgah, pemeriksaan laboratorium, pengadaan alat dan evakuasi korban, penanganan korban positif, penanganan jenazah korban positif dan penanganan kesehatan lainnya. " Program Padat Karya Tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan…

Kominfo Sulbar-- Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sulbar 2021, Pemprov Sulbar menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Sulbar, di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar melalui Video Converence (VC), Kamis 16 April 2020. Tema yang diusung, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bekualitas untuk pembangunan yang berkelanjutan. Musrenbang dibuka langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, Musrenbang merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya. "Tidak terasa penyusunan RKPD ini telah memasuki periode tahun ke empat RPJMD Sulbar 2017-2022. Untuk itu diperlukan akselerasi dan upaya-upaya percepatan dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, menuju Sulbar untuk maju dan malaqbi,"kata Ali Baal Menurut Ali Baal, sistem perencanaan yang baik merupakan langkah untuk menentukan tindakan implementasi pembangunan daerah menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Terkait tema yang diusung dalam musrenbang, Ali Baal menegaskan, hal tersebut secara implisit telah memberikan gambaran dan fokus program dan kegiatan, serta arah pembangunan Sulbar 2021. "Penyusunan rencana kerja masing-masing OPD 2021 harus merujuk pada tema dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan diharapkan saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya,"ucap Ali Baal Dalam perencanaan 2021, sambungnya , harus memperhatikan dan mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, baik dari aspek sosial maupun ekonomi dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan 2021. Ali Baal berharap, semoga selama proses musrenbang dapat mewujudkan kualitas perencanaan yang baik, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sulbar. Staf Khusus Mendagri RI Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, Apep Fajar Kurniawan, mengatakan, lima poin utama yang menjadi visi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam pembangunan Indonesia 2020-2024, tentu harus menjadi pijakan dasar untuk seluruh pemerintah daerah, termasuk Sulbar dalam menyusun rencana pembangunan. "Lima poin tersebut adalah pembangunan Sumber…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Kepala Dinas Sosial Sulbar, Bau Akram Da'i, mengikuti rapat koordinasi Bantuan Sosial (Bansos) tunai, bersama Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Juliari P. Batubara, Rabu 15 April 2020. Rapat koordinasi yang bertujuan dalam rangka penanganan Covid - 19 tersebut, diikuti melalui Video Conference (VC), di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Kapala Dinas Sosial Sulbar, Bau Akram Da'i mengatakan, berdasarkan arahan Mensos RI mengenai penyaluran bansos tunai dalam penanganan dampak covid-19, Sulbar mendapatkan alokasi sebesar 75 ribu Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bansos tunai. "Ini merupakan program dari Kemensos RI dalam penanggulangan dampak covid-19, yang diberikan kepada 33 provinsi di Indonesia. Kita tinggal menunggu petunjuk teknisnya seperti apa,"ucap Bau Akram Bau Akram menjelaskan, KPM bansos tunai itu akan diberikan dengan cash transfer tunai, baik melalui Kantor Pos maupun Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yang berada di Sulbar Ia menambahkan, 75 ribu KPM tersebut merupakan usulan data yang berasal dari kabupaten, sedangkan gubernur hanya tinggal menyetujui hasil dari usulan tersebut. Sebelumnya, Melalui VC, Mensos RI Juliari P. Batubara menyampaikan, pihaknya akan mengirimkan ke masing-masing kabupaten dan kota untuk alokasi awal KPM bansos tunai, sesuai mekanisme dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hanya sebagai referensi. "Yang paling terpenting adalah mekanismenya sesuai, dengan kata lain DTKS tersebut hanya sebagai referensi. Saya berharap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menunggu informasi dari Kemensos RI untuk alokasi awalnya,"kata Juliari Disampaikan, pihaknya juga akan berkoordinasi mengenai usulan nama-nama penerima bantuan tunai, kemudian setelah itu baru ditetapkan pelaksanaannya, dan hal itu merupakan tanggungjawab kabupaten dan kota. Ia menambahkan, jumlah total yang menjadi sasaran dari target pemberian bansos sebanyak sembilan juta keluarga di seluruh Indonesia, dengan jumlah nominal atau besaran bantuan yang diberikan, sebesar 600 ribu rupiah perkeluarga selama tiga bulan. "Bantuan yang akan diberikan mulai April hingga Juni tahun…

Kominfo Sulbar-- Sebagai tindak lanjut dari video Conference dengan Mendagri, Tito Karnavian baru-baru ini terkait permintaan kepada Pemda agar lebih responsif terhadap refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menegaskan kepada semua OPD segera melakukan langkah refocusing anggaran tanpa terkecuali. Namun , dalam melaksanakan hal itu, perlu melibatkan pihak pengawas dan APIP agar tidak bermasalah di kemudian hari. Itu ditegaskan dalam video conference lanjutan rapat kerja pimpinan evaluasi triwulan I yang berlangsung di ruang oval Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 15 April 2020. " Terkait penanganan Covid-19, agar semua OPD serius menyikapi hal itu, dengan ikut terlibat aktif dan bekerja lebih keras lagi, terlebih khusus bidang kesehatan dan stimulan ekonomi," tandasnya. Melalui kesempatan itu, Ali Baal juga menyinggung mengenai rasionalisasi anggaran, sesuai yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta terkait penanganan Covid-19. Untuk itu, Baal meminta, semua OPD harus dapat melaksanakan hal tersebut dengan serius, sebab saat ini tidak ada lagi bicara program dan kegiatan yang normal di tengah pandemi Covid-19. "Kita tidak berada dalam situasi yang normal, tidak ada pilihan lain kecuali segera melakukan perubahan semua komponen belanja, yang harus digeser sampai 50 persen sesuai dengan kebijakan pusat,"tandas mantan Bupati Polman itu. Ali Baal pada kesempatan tersebut juga menghimbau kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terus memperbaiki dan menyempurnakan indikator kinerja 2020 dan 2021, sehingga dapat sesuai dengan tuntutan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan standar nasional. "Hal lain yang juga harus ditingkatkan dan diperbaiki, adalah terkait tugas-tugas utama, yakni pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," sebutnya. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada semua OPD, atas pencapaian kinerja triwulan I 2020, baik fisik maupun keuangan. "Kami sangat apresiasi, karena kita tetap semangat untuk terus bekerja…

Kominfo Sulbar -- Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, Ny. Hj. Andi Ruskati Ali Baal didampingi Asisten III Bidang Administrasi, Djamila melakukan pembagian masker, hand sanitizer serta menyediakan tempat cuci tangan umum di Pasar lama dan Pasar Baru Mamuju, Rabu, 15 April 2020.. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaranvirus corona kepada masyarakat di Provinsi Sulbar. Bantuan yang diserahkan oleh Ketua TP PKK Sulbar, Andi Ruskati tersebut merupakan donasi dari pengurus TP PKK , Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Badan Kontak Majelis Taklim Sulbar diserahkan kepada kepala pasar, kemudian masker dan hand sanitizer dibagikan kepada yang rentan dari bahaya virus karena selalu berada di luar rumah dan bertemu pelanggan " Penyerahan bantuan ini memang hanya berfokus di pasar karena posisi pasar sebagai tempat keramaian orang-orang yang melakukan transaksi jual beli .Ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, jadi kami memberikan kepedulian kepada bapak dan ibu yang datang dan keluar di pasar, utamanya yang menjual,"kata Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Sulbar itu. Di sela-sela penyarahan bantuan, Hj Andi Ruskati, juga melakukan sosialisasi mencuci tangan yang benar kepada pelanggar pasar, sebagaimana pedoman cuci tangan yang benar yang disediakan di wadah cuci tangan umum. Kepada masyarakat, Ruskati juga menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. "Patuhi aturan pemerintah seperti menjaga jarak dalam keramaian dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, jika ingin beraktivitas diluar rumah jangan lupa pakai masker, sehingga kita semua teehindar dari virus corona," tutur Ruskati yang juga merupakan Ketua BKMT Sulbar. Asisten III Bidang Administrasi , Djamila menyampaikan kepada masyarakat yang ada di pasar untuk tetap menjaga kesehatan jika berada diluar rumah. Bagi yang tidak memiliki kepentingan diluar rumah, agar kiranya untuk tetap berada di dalam rumah saja. "Perhatikan anjuran pemerintah. Jaga Kesehatan dan jaga kebersihan, jangan lupa untuk memakai masker dan selalu cuci tangan dengan…

Kominfo Sulbar -- Dalam rangka pengendalian dan evaluasi triwulan I terhadap pelaksanaan RKPD 2020, Pemprov Sulbar menggelar rapat kerja pimpinan Triwulan I melalui Video Conference (VC) di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 14 April 2020. Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Dalam arahannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengemukakan, kegiatan itu dilaksanakan untuk menjalankan tugasnya sebagai Gubernur, dalam melakukan pengendalian dan eveluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah provinsi, daerah kabupaten dan antar kabupaten. "Hal ini sebagaimana yang telah diamatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 tahun 2017,"ucap Ali Baal Melalui kesempatan itu, Ali Baal meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan pelaksanaan realokasi anggaran program dan yang tidak produktif, untuk dialihkan pada program dan kegiatan yang memiliki dampak terhadap penanganan Covid-19 di wilayah Sulbar. Selain itu, kegiatan maupun anggaran pada masing-masing OPD untuk difokuskan kembali terhadap penangnan Cociv-19, baik dalam penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi atau dunia usaha daerah, penanganan dampak sosial masyarakat, sesuai dengan fungsi masing-masing. "Ini sesuai dengan Intruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan Covid-19 di lingkungnan pemerintah daerah,"kata Ali Baal Dalam hal pengendalian dan evaluasi internal di masing-masing OPD, lanjut Ali Baal, agar seluruh kepala OPD menjalankan fungsi tersebut, secara berjenjang dalam melaksanakan rencana kerja 2020, dalam rangka pencapaian sasaran dan target masing-masing urusan pemerintahan. Ali Baal juga berharap, agar suluruh OPD mengubah pola kerja dengan berbasis kinerja yang berorientasi pada outcome, sehingga dampak dari kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, juga turut dirasakan masyarakat. Sedangkan, untuk perencanaan pembangunan daerah 2021, Ali Baal menginginkan, agar fokos terhadap prioritas pembangunan daerah 2021, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak lagi berorientasi money follow function, melainkan berorientasi pada money follow program priority. "Di 2021 juga kita harus memperhatikan dan mengantisipasi dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari wabah…