Kominfo Sulbar -- Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar menyerahkan bantuan paket kebutuhan wanita kepada perwakilan unsur Forkopimda, PKK, dan DWP, Kamis 18 Februari 2021. Bantuan yang berjumlah 250 paket kebutuhan wanita tersebut, diserahkan secara simbolis dalam pertemuan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Sulbar yang berlangsung di rumah jabatan Wakil Gubernur Sulbar. Pada pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengatakan bantuan itu berasal dari KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) pusat yang juga sebagai induk organisasi BKOW. "Bantuan ini berasal dari KOWANI pusat, dimana bantuan yang kami terima sebesar Rp 25 juta dan dialokasikan berupa paket kebutuhan wanita sebanyak 250 paket,"kata Enny Disampaikan, paket tersebut nantinya akan diberikan kepada anggota organisasi yang terdampak dan juga kepada masyarakat yang berada di posko pengungsian yang betul-betul sangat membutuhkan dan pengalokasian paket juga melibatkan ibu-ibu dari Persit, Bhayangkari, Kejaksaan Tinggi, PKK, dan DWP. Enny berharap, mudah-mudahan bantuan tersebut bermanfaat dan bisa diterima dengan ikhlas, serta pengalokasiannya benar-benar diberikan kepada yang memang sangat membutuhkan. Melalui kesempatan itu, Enny juga berpesan kepada masyarakat baik yang sudah kembali ke rumah maupun yang masih berada di posko pengungsian untuk tetap memperhatikan kesehatan, kebersihan serta tidak lupa mengedepankan protokol kesehatan. "Insya Allah semua akan kembali normal dan situasi akan semakin membaik,"tutupnya (deni)

Jelang dua pekan penanganan dampak gempa sulbar di masa transisi darurat, jumlah pengungsi di Kabupaten Mamuju menunjukkan pengurangan yang cukup signifikan. Sejumlah warga yang berada di titik-titik pengungsian berangsur angsur mulai memilih untuk kembali ke rumah. Dibanding dengan pada hari pertama masa transisi darurat, 5 Februari 2021, yang berjumlah 40.974 orang. Per Selasa, 16 Februari 2021, jumlah pengungsi di Kabupaten Mamuju berkurang 4.027 menjadi 36.947 orang yang berada di 194 titik pengungsian. Pengungsi di Kabupaten mamuju tersebar di Kecamatan Tappalang, Tappalang Barat, Simboro, Mamuju, Kalukku, dan Kecamatan Papalang. Khusus Kecamatan Bala Balakang, per tanggal 9 sudah tidak terdapat titik pengungsian. Koordinator Bidang Mitigas Gempa Bumi dan Tsunami Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Daryono menanggapi mulai berkurangnya pengungsi di titik pengungsian mengatakan, berdasarkan analisa dengan sejumlah indikator, kondisi Sulbar memang sudah relatif aman. Meski demikian, ketika diminta menyarankan agar pengungsi kembali ke rumah. Sudaryono enggan berkomentar lebih jauh. “Kami sudah mengatakan, berdasarkan analisa sudah relative aman. Tetapi karena kami tak punya rakyat, kami tak berhak untuk menyarankan atau merekomendasikan agar pengungsi kembali ke rumah. Soal itu tentu diserahkan kepada pemda masing masing” sebut Daryono. Ditemui di Pos Komando Transisi Darurat, Kepala Bidang Data Informasi dan Humas Pos Komando Transisi Darurat, Safaruddin mengatakan, terkait pengungsi, beberapa waktu lalu BNPB telah menyatakan persoalan pengungsi gempa sulbar ditarget berakhir di pertengahan tahun. Diharapkan bisa lebih cepat bisa tetapi tidak menutup kemungkinan lebih lama. “ Beresiko untuk menginstruksikan pengungsi pulang kerumah. Selain masih banyak warga yang rumahnya rusak berat. Tidak sedikit pula warga yang mengalami trauma dan mengkuatirkan keselamatan anak anak jika mereka kembali ke rumah. Tetapi bagi yang rumahnya masih layak, atau tidak rusak selalu akan kami himbau untuk kembali. Dan kalau pun masih kuatir, bisa dengan bertenda di depan atau sekitar rumah” kata Safaruddin, Kamis, 18 Februari 2021. Terkait, gempa susulan yang…

MAJENE – Hasil pendataan kerusakan rumah akibat gempa di kabupaten Majene telah rampung. Laporan kerusakan rumah telah dipilah berdasarkan kategori rusak berat, sedang dan ringan. Hasil pendataan itu telah dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Majene. Memuat hasil pedataan tahap pertama dan tahap kedua. Calon penerima bantuan kerusakan rumah yang tertuang dalam SK ini akan di assesesment oleh pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan. Pada tahap I, kerusakan rumah warga di Kabupaten Majene dilaporkan sebanyak 4.099 unit rumah. Dengan rincian, rusak berat sebanyak 1.774 unit, rusak sedang mencapai 1.140 unit, dan rusak ringan 1.185 unit. Sementara hasil pendataan tahap akhir atau II, sebanyak 3.141. Ada 1.323 unit rumah terkategori rusak ringan, 587 rusak sedang, 1.231 rusak berat. "Kami berharap bantuan ini terealisasi, kami bersyukur dan siap menunggu keputusan pemerintah. Tapi kalau bisa, ya lebih cepat lebih baik" harap Kadir, salah seorang warga Majene. Total keseluruhan rumah yang rusak dalam dua tahap pendataan ini sebanyak 7.240 unit rumah. Dengan rincian, rusak berat mencapai 3.005 unit, rusak ringan sebanyak 1.727, dan yang rusak berat sebesar 2.508 unit. Kerusakan rumah yang terdata ini berada di lima kecamatan yakni, Kecamatan Ulumanda, Malunda, Tameroddo Sendana, Tubo Sendana dan Kecamatan Sendana. Data tersebut telah diserahkan untuk ditindaklnjuti Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rumah terdampak gempa akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 50 juta untuk yang rusak berat, Rp 25 juta yang rusak sedang dan Rp 10 juta rusak ringan. Rencana pemberian bantuan ini juga disampaikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Mamuju beberapa hari setelah gempa magnitudo 6,2. Kerusakan rumah akibat gempa terjadi di Kabupaten Mamuju, Majene dan Mamasa. (Bidang Data, Informasi dan Humas Pos Komando Transisi Darurat)

Sekprov Sulbar melakukan rapat dengan pimpinan OPD terkait penyesuaian anggaran tahun 2021 di Posko Transisi Bencana Gempa, Rabu, 17 Februari 2021. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Perpanjangan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga RT , dimana mengarahkan realokasi dan refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dipergunakan pada keperluan vaksinasi mulai dari operasional pemantauan dan penanggulangan pasca vaksinasi, distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin serta insentif tenaga kesehatan yang turut melaksanakan vaksinasi Covid-19. Untuk penyesuaian anggaran 2021, sebanyak 13 OPD yang dilakukan penyesuaian, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan Holtikura dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Dinas Transmigrasi, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perkebunan. "Untuk 13 OPD ini, tidak ada pengurangan, yang ada penyesuaian program berdasarkan tuntutan untuk penanganan Covid 19, yang diharapkan kepada kepala-kepala OPD terpilih untuk bisa berdiskusi secara internal. Untuk itu, kepada OPD terkait untuk bisa melakukan penyesuaian program kegiatan , yang intinya menyesuaikan terhadap tekanan-tekanan kebutuhan penanganan covid. Untuk 13 OPD yang tidak termasuk dalam OPD yang disesuaikan anggarannya, kiranya tidak bekerja apa adanya , tetapi mensupport OPD yang mendapat tugas untuk disesuaikan anggarannya, "kata Sekprov Muhammmad Idris dalam pertemuan tersebut Mantan Deputi LAN RI itu juga menyampaikan, rencana penyesuaian anggaran sebesar delapan persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau sebesar Rp 81 miliar lebih. Kepala BPKPD, Amujib mengatakan, tidak terdapat pemotongan anggaran, konsekuensi dari tidak adanya pemotongan berarti tidak ada penambahan. "Khusus untuk Dinas Kesehatan, akan ada penambahan anggaran untuk insentif tenaga medis dan hal-hal lain untuk penanganan Covid tetapi dibatasi berdasarkan kewenangan dengan sumber pembiayaan dari dana BTT (belanja tak terduga). (deni)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri sekaligus menyaksikan pengucapan dan penandatanganan deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulbar, Rabu 17 Februari 2021. Berlangsung di Kanwil Kemenkumham Sulbar, pengucapan dan penandatanganan deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM lingkup Kemenkumham Sulbar, dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, M. Anwar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, kegiatan tersebut sebagai wujud komitmen Kanwil Kemenkumham yang dirangkai dalam bentuk penandatanganan deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas Kemenkumham 2001. Selain itu, juga merupakan penguat semangat menghadapi keterbatasan karena pandemi Covid- 19 dan masa transisi pasca gempa. Ali Baal berharap, pencanangan pembangunan zona integritas pada Kanwil Kemenkumham Sulbar dapat ditindaklanjuti dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Sulbar sesuai harapan masyarakat untuk seluruh jenis layanan tanpa ada diskriminasi. "Pertahankan layanan yang sudah baik, evaluasi dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan serta menggunakan kearifan lokal untuk mendukung semua kinerja pelayanan kepada masyarakat,"imbau mantan Bupati Polman dua periode itu Ali Baal menekankan, untuk dapat bangkit bersama membenahi semua sektor di daerah dibutuhkan kolaborasi sesuai bidang tugas masing-masing. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, M. Anwar menyampaikan, deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas tersebut merupakan momentum untuk membentuk komitmen jajaran Kemenkumham dalam memberikan pengabdian dan loyalitas tanpa batas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Hal tersebut diharapkan kiranya seluruh jajaran Kemenkumham berjanji dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik pada negeri,"ucap Anwar Dalam melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK/ WBBM di wilayah Sulbar, Anwar berharap, selalu ada kerjasama dan penguatan dari jajaran Kejaksaan Tinggi, Perwakilan Ombudsman serta arahan Gubernur Sulbar. Ia menambahkan, di tengah kondisi pandemi Covid- 19 pihaknya tetap melaksanakan pelayanan publik dengan berbagai inovasi melalui layanan publik secara online, serta pelaksanaan tugas dan fungsi berbasis teknologi informasi dengan tetap menjaga kualitas pelayanan…

Kominfo Sulbar -- Pemprov Sulbar berencana membuat buku sejarah terjadinya bencana alam gempa bumi yang melanda Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulbar, pada 14 dan 15 Januari 2021 lalu. Sehubungan hal tersebut, melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar menggelar pertemuan dalam rangka pembahasan pengumpulan data yang akan dijadikan sebuah buku sejarah terkait peristiwa itu, yang berlangsung di Posko Dinas Kominfopers Sulbar, Senin 15 Februari 2021. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Safaruddin Sanusi mengatakan, pembuatan buku tersebut dinilai dapat menjadi salah satu cara penanganan dan pembelajaran mengenai bencana alam kedepan. "Buku ini dibuat dalam versi satu sejarah, walau pahit tetapi harus dibuat menarik sehingga masyarakat dapat membaca dan memahami betul peristiwa bencana alam yang melanda Sulbar baru-baru ini," kata Safaruddin Disampaikan, sebagai mana yang telah diketahui secara seksama di Sulbar hanya memiliki tiga minggu masa tanggap darurat ditambah dua bulan masa transisi. Itu berarti pemulihan perekonomian Sulbar dinilai cepat dan hal tersebut akan dipublikasikan, yakni salah satunya melalui pembuatan buku sejarah tersebut. Penulis Buku Daeng Rioso yang juga merupakan Komisioner KPU Sulbar, Adi Arwan Alimin mengemukakan, dalam pembuatan buku terkait bencana alam yang melanda Sulbar tentu melalui berbagai tahapan panjang. "Pembuatan buku ini tentu melalui tahapan panjang, dikarenakan bencana ini belum selesai sehingga dibutuhkan waktu pengumpulan data yang panjang. Maka dari itu inti dari pertemuan kita ini adalah pengumpulan data, "sebutnya Adi Arwan berharap, sekiranya pembuatan buku tersebut harus didukung penuh dengan foto dokumentasi dari lapangan yang memiliki makna yang mendalam dan diperkuat melalui narasi. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Para Kepala Bidang Dinas Kominfopers Sulbar, Direktur Media Kantinting.Com, Anhar dan Tim Bagian Data, Informasi dan Humas. (farid)