Layanan kesehatan di puskesmas yang terdampak gempa sudah mulai beroperasi. Untuk sementara, kegiatan dilaksanakan di bawah tenda, karena gedung dalam kondisi rusak. " Ada 11 puskesmas, 8 di Kabupaten Mamuju, 3 lainnya berada di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Sekarang semuanya telah berjalan sebagaimana mestinya, namun mereka masih harus bekerja di bawah tenda," tutur Kepala Bidang Kesehatan, Satgas Transisi Darurat, dr. Muhammad Ikhwan. Selama setelah gempa, lanjutnya, aktivitas pelayanan kesehatan kepada warga tidak dipusatkan di satu tempat. Tetapi, tenaga medis puskesmas melakukan pelayanan dengan cara, dari rumah ke rumah atau dari tenda ke tenda warga. "Pihak puskesmas sangat terbantu dengan banyaknya tim medis dari berbagai kelompok relawan yang datang membantu korban gempa. Kita berharap, untuk selanjutnya dapat bekerja sama dengan relawan untuk memusatkan kegiatan pelayanan di puskesmas" harap Ikhwan. Ditanya tentang stok obat-obatan di puskesmas tersebut, Ikhwan menyebutkan tidak ada kendala. Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat sesegera mungkin melakukan kegiatan pengadaan obat. "Stok seperti biasa, tidak ada masalah. Hanya kita akan lakukan percepatan pengadaan obat karena dukungan stok dari pemerintah pusat tidak cukup. Selain itu, memang beberapa jenis obat, stoknya mulai berkurang" ucap Ikhwan, yang juga Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinkes Prov Sulbar. Sementara soal perbaikan gedung puskesmas, masih menunggu assesment dan renovasi oleh instansi yang berwenang. Belum diketahui persis kapan assesment dan perbaikan itu dilaksanakan. *** (Farid/Bidang data informasi dan humas Pos Komando Transisi Darurat)

Kominfo Sulbar -- Ketua TP. PKK Prov. Sulbar Ny. Andi Ruskati Ali Baal, melantik tiga Ketua TP. PKK kabupaten masa bakti 2021-2025 secara serentak di rumah jabatan Gubernur Sulbar, Jumat 26 Februari 2021. Adapun yang dilantik, yakni Ny. Astrina Ado sebagai Ketua TP. PKK Mamuju, Ny. Aulia Yaumil sebagai Ketua TP. PKK Pasangkayu dan Ny. Nurpati Aras sebagai Ketua TP. PKK Mamuju Tengah. Pelantikan Ketua TP. PKK kabupaten sebagai rangkaian dari pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada serentak 2020 di tiga kabupaten tersebut. Ketua TP. PKK Prov. Sulbar Ny. Andi Ruskati Ali Baal menekankan kepada Ketua TP. PKK yang baru dilantik bahwa pelantikan tersebut tentunya tidak dijadikan hanya sebatas seremoni saja, namun jadikan sebagai moment untuk menerima tongkat estafet yang kemudian melanjutkan program yang telah ada dan meningkatkan program yang lain dalam 10 program pokok PKK. "Mari kita menguatkan 10 Program pokok PKK, karena pastinya kita akan bangga jika mempunyai andil dalam mensukseskan pembangunan di masing-masing kabupaten,"ajak Andi Ruskati Andi Ruskati juga meminta agar terus berupaya dan jangan berhenti untuk tetap berinovasi, tantangan bukan halangan untuk berbuat lebih banyak ke masyarakat. Pada kesempatan itu, Andi Ruskati mengingatkan bahwa TP. PKK mempunyai kekuatan dan kemampuan serta keterampilan, oleh karenanya smart power wajib di terapkan, harus mampu menjadi ujung tombak penggerak dalam mewujudkan program pemerintah hingga ke masyarakat dan dapat menjalin sinergitas dengan pemerintah. Sehubungan hal tersebut, Andi Ruskati berharap kepada pemerintah daerah yang merupakan penentu kebijakan di daerah, agar berkenan membuka pintu hati dan pintu kerjasama dengan TP. PKK. "Jika pintu tak terbuka bisa jadi hatinya terluka dan kecewa, dan jika kami kecewa pastinya kami tidak bisa berinovasi,"pungkas Andi Ruskati yang juga Anggota Komisi IX DPR RI itu Melalui pelantikan yang sederhana tersebut karena penerapan protokol kesehatan covid-19 yang wajib dipatuhi, Andi Ruskati juga berharap hal itu tidak akan…

Upaya kerja keras Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Sulbar dalam penanganan longsor pasca bencana gempa bumi, memperlihatkan hasil. Sebanyak 60 titik longsor yang berada di Kabupaten Mamuju dan Majene kini telah terbuka. " Ada 60 lebih titik longsor yang telah dibuka di dua Kabupaten, Mamuju dan Majene," sebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Sulbar, Muh. Akhsan, saat ditemui di Posko Transisi Darurat Pemprov Sulbar, Kamis, 25 Februari 2021. Titik longsor yang kini sudah tertangani itu terdapat di Salutambung dan Urekan Kecamatan Ulumanda sebanyak 46 titik. Labuan Rano, Tappalang Barat satu titik dan di Dusun Lombe Taukong Pangalo hingga Perumahan Transmigrasi Tama Jannah lima titik. "Sebelumnya, sudah ada lima titik longsor di jalan poros Kabupaten Majene Mamuju. Seperti yang kita lihat sekarang, jalan itu sekarang sudah bisa digunakan masyarakat" terang Akhsan. Bukan hanya dari Pemprov, kata Akhsan, TNI bersama relawan juga tengah berupaya membuka keterisolasian di Desa Rante Doda Kecamatan Tappalang. Hingga saat ini, TNI dan relawan telah menyelesaikan empat titik longsor di desa tersebut. Aksan menuturkan, khusus di Bela Kopeang, karena medan jalan yang ekstrem, volume pekerjaan besar. Pengerjaan jalan di wilayah ini tidak dapat dilakukan secara darurat, tidak bisa diselesaikan dalam satu atau dua bulan. "Kalau Bela Kopeang lebih parah, masih panjang, masih ada 20 kiloan yang belum rampung" sambungnya. Menurut Akhsan dibutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk penanganan di Bela Kopeang. Dikerjakan secara reguler dan multi years. Dari mulai penyusunan perencanaan hingga pelaksanaannya. "Butuh perencanaan matang, perencanaan saja, bisa mencapai 8 bulan baru dinilai matang dan siap" imbuhnya. M Aksan menyebutkan, pada masa tanggap darurat bencana, pihaknya baru dapat menyelesaikan pembukaan badan jalan sampai di Desa Ulu Taan sepanjang 6,4 kilometer. Ia berharap, akan dapat lebih terbangun koordinasi dan kerja sama Pemprov dengan Pemkab dalam hal bagaimana dapat bersama-sama membuka jalan yang terdampak longsor. "Apalagi yang lebih…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengambil sumpah dan melantik Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu hasil pemilihan serentak tahun 2020 di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat, 26 Februari 2021. Bupati Mamuju adalah Sutinah Suhardi dan Wakil Bupati Mamuju Ado Mas' ud, Bupati Mamuju Tengah, Aras Tammauni dan Wakil Bupati Mamuju, Amin Jasa, Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Jiwa dan Wakil Bupati Mamuju, Herny Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut berharap situasi dan kondisi di kabupaten yang telah melaksanakan pilkada kembali berjalan sebagaimana sebelum pilkada. " Tidak ada lagi kelompok masyarakat yang terpilah karena perbedaan pilihan semasa pilkada. Saya berharap semua kembali bersatu dalam semangat kebersamaan membangun untuk kesejahteraan seluruh masyarakat di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati hasil pemilihan serentak 2020," kata Ali Baal. Ia juga menyampaikan, bahwa perbedaan pilihan dalam setiap kontestasi politik merupakan hal yang biasa, namun jangan memelihara perbedaan yang akan menyebabkan keluarga menjadi tercerai berai. Yang harus dilakukan adalah menyatukan semangat dan nawaitu (niat) saling bergandengan melangkah bersama untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. " Saya berharap kepada para bupati dan wakil bupati agar segera mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat sebagai potensi untuk didayagunakan dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing. Tidak ada lagi istilah pendukung dan bukan pendukung. Yang ada adalah warga masyarakat untuk saling mendukung kelancaran pembangunan.Saatnya untuk merealisasikan janji-janji politik kampanye untuk mewujudkan kesejahteraan rakayat yang merata dan berkeadilan di daerah masing-masing," tambahnya. Ia pun mengingatkan para bupati dan wakil bupati yang baru dilantik memulai tugas dan tanggung jawab serta melaksanakan kewajiban sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam undang undang. " Mengingat masih menghadapi pandemi covid-19, dan dalam tahap pemulihan pasca grmpa khususnya di Mamuju dan Majene, diperlukan perhatian sungguh-sungguh untuk mengatasi dampak yang terjadi. Semua harus berperan untuk mencegah penyebaran virus korona ini dengan memaksimalkan penerapan…

Upaya pemerintah untuk menangani dan memutus mata rantai penyebaran covid 19 di Sulawesi Barat terus berjalan. Kali ini, upaya itu akan diwujudkan melalui pembangunan Rumah Sakit (RS) Khusus Covid 19. Sebagaimana halnya RS Covid yang telah berdiri di beberapa kota lain di Indonesia seperti di Bangka Belitung, Riau dan Manado. RS ini juga akan dibangun dilahan seluas kurang lebih dua hektar. Dengan kapasitas 120 tempat tidur. "Kita bersyukur rumah sakit khusus Covid yang ke-6 akan dibangun di Sulbar dan Pemerintah Pusat menginginkan rumah sakit itu segera rampung, selesai sebelum bulan ramadan," kata M Idris DP, saat Konferensi Pers di Posko Tansisi Darurat, Kamis 25 Februari 2021. Terkait lokasi pembangunan akan dibahas lebih lanjut. Pasalnya, masih terdapat perbedaan pandangan antara pihak BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Menteri kesehetan. BNPB memilih di Kecamatan Malunda, Majene sementara Menteri Kesehatan lebih mempertimbangkan rumah sakit covid sebaiknya dibangun tidak jauh dari rumah sakit umum. “Pemprov Sulbar diharapkan dapat mencari waktu tepat dalam rangka membahas ini, mengikutkan unsur terkait yaitu Kementerian Kesehatan, BNPB dan Kementerian PU serta Pemerintah Daerah Sulbar itu sendiri,” kata M Idris Untuk diketahui, pasca gempa Majene-Mamuju 14 dan 15 Januari 2021 lalu, jumlah jumlah positif Covid 19 mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Hingga Kamis 25 Februari 2021 sebanyak 5.197 orang dinyatakan positif. 3.588 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh, dan 1355 orang sementara dalam proses isolasi mandiri dan 101 orang meninggal dunia. " Menteri Kesehatan ingin agar Sulbar juga memiliki rumah sakit khusus covid. Jika wabah Covid sudah berlalu rumah sakit itu bisa dialihkan menjadi pusat pelayanan kesehatan warga," kata M Idris DP yang saat Konferensi Pers didampingi beberapa pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar.*** (Farid/Bidang Data,Informasi dan Humas Pos Komando Transisi Darurat)

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melakukan kunjungan ke Balai Besar Pengembangan Latihan Tenaga Kerja (BBPLK) Bekasi, Rabu 24 Februari. Mendampingi Gubernur Sulbar antara lain Kepala Dinas Tenaga Keja Sulbar Bahtiar, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Ramlan dan Firdaus Atawuwur. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung aktivitas di BBPLK Bekasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar Bakhtiar mengatakan, kunjungan ke BBPLK Bekasi itu atas arahan Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah, itu sebagai bahan perancangan untuk mendorong Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia (PMI) berkelas Nasional. "LTSA yang ada di Polman ini kita dorong menjadi LTSA PMI Nasional, Menteri tenaga Kerja mendukung dan arahannya untuk melakukan pemantauan bagaimana di BBPLK Bekasi," terang Bakhtiar. Tujuan mendorong kelas LTSA PMI, agar pelayanan PMI di Tanjung Silopo dapat lebih maksimal, dan dapat melayani PMI dari seluruh daerah. Pada kunjungan yang lain, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menemui Menteri Tenaga Kerja dan menyerahkan Pergub tentang Penempatan & Perlindungan PMI asal Sulawesi Barat yang akan bekerja di Luar Negeri. (rls)

Kominfo Sulbar --Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi (rakor) pemantapan pelaksanaan pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota hasil pemilihan serentak 2020, secara virtual dari rumah jabatannya, Rabu 24 Februari 2021. Rakor yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) tersebut, dipimpin langsung Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik. Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik menegaskan, pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih agar dilaksanakan terbatas dengan hanya dihadiri 25 orang saja. "25 orang saja yang hadir dalam pelantikan tersebut, di antaranya yang melantik, saksi-saksi beserta rohaniawan dan yang akan dilantik. Untuk istri yang akan dilantik menjadi Ketua TP-PKK agar dilantik di ruangan yang berbeda,"kata Akmal Akmal menuturkan, sesuai yang disampaikan Mendagri pelantikan diharapkan tidak menimbulkan klaster pelantikan. "Dari apa yang pak menteri sampaikan, kiranya capaian capaian baik yang sudah kita lakukan bersama selama pilkada sehingga tidak menimbulkan klaster pilkada. Olehnya itu kami berharap pelantikan juga tidak menimbulkan klaster pelantikan, kita tidak mau lagi di bully oleh masyarakat karena euforia pelantikan yang tidak bisa kita tangani,”tandasnya Selain membuka ruang melaksanakan proses pelantikan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan (protkes) yang ketat, lanjut Akmal, Mendagri juga mempersilahkan bagi provinsi yang ingin melakukan pelantikan dengan pendekatan daring. “Kita ingin memberikan contoh, memberikan pelajaran kepada masyarakat bagaimana tetap beraktifitas tetapi dengan protokol kesehatan yang baik, karena pelantikan ini adalah prosesi yang menjadi perhatian semua orang, baik pendukung yang menang ataupun yang kalah,"ucapnya Sementara itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, Sulbar akan melaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih secara langsung atau tatap muka mulai pukul 09:30 Wita dengan menerapkan protkes yang ketat, dan semua yang hadir diwajibkan melakukan rapid tes antigen. “Untuk menghindari kerumunan, pelaksanaan pelantikan bupati dan wakil bupati dengan melalui protokol kesehatan yang lebih ketat, setelah itu dilanjutkan pelantikan Ketua TP-PKK,"kata Idris (deni)

Kominfo Sulbar—Komisi IV DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemprov Sulbar, Rabu 24 Februari 2021. Kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Sulteng yang diketuai Alimuddin, disambut oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, di rumah jabatannya. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan atas nama Pemprov Sulbar mengapresiasi kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Sulteng di Sulbar. "Saudara terdekat yang paling pertama masuk sesudah gampa yaitu Sulteng, terima kasih atas dukungannya termasuk kepada berbagai pihak dari Sulteng,"kata Idris Dalam pertemuan itu, Idris menyampaikan mengenai kondisi Sulbar pasca dilanda gempa bumi bermaknitudo 6,2 pada 15 Januari 2021 lalu. Disampaikan, Sulbar yang menjadi provinsi paling muda di Sulawesi dan baru merangkak tiba-tiba harus memulai lagi dari kilometer satu setengah, pasalnya saat ini Sulbar berada diposisi pusat transisi darurat pasca gemba bumi, dan ini sudah minggu kedua. "Memang kita prihatin atas gempa yang terjadi karena adanya korban jiwa sebanyak 109 orang dan kerugian yang ditafsir kawan-kawan kurang lebih Rp 1 triliun, karena banyaknya unit-unit pemerintah yang rusak terutama sekolah-sekolah banyak yang terdampak, kemudian rumah yang rusak luar biasa. Wilayah yang terdampak sebanyak sembilan kecamatan, serta rumah yang rusak kurang lebih 14 ribu unit dan itu termasuk dalam skala besar BNPB,"beber Idris Lebih lanjut Idris menyampaikan, tiga minggu pertama pasca gempa adalah tanggap darurat, kira-kira lima sampai enam minggu masih dapat dukungan dari pemerintah dan sedikit demi sedikit dapat dipastikan pengalihan tahap rekonstruksi dan rehabilitasi berjalan dengan lancar. Ketua rombongan Komisi IV DPRD Sulteng, Alimuddin mengatakan, kunjungannya ke Sulbar untuk melakukan koordinasi terkait beberapa hal, yakni dampak gempa bumi di Mamuju-Majene, penanganan covid-19 pasca gempa bumi, serta kondisi pendidikan di Sulbar pasca gempa bumi. Alimuddin menuturkan, Sulbar adalah salah satu daerah yang memiliki rawan bencana, olehnya itu menurutnya kedua provinsi tersebut bisa bersama-sama mengusulkan ke pusat agar daerah ini baik, khususnya regional Sulawesi. "Regional Sulawesi bisa mendapatkan prioritas yang…