Dunia pendidikan di Sulbar juga tak luput dari dampak gempa Majene-Mamuju. Data Dinas PU provinsi Sulbar menyebutkan, 153 gedung sekolah di Kabupaten Mamuju dalam kondisi rusak. 76 diantaranya rusak berat, 48 rusak sedang dan 29 terkategori rusak ringan. 76 sekolah yang rusak berat, terdiri dari, SD dan TK/PAUD masing masing 35 unit. SMA, SMK dan SMP masing masing 2 unit yang rusak berat. Sementara gedung SLB hanya mengalami rusak ringan dan sedang. Gedung SD menjadi sarana pendidikan yang paling banyak mengalami kerusakan. Jumlahnya mencapai 74 unit. Menyusul gedung TK/PAUD sebanyak 50 unit. Kemudian SMP sebanyak 10 unit, 11 unit SMP, 10 unit SMK, 6 SMA dan 2 unit SLB. Sementara itu, untuk gedung perkantoran yang terdampak gempa. Setelah dilakukan assesment, Dinas PU Sulbar mencatat, sebanyak 77 unit gedung kantor yang rusak di Kabupaten Mamuju. Terdiri dari 33 unit kantor lingkup Pemprov Sulbar, 29 Instansi vertikal dan Pemkab Mamuju 25 unit kantor. Aktivitas perkantoran di lingkup Pemprov Sulbar hingga kini masih berlangsung di bawah tenda. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan menghindari resiko jika terjadi gempa susulan. Aktivitas di bawah tenda juga masih diputuskan sembari menunggu hasil assesment gedung kantor terdampak gempa yang sementara berlangsung. Dinas PU Sulbar masih melakukan assesment kondisi perkantoran di Sulbar. "Sampai dengan saat ini, kami telah melakukan assesment sekitar 100 an gedung " sebut M Aksan, Kadis PU, saat rapat evaluasi di Posko Transisi Darurat, tadi pagi. Penanganan bencana gempa kini masa memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan. Masyarakat berharap besar kepada pemerintah pusat maupun daerah agar aktivitas pendidikan dan perkantoran di Sulbar dapat berjalan normal seperti sebelumnya. (Bidang Data, Informasi dan Humas, Pos Komando Transisi Darurat)

Kominfo Sulbar - Evaluasi terhadap penaganan bencana di masa transisi terus dilakukan Pemprov Sulbar. Pada Senin, 15 Februari 2021, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat dengan tim yang tergabung dalam Pos Transisi Darurat Pemulihan Bencana di Posko Transisi Kantor Gubernur Sulbar Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, rapat tersebut untuk mengetahui progres-progres dalam penanganan bencana alam, utamanya yang membahas lima sektor seperti kepengungsian, penanganan kesehatan, bantuan loggistik,penanganan keamanan dan Pelaku UMKM yang terdampak bencana "Kita ingin melihat penanganan-penanganan yang memang harus kita dahulukan secara terkendali dari kegiatan-kegiatan, prioritas yang memang harus dilaksanakan,"tutur Idris Idris juga mengatakan , terkait penanganan kesehatan sejauh ini, masih bisa terkendali dengan baik walaupun, masih banyaknya kasus-kasus yang respon penanganannya dilapangan agak lambat, dikarenakan laporan-laporan dari setiap kecamatan atau desa yang terdampak itu kurang tanggap dan lamban. Meski demikian, dalam hal penanganan kesehatan di pengungsian ini, tidak akan menjadi tempat perkembangbiakan jenis-jenis penyakit baru. Idris juga menjelaskan mengenai kartu kepesertaan BPJS yang tidak aktif, bahwa skema dukungan pemerintah pusat memang pada akhirnya menemui masalah dikarenakan tidak berlanjut, tapi dikatakannya bahwa pemerintah nantinya akan berupaya untuk memberikan bantuan di batas waktu tertentu, jadi untuk kasus-kasus tersebut nantinya akan ditangani secara khusus. Untuk bantuan logistik, Ia ingin memastikan jumlah data penerima bisa tersaji dengan baik. Membahas pelaku UMKM yang terdampak bencana , Idris berharap dengan normalnya situasi ini UMKM bisa melakukan operasi baru atau melakukan reaktifasi terhadap usahanya, dengan itu pemerintah bisa memberikan dukungan percepatan seperti misalnya tempat usaha rubuh, rusak ringan atau sedang, mungkin dengan permohonan masuk, pemerintah akan Respon. "Kita akan respon dengan tidak lagi berbasis posko tetapi juga berbasis permanen OPD, jadi kalau OPD nanti kita akan dorong misalnya dinas UMKM untuk membantu, sekiranya kita belum mendapatkan informasi dan data mengenai UMKM yang terdampak, kalau UMKM yang terdampak covid kan itu sudah dari dulu ada, tapi…

Masa tanggap darurat telah berakhir 4 Februari lalu. Tetapi tidak menyurutkan semangat para relawan yang masih tinggal dan terus berjuang di Mamuju dan Majene, membantu para korban gempa bumi Sulbar. Mereka terus bergerak mengusung nilai kemanusiaan di masa transisi darurat. Walau jumlahnya, kini tak sebanyak lagi pada masa tanggap darurat. Pada masa tanggap darurat lalu, jumlah relawan mencapai 4.506 orang dari 241 lembaga dari 11 sektor pengabdian. Data ini diperoleh melalui registrasi via link yang dibuat desk relawan di fase tanggap darurat, beberapa hari setelah gempa magnitude 6,2. Beberapa diantaranya melaporkan telah kembali, meninggalkan Sulawesi Barat. Sayangnya, tak semua mereka yang kembali itu melapor. Jumlah relawan yang masih berada di Sulbar di masa transisi darurat akhirnya tak diketahui persis. Atas kondisi ini, desk relawan kembali berinisiatif membuka link pendaftaran online untuk relawan di masa transisi darurat. Sampai dengan Jumat, 12 Februari 2021, relawan yang mendaftar di transisi darurat sebanyak 870 personil dari 32 lembaga. Terdiri dari 860 personil di Mamuju dan 10 di Majene. Angka ini diperkirakan masih kurang dibandingkan dengan jumlah riil di lapangan. “ Tak diketahui persisi berapa relawan yang masih bekerja. Ini penting diketahui, untuk lebih memudahkan membangun koordinasi dan sinergitas sesama relawan. Memang link baru beberapa hari lalu mulai di share. Kami sangat berharap agar para relawan atau lembaga melakukan registrasi. Ini dalam rangka untuk memudahkan kerjasama serta koordinasi perencanaan dan kerja kerja para relawan,” tutur Ismail Ashat, Wakil Koordinator Desk Relawan Transisi Darurat. (Bagian Data, Informasi dan Humas Pos Komando Transisi Darurat).

Hingga Kemarin, 11 Februari 2021, jumlah pengungsi di Kabupaten Mamuju, tercatat sebanyak 38.578 jiwa. Tersebar di enam kecamatan. Yakni Kecamatan Mamuju, Tappalang, Tappalang barat, Simboro, Papalang dan Kecamatan Kalukku. Data dari Kodim 1418 Mamuju, menyebutkan, Kecamatan Simboro menjadi wilayah yang terbanyak. Di dua kelurahan dan lima desa di Kecamatan ini, terdapat 15.967 jiwa pengungsi. Lengkapnya, kecamatan Tappalang 5.989, Tappalang Barat 9.221, Kalukku 1.934, Mamuju 5.371 dan Kecamatan Papalang 96 orang pengungsi. Sementara itu, terkait kondisi Sulbar saat ini dan masih banyaknya pengungsi, Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Metereologi, Klimtologi dan Geofisika (BMKG) Daryono diubungi via telpon menyebutkan, saat ini Sulbar memasuki kondisi tektonik segera stabil. Hal itu berdasarkan data, bahwa telah terjadi 50 kali gempa sususlan dengan 12 kali aktivitas gempa yang dirasakan, sejak gempa magnitudo 6,2 lalu. "Kondisi ini dihasilkan dengan memahami bahwa gempa Majene dan Mamuju memiliki produktivitas gempa susulan yang sangat rendah dan didukung perhitungan estimasi peluruhan gempa yang terus meluruh. Selain itu gempa susulan di Sulbar tidak bersifat destruktif seperti yang pernah terjadi di Palu, Lombok dan Ambon," papar Daryono. " Bagi rumah yang aman, struktur dan tidak rusak bisa pulang ke rumah kembali. Tetapi yang rumahnya rusak, karena beresiko dapat saja memilih tetap di pengunsian. Tapi sekali lagi kami kami tak punya kewenangan untuk menyarankan pengungsi pulang kerumah. Soal ini diserahkan sepenuhnya atau melalui izin BPPD," sambung Daryono. BMKG juga telah melakukan survei respon tanah pada tanggal 16 Januari lalu. Selama sepekan tim BMKG melakukan survei di wilayah Mamuju dan Majene. Survei tersebut menghasilkan klasifikasi atau zona tanah lunak, sedang dan keras. "Khusus untuk tanah keras akan sangat aman sebab dapat menahan atau bahkan meredam getaran," kata Daryono. "Kami siap memaparkan hasil survei, peta penjelasannya. Ini penting untuk perencanaan pembangunan dan penataan ruang. Tapi harus didahului oleh surat pemintaan Pemprov atau Pemkab…

Mutasi untuk pejabat administrator dan pengawas kembali bergulir. Sebanyak 23 pejabat diambil dilantik dan diambl sumpahnya oleh Gubernur Sulbar di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis, 11 Februari 2021 Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, mutasi pejabat hari ini selain untuk penyegaran juga adalah kebutuhan organisasi yang bertujuan bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program kerja Gubernur guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat "Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas yang sifatnya dalam bentuk pengukuhan diakibatkan perubahan kelembagaan dan mutasi pejabat melalui pertimbangan kualifikasi dan kompetensi serta jarak antara tempat tugas dan tempat domisili," kata Ali Baa Ia juga menyampaikan, bencana alam yang telah dialami bersama pada 15 Januari 2021 lalu, di wilayah Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat berkekuatan 6,2 skala Richter. Bencana tersebut dinilai sangat memukul mental dan semangat , serta layanan kepada masyarakat yang sempat terganggu akibat bidang perkantoran Pemprov Sulbar rusak, termasuk ruang kerja Gubernur Sulbar, Wakil Gubernur, rujab Sekda, serta gedung utama Kantor Gubernur Sulbar hancur dan sejumlah sarana dan prasarana umum lainnya " Mari kita senantiasa bekerja dengan baik jadilah pelayan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing," ujar Ali Baal. (farid ------- 23 Pejabat Administrator dan Pengawas yang Dilantik 1. H.Subuhki, S.Ag,S.Pd, M.AP : Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Ortala Setda Sulba 2. Hj.Mahdiana B, S.KM : Kabid Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data san Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan , Peelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulba 3. Murdani,SE, M.AP : Kabid Pendapatan Non Pajak Daerah pada BPKAD Sulba 4. Eko Sapariyanto,S, ST,M.Si : Kepala UPTD KPH Pasangkayu pada Dinas Kehutanan Sulba 5. Asri, SP, M.Si : Kepala UPTD KPH Mapilli pada Dinas Kehutanan Sulba 6. Andi Syafri, SH, MM : Kasubag Kelembagaan Provinsi pada Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Ortala Setda Sulba 7. Nur Rahmah…

Tiga pekan di pengungsian , warga yang terkena penyakit semakin bertambah. Data dari dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyebutkan hingga Rabu, 10 Februari sebanyak 4.048 warga terkena penyakit. Di Kabupaten Mamuju sebanyak 2.669 orang dan 1.379 orang di Kabupaten Majene. Dari jumlah itu, ISPA atau Infeksi Sistem Pernafasan Akut menduduki peringkat tertinggi, mencapai 1.110 penderita. Terdiri dari, 720 orang di Kabupaten Mamuju dan 390 orang di Kabupaten Majene. “Ispa memang penyakit yang paling banyak, di Mamuju Ispa tertinggi, begitu juga di Majene. Lima hari terakhir di mamuju meningkat 115 orang dan majene meningkat 29 orang” sebut Gaffar, pengelola data Bidang Data dan Informasi Pos Komando Transisi Darurat. Data dari Dinas Kesehatan juga menyebutkan, untuk korban luka berat maupun ringan akibat gempa sebanyak 10.354 orang. Dengan rincian luka berat 378 orang, terdiri dari 209 orang di kabupaten mamuju dan 69 orang di Kabupaten Majene. Sementara Luka ringan tercatat 10.076 orang, 7.349 orang luka ringan di mamuju dan 2.727 di Kabupaten Majene. Sementara korban meninggal dunia sebanyak 106 orang, 96 di mamuju dan 10 di Majene. Selain ISPA, penyakit dominan yang menyerang pengungsi yakni hipertensi, penyakit kulit, diare, demam tulang, influenza, maag , nyeri otot, gangguan pencernaan, sakit kepala, demam, penyakit kulit dan batuk. Kabid Kesehatan masyarakat Dinkes Sulbar, dr. Ihwan memaparkan, ISPA memang selalu menjadi penyakit dengan jumlah tertinggi, meskipun dalam keadaan biasa atau normal. “Jumlahnya meningkat di pengungsian itu karena faktor kecapeaan, apalagi dalam musim panca roba seperti sekarang. Dalam arti hujan lalu panas kemudian hujan lagi,” kata Ikhwan. Banyaknya warga terserang di pengungsian, lanjut Ikhwan sangat berpotensi meningkatkan penyebaran Covid 19. Apalagi, semenjak setelah gempa, disiplin warga di pengungsian semakin berkurang . Interaksi juga semakin dekat dan bahkan makin sering berkerumun. Hal itu ditambah dengan banyaknya orang atau relawan ke Sulbar yang sangat terbuka untuk menjadi kanal dalam penyeberan…

Keberadaan pers di Indonesia khususnya di Sulawesi Barat sudah menjadi bagian dari lokomotif perubahan dan pembangunan. "Kinerja pers itu tidak mungkin lahir dengan sendirinya tanpa adanya insan pers yang kuat, dan sebagai bagian dari membangun pers nasional maka, insan pers ini menjadi salah satu tonggak perubahan yang elementer,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris usai mengikuti acara peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 secara virtual dari Rujab Sekprov Sulbar, Selasa, 9 Februari 2021. Mengenai industri pers saat ini, Idris berharap semua bentuk-bentuk media di Indonesia ini lebih kreatif, inovatif, dan produktif untuk memastikan apa yang menjadi tujuan media kita kompatibel dengan harapan bangsa dan warga negara kita. Misalnya, bagaimana mendorong agar pers menjadi bagian dari kolektif memori dari warga negara kita untuk melakukan perubahan. Presiden Jokowi yang juga hadir secara virtual menyampaikan selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers di Indonesia. "Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme, serta menjaga harapan," kata Presiden Jokowi. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh insan pers yang telah membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat untuk berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona penyebab pandemi Covid-19 Dalam acara HPN tersebut, sejumlah media dan kalangan jurnalis menerima penghargaan antara lain Anugerah Jurnalistik Adinegoro, Anugerah Kebudayaan, dan penghargaan Pena Emas. Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, turut menerima penghargaan berupa Medali Emas Kemerdekaan Pers sebagai penghargaan tertinggi pada HPN. Doni dinilai telah membangun kerja sama dengan pers dan para jurnalis melalui sejumlah program sosialisasi penanggulangan pandemi virus corona. Hadir secara langsung di Istana Negara di antaranya ialah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate,…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Asisten I Pemkesra Pemprov Sulbar, Muh. Natsir menghadiri peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui video conference . Gubernur Ali Baal Masdar mengikuti dari Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, 8 Februari 2021.Tahun ini mengusung tema " Mengawal Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19" Presiden Jokowi menyampaikan, pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. " Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional, dan berkeadilan," kata Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan, Indonesia mempunyai pekerjaan besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku, terjebak pada hal bersifat prosedural, dan bersifat administratif menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif, serta berorientasi pada hasil. “Sekali lagi, ini sebuah kerja besar kita bersama. Memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan juga memerlukan pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia, baik berupa input, baik berupa kritik, dan dukungan agar pelayanan publik di negara kita semakin berkualitas,” sebutnya Jokowi juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ombudsman RI yang terus mengawal dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk oleh Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. “Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus didasari kesadaran yang sama bahwa kita bekerja dalam situasi krisis yang membutuhkan cara-cara yang tidak biasa, yang membutuhkan inovasi dan terobosan-terobosan,” tegas mantan Walikota Solo itu. Presiden menyampaikan, catatan Ombudsman RI ini penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang. "Saya yakin, Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan…

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris selaku Komandan Pos Komando Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa di Sulbar melakukan rapat bersama tim di Posko Induk Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 8 Februari 2021. Komandan Pos Komando Muhammad Idris mengatakan, rapat tersebut untuk memastikan setiap bagian bidang itu sudah memfinalkan program aksi selama dua bulan, berikut kebutuhan pembiayaannya serta target-target sasaran yang harus dicapai. "Efisiensi dan efektivitas selama masa transisi, tidak boleh ada overlapping program antar bidang dan bagian, serta mekanisme posko pengungsian dan dapur umum. Karena ini modelnya transisi , tidak bisa dilepaskan dari kerja kawan-kawan TNI dan polri yang membackup kita untuk terus bekerja di lapangan dengan baik, dan membangun tim yang solid, duduk bersama memecahkan masalah-masalah," kata Idris. Idris menyebutkan, beberapa bidang dalam Poskomando memiliki tugas masing, misalnya Logistik, pengungsi, keamanan, data dan informasi dan kesehatan. "Ini harus berkerja secara tim, jadi sebenarnya ada urusan di bidang kita namun harus dikerjakan bidang lain, disitulah diperlukan bekerja secara tim," tandas mantan Deputi bidang Diklat LAN RI itu. Disampaikan, banyak versi data yang sedang beredar di masyarakat. Maka bidang data dan Informasi harus mampu menjadi dapur data dan menjadi rujukan publik. "Ketika ada kesalahan data maka bidang ini yang bertanggung jawab. Disini dapurnya data," tegas Idris. Di bidang Kesehatan, Idris mengharapkan bidang ini bekerja menangani dua hal, baik persoalan gempa maupun Pandemi," terjun ke tenda pengungsian, ketika sakit ditangani, dan kalau positif covid-19 juga ditangani, harus ada solusi. Terkait penanganan covid-19 yang datangnya lebih awal sebelum bencana gempa bumi diminta kepada tenaga kesehatan dan pihak-pihak terkait untuk lebih keras lagi bekerja. "Dua tugas kita disatukan menjadi satu rencana aksi untuk dua misi yang luar biasa gempa bumi menjadi bencana alam dan bencana non alam yang mendahului gempa bumi tapi kita sudah ditugaskan untuk menangani ini mohon untuk kesehatan lebih bekerja…

Kominfo Sulbar -- 288 calon aparatur sipil negara (ASN) formasi 2019 menerima SK yang berlangsung di Lapangan Upacara Pelataran Rujab Gubernur Sulbar, Senin, 8 Februari 2021. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) formasi 2019 yang menerima SK untuk menjadi ASN yang berkarakter, jujur dan selalu berperilaku malaqbiq, dan menjadi teladan bagi sesama. Iti ditandaskan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat menyampaikan sambutan pada penyerahan SK CPNS 2019 di Pelataran Rujab Gubernur Sulbar, Senin, 8 Februari 2021. Setiap ASN juga harus memberi contoh dan teladan di lingkungan masing-masing untuk menyongsong berbagai perubahan. " Diharapkan peningkatan profesionalisme ASN sudah tidak dapat ditawar lagi. Kita sudah tidak bisa mentoleransi ASN yang " asal kerja" saja. Setiap ASN juga dituntut untuk memberikan kontribusi kinerja yang jelas dan terukur kepada organisasinya. Dengan profesionalisme yang baik, akan terwujud standarisasi kompetensi sehingga untuk jabatan yang sama di berbagai unit kerja dan daerah akan memiliki kualitas dan kapasitas yang setara," tandas Gubernur Ali Baal Masdar. Kepada calon ASN, Ia juga berpesan, teruslah bekerja sebagai abdi yang mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk Pemprov Sulbar. " Pemprov Sulbar jangan dijadikan batu loncatan dalam meraih predikat sebagai seorang ASN, tidak ada lagi calon ASN yang nanti pada saat ditetapkan menjadi ASN, kemudian mengusulkan pindah ke instansi manapun atau daerah asal masing-masing dengan alasan yang beragam , apalagi telah menandatangani pernyataan untuk tidak pindah dalam instansi manapun paling cepat 10 tahun, apabila ada yang mengusulkan atau bermohon pindah, hal tersebut dikategorikan sebagai permohonan pengunduran diri dari PNS," tandasnya. Di akhir sambutan, Gubernur Ali Baal Masdar menekankan kepada calon ASN untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, apalagi saat ini masih dalam pandemi covid-19. SK calon ASN diserahkan pada 288 orang untuk formasi 2019. 288 formasi tersebut terdiri dari tenaga kependidikan sebanyak 220 orang, 31 tenaga kesehatan,…