Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar, melantik dan mengambil sumpah jabatan sekaligus pengambilan sumpah jabatan Bupati Majene, Lukman, sisa masa jabatan 2016-2021 di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Senin, 1 Februari 2021. Gubernur Ali Baal Masdar kepada Bupati Majene, Lukman menyampaikan, pasca pilkada tahun 2020, kabupaten yang telah melaksanakan pilkada, salah satunya Kabupaten Majene diharapkan tetap berjalan normal seperti biasa. "Kiranya kedepan tidak terjadi kelompok dalam masyarakat tentang perbedaan pilihan yang pernah ada, sehingga dapat menyebabkan rasa kekeluargaan kembali bercerai-berai. Semua semua harus dipersatukan kembali dengan niat dan langkah kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata Ali Baal. Kiranya Bupati Lukman sebagai bupati pelanjut dapat memaksimalkan visi dan misi program kerja di sisa masa jabatan yang telah direncanakan, serta melakukan konsolidasi pemulihan kondisi pelayanan pemerintahan kemasyarakatan dan pembangunan pasca gempa bumi, tanah longsor yang menimpa Kabupaten Majene khususnya wilayah yang terdampak gempa . " Ini juga menjadi tugas saudara Bupati untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tidak diwarnai oleh perbedaan dan diskriminasi antara semua komponen masyarakat," ujar Gubernur Ali Baal. Ali Baal juga berharap Bupati Majene yang baru dapat turut serta mencegah penyebaran virus Covid-19 dengan memaksimalkan segala aktivitas melalui penerapan protokol kesehatan. Usai dilantik, Bupati Majene, Lukman menyampaikan,sesuai amanat undang-undang ketika Bupati meninggal dunia maka secara otomatis Wakil Bupati akan menggatikan kedudukan selaku kepala daerah kabupaten/kota. Terkait bencana gempa bumi yabg melanda Majene dan Mamuju, apalagi terjadi gempa susulan ,Minggu, 31 Januari 2021, mau tidak mau , para warga kembali melakukan pengungsian ditendanya masing-masing ,dimana sebelumnya sudah mulai kembali beraktifitas di rumah masing-masing " Terkhusus bagi daerah terisolir, pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten telah berupaya membuka daerah-daerah terisolir. Disamping itu ,kami mendata kebutuhan-kebutuhan warga kita yang mendesak misanya air bersih, MCK, dan tentu layanan lainnya, " ujar Lukman. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati Majene tersebut sesuai ketentuan…

Pasca gempa bumi mengguncang Majene-Mamuju berkekuatan 6,2 magnitudo 15 Januari 2021, bantuan kemanusiaan terus datang dari bernagai pihak. Minggu, 31 Januari 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut mengirim bantuan untuk korban gempa di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat Bantuan Pemprov Jatim diterima langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar setelah turun dari KRI Banda Aceh 593 yang sandar di dermaga Lanal Mamuju "Alhamdulillah, hari ini kami menerima bantuan dari Jatim dan TNI Angkatan Laut (AL)," kata Ali Baal Masdar. Ali Baal mengatakan bantuan yang pihaknya sudah terima sementara diturunkan dari KRI Banda Aceh 593 dan siap untuk didistribusikan. "Mudah-mudahan pendistribusiannya dapat terlaksana dengan baik," katanya. Ali Baal berharap bantuan Pemprov Jatim dan TNI AL dapat memberikan sumbangsih yang terbaik kepada seluruh masyarakat Sulbar yang terdampak gempa bumi. "Semoga bisa meringankan beban masyarakat kita yang terdampak bencana alam gempa bumi,"ujar Ali Baal Masdar. Mantan Bupati Polman dua periode itu juga menyampaikan, penanganan pasca bencana gempa bumi di Sulbar sudah berjalan dengan baik, dan bantuan para relawan yang sangat membantu dalam penanganan di masa tanggap darurat ini. "Sekarang ini kita memasuki masa pemulihan terhadap masyarakat yang masih trauma. Pemerintah akan tetap berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Ali Baal Bantuan Pemprov Jatim berupa dana sebesar Rp 1 miliar, beras 10 ton, mie instan 500 dos, biscuit 1000 pcs, teh celup 1000 box. Kemudian Pampers 400 pack, gula pasir 500 kilogram, pembalut wanita 500 pack, sabun mandi 500 pcs, shampoo 366 botol, pasta gigi 500 pcs, sikat gigi 200 pcs, handuk 200 pcs, pakaian dalam 351 pcs, serta selimut 34 pcs. (rls)

Sekprov Sulbar , Muhammad Idris mengikuti Rapat paripurna DPRD Sulbar via zoom Jumat 29 Januari 2021. Rapat itu membahas agenda pembentukan keanggotaan pansus, yaitu Pansus Pengawasan Rehab dan rekonstruksi pasca bencana, pansus percepatan pemulihan dampak sosial ekonomi masyarakat pasca bencana, pansus pengawasan penggunaan anggaran penanganan tanggap darurat pasca bencana. Dalam kesempatan tersebut Sekrpov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan dampak gempa tersebut tidak hanya memberikan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar tapi juga terdampak pada kerusakan dan kerugian lainnya. "Musibah gempa ini tidak hanya memberikan dampak kerugian ekonomi yang besar, juga berdampak pada kerugian sosial,"kata Idris Ia juga mengungkapkan, terdapat 15 (lima belas) titik pengungsian resmi yang dibiayai pemerintah sampai tanggap darurat ini selesai. "Oleh karena itu kepada dewan yang terhormat yang lebih mengetahui apa kira-kira pekerjaan utama kedepannya, dimana pekerjaan kita ke depan lebih memastikan warga kita benar-benar mendapatkan bantuan sesuai dengan faktanya,"ujarnya Terkait pembentukan pansus DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Sekprov Sulbar Muhammad Idris juga mengatakan sangat menarik bagaimana nanti memastikan warga negara yang terdampak itu ditarik kembali menjadi pelaku kegiatan ekonomi, dan bagaimana pemanfaatan anggaran dan pengalokasian anggaran tersebut nantinya. " Pada tanggal 4 Februari akan memasuki tahapan transisi dimana kewangan yang selama ini dialokasikan kepada pemerintah itu akan ditarik sehingga provinsi akan saling bahu membahu untuk mencapai target dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Mudah-mudahan tugas ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya sehingga laporan pansus itu tidak mengenai kesalahan tetapi recording yang terstruktur serta mencari fakta-fakta yang ada sehingga kita bisa cepat recovery,"tandasya. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd. Halim , dan diikuti Asisten III bidang Administrasi, para pimpinan OPD dan anggota DPRD baik yang hadir langsung ataupun via zoom. (deni)

Pasca gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo, Pemprov Sulbar melakukan Rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi pendataan gedung dan fasilitas pemerintahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial di Rujab Sekprov Sulawesi Barat. Sabtu, 30 Januari 2021. Pertemuan itu bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi awal, bahkan, menyusun sebuah data yang basisnya sama maka dilakukan pertemuan, sehingga tidak ada perbedaan data antara data yang dimiliki kabupaten, instansi, dan provinsi. "Karena, ini merupakan level pemerintahan yang memiliki kewenangan yang sama tapi berbeda didalam menyampaikan informasi mengenai kerugian-kerugian yang muncul," kata Sekprov Muhammmad Idris Idris dalam pertemuan itu juga menyampaikan, sebelum rapat evaluasi yang secara rutin diselenggarakan, terlebih dahulu telah dilakukan duduk bersama untuk mendengarkan seperti apa gambaran kerugian yang ada di sektor infrakstruktur pemerintahan agar bisa membangun atau menyusun sebuah estimasi nilai dari kerugian yang dialami. Tujuannya adalah memiliki desain data untuk disempurnakan sampai pada waktunya. “Dari cipta karya menyampaikan begitu pentingnya keberadaan kita karena sudah ada minimum atau quick assessment yang bicara mengenai nilai kerugian sekitar Rp 780 milar diluar dari apa yang sudah terlaksana pada saat tanggap darurat. Dan ini menjadi data yang bisa mempercepat dan sekaligus mengkonfirmasi dari kemungkinan yang dilakukan oleh kementrian PU yang sifatnya quick assesment. Pointnya yaitu mengidentifikasi, jangan ada data yang belum masuk atau adanya data ganda dan harus disiplin pada sector masing-masing. sehingga begitu dikonfirmasi sudah ketahuan bahwa ini yang paling terdampak,"'lanjut mantan Deputi LAN RI itu. Perwakilan Kementrian PU bidang Cipta Karya juga mengatakan, untuk angka Rp 780 miliar adalah angka sementara. Karena, dalam tafsirannya belum sampai pada perhitungan RAB nya. Karena itu, membutuh waktu jangka panjang. karena, masih ada beberapa bangunan yang belum masuk didalam daftar. "Khusus untuk infrastruktur jembatan, teman-teman di balai mengatakan dalam penanganan darurat sudah mengeluarkan hampir Rp 9 miliar. Dan itu dianggap sebagai perhitungan sementara untuk memulihkan kondisi," jelas Idris. (jimi)

Kominfo Sulbar -- Ahli waris korban gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo di Sulbar 15 Januari 2021 mendapatkan santunan ahli waris dari Kemensos RI. Total santunan ahli waris korban gempa sebesar Rp1.620.000.000. Masing-masing untuk Kabupaten Mamuju untuk 95 jiwa sebesar Rp.1.425.000 dan Kabupaten Majene untuk 13 jiwa sebesar Rp.195.000.000 Penyerahan bantuan santunan Kemensos tersebut diserahkan pada tiga orang perwakilan penerima saat ketiga menteri berkunjung di Posko Induk Kantor Gubernur Sulbar , Kamis, 28 Januari 2021, diserahkan oleh Menko PMK, Muhajir Effendy kepada Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar untuk selanjutnya diserahkan kepada ahli waris. Penyerahan santunan juga disaksikan oleh Menteri PPPA , Bintang Puspayoga dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Menko PMK mewakili tiga menteri dalam pertemuan tersebut menyampaikan, bencana gempa ini mudah mudahan menjadi suatu ujian dari Allah yang membuat warga Sulbar semakin kuat menghadapi ujian dari Allah SWT yang membuat warga Sulbar semakin kuat karena ujian merupakan cara Tuhan untuk menjadikan manusia naik pangkat dan menjadi lebih baik. Selalu itu yang terjadi karena dalam Alquran juga sudah disampaikan seperti itu. Ia juga menyampaikan kunjunganya ke Sulbar untuk memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan berjalan dengan baik. " Kami datang untuk memastikan bantuan kemanusiaan terutama yang dikordinir dua kementrian yaitu Mensos dan Menteri PPPA berjalan dengan baik. Utamanya dalam pemberian bantuan ibu dan anak, dan ini menjadi perhatian kita karena pelayanan terhadap ibu dan anak dalam kondisi seperti biasaya tidak memadai, ini yang kita harapkan tidak terjadi di Sulbar.ini, perhatian dan jaminan perlindungan untuk perempuan dan anak sangat penting untuk dilakukan. Kita ingin membangun paradigma baru dalam penanganan bencana yaitu perempuan dan anak harus diutamakan," kata Menko PMK Menurutnya Muhajir, perempuan dan anak adalah pihak yang sangat rentan terhadap berbagai macam akibat dari gempa. Karena itu, berbagai kebutuhan perempuan dan anak, seperti kebutuhan sanitasi, kebutuhan sandang, kebutuhan makanan yang bergizi harus dipenuhi dengan baik.…

Kominfo Sulbar-- Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi Pemprov Sulbar menggelar Rapat Pimpinan (rapim), Rabu 13 Januari 2021. Berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, rapim dibuka langsung oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Rapim yang digelar di awal tahun 2021 ini, akan berlangsung selama tiga hari yakni hingga 15 Januari 2021. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, rapim yang dilaksanakan tersebut memiliki makna penting untuk melihat hasil dan melakukan evaluasi terhadap capaian yang telah dikerjakan pada tahun yang lewat, sekaligus melakukan penajaman pelaksanaan program dan kagiatan 2021, serta rencana 2022 yang akan datang. Olehnya itu, Ali Baal berharap rapim yang akan berlangsung selama tiga hari itu tidak dianggap sebagai sekedar formalitas, melainkan dimanfaatkan sebagai forum untuk memastikan kesiapan melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan kesungguhan bekerja sesuai rencana yang ditetapkan. "2021 merupakan tahun ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulbar. Namun sesuai laporan dan hasil pantauan langsung dalam beberapa kali kunjungan saya ke lapangan, capaian atau realisasi masih jauh dari harapan. Untuk itulah diperlukan pemikiran yang inovatif dan penguatan sinergi antara stakeholder untuk memaksimalkan pencapaian program yang direncanakan,"pungkas Ali Baal Dikemukakan, pelaksanaan kegiatan sejak pertengahan 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya, sebab dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan karena pandemi Covid-19. "Kondisi itu jangan menjadikan kehilangan gairah untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat. Sebaliknya harus menyemangati kita bekerja lebih keras meningkatkan capaian semaksimal mungkin,"ucap Ali Baal Melalui kesempatan itu, Ali Baal berharap, seluruh OPD agar lebih fokus pada program dan kegiatan dengan melaksanakan secara terukur berorientasi pada hasil. Selain itu, juga meminta agar OPD melakukan percepatan untuk pencapaian visi misi gubernur yang tertuang dalam RPJMD, terutama kegiatan 2021 dan rencana 2022 yang merupakan tahun terakhir RPJMD 2017-2022. Kemudian, bekerja harus disertai tanggungjawab dan inovasi untuk pencapaian hasil…

Kominfo Sulbar-- Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Muhammad Alief Satria, Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Safaruddin Sanusi, Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid dan Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Andi Ilman Palalloi, mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 secara virtual dari Rujab Gubernur Sulbar, Senin 11 Januari 2021. Digelar secara virtual, sosialisasi tersebut dipimpin langsung Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengemukakan, Kick Off vaksin Covid-19 pada tanggal 13 sampai dengan 15 Januari 2021 di tiap daerah harus benar-benar dilakukan baik dari segi penerapannya, dokumentasi dan publikasi kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan vaksin dengan aman. "Terdapat 3 poin penting yaitu kesiapan distribusi vaksin setiap daerah hingga ke level Puskesmas harus benar-benar tersalurkan dan yang kedua suntikan perdana akan dilakukan pada hari Kamis, namun bagi pemerintah daerah harus mengkoordinasikan pada Menteri Kesehatan dan terakhir untuk kiranya para tenaga medis dapat benar-benar dijaga sebagai mana saat ini kita perang melawan virus,"kata Budi Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Muhammad Alief Satria mengemukakan, rapat pembahasan bersama Menteri Kesehatan melalui video conference tersebut dalam rangka membahas kesiapan tiap daerah untuk melakukan vaksin Covid-19 yang diawali pemerintah pusat dan disusul Sulbar pada 15 Januari mendatang. "Kita laksanakan pada 15 Januari mendatang, terdiri dari 13 orang pertama yaitu beberapa pejabat yang bersedia melakukan vaksin pertama tersebut, sudah dikirim namanya berupa data ke Mendagri,"beber Alief Alief menjelaskan, berdasarkan hasil Balai POM, unsur kepala dan beberapa tenaga ahlinya memperlihatkan bahwa vaksin tersebut layak digunakan. Alief pun berharap, lebih dari 70 persen warga Sulbar bersedia untuk divaksin karena hal tersebut menjadi solusi satu-satunya saat ini, untuk mencegah kasus yang semakin lama semakin bertambah. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Safaruddin Sanusi mengatakan, selaku juru bicara Covid-19 salah satu tujuan utama ialah melakukan sosialisasi dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksinasi Covid-19 tersebut dinilai aman dilakukan. "Jadi vaksin ini aman dan…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 secara virtual di Ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 11 Januari 2021. Pembukaan Rakernas yang diselenggarakan di Istana Negara Jakarta, diresmikan langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Rakernas mengusung tema"memperkuat sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid- 19. Presiden Joko Widodo mengatakan, yang dibutuhkan oleh Indonesia ialah membangun sebuah kawasan pertanian berskala ekonomi besar, termasuk salah satunya lumbung pangan baru. "Diperlukan peningkatan skala ekonomi sehingga para petani yang nantinya terhimpun dalam kelompok tani besar memiliki nilai tukar petani yang lebih besar, sekaligus meningkatkan jumlah produksi. Kalau harga tidak kompetitif ya akan sulit kita bersaing, sehingga sekali lagi ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas,"tandas Jokowi Jokowi menuturkan, peningkatan skala ekonomi dan penerapan teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh. Dengan cara itu maka biaya produksi dapat menjadi lebih murah sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional. "Skala luas dan teknologi pertanian dipakai betul. Itulah cara-cara pembangunan pertanian yang harus kita tuju, sehingga harga pokok produksinya nanti bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dari negara-negara lain. Pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan dengan cara yang konvensional, namun harus dilakukan dengan terobosan serta inovasi yang bisa mendongkrak pertumbuhan pertanian berkelanjutan,"ujarnya Selain itu, pembangunan pertanian sudah harus segera dilakukan secara detail, utamanya terkait komoditas yang saat ini masih memerlukan impor. "Urusan bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas lain yang masih impor tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan,"imbau Jokowi Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan bahwa pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dunia. Karena itu, peningkatan produktivitas adalah pilihan yang wajib dilakukan semua pemerhati pertanian Indonesia. Turut hadir dalam acara…

Kominfo Sulbar -- Pembangunan selter yang direncanakan untuk membangun selter dalam rangka menunjang pelayanan penyeberangan pekerja migran Indonesia (PMI) melalui Pelabuhan Tanjung Silopo membutuhkan lahan seluas 2,5 hektar. Pada Ahad, 11 Januari 2021, bertempat di Pelabuhan Tanjung Silopo, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melakukan pertemuan dengan warga pemilik lahan. Menurutnya , kebutuhan lahan itu sangat penting guna mempercepat pembangunan selter , sebab operasi penyeberangan perdana PMI Sulbar Malaysia ditargetkan terselenggara tahun ini. " Tadi kita sudah sepakati harga lahan dengan warga, berapa yang akan dibayar. Setelah dibayarkan, segera dilakukan kematangan lahan dan secepatnya bangun sellter," kata Ali Baal usai melakukan pertemuan dengan sejumlah warga pemilik lahan di Pelabuhan Tanjung Silopo. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sulbar Saleh Rahim menyebutkan, , tujuan pembangunan selter sebagai tempat penampungan para PMI yang akan berangkat maupun tiba di Pelabuhan Tanjung Silopo. Disampaikan, kebutuhan lahan, 2,5 itu telah menyasar 16 pemilik lahan. Namun melalui pertemuan dengan pemilik lahan telah menyepakati harga Rp 176 ribu permeter. "Ini diterapkan melalui tim penilai Aprasial," kata Saleh Rachim Dia pun mengaku terdapat lima rumah akan direlokasi, namun solusinya ditempuh dengan membuat kesepahaman dengan pemilik rumah. "Pemilik rumah sepakat memindahkan rumahnya dan pemerintah yang akan membantu pembangunan rumahnya," tuturnya. Soal bangunan fisik Selter. nantinya akan mendapatkan dukungan dari Kementerian Sosial. Pemilik lahan, Andi Mukhtar mengatakan, permintaan warga setelah direlokasi adalah membuatkan akses jalan ke lokasi mereka pindah. "Kita harapkan setelah direlokasi ada dibukakan jalan, ini untuk memperluas lagi jalan di daerah Silopo, paling tidak bisa jadi jalan lingkar. Untuk patokan harga, kita sudah sepakat," tandasnya. Di tempat lain, dalam rangka mendukung pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI), saat ini juga sedang dibenahi pembangunan Gedung Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PP.PMI) yang saat ini sedang dalam pembenahan. (Farid)

Kominfo Sulbar -- Sebagai upaya Pemprov Sulbar menghadirkan pelayanan terhadap Pelindungan Pekerja Migran (PMI) yang akan melakukan penyeberangan ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Silopo, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan pantauan di Gedung/Kantor Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA PP-PMI) yang terletak di belakang Kantor BKD Polman, Minggu , 10 Januari 2021 " Gedung saat ini sudah siap, alat-alatya sudah ada yang siap, sebagianasih dalam pengiriman dan itu telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat terkait pelayanan PMI yang terpusat di Sulbar. Karenanya Sulbar harus mempersiapkan fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM)," kata Ali Baal Masdar usai meninjau kesiapan Gedung LTSA PP-PMI. Pantauan Gubernur, sejumlah mobiler dan server untuk pencatatan sipil dan kependudukan serta server keimigrasian masih dalam kemasan. Ali Barharap pemasangan fasilitas tersebut segera dituntaskan , dan secepatnya bisa berfungsi "Kita harus cepat dan semuanya sudah harus siap," tegas Ali saat memantau progres penyiapan Gedung LTSA PP PMI. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar, Bakhtiar mengatakan, Gedung Kantor LTSA PP PMI dipersiapkan sebagai tempat pelayanan segala urusan administrasi bagi PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Silopo. "Disinilah pengurusan Paspor dan adminsitrasi lainnya bagi PMI," terang Bakhtiar. Sebelumnya, pemprov Sulbar juga mendapat dukungan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) melalui BP3TKI Makassar dengan dukungan SDM dan mengkoordinasikan dengan instansi-instansi lainnya, seperti Imigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan. Sekedar diketahui, LTSA PP-PMI merupakan bantuan dari Pwmerintah Pusat tahun 2020, di Indonesia hanya dua yang mendapatkan bantuan tersebut yaitu penempatan di Blitar, Jawa Timur dan di Polman, Sulbar. (farid)