Kominfo Sulbar -- Dalam rangka menjalin koordinasi Pelayanan Transportasi secara umum, dan khususnya menghadapi angkutan Nataru (Natal dan Tahun Baru) 2020 dan mendukung Zero Accident. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Belang-Belang menggelar Coffee Morning, Rabu 16 Desember 2020. Berlangsung di Marasa Resto lantai III Matos Mamuju, kegiatan itu dibuka oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, sangat mengapresiasi atas dilaksanakannya kegiatan itu. Khusus kepada Ditjen Kementerian Perhubungan, dirinya juga menyampaikan penghargaan atas dukungannya memberikan semangat kepada Pemprov Sulbar dalam hal membangun konektivitas di Sulbar sesuai target RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Disampaikan, dalam upaya peningkatan transaksi ekonomi di sektor transportasi, Pemprov Sulbar telah mencanangkan sejumlah program-program yang akan segera diwujudkan, yaitu pembangunan fasilitas bandar udara di Kabupaten Polewali Mandar dan Pasangkayu, pembangunan fasilitas pelabuhan di Pulau Salissingan. Kemudian, pembangunan fasilitas terminal angkutan darat di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Mamasa, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan di jalan nasional, provinsi dan kabupaten, serta pengoperasian penimbangan kendaraan bermotor di wilayah Sulbar. "Saya mewakili Pemprov Sulbar meminta dukungan kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam Coffee Morning ini, termasuk kawan-kawan yang ada di Pelabuhan Laut untuk memastikan pelabuhan masa depan kita ini adalah andalan kita di Sulbar. Selain di Bidang Pertanian, Sulbar juga memiliki keunggulan di Bidang Kemaritiman. Hal itu jika dilihat berdasarkan luas pantainya yang mencapai kurang lebih 637 KM,"kata Idris Idris juga berharap, kiranya Cooffe Morning tersebut bisa memberikan catatan-catatan perbaikan program-program satu edisi yang ingin dirancang bersama. "Selamat mengikuti Coffee Morning, jangan cuma minum kopi tapi kita juga harus berkontribusi terhadap apa yang harus dikembangkan untuk memperkuat pelabuhan kita di masa yang akan datang dan termasuk bagaimana mencegah Zero Accident dalam rangka memperingati Hari Natal dan pergantian tahun,"tutupnya (Ayu)

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat Covid-19, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar kembali menyalurkan bantuan kepada nelayan di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Kamis, 17 Desember 2020 Bantuan tersebut berupa lima perahu sandeq dilengkapi sarana alat tangkap ikan untuk lima kelompok nelayan, masing masing tiga perahu untuk kelompok nelayan di Polman, satu untuk kelompok nelayan di Mamuju, dan satu kelompok untuk di Majene Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, saat ini pemerintah sedang fokus pada pemulihan ekonomi daerah dalam rangka penanganan pandemi. Saat ini, pemerintah terus bekerja termasuk membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Kita bekerja untuk masyarakat, untuk saat ini baru ada lima perahu, kedepan akan terus dikembangkan," tutur Ali Baal Ia juga meminta kepada kelompok penerima bantuan agar menjaga dengan baik perahu yang telah diberikan. "Ini harus dirawat baik-baik supaya bisa dipakai lebih lama," pintanya kepada penerima bantuan. Ali Baal mengemukakan, Sulbar kaya akan potensi ikan, sangat disayangkan jika generasi Sulbar tak mampu menggali potensi tersebut. Ia pun mengharapkan generasi muda mempersiapkan diri belajar menjadi pelaut yang handal. Masih kata Ali Baal, kedepan, konsep pengadaan perahu berukuran besar hingga 60 GT. Tujuannya agar nelayan Sulbar dapat mengola potensi laut Sulbar dan menjadi pelaut nusantara. Tentunya, masyarakat pun harus menjaga biota laut, dan tidak merusak terumbu karang Dalam kesempatan tersebut, Ia mengingatkan masyarakat tetap tertib protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Fadly Syamsuddin mengatakan, bantuan tersebut bagian dari kegiatan DKP Sulbar berbasis ekonomi kerakyatan demi membantu masyarakat mengatasi Pandemi Covid-19. "Kami pemerintah sedang konsen karena covid. khusus DKP kita ingin ada kegiatan berbasis ekonomi kerakyatan, salah satunya yah bantuan sandeq," kata Fadly. (farid)

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Hamzah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Muh. Jaun, Kepala Dinas PU Sulbar, Ahsan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Fakhruddin, melakukan pertemuan dengan TIM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis 17 Desember 2020. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Sekprov Sulbar tersebut, dalam rangka pengenalan Project Forest Programme IV oleh Tim KLHK dengan lokus wilayah Sub DAS Mamasa. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, Pemprov Sulbar mendukung adanya rencana Project Forest Programme IV di Mamasa, sebab menurutnya hal itu sangat luar biasa apalagi project tersebut koneksi dengan misi Gubernur Sulbar dalam membangun pengelolaan lingkungan hidup yang baik. "Progres yang direncanakan untuk DAS Mamasa ini sangat luar biasa dan menurut saya ini suatu berkah bagi Sulbar. Tentu saja kami sangat berbahagia, sebab salah satu bagian terpenting dari project itu adalah koneksi dengan misi pak gubernur,"ucap Idris Selain itu, juga berkaitan dengan upaya Pemprov Sulbar dalam menjadikan Taman Nasional Gunung Gandang Dewata di Mamasa betul-betul bisa menjadi ikon Sulbar. Idris menyarankan, dalam pelaksanaan project tersebut terdapat sejumlah hal penting yang perlu dilakukan, diantaranya memiliki rundown kegiatan yang di dalamnnya terdapat suatu tahapan-tahapan mereview sebagai tali kendali terhadap program berjalan, terutama jika terdapat permasalahan di lapangan. Kemudian, perlu juga melibatkan unsur forkopimda agar project itu bisa berjalan lebih efektif. Selanjutnya menjadikan project tersebut bisa menjadi bagian dari program pengembangan masyarakat. Idris pun berharap, semoga Project Forest Programme IV yang lokus wilayahnya di Sub DAS Mamasa itu bisa segera berjalan. Tim KLHK, Nur Aziz dalam paparannya menyampaikan, Project Forest Programme IV merupakan kerjasama pendanaan (Financing Cooperation) antara Pemerintah Repubik Indonesia dengan Pemerintah Jerman di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan lokus wilayah Sub DAS Mamasa di Kabupaten Mamasa. Adapun tujuannya, kata Aziz, yakni untuk meningkatkan pengelolaan DAS…

Kominfo Sulbar-- Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara audiensi dengan Tim SPBE Pemprov Sulbar di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 16 Desember 2020 "Saya merasa bangga dan berbahagia karena saya dapat beraudiensi dan bersilahturahmi dengan tim kebanggaan Diskominfopers Sulbar dalam melakukan transformasi program SPBE di Sulbar. Atas nama Pemprov saya memberikan apresisasi kepada Dinas Kominfo atas progres kerja dalam menyelenggarakan Program SPBE di Sulbar," kata Idris Walaupun begitu, sambung Idris ,masih terdapat permasalahan serta kekurangan pada bagian jaringan dan instalasi yang perlu menjadi perhatian , olehnya itu diperlukan konsolidasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. "Bekerja dengan tim itu harus terbangunnya komunikasi misalnya dari tim instalasi, programmer serta infografi dan desain grafis dimana harus membiaskan saling terbuka dalam bertukar pengetahuan.Jangan pelit membantu dan tertutup untuk mendapatkan pengetahuan saya kira kunci sukses orang profesional ada pada pola pikir yang terbuka," sambungnya. Saya berharap tim yang ada saat ini lebih solid terutama mengement dimana harus memikirkan bagaiamana menyiapkan dukungan-dukungan sumber daya manusia (SDM) "Impian saya di 2021 Sulbar ini rantingnya harus naik dan harus bisa mengalahkan provinsi yang lain lebih deluan exis dalam menyukseskan SPBE. (tawin)

Kominfo Sulbar- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Asisten II Bidang Ekbang, Junda Maulana, Kepala Balitbang, Jamil Barambangi, Perwakilan Inspektorat, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, M. Danial, mengikuti Peringatan Hari Anti Korupsi Se-dunia (Hakordia) 2020 secara virtual, di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Acara yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Istana Negara. “Pemberantasan korupsi tidak boleh padam,”kata Presiden RI, Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya melalui Video Conference dari Istana Negara Dikatakan, pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. “Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi, merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi,"tegas pria yang akrab disapa Jokowi itu Jokowi juga menekankan, semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama,"pungkasnya Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, melalui Peringatan Hakordia di tengah pandemi diperlukan komitmen yang tinggi semua unsur stakeholder dan terus berubah ke arah yang lebih baik. Ali Baal menuturkan, pemerintah merupakan pelayan masyarakat yang harus terus memperjuangkan nasib rakyat menuju kesejahteraan dengan terus berada pada aturan yang telah ditetapkan. "Selaku pemerintah kita harus siap menjadi pelayan masyarakat dan hal itu saya sampaikan kepada keluarga saya baik istri maupun anak saya. Jika ingin menjadi ASN maka kita siap menjadi pelayan masyarakat karena ASN itu bukan tempatnya mencari kekayaan, kalau mencari kekayaan jadi pengusaha,"pungkasnya (farid)

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar memberikan bantuan hibah 15 unit sepeda motor pa'gandeng dan empat unit mobil pemasar ikan kepada Kelompok Pengelola dan Pemasar Ikan yang ada di wilayah Sulbar, Rabu 16 Desember 2020. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada perwakilan Kelompok Pengelola dan Pemasar Ikan oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Fadli Syamsudin, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, bantuan yang diserahkan merupakan bentuk kepedulian Pemprov Sulbar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pengelola dan pemasar ikan. Selain itu, juga sebagai upaya pemerataan distribusi ikan ke daerah terpencil, yang diharapkan memberi pengaruh positif pada peningkatan derajat kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat. "Dengan begitu, masyarakat sudah lebih mudah memperoleh dan mengonsumsi ikan, sehingga akan berdampak positif pada upaya menekan angka stunting,"ucap Ali Baal Ali Baal berharap, para kelompok penerima bantuan dapat menggunakan bantuan tersebut dengan baik dan selalu memperhatikan perawatannya. "Bantuan ini harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dirawat baik -baik supaya bisa lebih lama digunakan. Ingat juga , dalam mengendara perhatikan kelengkapan, jangan berkendara kalau tidak ada SIM, jangan sampai kalian ditangkap karena melanggar, pemerintah lagi yang disalahkan ,"tandas Ali Baal Kepala DKP Sulbar, Fadli Syamsudin mengatakan, bantuan tersebut diberikan kepada Kelompok Pengelola dan Pemasar Ikan hampir di semua kabupaten yang ada di Sulbar. Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat pesisir berbasis ekonomi kerakyatan. Fadli menuturkan, dengan adanya bantuan tersebut ikan yang didapatkan di Tempat Pendaratan Ikan tetap bisa dipertahankan kesegarannya. "Biasanya pada musim puncak, ikan melimpah namun harganya biasanya akan drop atau turun, sehingga dengan bantuan ini bisa menyimpan ikan-ikan segar dan mobilitasnya akan tinggi, sehingga harga-harga ikan bisa kita pertahankan stabilitasnya,"kata Fadli Selain itu, pendistribusian ikan juga bisa dilakukan ke banyak daerah terutama yang agak terpencil, sehingga dapat memberi dampak pada peningkatan gizi masyarakat. "Ikan inikan bergizi tinggi,…

Kominfo Sulbar -- Dalam rangka penstabilan harga bahan pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) yakni Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyambut Peringatan Hari Ibu yang ke-92 Tahun yang jatuh pada 22 Desember 2020, serta jelang Tahun Baru 2021. Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulbar bekerjasama dengan Perum Bulog, menggelar Bazar Murah yang dirangkaikan Pameran UMKM Pangan Lokal dan Pojok Konsultasi Dana KUR, Selasa 15 Desember 2020. Bertempat di Depan Kantor Gubernur Sulbar, kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Pembangunan Ekonomi Setda Sulbar, Junda Maulana. Bazar Murah akan berlangsung selama tiga hari, yakni terhitung sejak dibuka hingga 18 Desember 2020. Tujuan utama penyelenggaraan bazar tersebut adalah untuk memfasilitasi masyarakat dan distributor atau agen dalam melakukan penjualan sembilan bahan pokok dengan menjaga stabilitas harga pangan, yang biasanya meningkat menjelang hari raya, apalagi pada tahun ini dihadapkan pada musibah Covid-19 yang memberikan dampak pada berbagai sektor di kehidupan manusia. "Kegiatan ini merupakan salah satu agenda Pemprov Sulbar dalam upaya penyediaan bahan pangan pokok atau strategis yang berkualitas dengan harga terjangkau," kata Junda Maulana Junda menuturkan, disisi lain kegiatan baza murah tersebut juga merupakan program berkala Dinas Ketapang Sulbar, yang bekerjasama beberapa distributor atau agen, antara lain Bulog, pengusaha telur, pengusaha ayam pedaging dan distributor sayur-sayuran. Mengenai Dana KUR dari Perbankan untuk UMKM, Junda menyampaikan, Pemprov Sulbar dalam hal ini Dinas Ketapang Sulbar memfasilitasi 20 UMKM untuk bertemu dengan pihak Perbankan yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri untuk mendapatkan fasilitas Dana KUR dalam suatu pertemuan yaitu Food Gathering UMKM Pangan Lokal. "Hasil pertemuan tersebut telah membantu lima pelaku UMKM Pangan Lokal dalam mendapatkan Dana KUR, masing-masing tiga UMKM mendapat bantuan Dana KUR dari BRI yakni UMKM Hikmah sebanyak Rp. 100 juta, UMKM Anggrek sebanyak Rp. 30 juta dan UMKM Sejahtera Bahari sebanyak Rp. 150 Juta. Selanjutnya dua UMKM…

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri sekaligus menjadi keynote speaker pada Seminar Peringatan Hari Korupsi Se-Dunia (Hakordia), yang berlangsung di Aula Gedung Keuangan Negara Lantai 5, Mamuju, Selasa 15 Desember 2020. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Sulbar tersebut, mengusung tema"Jaga Integritas Diri, Pulihkan Negeri Kala Pandemi". Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, berharap kegiatan tersebut tidak hanya sebagai rutinitas atau formalitas belaka. Tapi harus menjadi momentum menguatkan integritas pribadi dan membarui komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan dan akuntabel. "Upaya mencegah korupasi harus dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan masing-masing. Kita tidak boleh lagi bersikap permisif terhadap korupsi, sekecil apapun praktik korupsi seperti gratifikasi yang cenderung menjadi kebiasaan harus dihilangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan yang tidak benar,"pungkas Ali Baal Disampaikan, Peringatan Hakordia yang baru dilaksanakan hari ini di tengah pandemi covid-19, tidak mengurangi semangat bersama melawan korupsi. "Gerakan antikorupsi harus dilakukan terus-menerus untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi,"tegasnya Melalui kesempatan itu, Ali Baal menyampaikan terkait pelaksanaan APBD dan APBN 2020. Ia mengatakan, pelaksanaan APBD Konsolidasi wilayah Sulbar memiliki pagu per 30 November 2020 sebesar Rp 6,697 triliun, terealisasi sebesar Rp 6,59 triliun atau 98, 4 persen. Sementara, pelaksanaan APBN per 30 November 2020, dari pagu konsolidasi sebesar Rp 2,8 triliun, terealisasi sebesar Rp 2,3 triliun atau sebesar 81, 6 persen. "Di masa pandemi covid-19 seperti sekarang, tidaklah mudah melaksanakan penyerapan anggaran. Namun demikian, belanja pemerintah harus dimaksimalkan, terutama karena sektor swasta mengalami kelesuan menggerakkan sektor riel. Penyerapan APBD maupun APBN harus dipercepat, dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran, dengan memastikan setiap nilai rupiahnya jelas manfaatnya," tandasnya Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulbar, Imik Eko Putro mengatakan, semangat pemberantasan korupsi senantiasa digelorakan demi mewujudkan good governance, yaitu kepemerintahan yang mengemban akan…

Kominfo Sulbar -- - Sekprov Sulbar, Muhammad Idris membuka acara Musyawarah Daerah (Musda) kesatu Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) 2020 di Aula Hotel Berkah Mamuju Selasa, 15 Desember 2020. " Sulbar secara khusus merupakan salah satu daerah rawan bencana, seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Keberadaan organisasi RAPI memiliki semangat pengabdiannya kepada masyarakat dan menjadi harapan baru bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Saya yakin, anggota RAPI 34 Sulbar memiliki komitmen peka dan responsif, bertindak cepat, tepat dan akurat dalam membantu masyarakat dan pemerintah yang berkaitan dengan informasi bencana alam, bencana sosial maupun kegiatan masyarakat," ucap Sekprov Muhammad Idris Ia juga menyampaikan, dengan terbentuknya pengurus di Musda RAPI harus selalu berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mensinergikan program kerja yang akan dilakukan oleh pengurus baru RAPI Sulbar, serta dapat memberikan semangat baru, yang mampu menggairahkan dan meningkatkan aktivitas dan motivasi bagi para anggota RAPI. "Organisasi ini merupakan organisasi yang terbaru di Sulbar, meskipun usianya secara normal organisasi ini telah berusia 40 tahun dan telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat, bangsa dan negara ," kata Idris Sulbar juga merupakan organisasi baru sehingga sangat diperlukan untuk melakukan konsolidasi organisasi pengabdian kepada masyarakat , sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya keberadaan serta kiprahnya organisasi dengan cara kerja yang efektif, terencana. (tawin)

Kominfo Sulbar-- Pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Se-Dunia ke-72 Tahun Tingkat Nasional 2020, Senin 14 Desember 2020, Pemprov Sulbar mendapat penghargaan dari Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna H. Laoly, atas upayanya membina dan membangun sebagian kabupaten/kota peduli HAM 2019. Atas upaya tersebut, Pemprov Sulbar berhasil mengantarkan lima kabupaten di wilayah Sulbar memperoleh penghargaan sebagai kabupaten Peduli HAM 2019, yakni Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Mewakili Menkumham RI, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Anwar, menyerahkan penghargaan untuk Pemprov Sulbar kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, pada pelaksanaan Peringatan Hari HAM se-Dunia ke-72 tingkat Sulbar, yang berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar. Kemudian untuk lima kabupaten, penghargaan diserahkan oleh Gubernur Sulbar. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengatakan, Pemprov Sulbar mengapresiasi capaian kinerja kabupaten peduli HAM kepada lima kabupaten di Sulbar, sehingga penghargaan tersebut layak diberikan. "Saya berharap predikat yang diperoleh setiap kabupaten menjadi penyemangat untuk memberi perhatian terus-menerus dan lebih baik terhadap pemajuan HAM, karena tantangan yang dihadapi akan semakin meningkat. Perlu diingat bahwa pandemi Covid-19 merupakan tantangan tersendiri dalam pemajuan HAM, terutama pemenuhan hak setiap warga dari sisi ekonomi dan sosial,"ucap Ali Baal Untuk Kabupaten Mamasa dengan predikat cukup peduli HAM, Ali Baal berharap agar terus bersemangat supaya pada tahun berikutnya semua kabupaten di Sulbar mendapatkan predikat sebagai kabupaten peduli HAM. Dilakukannya penilaian kabuaten/kota peduli HAM dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk disebut peduli HAM, Ali Baal menyatakan mendukung penuh hal tersebut, sebab sebagai upaya untuk menjadi motivasi bagi Pemkab dalam pemenuhan hak-hak dasar warganya dan menjadi tolak ukur kinerja Pemkab terkait penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM di daerah masing-masing. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Anwar mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada Pemprov Sulbar tersebut atas keberhasilannya melakukan pembinaan kepada kabupaten di Sulbar, sehingga lebih dari separuh jumlah kabupaten…