Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka Musyawarah Kerja FPK dalam rangka pembentukan pengurus baru di tingkat Provinsi Sulbar, yang berlangsung di Hotel Malaqbi, Jalan Pababari Mamuju, Jumat 11 Desember 2020. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar bersama Organisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tersebut, bertujuan untuk membangun hubungan diantara forum-forum pembauran kebangsaan di daerah sebagai pilar demokrasi, yang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat serta menumbuhkembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air dikalangan masyarakat. "Berbicara mengenai pembauran kebangsaan ini, maka clue atau petunjuknya itu adalah melihat sejarah kebangsaan kita, setelah itu baru bisa memperkuat lem-lem kebangsaan. Kalau kita melihat sejarah bangsa kita, dinamikanya itu sangatlah luar biasa sekali,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris dalam sambutannya Dikatakan, negara ini dibentuk dari bangsa yang fasenya berbeda dengan bangsa lainnya, bangsa yang luar biasa yang memang lahir dari kemajemukan bervariasi yang membentuk negara Indonesia. Hal inilah berkaitan erat dengan peran organisasi FPK. Olehnya itu, lanjut Idris, dalam berorganisasi FPK ini banyak sekali kebutuhan yang diperlukan, seperti pertama membangun kohesi atau kesatuan yang hanya bisa terbangun kalau semua orang berperan dengan perannya yang berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan. Kedua berorganisasi juga mengakui bagian-bagian lain yang berbeda. "Ini adalah entitas pemerintahan, yang kalau kita libatkan menjadi bagian dari pembauran kebangsaan yang akan di motori oleh kawan-kawan ini menjadi menarik kedepan. Saya ingin menitipkan pesan kepada kita semuanya, kedepan anda dan kita semua ini adalah pemegang estafet kepemimpinan dan kepemimpinan itu memang harus diasah. Kepemimpinan tidak hanya sekedar kecerdasan vertikal, tetapi lebih daripada itu adalah kemampuan kita untuk membangun spirit sebagai sebuah model atau sebagai contoh," tutupnya (Ayu)

Kominfo Sulbar -- Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi ke-70 yang dilaksanakan setiap tanggal 12 Desember , tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, karena dilaksanakan di tengah pandemic covid-19. Meski demikian, tetap memmatuhi protokol kesehatan. Tahun ini dipusatkan di Provinis Sulbar, dan dilaksanakan di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Sabtu, 12 Desember 2020. Sebagai inspektur upacara Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Peringatan tahun ini dengan tema”Revitaslisasi dan Modernisasi Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyampaikan, sudah 70 tahun program transmigrasi diselenggarakan pemerintah Indonesia. Tentu, telah banyak hal positif dikontribusikan program transmigrasi dalam kerangka pembangunan Indonesia, meski demikian, tentu juga banyak kekurangan yang mesti diperbaiki kedepan. Diantara kontribusi positif dari program transmigrasi adalah membuka keterisolasian daerah tertinggal. Program transmigrasi berhasil membangun 3.606 satuan permukiman transmigrasi yang berada di 619 kawasan transmigrasi. Dalam konteks ekonomi, program transmigrasi telah berkontirbusi nyata pada pertumbuhan ekonomi, yakni dengan mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dalam lima tahun terakhir , program transmigrasi telah mendukung terbitnya sertifikat tanah warga transmigran sebanyak 163.151 bidang. “Kedepan, pemerintah akan fokus melakukan revitalisasi terhadap kawasan transmigrasi yang sudah ada. Hal ini kita lakukan, sebagai bagian dari wujud terima kasih pemerintah kepada keluarga besar transmigran yang sudah bertahun-tahun berthan , bahkan telah mampu menjadikan daerahnya menjadi lebih produktif dan berdaya saing,”kata Abdul Halim Iskandar Lebih lanjut dikatakan, transmigrasi harus mampu menjadi kekuatan pengungkit ekonomi kawasan sekitarnya, transmgrasi harus mampu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembabgunan desa di Indonesia. Usai upacara, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi didampigi Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyerahkan sertipikat hak milik hasil program strategis nasional tahun 2020 sebanyak 1000 sertipikat dari kabupaten se-Sulbar, terdiri dari Kabupaten Mamuju sebanayk 50 sertipikat, Kabupaten Polman sebanyak 100 sertipikat, Kabupaten Majene sebanyak 300 sertipikat, Kabupaten Mamamsa sebanyak 104 sertipikat, dan…

Kominfo Sulbar- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Sekprov Muhammad Idris mendampingi Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dalam rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Mamuju Tengah, Sabtu, 12 Desember 2020 Kunjangan kerja tersebut sebagai rangkaian memperingati Hari Bhakti Transmigrasi ke-70. Rombongan diterima oleh Bupati Mateng, Aras Tammauni di Rujab Bupati Mateng Menteri PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dalam menyampaikan, berdasarkan data yang ada, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat juta menjadi salah satu contoh daerah yang berhasil menjadikan daerah transmigrasi maju dan berkembang " Kita bersyukur karena di Mateng ternyata salah satu daerah transmigrasi yang sukses," kata Menteri jebolan PKB itu Terkait transmigrasi , Ia menyampaikan tentang upaya repitalisasi kawasan transmigrasi, untuk menjadi kawasan mandiri pangan skala prioritas ketahanan pangan bagi bangsa Indonesia " Saya sepakat, dimana peringatan hari bakti transmigrasi ini saya tegas menyampaikan transmigrasi adalah pahlwan kami, dan terimkasih kepada transmigrasi yang telah mendedikasi untuk kemajuan NKRI, " pungkasnya Bupati Mamuju Tengah, Aras Tammauni mengemukakan, warga transmigran sangat berjasa dalam memajukan suatu daerah, termasuk di Mamuju Tengah. "Kiranya bapak menteri bisa memaksimalkan bantuan untuk warga transmigrasi di daerah kami," kata Aras.( farid)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi unsur forkopimda, KPU, Bawaslu melakukan konferensi pers terkait pantauan pilkada serentak yang dilakukan pada empat kabupaten di Sulbar di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat, 12 Desember 2020. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan terima kasih kepada para pemilih yang telah berpartisipasi menyukseskan pilkada dengan menggunakan hak pilih di TPS maaing-masing. Begitu juga kepada pasangan calon dan tim sukses yang merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pilkada 2020 " Hasil pemungutan suara yang akan menjadi penentu paslon terpilih. Untuk itu, saya mengimbau semua pihak menunggu penetapan resmi KPU sebagai penyelenggara pilkada masing-masing kabupaten. Mari bersama ikuti tahapan pilkada dan proses yang akan dilaksanakan KPU. Saya berharap kepada penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu) melaksanakan tugas secara profesional, mandiri dan transparan,"kata Ali Baal Masdar. Kepada yang nantinya ditetapkan memeroleh suara terbanyak, Ia menyampaikan tantangan lebih besar harus dibuktikan dengan kerja nyata setelah dilantik menjadi pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati. Berbagai tantangan kedepan harus dihadapi untuk mewujudkan setiap kabupaten semakin maju dan berkembang, termasuk untuk pemulihan ekonomi dan mrngatasi dampak Covid-19 .Sedangkan para paslon yang belum ditakdirkan sebagai pemenang, kiranya bisa menerima dengan jiwa besar dan tetap berperan dalam merawat demokrasi yang semakin baik. "Ketidakpuasan terhadap hasil pilkada supaya diselesaikan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya. " Terimakasih kepada segenap jajaran penyelenggara pilkada, KPU dan Bawaslu yang telah bekerja keras mempersiapkan pesta demokrasi berjalan lancar. Juga kepada TNI , Polri, pemerintah daerah dan semua stakeholder serta semua pihak yang telah menjadi bagian penting dan berpartisipasi menyukseskan pilkada 2020," kata mantan Bupati Polman dua periode itu. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan pilkada di Sulbar yang telah berjalan aman dan damai serta sesuai dengan protokol kesehatan. Hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Eko Budi Sampurno, Danremv142 Tatag,…

Kominfo Sulbar- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi dan unsur melakukan pantauan pelaksanaan pilkada serentak 2020 di empat kabupaten yabg ada di Sulbar, Rabu 9 Desember 2020. Pantauan tersebut untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan aman dan damai Rombongan Gubernur Sulbar memulai pantauan di Kabupaten Majene, tepatnya di TPS 3 Dusun Limbua Desa Lembang Kec. Pamboang dan TPS 2, Dusun Lalang Panua Desa Lembang . Setelah itu pantauan bergeser di Kabupaten Mamuju, tepatnya di TPS 3 Rumah Adat Kelurahan Binanga , dan TPS 27 Rutan Mamuju Kabupaten Mamuju, dilanjutkan di Kabupaten Mamuju Tengah yaitu TPS 05 dan TPS 09 Topoyo, sedangkan di Pasangkayu TPS 2 Desa Kasano, Kecamatan Baras dan TPS 7 Kelurahan Pasangkayu. "Alhamdulillah semua aman-aman saja, saya percaya masyarakat Sulbar tetap aman dalam berpilkada, saya harap masyarakat Sulbar tetap Malaqbi, sehingga pelaksanaan pilkada berjalan aman dan damai," kata Ali Baal Masdar. Ia juga mengimbau kepada penyelenggara dan pemilih untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengemukakan, penyelenggara atas proses berjalannya pilkada dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, termasuk keterlibatan TNI, Polri dan Bawaslu dalam melakukan pengawasan sehingga pemungutan suara di TPS tetap kondusif " Harus tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga pilkada tahun ini tidak menimbulkan klaster baru," sebut Suraida. (farid)

Kominfo Sulbar-- TP. PKK Sulbar bekerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa (PMD) Sulbar, menggelar sosialisasi terkait regulasi PKK Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 dan Nomor 18 Tahun 2020, serta rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, Selasa 8 Desember 2020. Berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, sosialisasi yang dilaksanakan tersebut merupakan kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu, mengingat Perpres maupun Pergub yang akan terbit nanti adalah bagian dari upaya ingin memperkuat TP. PKK sebagai mitra strategis Pemprov dalam rangka mendorong mewujudkan misi Pemprov Sulbar yaitu terbangunnya masyarakat yang lebih maju. Idris menuturkan, sebagai mitra kerja strategis pemerintah, penjabaran 10 program pokok PKK seharusnya mengacu pada RPJMN Pusat dan RPJMD provinsi. "Terkait hal itu, TP. PKK Sulbar diharapkan dapat berperan menjadi narasumber dan memberikan masukan mengenai PKK di forum Musrenbang yang diselenggarakan oleh Pemprov di setiap kali memasuki dalam menyusun rancangan APBD atau pokok- pokok pikiran bahkan juga rencana kerja pemerintah setiap tahun,"ucap Idris Melalui kesempatan itu, secara khusus Idris menyampaikan apresiasi kepada TP. PKK Sulbar atas prestasi yang telah diraih selama ini dan diharapkan kedepan TP. PKK semakin eksis dan maksimal mengawal berbagai program Prov. Sulbar, khususnya mengenai pemberdayaan perempuan, masalah keluarga, kesetaraan gender dan terlebih lagi pada bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Sehubungan hal tersebut, Idris meminta agar pimpinan OPD dapat duduk bersama dengan TP. PKK untuk membicarakan bagaimana Perpres dan rancangan Pergub yang akan diterbitkan nanti, dapat diperkuat sebagai salah satu daya dorong untuk mendorong TP. PKK demi mewujudkan harapan-harapan, terutama pada pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa. Ketua TP. PKK Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal mengatakan, Perpres yang ditetapkan pada November 2017 tersebut, adalah dasar hukum yang mengatur gerakan PKK dan juga sebagai pedoman operasional…

Kominfo Sulbar-- Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Sulbar menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Sulbar Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Satu Data Provinsi, Senin 7 Desember 2020. Berlangsung di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, kegiatan itu dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, kegiatan yang dilakukan tersebut memiliki peran penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah, yang merupakan produk regulasi yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program kegiatan agar dapat mencapai hasil yang optimal sesuai yang telah direncanakan dan ditargetkan. Idris menekankan, pengelolaan data dalam jumlah yang banyak dan model data yang bervarian membutuhkan kerjasama yang baik dari masing-masing pelaksana penyelenggaran satu data provinsi, sehingga data yang dihasilkan merupakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan. "Melalui sosialisasi ini saya sampaikan, bahwa komitmen kita bersama sangat menentukan capaian dalam pemenuhan penyelenggaraan satu data provinsi dan juga akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemajuan daerah kita,"ucap Idris Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, mengatakan, Pergub Sulbar Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Satu Data Provinsi sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI. Disampaikan, pengaturan dalam Pergub tersebut bertujuan, yakni sebagai pedoman pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelanggaraan tata kelola data. Kemudian, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Selanjutnya, mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data. (mhy)

Kominfo Sulbar-- Menjelang penyelanggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Sulbar pada 9 Desember mendatang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Strategis Daerah, Senin 7 Desember 2020. Rakor tersebut dilaksanakan dalam rangka melakukan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Sulbar. Berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur, rakor mengusung tema Antisipasi Radikalisme, Terorisme Dan Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG) Pada Pelaksanaan Pungut Hitung Pilkada Serentak 2020. Tercatat, sebanyak 270 daerah dengan rincian sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020, termasuk di Sulbar. Di Sulbar, Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, dilaksanakan di empat kabupaten, yakni Kabupaten Majene, Mamuju, Mamuju Tengah (Mateng) dan Pasangkayu. "Kita semua menyadari bahwa hal yang terpenting dalam kesuksesan penyelenggaraan Pilkada adalah kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dan yang terlibat dalam mengawal penyelenggaraan,"kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat membuka Rakor Strategis Pimpinan Daerah tersebut Olehnya itu, kata Idris, salah satu upaya bersama adalah dengan melaksanakan rakor sebagai kegiatan fasilitasi dari pemda dan stakeholder terkait, guna memastikan kesiapan masing-masing dalam penyelenggaran Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. "Pelaksanaan Pilkada yang akan memasuki tahap pungut hitung, membuat kita harus terus memantapkan kesiapan, baik itu situasi keamanan, ketertiban dan penyelenggaran pemilihan itu sendiri,"tandas Idris Idris juga mengatakan, Pilkada tahun ini juga berbeda dengan pemilihan sebelumnya, dimana adanya pandemi Covid-19 membuat penyelenggaraan Pilkada 2020 memasuki babak baru. "Walaupun sempat tertunda namun akhirnya tetap dilaksanakan pada 9 Desember dengan penyesuaian yang baru,"ucap Idris Dengan begitu, kata Idris, protokol kesehatan dan aturan yang ketat Pandemi Covid-19 menjadi salah satu regulasi pada Pilkada tahun ini. Meski demikian, prinsip Pilkada demokratis harus tetap menjadi pedoman. "Kita berharap Pilkada berlangsung aman, damai dan semua sehat. Bukan hanya Pilkada yang sukses tapi wabah Covid-19 dapat dikendalikan,"tuturnya (tawin)

Gubernur Sulawesi Barat, H.M. Ali Baal Baal Masdar menyatakand dukungan terhadap Proyek Perubahan tentang Strategi Peningkatan Sistem Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digagas Sdr. Amram, Peserta Program Penyetaraan Alumni Refom Leader Academy (RLA) dengan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan II Tahun 2020 yang diselenggaran oleh LAN-RI. Pelatihan ini mengambil lokus implementasi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat selama 2 bulan dari tanggal 29 September sd 06 Desember 2020. Pada tanggal 04 Desember 2020 telah dilakukan Seminar Hasil dan Launcing Klinik SAKIP yang dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai dan predikat SAKIP bagi OPD lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Kementerian PAN & RB menetapkan Predikat B untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP 2019. Piagam Penghargaan itu diserahkan Menteri PAN & RB RI, Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Sulawesi Barat H. Ali Baal Masdar di Ballroom Hotel Tenteram, Yogyakarta pada tanggal 24 Februari 2020. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah salah satu area perubahan dalam road map reformasi birokrasi. Selajan dengan upaya pemerintah meningkatkan pelayanan publik; saya telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengelolaan SAKIP pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini saya lakukan dengan tujuan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah banyak memperoleh manfaat, yaitu peningkatan pelayanan publik, mempermudah pertanggungjawaban kinerja; pelaksanaan kegiatan lebih berorientasi pada hasil (outcome); mampu menggeser belanja aparatur ke belanja publik; dan menerapkan standar efisiensi penggunaan anggaran dan tidak sekedar kepada tingkat serapan anggaran pada setiap OPD, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih terarah kepada pencapaian RPJMD Provinsi Sulawesi Barat. Oleh sebab itu, saya menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah dan seluruh OPD untuk meningkatkan kinerja serta memastikan perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP oleh Men PAN RB tahun 2020 memperoleh nilai minimal kategori A. Untuk itu Saya (Gubernur Suawesi Barat) mendukung proyek perubahan sdr. Amram yang…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyerahkan bantuan tribako program Mandiri ,Sehat , Cerdas (MARASA) di Desa Aralle Utara, Kecamatan Aralle, Rabu, 2 Desember 2020 Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengucapkan rasa syukur karena program Marasa yang digagasnya daat dirasakan oleh masyarakat, apalagi dalam kondisi seperti saat ini di tengah pandemi covid-19. " Program ini akan terus kita lanjutkan. Kita bersyukur di tengah pandemi ini masih bisa beraktivitas, tapi tetap perhatikan protokol kesehatan," tandas Ali Baal Masdar Disampaikan, bantuan yang diserahkan melalui program Marasa, berupa bantuan Internet, Poskesdes, dan berbagai bantuan Pertanian. Termasuk penyerahan bantuan BLT secara simbolis. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Muhammad Jaun mengatakan, pihaknya menyerahkan bantuan di masing-masing desa dengan biaya Rp 200 juta. "Di Aralle, sudah memasuki tahap kelima dengan penerima manfaat sebanyak 90 orang, dibantu juga oleh bantuan dari Dinsos" ucapnya. Asisten I Pemerintah Kabupaten Mamasa, Kair Lotong Sembe, menyampaikan Pemkab sangat mengapresiasi kehadiran program Marasa yang digagas oleh Gubernur Ali Baal Masdar "Bagi pemerintah Kabupaten Mamasa adalah hal yang menggembirakan dan positif dengan banyaknya bantuan yang masuk di Mamasa. Dimana program ini nantinya akan menjadi bagian dari dukungan dari masyarakat kepada Pemprov Sulawesi Barat," katanya. Kepala Desa Aralle Utara, Andi Iswadi, program Marasa adalah program terbaik yang dicanangkan oleh Pemprov Sulbar, sehingga melalui program tersebut Aralle bisa menjadi desa terbaik dari 168 Desa yang masuk. Alhamdulillah Aralle nomor satu program marasa, itu tidak lepas dari perhatian Pemprov Sulbar, khususnya Gubernur Ali Baal,"kata Iswadi Dengan bantuan tersebut, sambungnyaz masyarakat sangat merasakan manfaatnya apalagi ditengah kondisi pandemi. "Kami (masyarakat, Aralle red,) saat ini dengan bantuan program marasa bisa betul merasakan manfaatnya, mulai dari sembako, internet, Polindes," ujarnya. Melalui program Marasa, masyarakat tidak perlu lagi untuk membeli kebutuhan sayur mayur lantaran sudah memiliki lahan dan tanaman sayur mayur. Salah satu perwakilan masyarakat yang merupakan panitia embangunan Masjid Darussalam…