Kominfo Sulbar -- Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Barat dinahkodai pejabat baru. Herry Ridwan resmi menggantikan pejabat lama yaitu Muhammad Toha Arafat.Serah terima jabatan berlangsung di Aula Kantor BPK Sulbar, Jumat, 13 Nopember 2020 Gubernur Sulbar , Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Muhammad Toha Arafat atas segala perhatian dan bimbingannya kepada Pemerintah Sulawesi Barat dan pemerintah kaupaten se -Sulbar yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang mengantar pemerintah daerah provinsi Sulbar mendapat opini wajar tanpa pengecualian WTP yang ke-6, sehingga pemerintah Sulbar mencapai WTP secara berturut-turut bahkan seluruh pemerintah daerah Kabupaten se-provinsi Sulbar dalam tahun anggaran 2019 dapat mencapai opini WTP. "Capaian tersebut melampaui target nasional yaitu 85 persen entitas pelaporan mencapai opini WTP," kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar. Ali Baal juga mengatakan, hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten se- Sulbar dan memperoleh opini tersebut memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sistem pengendalian intern yang memadai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan "Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tulus kepada segenap pimpinan BPK RI beserta jajarannya yang diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Barat. BPK RI tidak hanya semata-mata melakukan pemeriksaan, tetapi lebih dari itu, juga melakukan pembinaan dan bimbingan khususnya kepada pengelola keuangan bagaimana lebih memperbaiki kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah," ucapnya Ia pun berharap agar Pemprov Sulbardan pemerintah daerah kabupaten di Sulbar dapat mempertahankan opini WTP . " Kita apresiasi kepada tim audit BPK dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan selama ini khusus terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan karena pemeriksaan dilakukan secara profesional integritas tinggi dan independen," tandasnya. CSF Auditor Utama Keuangan Negara VI , Dori Santosa mengemukakan, serah terima kepala perwakilan BPK Sulbar tersebut merupakan tradisi semata , namun pada hakekatnya…

Kominfo Sulbar-- Dalam rangka antisipasi perubahan cuaca ekstrem La Nina di wilayah Sulbar. Polri, TNI, Pemda dan Stakeholder terkait, menggelar Apel Konsolidasi, Kamis 12 November 2020. Berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Apel Konsolidasi siaga bencana alam tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, pelaksanaan Apel Konsolidasi merupakan bentuk kesiapan mengantisipasi kondisi perubahan cuaca ekstrem akibat La Nina di tengah pandemi Covid-19 dan tahapan Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan di empat kabupaten di Sulbar, yaitu Mamuju, Majene, Pasangkayu dan Mamuju Tengah. Olehnya itu, Ali Baal menegaskan, diperlukan kesiapan seluruh elemen pemerintahan dan instansi terkait, untuk melakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, dengan menyiapkan sumber daya, sarana dan prasarana sebagai langkah antisipasi untuk memastikan ketersediaan peralatan, bahan pangan dan kebutuhan lainnya selama tanggap bencana di tengah pandemi Covid-19. "Kita berharap bencana tidak terjadi, namun sangat penting kewaspadaan dan upaya antisipasi dini. Karena itulah mari kita selalu berikhtiar melalui kerja keras, sambil memohon kepada Tuhan agar memberi petunjuk terbaik dan perlindungan dari bencana serta pandemi Covid-19 segera berlalu,"ajak Ali Baal Ali Baal menyatakan, perubahan cuaca yang ekstrem akibat La Nina penting menjadi perhatian di tengah pandemi Covid-19, dengan menanamkan kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak demi memutus rantai penularan Virus Corona. "Masih terjadinya penambahan kasus baru positif Covid-19, adalah tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras,"tandasnya Melalui kesempatan itu, Ali Baal juga mengingatkan beberapa hal, pertama Apel Konsolidasi tersebut jangan sekedar formalitas atau seremoni belaka. Kedua masyarakat perlu selalu waspada menghadapi musim hujan yang diperkirakan hingga 2021. Ketiga, pihak terkait perlu menyusun kebijakan mitigasi bencana dari fenomena meteorologi. Keempat, OPD teknis yang menangani urusan bencana supaya berkoordinasi dengan pihak terkait supaya menyiapkan tempat pengungsian yang layak dan bersih untuk mengurangi resiko penularan Covid-19 dan penyakit lainnya. Kelima, lakukan…

Kominfo Sulbar -- Sosialisasi kebijakan nasional integrasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk percepatan transformasi digital di Sulawesi Barat, berlangsung di Auditorium lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 11 November 2020. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dalam sosialisasi tersebut mengatakan , perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah berada pada era revolusi industri 4.0 dimana hampir seluruh lini kehidupan telah menggunakan teknologi dan otomatisasi. "Ketika pandemi covid-19 melanda, tanpa bisa kita menawar keniscayaannya dan mendorong kita dengan kuat untuk melakukan adaptasi teknologi sebagai media interaksi yang sudah menjadi kebutuhan dasar utama hampir di seluruh lini kehidupan dimana teknologi informasi dan komunikasi sudah berada pada era revolusi industri 4.0,"kata Idris Ia juga mengatakan, transformasi yang inovatif tersebut tentu harus bermula dari tubuh birokrasi pemerintahan sebagai pelayan publik. "Kita harus siap dan segera melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai amanat peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi,"ucapnya Oleh karena itu, lanjut Idris akan melakukan penyesuaian kebijakan mendukung regulasi integrasi nasional SPBE untuk percepatan transformasi digital dalam semua aspek kehidupan di Sulawesi Barat, dengan memperkuat peran tim koordinasi SPBE yang telah dibentuk dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengawal prosesnya. "Agar langkah ini bisa berhasil, perlu kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder, Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, instansi vertikal dan seluruh pemerintah dan DPRD Kabupaten, yang dimulai dengan kesamaan pemahaman khususnya berkaitan kebijakan nasional yang mendorong integrasi SPBE, olehnya itu kegiatan ini diharapkan menjadi sarana menyamakan persepsi untuk mengurangi ego sektoral, agar digitalisasi dapat dikerjakan lebih cepat dan bermanfaat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, dan mengakselerasi daerah kita Sulawesi Barat menjadi semakin maju dan malaqbi,"tandasnya. Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Safaruddin, mengatakan pemerintahan yang baik harus berdasarkan pelaksanaan SPBE secara baik, dan total tidak…

Kominfo Sulbar-- Sebagai tindak lanjut dari rencana Pemprov Sulbar menghadirkan pendidikan kedokteran , Sekprov Sulbar Muhammad Idris melakukan rapat koordinasi akselerasi proses pembukaan pendidikan kedoteran di Sulbar, yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 11 November 2020. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, untuk mendukung pembentukan sekolah kedokteran di Sulbar, akan di bentuk suatu tim yaitu tim teknis daerah dan tim nasional yang ada di jakarta. Idris menjelaskan, yang dimaksud dengan tim nasional adalah Institusi Kementerian Kesehatan serta Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilibatkan untuk mempermudah jalan membuka sekolah pendidikan kedokteran di sulbar. "Saya sudah memiliki gambaran mengenai tim yang akan di bentuk, tapi kami ingin kawan-kawan untuk saling bahu- membahu dalam bekerja secara terbuka, serta apa saja yang kita butuhkan dalam tim ini"ucap Idris Sedangkan tim teknis daerah, lanjut Idris, akan terbagi menjadi dua tim bagian yaitu tim akademik dan tim non akademik yang akan menjadi penyapa kampus untuk memberikan dukungan sarana-prasarana, bantuan anggaran, bantuan administrasi, serta infrastruktur lainnya termasuk didalamnya aspek keuangan. Lebih lanjut, Idris menjelaskan, sebagai bagian eksekusi pembentukan sekolah kedokteran di Sulbar, maka Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan di percaya dalam menyiapkan tenaga pendidik serta mempersiapkan lokasi kampus yang sederhana. "Ada koreksi anggaran yang muncul pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan termasuk rumah sakit untuk mempersiapkan, paling tidak kampus yang sederhana. Dalam hal itu kami sudah tetapkan bahwa kampus sekolah kedokteran berada di rumah sakit lama yang akan di fokuskan sebagai kampus pendidikan kedokteran di Sulbar,"ucap Idris Untuk desain kampus, Idris menuturkan, dalam hal itu akan membentuk tim teknis untuk mendesainnya yang rencananya dapat diselesaikan sebelum 2021. Idris menekankan, target kesiapan kampus tersebut betul-betul sudah sangat siap pada 31 Juni 2021, artinya pada bulan itu sudah aktif kuliah. "Jadi Juni itu batas akhir kesiapan kita karena interior desain saja dan pengerjaannya tidak…

Kominfo Sulbar-- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulbar menggelar bimbingan teknis (bimtek), tentang peran DWP sebagai mitra dalam penguatan kapasitas ASN dan pengelolaan data digitalisasi anggota dan pengurus DWP Sulbar, Selasa 10 November 2020. Berlangsung di rumah jabatan Sekprov Sulbar, kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut, dibuka langsung oleh Penasehat DWP Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal. Dalam sambutannya, Penasehat DWP Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal. mengatakan, dengan kondisi masa new normal pelaksanaan kegiatan banyak dilaksanakan secara online atau daring, dan adanya program data digitalisasi oleh semua anggota DWP, maka diharapkan Ibu-ibu DWP bisa memahami dan menguasai penggunaan teknologi informasi. "Kami berharap ini bisa meningkatkan kualitas SDM yang ada dan dapat mempergunakan teknologi yang tepat untuk memperlancar seluruh kegiatan yang ada saat ini, maupun yang akan datang,"ucap Andi Ruskati Disampaikan, teknologi informasi berkembang demikian pesatnya sehingga suka atau tidak suka, mau atau tidak mau semua harus mengupdate diri beradaptasi dengan cepat agar tidak tertinggal, terkhusus dalam mendukung prestasi kinerja dan produktifitas suami sebagai seorang ASN yang ada di Sulbar. Andi Ruskati berharap, melalui bimtek DWP dapat menunjukkan eksistensinya sebagai mitra kerja yang mendukung pencapaian kinerja ASN dan menjadi contoh dalam penerapan data digitalisasi dengan menguasai teknologi informasi. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, selaku pemateri dalam kegiatan itu, mengatakan, peran utama DWP adalah mendukung proses kinerja suami sebagai seorang ASN agar semakin baik. "Saya percaya betul, kalau ada suami yang kinerjanya lebih baik dalam memimpin organisasinya, pasti kontribusi dari dharma wanitanya bagus,"ucap Idris Idris berharap, DWP bisa memastikan suami sebagai seorang ASN dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan sepenuh hati, serta dapat merekatkan persatuan bangsa. Melalui kesempatan itu, Idris menekankan empat hal yang sangat membutuhkan peran dari DWP, yakni mengelola spirit suami, mengelola keuangan keluarga, menjaga keutuhan keluarga dari perceraian dan menghalau narkoba masuk dalam lingkungan keluarga. Ketua DWP Sulbar,…

Kominfo Sulbar— Sebagai daerah yang baru berusia 16 tahun, Sulbar tentu memiliki permasalahan dan tantangan yang tidak mudah. Pada sektor pendidikan memiliki tantangan yang jauh lebih berat, sehingga dibutuhkan upaya peningkatan derajat dan rating pendidikan secara nasional. Hal tersebut dikemukakan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada sosialisasi kesadaran bela negara lingkup pendidikan Prov. Sulbar yang digelar secara virtual oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Selasa 10 November 2020. "Kita ingin menaikkan derajat atau rating pendidikan kita secara nasional. Indeks belum cukup menggembirakan, bahkan sejumlah level sekolah nilai kelulusan kita itu dibawah standar dari hampir semua provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan kita tidak mudah,"ucap Idris Idris menuturkan, memajukan pendidikan di Sulbar adalah sektor yang strategis untuk mempercepat perubahan dan pembangunan di provinsi ke-33 ini. Selain pada sektor pendidikan, lanjut Idris, Sulbar juga menghadapi permasalahan-permasalahan mengenai aksesibilitas antara wilayah di Sulbar dan konektivitasnya juga tidak terhubung dengan baik. "Semua ini implikasinya sangat langsung dirasakan di sektor pendidikan terutama mobilisasi dan juga dorongan untuk memberikan rasa aman dan nyaman para pendidik di daerah pedalaman,"ucapnya Idris menekankan, dengan sejumlah keterbatasan tersebut tidak mungkin bisa diatasi tanpa adanya sebuah semangat bela negara yang tinggi. Ia menambahkan, tantangan kedepan bukan tantangan yang konvesional, namun tantangan Bangsa Indonesia sungguh sangat bertranspormatif, sehingga perlu menyiapkan diri berupaya mengembangkan metode dan cara bela negara. Direktur Bela Negara, Jubei Levianto, juga mengatakan, di era kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi saat ini, potensi ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa semakin kompleks dan multidimensi, baik dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non negara. "Tentu ancaman tidak lagi bersifat konvesional tetapi lebih bersifat non konvesional atau non militer, bahkan mempengaruhi hati dan fikiran manusia secara paradikmatis sebab efek yang ditimbulkan sangat fundamental, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,"ucap Jubei Melalui kesempatan itu, Jubei menyampaikan,…

Kominfo Sulbar -- Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak hanya sebagai seremonial belaka, melainkan sebagai momentum untuk menguatkan kebersamaan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat menghadiri acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1442 hijriah yang diselenggarakan oleh Kerukunan Masyarakat Polewali Mandar (KMPM), di Masjid Ar Rasyidin Abdullah, Jalan pababari Mamuju, Selasa 10 November 2020. Gubernur Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut hadir bersama Ketua TP PKK Sulbar yang juga merupakan Ketua BKMT Sulbar, Ny.Hj.Andi Ruskati Ali Baal Ali Baal menyampaikan Apresiasi atas terselenggaranya maulid tersebut, sebagai bentuk perhatian dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok manusia teladan yang di utus Tuhan sebagai Rahmat. "Hakikat memperingati maulid nabi, merupakan upaya kita untuk mencontoh dan meneladani sifat dan perilaku Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan. Ini juga merupakan upaya memperkokoh keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, sekaligus sebagai momentum silaturahmi antar sesama," kata Ali Baal. Masih kata Ali Baal, Ia berharap warga KMPM dan seluruh komponen masyarakat Sulbar lainnya tetap merawat semangat kekeluargaan dan ikut serta untuk berperan aktif bersama pemerintah menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan keadilan yang merata. "Sesuai yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk selalu merawat silaturahmi, yang akan menguatkan kebersamaan antar warga masyarakat yang terdiri dari Umara' (pemerintah), para ulama dan cendekiawan, serta masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, akan memudahkan kita menghadapi berbagai problem dan tantangan," tutur Ali Baal. Maulid KMPM mengusung tema "Meneladani sifat Rasulullah sebagai Prinsip Dalam Menata Kehidupan yang Maju dan Malaqbiq". Ketua Harian KMPM, Muflih B Fatta mengatakan, tema maulid yang diketengahkan ini sejalan dengan visi Pemprov Sulbar, yang jika diartikan kata malaqbiq berarti mulia dan pada diri Rasulullah terdapat sifat-sifat yang mulia. (Ayu)

Kominfo Sulbar-- Berdasarkan hasil pemeriksaan Perwakilan BPK-RI Prov. Sulbar atas Laporan Keuangan Daerah, secara umum kualitas penyajian laporan keuangan telah mengalami peningkatan. Hal itu terlihat persentasi capaian tindak lanjut pada Prov. Subar adalah 77,96 persen. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, pada pembahasan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI, BPKP, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Prov. Sulbar, melalui video conference dari kediaman pribadinya di Jakarta, Selasa 10 November 2020. "Kita patut bersyukur bahwa upaya tindak lanjut yang kita lakukan cukup baik, akan tetapi masih sangat perlu ditingkatkan,"ucap Enny Olehnya itu, Enny berharap pada pembahasan tindak lanjut yang dilaksanakan itu Pemprov Sulbar terus meningkatkan progres tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK RI, BPKP, Kemendagri dan Inspektorat provinsi dan pada akhir tahun bisa mencapai angka 80 persen, bahkan kalau bisa melampaui capaian angka tindak lanjut 2019 sebesar 81,39 persen. Dikemukakan, semakin baiknya opini atas laporan keuangan entitas baik pada Pemprov maupun pada Pemkab se-Prov. Sulbar, juga diharapkan perbaikan hendaknya terus ditingkatkan guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di Sulbar. "Opini WTP merupakan bukti keseriusan kita dalam pengelolaan keuangan, sehingga LKPD tahun 2019 BPK memberikan Opini WTP terhadap 7 (tujuh) entitas atau 100 persen, yaitu Pemprov dan enam Pemkab di Sulbar. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang seluruh Pemerintah Daerah dapat mempertahankannya,”harap Enny Enny menekankan, dalam mewujudkan good governance dan clean government pada Pemprov Sulbar diperlukan adanya komitmen, konsistensi dan upaya yang kuat. “Hal ini tidaklah mudah, diperlukan adanya komitmen, konsistensi, dan upaya yang kuat dari kita semua, karena pada saat di implementasikan bisa saja terjadi pro dan kontra, baik dari kalangan internal maupun eksternal,”kata Enny Melalui kesempatan itu, Enny menyampaikan terimah kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Perwakilan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Prov. Sulbar, atas kerja sama yang sangat baik selama ini dan berharap semoga kedepan kerjasama itu lebih ditingkatkan.…

Kominfo Sulbar -- Peringatan hari pahlawan tahun ini berbeda dengan tahin sebelumnya , karena tahun ini dilaksanakan dalam masa pandemi covid-19. "Harapan kita di tahun ini , kiranya momen peringatan Hari Pahlawan kita kan terus optimis dan tidak pernah ragu untuk memajukan Provinsi Sulawesi Barat walaupun di tengah masa pandemi covid 19 membuat berbagai daerah negara maupun seluruh dunia menghadapi masa-masa yang sulit kita percaya bahwa badai ini akan selesai pada waktunya nanti," kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan sakbutan seragam Mensos RI pada upacara peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan di lapangan upacara kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 10 Nopember 2020. Ia juga menyampaikan, Hari pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat pada setiap 10 Nopember saja, namun lebih dari itu , perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia , perlu terus dikenang sepanjang masa oleh semua. " Kalau dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa,seperti: kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham- paham radikal, dan termasuk berjuang melawan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia," sebut Ali Baal Apa yang telah dilakukan para pahlawan, sambungnya, kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka, meskipun dalam masa pandemi covid-19, peringatan hari pahlawan tahun 2020 diharapkan dapat berlangsung secara khidmat dan tidak kehilangan makna. Bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. " Kita dapat melaksanakan upacara bendera dan mengheningkan cipta secara serentak selama 60 detik untuk memperingati hari pahlawan 10 November 2020 dengan khidmat, meskipun di tengah masa pandemi covid ini. Tentunya dengan jumlah peserta yang terbatas dan disesuaikan dengan protokol kesehatan,"kata Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan sambutan seragam Mensos, Juliari P BarubaraLebih lanjut disampaikan, Masih kata mantan bupati Polman dua periode…

Kominfo Sulbar-- Presiden Joko Widodo menyerahkan sebanyak 1. 467.453 sertifikat tanah kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten/kota, Senin 9 November 2020. Kegiatan yang digelar secara virtual dari Istana Negara tersebut, diikuti Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, melalui video conferance di ruang Auditorium lantai IV Kantor Gubernur Sulbar. "Hari ini saya akan membagikan 1 juta sertifikat tanah pada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten dan kota. Satu juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali,"kata Joko Widodo, Presiden RI dalam acara penyerahan sertifikat itu Joko Widodo mengungkapkan, pada 2020 telah menargetkan sebanyak 7 juta sertifikat tanah diberikan kepada masyarakat Indonesia. Jumlah tersebut menurun dari target semula, yaitu 10 juta sertifikat. Target itu diturunkan dikarenakan adanya pandemi Covid-19. "Saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Saya turunkan menjadi 7 juta dan saya yakin Insya Allah akan tercapai," sebut pria yang akrab disapa Jokowi itu Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengemukakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu program kerja Pemerintah Pusat melalui Badan Pertahanan Nasional (BPN) ditiap-tiap daerah. Ali Baal berharap, program tersebut dapat lebih besar dikedepannya, sehingga masyarakat dapat lebih merasakan manfaatnya, yang berujung pada kebebasan berkreasi, berinovasi dalam mengelolah lahan mereka sendiri. "Melalui sertifikasi tanah itu diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi warga Sulbar,"ucap Ali Baal Ali Baal menuturkan, melalui program itu mempermudah masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah mereka dan tentunya juga dapat mengurangi berbagai masalah yang akan muncul. "Kalau dulukan setengah mati punya sertifikat harus urus sana sini, itu pun juga terkadang lupa mengurus akhirnya masyarakat bersengketa antara satu dengan yang lain. Maka dari itu dengan adanya program ini dapat mengurangi berbagai permasalahan dan persoalan tanah yang ada di seluruh pelosok Sulbar dan tidak akan terjadi lagi sengketa di daerah kita,"pungkasnya Melalui kesempatan itu, Ali Baal, menyatakan Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi dan…