Kominfo Sulbar -- Menindaklanjuti persiapan pendidikan kedokteran di Provinsi Sulbar, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Sekprov Muhammad Idris melakukan pertemuan dengan Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Prof.Budu dan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi , Prof.Ruslin di Hotel Novotel Makassar, Sabtu, 31 Oktober 2020. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan dengan Dirjen Dikti Kemendikbud dan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI untuk persiapan pendidikan kedokteran di Sulbar. "Untuk rencana penerimaan mahasiswa di 2021, pesan dari Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Dirjen Dikti bahwa hal utama yang perlu disiapkan dan diperbaiki adalah sarana dan prasarana . Setelah itu mempersiapkan SDM serta pemenuhan lainnya. Dan yang harus diperhatikan , kita harus siap dalam tataran standar untuk bisa menerima mahasiswa," kata Ali Baal Masdar Gubernur yang akrab disapa ABM itu juga menyampaikan rasa syukur karena rencana tersebut disambut baik dari kedokteran UNHAS, serta memberikan dukungan dalam membantu percepatan pembangunan kedokteran walaupun masih berskala standar di Sulawesi Barat. Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Prof.Budu menyampaikan, Provinsi Sulbar sangat diharapkan betul adanya pendidikan pelayanan kesehatan seperti yang ada di provinsi lainnya. " Sering disebut dalam pertemuan nasional bahwa Sulbar sangat membutuhkan sumber daya kesehatan, salah satunya yaitu dengan mempunyai lembaga pendidikan kedokteran sendiri. Setelah melakukan diskusi langsung dilakukan pertemuan dan merefresh semuanya kemudian dilakukan konsultasi ke Jakarta, sehingga mendapatkan peluang pembangunan sekolah kedokteran di Sulbar "Saya sebagai dekan fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin dan juga sebagai Ketua Asosiasi Institusi pendidikan kedokteran Indonesia sangat mendukung serta mengharapkan terbentunya sekolah kedokteran. Untuk melancarkan pembangunan sekolah kedokteran di Sulbar dibutuhkan dukungan pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat , serta dukungan masyarakat dengan segala macam insfrastruktur dan SDM seperti tersedianya dosen yang berkualitas. Terkait hal tersebut, Unhas sangat mendukung dari segi dokumen pembelajaran dan pelatihan serta membantu menambah sumber daya yang akan dibutuhkan untuk mengajar di Sulbar,"…

Kominfo Sulbar -- Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi Sulbar melakukan launching program Jum'at Berkah dengan membagikan makanan siap santap secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Mamuju, Jum'at 30 Oktober 2020 Pembagian makanan yang dilakukan langsung oleh Ketua BKMT Sulbar , Ny.Hj.Andi Ruskati Ali Baal bersama pengurus BKMT Sulbar dengan menyasar dua tempat yakni di Jalan K.S Tubun (depan SDN Rimuku) dan Pasar Tradisional Mamuju. Pembagian makanan diberikan kepada warga yang melintas di jalan tersebut Kegiatan Jumat Berkah bertemakan "Hidup Semakin Berkah dengan Bersedekah" Ketua BKMT Provinsi Sulbar, Ny.Hj.Andi Ruskati Ali Baal menyampaikan, program Jum'at Berkah Berbagi Untuk Sesama, merupakan salah satu program prioritas peduli sesama oleh BKMT Sulbar yang akan digelar sebulan sekali pada hari Jum'at yang nantinya di bagikan kepada masyarakat kurang mampu di sekitaran kota Mamuju "Untuk jumat pertama, sebanyak 740 paket makanan siap saji dibagikan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Mamuju, "kata Andi Ruskati. Andi Ruskati yang juga merupakan anggota DPR RI dapil Sulbar juga mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian BKMT Provinsi terhadap masyarakat Sulbar yang kurang mampu dan berdampak dari pandemi covid-19 "Pemberian makanan kami berikan seperti tukang becak dan juga orang yang lewat karena kita tahu sekarang di masa pandemi ini banyak masyarakat yang lagi kesulitan ekonomi sehingga kami BKMT Provinsi bergerak untuk memberikan perhatian berupa makanan siap saji," tandasnya.(tawin)

Kominfo Sulbar -- Akibat adanya pandemi Covid-19 , sebagian permasalahan kesehatan telah berdampak pada perekonomian global secara keseluruhan, volume perdagangan yang menurun serta rendahnya investasi, harga komoditas ekspor mengalami penyesuaian, serta restrukturisasi ruang fiskal daerah merupakan satu dari sekian banyak tantangan yang dihadapi pada tahun 2020 ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraenni Anwar, saat membuka secara resmi webinar kick-off "strategi sukses membangun usaha melalui perencanaan yang matang", berlangsung di ruang oval lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 27 Oktober 2020. Disampaikan, sektor perdagangan merupakan sektor kedua terbesar baik dari sisi pangsa PDRB maupun serapan tenaga kerja setelah sektor pertanian. Kondisi ekonomi saat ini yang tengah memasuki masa perlambatan tentu berdampak pada kondisi keuangan pelaku usaha di mana permintaan masyarakat semakin rendah rasionalisasi biaya personal mau tidak mau harus ditempuh pelaku usaha agar kegiatan usaha dapat tetap berlanjut. "Saat ini kita telah memasuki era new normal masa pandemi covid-19, banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi era new normal ini salah satunya adalah dengan perencanaan bisnis yang matang, ketangguhan, keandalan dan kreativitas pengusaha UMKM. Oleh karena itu, kita perlu memastikan UMKM Sulawesi Barat terus bergeliat. Kami selaku pemerintah daerah terus melakukan upaya seperti memberikan bantuan langsung tunai kepada pelaku UMKM sebagai tambahan modal untuk usahanya"kata Enny. Ia juga menyampaikan , selain itu, penguatan data dan profil UMKM juga sedang kami lakukan melalui pendataan kepada seluruh umkmk Sulawesi barat melalui dinas perdagangan koperasi dan UKM, kami juga terus mengadakan fasilitas-fasilitas yang bekerjasama dengan instansi vertikal lain untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM melalui sertifikasi si dan pelatihan-pelatihan,"ungkap Enny "Dari perspektif Sulawesi Barat, pertumbuhan ekonomi daerah juga mencatatkan realisasi yang kurang optimal, capaian pertumbuhan sebesar 0,78% pada triwulan ke II tahun 2020 membutuhkan kebijakan yang extraordinary untuk merespon dan antisipasi dampak ekonomi yang lebih dalam, olehnya itu kegiatan business…

Sulbar — Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan konflik sosial (PKS) 2020 di tengah pandemic covid-19 Menjelang Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 26 Oktober 2020. Dalam pertemuan tersebut, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, pada peraturan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang penanganan konflik social, bahwa penanganan konflik social harus dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi dengan seluruh unsur tingkat pemerintahan, baik ditingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. " Konflik social juga harus dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efesien, akuntabel dan transparan serta tepat sasaran.Untuk itu, dibentuk tim terpadu penanganan konflik sosial dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integritas kebijakan serta penyusunan rencana aksi daerah (RAD) terpadu," kata Idris. Ia juga menyampaikan, tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi memiliki tugas menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala provinsi, melakukan upaya pencegahan konflik melalui system peringatan dini, merespon secara cepat, membantu upaya penanganan pengungsian dan pemulihan pascakonflik. Pada tahun 2020, Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum secara serentak guna memilih kepala daerah yang akan dilaksanakan di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang tersebar di 32 provinsi di wilayah Sulbar, pilkada akan dilaksanakan di empat kabupaten, yaitu Mamuju, Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Majene. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan, di Sulbar, terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian menjelang pelaksanaan pilkada serentak dimana pelaksanaan pilkada di tengah wabah covid-19 berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS, dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat maka peluang terjadinya manipulasi data semakin terbuka, money politik yang dilakukan oleh tim sukses masing-masing calon dan pihak berkepentingan lain khususnya menjelang pemungutan suara, black campaign/ kampanye hitam. (jimi)

Kominfo Sulbar -- Pelaksanaaan pilkada yang akan digelar serentak 9 Desember 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi covid 19, akan menjadi hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar usai mengikuti acara Deklarasi Pemilihan Serentak 2020 yang Berintegritas, Damai, dan Sehat, yang di gelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulbar secara virtual, di Rujab Wagub Sulbar, Senin 26 Oktober 2020. Untuk itu, kata Enny, perlu penyesuaian adaptasi dan regulasi, karena dikhawatirkan akan menimbulkan klater baru, mengingat proses pilkada yang dilakukan akan mengumpulkan dan melibatkan banyak orang. " Mewakili Pemprov Sulbar, saya mengharapkan apa yang telah disampaikan oleh Bawaslu adalah semua yang harus kita patuhi, kita harus jalani di tengah pemilu yang memang lain daripada yang lain karena dilaksanakan di tengah pandemi covid 19," kata Enny. Ia juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Sulbar khususnya empat kabupaten yang mengadakan penyelenggaraan pilkada untuk mengikuti pesta demokrasi yang berintegritas, damai, jujur dan juga sehat yang tentunya dengan mentaati protokol kesehatan yang berlaku Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pattalolo yang membuka acara deklarasi tersebut menyampaikan, melaksanakan pilkada di tengah pandemi covid-19 merupakan pengalaman pertama bagi kita sehingga butuh beberapa adaptasi, regulasi, adaptasi perilaku yang tentulah tidak mudah karena membutuhkan perubahan-perubahan cara berfikir merubah budaya, merubah tatanan, kebiasaan yang biasanya tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat sehingga perlu kebersamaan kita dalam memberikan support diantara masing-masing lembaga yang punya kepentingan bersama untuk melahirkan pemilihan yang berkualitas. (Ayu)

Kominfo Sulbar- Mengantisipasi penyebaran Covid-19 saat libur dan cuti bersama akhir Oktober mendatang, Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi (rakor) di rumah jabatan Wakil Gubernur Sulbar, Jum'at 23 Oktober 2020. Rakor yang dipimpin Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, membahas upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Sulbar saat libur dan cuti bersama. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengatakan, liburan panjang tersebut sangat rentan terjadinya pengumpulan massa disebabkan momen peringatan budaya keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga menurutnya perlu dilakukan antisipasi pencegahan atau himbauan yang bersifat halus, agar tidak memicu ketersinggungan yang sarat dengan keagamaan. "Kita tidak menakut-nakuti, tetapi memang kita harus melakukan antisipasi demi keamanan masyarakat kita. Secepatnya kita akan melakukan tindakan karena waktu kegiatan libur dan cuti bersama sudah tidak lama lagi," kata Enny Namun sebelumnya, kata Enny, perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehigga apa yang ingin dicapai dapat terwujud sesuai harapan bersama. Tidak hanya itu, lanjut Enny, Pemprov Sulbar juga akan mengundang para Bupati se-Sulbar untuk membahas bagaimana mengatisipasi pengumpulan massa dalam peringatan maulid dan budaya keagaman di Sulbar. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan pada 20 Mei 2020, cuti bersama ditetapkan pada 28 dan 30 Oktober 2020. Dua cuti bersama tersebut dalam rangka libur nasional peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 29 Oktober 2020, yang kemudian berdekatan dengan libur akhir pekan Sabtu dan Minggu, yakni 31 Oktober dan 1 November 2020, sehingga libur panjang sebanyak lima hari. (farid)

Kominfo Sulbar -- Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, mengikuti rapat koordinasi (rakor) dalam rangka antisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020, melalui video conference di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 22 Oktober 2020. Rakor yang digelar secara virtual tersebut, dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI), Mahfud MD. Menko Polhukam RI, Mahfud MD, mengatakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk mengambil hikmah agar menjadi lebih baik. Menurutnya, hal itu jangan sampai menjadi jelek di bidang protokol kesehatan karena hari libur masyarakat, berkumpul dan membuat kluster baru penyebaran Covid-19. “Jadi jangan sampai ada peringatan Maulid lalu menjadi lebih jelek di bidang protokol kesehatan. Misalnya karena peringatan Maulid libur, lalu protokol kesehatannya dilanggar dengan tumpukan-tumpukan orang kumpul pengajian, festival, dan sebagainya,"kata Mahfud Mahfud menekankan, semua hal tersebut harus diantisipasi sebab saat ini penekanan penyebaran Covid-19 sudah mulai terlihat lebih baik, seperti di dalam menegakkan protokol kesehatan, tingkat kesembuhan sudah bagus, kemudian persentase penularan juga sudah bagus, dan tingkat kematian sudah mulai sedikit. “Oleh sebabnya kami mengadakan rakor pada hari ini, yaitu rakor antisipasi libur panjang cuti bersama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW,"ujarnya Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, mengatakan Pemprov Sulbar juga akan mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober mendatang. "Kita akan mengadakan rapat bersama seluruh bupati se-Sulbar untuk bagaimana mengantisipasi penyebaran Covid-19 pada saat pelaksanaan Maulid Nabi, yang dilaksanakan sejak hari pertama dan akan berjalan kurang lebih selama tiga hari kedepan di Sulbar ini,"kata Enny Demi menekan penyebaran Covid -19 di Sulbar, Enny menegaskan akan menerbitkan surat edaran larangan keluar kota bagi ASN lingkup Pemprov Sulbar di saat libur panjang tersebut. (deni)

Kominfo Sulbar-- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulbar menggelar Web Seminar (Webinar) Seri 2, di Rujab Sekprov Sulbar, Kamis 22 Oktober 2020. Webinar yang mengusung tema "Etika Organisasi" tersebut, dibuka secara resmi oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. "Kami mengapresiasi kegiatan ini, karena kami melihat tema yang diusung dan diangkat oleh DWP ini sejalan dengan apa yang diperjuangkan untuk mengisi visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, yaitu Sulbar maju dan malaqbi,"kata Idris melalui video conference dari Jakarta Idris menuturkan, untuk dapat mewujudkan sebuah provinsi yang maju dan malaqbiq, tentu saja harus mempunyai indikator- indikator penting, salah satunya ialah menciptakan suatu sistem dan iklim organisasi dimanapun dan kapanpun organisasi tersebut berada, sehingga mampu mengedepankan substansi relevansi yang lebih baik. Idris menambahkan, etos atau etika yang bermakna membangun watak atau kebiasaan positif, membuat organisasi memiliki citra yang luar biasa, dan DWP sudah masuk pada bagian-bagian yang sangat intensif. Hadir dalam kegiatan itu, Ketua DWP Sulbar, Ny. Hj. Kartini Hanafi Idris bersama jajaran Pengurus DWP Sulbar. (farid)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020. Pada kunjungan tersebut, Gubernur didampingi beberapa pejabat Pemprov, antara lain Sekretaris Daerah Muhammad Idris DP. Di kantor Kemenkes yang terletak di Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Gubernur diterima Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D,Sp.THT-KL (K) MARS yang didampingi Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dr. Andi Saguni, M.Kes, dan Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional,Dr. Wiendra Woworuntu, M.Kes. Pertemuan menghasilkan persetujuan dan dukungan Kemenkes RI untuk pembukaan pendidikan kedokteran untuk mengatasi kekurangan tenaga dokter di Sulawesi Barat. Sehubungan dengan itu, Kelas RS akan ditingkatkan dari C ke kelas B untuk mendukung kehadiran pendidikan kedokteran di daerah ini. "Alhamdulillah, Kementerian Kesehatan memberi persetujuan untuk pembukaan pendidikan kedokteran di Sulbar. Insya Allah penerimaan mulai tahun akademi 2021 dengan beasiswa dari APBN, yang diharap berjalan sesuai rencana," jelas Gubernur. Pemprov telah menyiapkan juga lahan dan persiapan lainnya untuk infrastruktur pendidikan kedokteran pertama di Sulbar tersebut. Dukungan untuk pembukaan pendidikan kedokteran di Sulbar diberikan juga pihak Kemendikbud RI. Dirjen Pendidikan Tinggi Prof. Ir. Nizam. M.Sc,D.IC,Ph.D. saat bertemu dengan Gubernur Sulbar di kantor Kemendikbud, Jl.Jend. Sudirman, Jakarta Pusat. Kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim, menyetujui dan mendukung pendirian pendidikan kedokteran dalam mengawal kualitas Pendidikan Kedokteran. Kesepakatan lain, akan dilakukan koordinasi dengan lembaga perguruan tinggi pengampu, yaitu Universitas Hasanuddin, Makassar untuk membuat skema dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pendirian Pendidkan Kedokteran di Sulbar. Terkait hal tersebut, akan segera dibentuk tim kerja untuk menyusun langkah-langkah dan strategi dalam mempersiapkan Pendidikan Kedokteran yang sesuai kondisi di Provinsi Sulawesi Barat . (rls)

Kominfo Sulbar -- Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar didampingi Asisten II bidang Ekonomi pembangunan , Junda Maulana dan kabag pada biro Ekbang Asmar, mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) pengendalian inflasi 2020 melalui video conference, di Rujab Wagub Sulbar, Kamis, 22 Oktober 2020 Rakornas Pengendalian Inflasi kali ini mengambil tema "Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga menuju Indonesia Maju” Terkait hal ituPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam sambutannya menekankan lima hal penting. Pertama, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, namun juga diarahkan pada upaya untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM. “Menjaga keseimbangan supply-demand sangat penting. Agar disaat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga,” ucap Jokowi Kedua, pemerintah daerah diharapkan memperkuat kebijakan Pemerintah Pusat dengan mempercepat realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi termasuk sektor UMKM. Ketiga, penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengarahkan belanja pada produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM. Keempat, ketersediaan data informasi pangan yang akurat diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan tingkat pusat dan daerah, mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, mendorong perdagangan, serta memperkuat kerja sama antardaerah. Kelima, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangun optimisme pemulihan ekonomi dengan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi COVID-19 di pusat dan daerah. (Ayu)