Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyerahkan daftar isian alokasi anggaran (DIPA) , dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten se-Sulbar dan satuan kerja, Kementrian negara, lembaga dan SKPD di Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 25 Nopember 2020. Disampaikan, anggaran pemerintah pusat untuk Sulawesi Barat tahun 2021 untuk 204 satuan kerja kementerian negara lembaga dan SKPD dengan jumlah seluruhnya sebesar 3, 848 miliar rupiah. Jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3, 679 miliar rupiah terdapat kenaikan sebesar Rp. 169 Milyar atau 4,6 persen.Secara keseluruhan dana transfer untuk Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 10.523 miliar, terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dialokasikan pada Satker dan SKPD sebesar 3.848 miliar rupiah dan dana transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 6.674 miliar rupiah. Ali Baal menyampaikan, penyerahan tersebut merupakan tindak lanjut penyerahan DIPA 2021 secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowi yang dilakukan secara virtual kepada pemerintah provinsi. Hal tersebut merupakan rangkaian awal pelaksanaan APBD. " Penyerahan DIPA ini dinilai lebih awal untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar pada kesejahteraan masyarakat," kata Ali Baal Masdar Dikatakan, penyerahan DIPA tahun 2001 sebelum dimulainya tahun anggaran merupakan bentuk komitmen pemerintah agar pelaksanaan anggaran tahun 2021 bisa dimulai secara tepat waktu. Karena itulah seluruh satuan kerja diharapkan bisa merealisasikan rencana kegiatan yang tertuang dalam RK KL Dipa tahun 2021 sesuai tugas dan fungsi masing-masing Selain itu untuk mempercepat penyerapan anggaran juga untuk menggerakkan sektor perekonomian di masa pandemi covid -19 sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. " Saya mengajak para bupati dan pimpinan instansi vertikal selalu merawat semangat kebersamaan dan menguatkan sinergitas dalam menghadapi tantangan untuk memulihkan kondisi ekonomi di daerah kita pada tahun 2001 dan seminar itu penting menjadi perhatian juga penggunaan DIPA dana transfer daerah dan Dana Desa tahun 2001…

Kominfo Sulbar-- Pemerintah berencana akan memulai sekolah tatap muka pada tahun 2021. Itu disampaikan Mendikbud RI, Nadim Makarim dalam konferensi pers secara daring pekan lalu. Terkait hal tersebut, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, hal tersebut diharapkan dapat terlaksana pada 2021 mendatang. "Kalau sekolah dibuka , harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 3 M, yaitu mencuci tangan dengan air bersih, memakai masker dengan baik dan benar serta menjaga jarak karena pendemi ini belum ada yang tahu kapan berakhir. Kita di Indonesia terutama di Sulbar ini juga harus tetap berhati-hati, jika memungkinkan, enam jam sekali ganti masker," kata Ali Baal Masdar usai peringatan Hari Guru Nasional tingkat Sulbar di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 25 Nopember 2020. Memperingati Hari Guru Nasional, Ia menyampaikan sambutan seragam Mendikbud, Nadim Makarim. Ia mengimbau agar instansi pusat, daerah serta Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat menyelenggarakan aktivitas atau kegiatan memperingati dan memeriahkan Hari Guru Nasional 2020 secara kreatif, menjaga dan membangkitkan semangat belajar di masa darurat Covid-19, mendorong pelibatan dan partisipasi publik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. "Untuk mendukung pembelajaran melalui daring peran orang tua diharapkan dapat secara aktif terlibat mendampingi anaknya saat proses pembelajaran dari rumah. Ayah dan Ibu harus bahu-membahu memberikan motivasi, menemani belajar, serta turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya," imbau mantan Bupati Polman dua periode itu. Kepada semua pihak, lanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk, dimana pandemi ini telah memberikan momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dalam menghasilkan SDM unggul Indonesia maju. Ia pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan pendidikan yang dinilai mampu menciptakan perubahan dan inovasi walaupun berjalan dengan segala kerterbatasan. Hari Guru Nasional tahun ini mengusung tema, "Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar”. Hadir juga dalam upacara tersebut…

Kominfo Sulbar - Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) 2020 berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 24 November 2020. Dengan mengusung tema"SDM Unggul Sulbar Maju Malaqbi", kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar pada kesempatan itu, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rakerkesda sebagai forum para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan merangkum pemikiran positif untuk dirumuskan menjadi solusi mengatasi berbagai permasalahan kesehatan, termasuk menghadirkan mobil ambulans teruntuk bagi pelayanan yang cepat bagi para ibu-ibu hamil yang akan melahirkan dan mobil itu akan disebar di seluruh kabupaten yang ada di Sulbar. "Saya berharap acara ini tidak sebatas kegiatan seremonial belaka. SDM unggul Sulbar maju dan malaqbi jangan sampai slogan saja, namun melainkan menjadi penyemangat untuk memberikan kontribusi pemikiran yang positif dan relevan dengan kebutuhan pembangunan sektor kesehatan di Sulbar untuk mewujudkan provinsi yang maju dan malaqbi" ujar Ali Baal Ali Baal juga berharap, Rakerkesda menjadi forum untuk lebih meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan penajaman program pembangunan kesehatan, termasuk penguatan kolaborasi pusat dan daerah untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta khususnya di Sulbar. Disampaikan, terdapat beberapa poin yang perlu menjadi perhatian yakni penanganan masalah kesehatan membutuhkan peran aktif berbagai pihak melalui kegiatan lintas sektor termasuk kementerian atau lembaga, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan stakeholder terkait. Selanjutnya kualitas hidup manusia Indonesia ditentukan dengan kualitas pendidikan dan kesehatan dimana sektor tersebut menjadi program prioritas Pemprov Sulbar melalui program Mandiri, Cerdas dan Sehat (Marasa) yang tertuang dalam RPJMD 2017 - 2022 dalam berbagai bentuk program untuk kemandirian, kecerdasan dan kesehatan. Kemudian, masih tingginya angka stunting atau gizi buruk, kematian ibu, bayi dan anak, begitupun penyakit menular dan tidak menular serta pandemi covid- 19 yang dinilai sangat berdampak pada meningkatnya pembiayaan kesehatan serta penurunan produktivitas dan daya saing daerah yang mempengaruhi kondisi sosial…

Kominfo Sulbar -- Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar membuka Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), melalui video conference di rumah jabatannya, Selasa 24 November 2020. Kegiatan yang digelar secara virtual oleh Perwakilan BPKP tersebut sebagai salah satu upaya preventif dalam perbaikan tata kelola manajemen resiko dan pengendalian pada isu pencegahan korupsi dan juga sebagai dasar identifikasi permasalahan korupsi serta strategi pemberantasan korupsi. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar mengatakan, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah salah satu instrumen atau alat dalam penerapan Fraud Risk Management (FRM) atau pengelolaan resiko kecurangan, dengan tujuan spesifik untuk menilai dan mengukur sudah sejauh mana efektivitas pengendalian anti-Fraud telah terimplementasi pada Pemprov Sulbar. Enny mengungkapkan, pada 2019 Pemprov Sulbar dengan difasilitasi oleh Perwakilan BPKP Sulbar telah melaksanakan salah satu implementasi penerapan FRM dalam bentuk kegiatan Fraud Risk Assessment (FRA) atau Penilaian Resiko Kecurangan atas proses perencanaan dan pengelolaan APBD. Selain itu, pada 2018 juga telah melakukan beberapa pembenahan dari aspek perizinan dan pelayanan publik dan aspek pengadaan barang/jasa, sebagai implementasi atas Perpres RI Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang 2012-2025. Dengan berbagai upaya tersebut, Enny berharap Perwakilan BPKP Sulbar dapat terus mendukung langkah-langkah pembenahan yang telah dan akan terus dibangun oleh Pemprov Sulbar, dalam rangka membangun sistem pengendalian yang bukan hanya membantu pencapaian visi misi Pemprov Sulbar, namun juga sekaligus meminimalisir resiko peluang terjadinya Fraud/Korupsi dalam proses pencapaian visi misi tersebut. Terkait situasi pandemi Covid-19 saat ini, Enny menyatakan, dalam menyikapi hal tersebut pemerintah pusat telah melakukan berbagai kebijakan yang di dalamnya mengandung penyederhanaan sistem, dengan tujuan semata-mata untuk percepatan penanganan pandemi Covid -19 dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Namun, kata Enny, penyederhanaan sistem tersebut bagai pisau bermata dua, karena menimbulkan resiko atau potensi fraud yang lebih besar dibandingkan sebelum adanya pandemi. "Dengan…

Kominfo Sulbar- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri rapat koordinasi analisa dan evaluasi (ANEV) pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 melalui video conference di ruang oval lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 23 Nopember 2020. Rakor tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri RI, Prof. Tito Karnavian, Menkopolhukam, Mahfud MD,Ketua KPU RI, Arif Budiman, Ketua Bawaslu, Abhan Menteri Dalam Negeri RI, Prof. Tito Karnavian menyampaikan, terdapat dua sumber anggaran yang telah mendukung kelancaran persiapan pemilihan kepala daerah secara serentak yaitu perjanjian hibah daerah, dimana dalam catatan Kemendagri untuk jajaran KPU dinilai sudah tuntas mencapai 100 persen Mendagri juga menyampaikan apresiasi yang besar dan rasa terima kasih serta penghargaan yang tinggi ditujukan kepada setiap kepala daerah yang telah merealisasikan naskah perjanjian tersebut sehingga KPU dan Bawaslu dapat bekerja sesuai harapan bersama " Kiranya setiap daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota mengadakan rapat koordinasi yang bersifat teknis yang dihadiri dari unsur KPU, Bawaslu forkopimda dan unsur-unsur terkait sehingga semuanya diharapkan dapat betul-betul siap dalam menghadapi pemilihan kepala daerah secara serentak,"kata Tito Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan, dalam waktu 12 hari kedepan , diharapkan seluruh stakeholder terkait tidak lengah dan terlena akan situasi, tetapi dalam mendekat waktu yang sudah tidak lama lagi diharapkan segala sesuatunya agar lebih kondusif "Memasuki masa tenang pada 6, 7,8 Desember itu, harus benar-benar tenang dan alat peraga di tempat-tempat terbuka segera dibersihkan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah distribusi logistik agar sampai dengan aman benar ar ke tempat yang ditentukan kiranya KPU dapat minta bantuan kepada TNI dan Polri agar dapat memastikan logis tersebut sampai dengan tepat waktu serta tepat," kata Mahfud Kepala KPU Republik Indonesia, Arief Budiman menyampaikan, pelaksanaan kampanye dan pemilihan kepala daerah dianggap tidak mengalami gangguan yang cukup besar, tetapi diperlukan kerjasama dari segala unsur dikarenakan di masa tenang ke depan seluruh atribut atribut kampanye yang…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan launching anjungan pendaftaran pasien pelayanan poliklinik jiwa dan pelayanan extraporcoreal shock wave lithotripay (ESWV) Rumah Sakit Umum Regional Daerah Provinsi Sulbar, Senin, 23 November 2020. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, dalam rangka upaya penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar telah menunjuk RSUD Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu rumah sakit rujukan covid-19. "Karena posisinya sebagai rumah sakit rujukan dan menjadi tumpuan masyarakat, maka sangat penting menjadi perhatian kesiapan seluruh tenaga keperawatan untuk memberikan pelayanan terbaik dengan memanfaatkan secara maksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia," kata Ali Baal Masdar Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dan tenaga kesehatan, khususnya di RSUD Provinsi Sulawesi Barat agar selalu menjadi teladan bagi masyarakat melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19. "Bercermin pada kondisi selama pandemi covid-19, maka peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan aspek yang sangat penting menjadi perhatian, karena itulah saya berharap pendidikan kedokteran yang diupayakan Pemerintah Provinsi Sulaweai Barat yang akan dibuka dalam waktu dekat, dapat menjadi solusi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dari aspek penguatan SDM dan pengembangan rumah sakit yang berorientasi pada pencegahan penyakit,"tandasnya Direktur RSUD Regional Sulbar, dr. Indah Nursamsi menyampaikan, sejak dilantik bulan September tahun 2019 , banyak sekali PR yang harus dilakukan di rumah sakit Regional ini . "PR yang paling berat adalah akreditas karena kami dilantik bulan September kemudian harus akreditasi di tanggal 28 November 2019 hal ini sudah kami lalui alhamdulillah dengan dukungan semua pihak terutama dokter-dokter spesialis para perawat manajemen cleaning service security sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan akreditasi bintang empat, yang tadinya hanya satu bintang ," kata indah. Ia juga mengatakan sedikit demi sedikit mulai melakukan pengembangan pengembangan pelayanan yang tadi yang menjadi tanggung jawab masa lalu kemudian untuk masa depan menuju ke rumah sakit kelas B. Hadir pada…

Kominfo Sulbar- Program Mandiri , Cerdas, Sehat (MARASA) merupakan salah satu program dalam RPJMD Provinsi Sulbar 2017-2022 yang bertujuan untuk dapat mengubah status desa, dari desa sangat tertinggal menjadi desa berkembang atau bahkan maju mandiri. " Program ini diharapkan bisa memberi perubahan kepada peningkatan ekonomi masyarakat, berkembangnya potensi desa, serta dapat mengurangi angka kemiskinan di Sulbar," kata Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada acara Pembukaan Forum Grup Discussion (FGD) program MARASA tahun 2020 di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 23 Nopember 2020. Ali Baal juga mengatakan, program MARASA diharapkan dapat menjadi sebuah model pembelajaran desa dalam perencanaan program/kegiatan desa berbasis pada data yang ada di desa, dan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, baik dengan melihat potensi dan produk unggulan yang ada di desa, serta permasalahan yang dihadapi oleh desa itu sendiri. Disebutkan, melalui program Marasa , di tahun pertama 2019, dengan mensasar 72 desa, yang masih masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal, diberikan bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp21,5 miliar melalui APBD Provinsi Sulbar. Di tahun 2020, lanjut diarahkan kepada 190 desa lokus dengan total anggaran Rp 38 miliar, dimana setiap lokus mendapat alokasi anggran sebesar Rp 200 juta. "Saya berharap ada dukungan, khususnya dari pemkab se-Sulbar untuk bisa lebih memberikan support, sehingga program ini betul-betul optimal pemanfaatannya bagi masyarakat yang ada di enam kabupaten," harap lelaki yabg akrab disapa ABM Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulbar, Muh. Jaun menyampaikan, program ini digulirkan pada tahun 2019 dengan menyasar 72 desa tertinggal dari 575 desa dengan kondisi pada saat itu terdapat 437 desa atau 76 persen masih dalam status tertinggal dan sangat tertinggal. Berdasarkan data indeks desa membangun , ditahun 2018 dari hasil evaluasi program pada tahun 2019 dengan memanfaatkan bantuan keuangan khusus Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 21,5 milyar pada implementasi dalam dua kegiatan…

Kominfo Sulbar -- Peringatan Hari Anak Sedunia atau World Childrens Day diperingati setiap tanggal 20 Nopember. Pada momen tersebut, Presiden RI Jokowi melakukan peluncuran Pancamain yang dilakukan secara virtual. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Prof. Gufran Darma Dirawa mengikuti secara virtual dari Ruang oval Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 20 Nopember 2020. Presiden Republik Indonesia, Jokowi dalam sambutanya menyampaikan, permainan budaya yang ada di bumi nusantara harus lebih diperkenalkan di lembaga-lembaga pendidikan untuk mempopulerkan nilai-nilai Pancasila di kalangan anak-anak usia dini. Penanaman nilai-nilai Pancasila tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi penerus yang memiliki kepedulian empati yang menghormati keberagaman bangsa , sebagai jati diri negara serta melahirkan anak-anak muda yang lebih mencintai Indonesia dengan sepenuh hati, serta menghormati tatanan hukum yang disepakati dan menjaga Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara " Momentum hari ini anak sedunia untuk memperkenalkan kekayaan budaya bangsa, memperkenalkan pancasila melalui anak-anak kita sendiri melalui dunia bermain," kata Jokowi Terkait arahan Presiden RI, Kepala Dikdisbud Sulbar, Prof. Gufran Darma Dirawa mengemukakan, hal tersebut diharapkan dapat diimplementasikan di Sulbar, sehingga permainan rakyat yang merupakan bagian dari rakyat itu harus segera masuk sebagai salah satu pendidikan budaya , termasuk di Provinsi Sulbar " Di Sulbar, ini berada pada level PAUD dan SD , sementara di level SMP dan SMA yang ditunggu adalah pendidikan karakter dimana bagian dari pada pendidikan karakter itu bisa memberikan warna identitas budaya terutama budaya barat apakah dapat bertahan dan dilestarikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada," ujarnya Ia juga menyampaikan, pihaknya menunggu intruksi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasial (BPIP) tentang bagaimana memodernisasi profile permainan rakyat itu, sehingga kiranya hal tersebut menjadi bagian dari pada upaya salah satu metode pendidikan bagi anak-anak Sulbar yang tinggal di rumah dikarenakan masa pandemi covid-19 untuk menciptakan nuansa belajar dan bermain yang jauh lebih baik…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar berpesan kepada seluruh jajaran pengurus Tim Penggerak PKK berserta para kadernya ,yang tersebar sampai ke desa atau kelurahan supaya senantiasa membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pembinaan keluarga, khususnya yang terkait pemberdayaan perempuan, keluarga, kesetaraan gender dan lainnya. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada acara Gelar Karya dan Temu Kader PKK (Jambore) Tingkat Provinsi Sulbar di Hotel Grand Maleo Mamuju, Kamis 19 November 2020. Gubernur Ali Baal Masdar dihadapan kader PKK juga menyampaikan harapan agar jajaran Tim Penggerak PKK secara konsisten melaksanakan penjabaran sepuluh program pokok PKK yang mengacu pada RPJM Nasional dan RPJMD Sulbar. "Perlu menjadi perhatian tim penggerak PKK se-Sulawesi Barat supaya selalu berperan memberi masukan pada forum musrenbang di setiap jenjang, sebagai upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat yang maju dan mandiri dan menjadi Provinsi Sulbar yang malaqbi," tandasnya. Kepada seluruh kader PKK , baik di setiap tingkatan untuk menjadi garda terdepan tim penggerak PKK untuk menjaga sinergitas yang telah terjalin serta menjadikan dasar pengambilan program OPD pemerintah Provinsi Sulbar. Sehingga, program dan kebijakan di harapkan semakin tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat se-Sulawesi Barat. "Termasuk penanganan anak putus sekolah, mengatasi masalah stunting dan pernikahan dini, yang angkanya masih cukup tinggi di Sulbar," ucapnya Ketua Panitia , Faika melaporkan, peserta yang mengikuti pelatihan Pengurus PKK sebanyak 50 orang, pengurus PKK kabupaten sebanyak 2 per-kabupaten, pengurus PKK kecamatan, sebanyak 69 orang, dan pengurus PKK desa 69 Orang. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai 19 sampai 21 November 2020 .(tawin)

Kominfo Sulbar-- Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) pengadaan barang/jasa pemerintah Tahun 2020 melalui virtual di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar Rabu, 18 November 2020. Rakornas dibuka langsung Presiden Jokowi Presiden Jokowi dalam rakornas tersebut menyampaikan, belanja pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. Namun berdasarkan laporan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto hingga hari ini masih ada pengadaan untuk proses konstruksi. "Ini konstruksi loh ya. Masih dalam proses itu 40 triliun, lha terus ngerjainnya kapan, pengerjaannya kapan, tinggal sebulan. Ingat tanggal 22 kita tutup, masuk ke libur panjang akhir tahun," tandas Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat. Dia menekankan sudah saatnya melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Arahnya, kata Presiden Jokowi, harus memiliki bukan hanya sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan dan akuntabel, tapi juga meningkatkan value for money dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat atau masyarakat. Karena itu, LKPP harus melakukan banyak terobosan dan berani melakukan banyak terobosan. "Terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern, bangun sistem pengadaan yang real time melakukan transformasi ke arah 100 persen e-procurement, manfaatkan teknologi untuk peningkatan kapasitas pengolahan data pengadaan, agar lebih cepat," jelas Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan, dengan bantuan teknologi terkini, sehingga bisa memonitor secara langsung nilai realisasi transaksi yang dilaksanakan setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. "Apa lagi ,dalam kondisi pandemi seperti ini, sangat penting sekali pengadaan dipercepat. Mempercepat alarm peringatan perlu diberikan, karena banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama.Bahkan dalam situasi krisis seperti ini dalam kondisi yang darurat seperti masih bekerja dengan channel yang ordinary, biasa-biasa saja, normal-normal saja, belum ganti channel yang extraordinary, mengubah SOP-nya dari normal ke shortcut yang penuh dengan terobosan, akibatnya realisasi belanja yg sudah dianggarkan terlambat," tegasnya.(tawin)