Kominfo Sulbar- Salah satu misi Gubernur Sulbar adalah Sulbar harus mampu bersaing melalui sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, unggul dan berbudaya. Misi ini bisa terealisasi melalui pembinaan siswa berprestasi, sehingga putra dan putri Sulbar yang berprestasi mampu mendorong perubahan pola pikir masyarakat Sulbar untuk semakin maju nantinya. Hal tersebut ditekankan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar saat menghadiri acara Pembinaan Siswa Berprestasi melalui video conference di Rujab Gubernur Sulbar, Senin 8 Maret 2021. "Kita menginginkan anak-anak berprestasi di Sulbar ini bisa melanjutkan sekolah mereka di universitas terbaik. Melalui pembinaan ini kita menginginkan pembinaan berprestasi di bidang pendidikan esakta, namun bukan berarti bidang pendidikan lainnya tidak kita lakukan pembinaan,"kata Ali Baal Ali Baal berharap, kedepan para siswa-siswa berprestasi yang berasal dari Sulbar mampu mengabdi pada bidang-bidang, seperti menjadi dokter, angkatan militer, angkatan kepolisian dan pada instansi swasta yang berkualitas. "Semua hal itu akan kita dorong pada pembinaan siswa berprestasi,"ucap Ali Baal Gubernur Sulbar menegaskan, Sulbar tidak boleh tertinggal terlalu jauh dari daerah lainnya dari segi SDM dan juga pendidikan. Olehnya itu, Ali Baal berpesan, jangan pernah berhenti belajar dan mengukir prestasi, sebab prestasi yang diraih para siswa merupakan salah satu bukti Sulbar mampu bersaing di bidang SDM. "Untuk itu pembinaan seperti ini harus dilakukan secara rutin dan pertemuan-pertemuan membahas pendidikan juga harus dilakukan sesering mungkin,"tandasnya. Kapela Disdikbud Prof Gufran Darma Dirawan mengatakan , sebanyak 120 siswa terbaik yang dipilih untuk dilakukan pembinaan secara khusus agar dapat lolos ke seluruh univesitas unggulan di Indonesia. "Kita tes mereka (siswa) dengan soal yang sama dan setara dengan SNPTM dan tidak pernah dikerjakan oleh orang, hasilnya 19 anak-anak nilainya diatas 700 poin, 19 orang ini diyakini dapat lolos diseluruh universitas terbaik di Indonesia. Termasuk masuk Akpol, Akmil dan IPDN,"kata mantan WR II UNM itu. Kemudian, lanjut Gufran, masih ada sekira 84 orang nilainya di atas…

Ketua Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sulbar, Ny.Andi Ruskati Ali Baal melantik Ny.Rahmatia Lukman sebagai Ketua TP PKK Majene sisa masa jabatan 2016-2021 di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Senin, 8 Maret 2021 Ketua TP PKK Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus TP PKK Majene sisa masa jabatan 2016-2021, dan terima kasih kepada Ketua TP PKK sebelumnya , Ny. Patmawati Fahmi beserta jajaran pengurus PKK selama menjabat sebagai Ketua TP PKK telah menjalankan yang menjadi 10 kegiatan program PKK " Meskipun sisa masa jabatan, semoga masa tiga bulan amanah dalam menjalankan program PKK, dan bisa melaksanakan program pokok PKK," kata Andi Ruskati. Anggota DPR RI komisi IX tersebut juga mengemukakan, TP PKK adalah mitra pemerintah , dan berharap kepada Ketua PKK yang baru melanjutkan apa yang telah dirintis pengurus PKK sebelumnya agar PKK dan masyarakat tetap bisa berperan dalam membantu pemerintah. Ia juga meminta kepada Bupati Majene untuk diberikan peluang kerjasama dengan PKK, karena banyak hal yang bisa dikerjakan oleh PKK. Sesuai petunjuk Mendagri, Tito Karnavian pada saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas ) IX PKK, beberapa program yang harus mendapat perhatian PKK adalah penurunan angka stunting dan pernikahan usia dini. Di akhir sambutan, Ruskati tak lupa mengingatkan untuk senantiasa tetap memperhatikan protokol kesehatan, apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi covid-19. " Selain memperhatikan protokol kesehatan, salah satu cara memutuskan mata rantai covid-19 adalah vaksin, " sebut Ruskati. Bupati Majene yang juga merupakan Dewan Pembina PKK, Lukman menyampaikan selamat keada pengurus TP PKK yang baru dilantik, semoga sisa waktu ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, apalagi tinggal tiga bulan, tapi diharapkan dapat berbuat semaksimal mungkin. "Dan ini tentunya harus mendapat dukungan dari jajaran pengurus PKK kabupaten serta support dari pengurus PKK provinsi," kata Lukman. Dikatakan, selama ini organisasi PKK sudah bekerja sesua…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri menggelar Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air Tahun 2021, yang digelar di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Senin, 8 Maret 2021. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar memberikan apresiasi kepada Basarnas mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kesiapsiagaan memberi pertolongan terhadap korban kecelakaan atau bencana yang tidak dapat diprediksi. "Kesiapsiagaan perlu menjadi perhatian, mengingat negara kita berada pada posisi strategis aktivitas transportasi udara maupun maritim. Indonesia juga terletak diatara tiga lempengan dunia, yaitu lempengan eurasia, lempengan Indo Australia dan lempengan pasifik, " kata Ali Baal. Ia juga mengingatkan peristiwa gempa bumi yang terjadi di Majene dan Mamuju, 15 Januari lalu, dan beberapa kejadian bencana dan kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa dan materi, untuk itulah peran Basarnas sangat diperlukan memberikan pelayanan SAR dalam pencarian, pertolongan, dan penyelamatan korban walau dengan keterbatasan sarana, prasarana dan sumber daya manusia , Basarnas telah menunjukkan hasil kerjanya yang dirasakan oleh masyarakat. " Pelatihan ini diharapkan dapat betul-betul menghasilkan tersedianya potensi masyarakat atau instansi yang siap mendukung tugas operasi SAR dalam pencarian dan pertolongan. Dengan pelatihan, peserta akan memeroleh pengayaan, pengetahuan, keterampilan, keterampilan dan pembentukan sikap mental yang siap bekerja untuk kemanusiaan.Minimal pelatihan dapat dilakukan dua kali dalam setahun dengan melibatkan Basarnas, BPBD, Dinsos, PMI, Satpol PP," sambung Ali Baal. Diapun berpesan agar peserta pelatihan senantiasa memperhatikan keselamatan dalam proses pelatihan. "Selamat bekerja. Semoga pelatihan ini berjalan dengan lancar. Saya berharap juga saudara-saudara menjaga kualitas pelatihan, sehingga hasil pelatihan ini akan optimal untuk menunjang tugas-tugas operasi sar secara cepat, tepat, handal dan aman," kata mantan Bupati Polman itu Ia juga mengingatkan soal Covid-19, walaupun ada vaksinnya tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. (farid)

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengikuti Penyerahan Simbolis Penggalangan Dana Bantuan Sosial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk bencana di berbagai daerah Indonesia melalui vidcon di Rujab Gubernur Sulbar, Sabtu, 6 Maret 2021. Secara simbolis penyerahan bantuan sebesar Rp1.750.000.000 miliar dilakukan oleh Kepala OJK Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua, Muhammad Nurdin Subendi, kepada Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Pada kesempatan itu, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, atas nama pemerintah dan masyarakat Sulbar mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi atas bantuan sosial yang diberikan, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang dari pimpinan dan karyawan-karyawati OJK. "Insyaallah bantuan ini akan kami gunakan untuk masyarakat Sulbar terdapak gempa,"kata Ali Baal Ali Baal menuturkan, sejak penetapan tanggap darurat pada 15 Januari hingga 5 Februari 2021 kondisi infrastruktur dan fasilitas umum rusak parah mengakibatkan kegiatan perekonomian, dunia usaha dan perbankan berhenti total. Masalah pengungsian, logistik dan perumahan untuk masyarakat yang terdampak, pemerintah daerah bekerjasama dengan TNI, Polri dan relawan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia melakukan pembenahan, terutama penanganan tenda-tenda pengungsian, penyediaan logistik, pelayanan kesehatan dan pencarian serta penyelamatan korban gempa, tanah longsor dan banjir. "Kejadian gempa tanggal 14 dan 15 Januari 2021 telah meluluhlantahkan Kabupaten Majene dan Mamuju dengan korban jiwa 104 orang meninggal, tiga orang dinyatakan hilang akibat longsor dan luka-luka sebanyak 3.369 orang,"bebernya Lebih lanjut, Ali Baal menyampaikan, saat ini pemerintah daerah telah melakukan pemulihan roda perekonomian, yakni dengan memastikan sarana perekonomian berupa pasar, minimarket, rumah makan, hotel dan perbankan sudah berjalan. Dilanjutkan dengan pengembalian layanan pemerintahan serta dapat memastikan jalannya layanan pemerintah melalui OPD, baik di tingkat provinsi, kabupaten Majene dan Mamuju dengan mempertimbangkan kondisi bangunan yang ada. Pengembalian operasional fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan memastikan sudah beroperasinya penerangan listrik, SPBU, air bersih, sarana transportasi, sarana kesehatan dan tempat-tempat…

Kominfo Sulbar -- Sebagai bentuk peduli sesama terhadap bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Mamuju dan Majene, Pengurus TP. PKK Sulbar kembali menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Sabtu 6 Maret 2021. Dipimpin langsung Ketua TP. PKK Sulbar Ny. Andi Ruskati Ali Baal, kali ini penyaluran bantuan berupa sembako, popok bayi dan makanan tambahan bagi Ibu hamil, berlangsung di Lorong Lakka-Lakka, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Mamuju, tepatnya belakang Kantor Bank BRI. Di tempat tersebut sebanyak lima RT dengan jumlah 174 Kepala Keluarga (KK) sebagai penerima bantuan. Ketua TP. PKK Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal, mengatakan, kehadiran jajaran Pengurus TP. PKK di tempat tersebut untuk menjalin tali silaturahmi antar umat, sekaligus memberikan bantuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak dan bisa membantu meringankan sedikit beban masyarakat. Kepada masyarakat terdampak bencana gempa, Andi Ruskati selalu berpesan agar tidak lagi selalu mengingat bencana yang telah berlalu, sebab saatnya Mamuju dan Majene harus bangkit demi kehidupan yang lebih baik lagi kedepannya. "Saya sangat memahami bahwa rasa trauma pasti ada dalam diri setiap orang yang terdampak, tetapi jikalau terus terbayang dengan mengingat kejadian kemarin, kita tidak bisa beraktivitas, dan kegiatan perekonomian masyarakat jadi terhambat,"ucap Andi Ruskati Sehubungan dengan penyakit Covid-19 yang masih merebak hingga saat ini, Andi Ruskati juga tidak lupa mengingatkan warga untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. "Tetap jaga kesehatan kita dengan baik, karena yang bisa menjaga diri kita tetap sehat adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan selalu mengenakan masker ketika berada diluar rumah, menjaga jarak antara satu dengan yang lain dan selalu mencuci tangan sampai bersih,"imbaunya Ia menambahkan, kegiatan mengunjungi korban terdampak bencana bukan baru pertama kali ini dilakukan. Sebelumnya tepat dua hari pasca gempa bumi dirinya sudah turun ke…

Jumlah pengungsi gempa Majene- Mamuju kini telah mengalami penurunan drastis. Jika di awal gempa pengungsi mencapai lebih dari 90 ribu, per 3 Maret 2021 jumlahnya jauh berkurang menjadi 17.637 orang. “Yang memilih pulang kami fasilitasi kepulangan. Membantu pembongkaran tenda, pembenahan barang barang pengungsi, perapihan dan pembersihan lokasi serta mengantar pengungsi pulang kerumah. Sekaligus juga membantu memasangkan tenda disekitar rumah bagi yang rumahnya tidak layak huni. Kami lakukan ini hanya di titik pengungsi mandiri. Dan tentu tidak semua, karena personil kita terbatas” tutur Koordinator Divisi Keamanan dan Ketertiban Bujaeramy Hasan Dikatakannya, sejak awal terbentuknya Posko Transisi Darurat, Bidang Keamanan dan Ketrertiban membawa semangat dan bertekad untuk bagaimana memulihkan keamanan dan kondisi tertib pasca gempa seperti saat sebelum terjadi gempa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menugaskan personil melakukan patroli setiap hari baik malam maupun siang. Karena personil terbatas, jadwal patroli itu diroling di setiap titik pengungsian. Selain patroli, lanjut Bujaeramy, personil juga diharapkan melakukan advokasi dan edukasi kebencanaan. Mengajak pengungsi melakukan pembersihan lingkungan dengan tujuan selain untuk kebersihan juga diharapkan dapat menghilangkan pikiran atau trauma gempa. "Kami juga senantiasa mengingatkan dan menghimbau kepada pengungsi untuk tetap menaati protokol kesehatan dan berbagi masker sebagai antisipasi meluasnya covid19 di pengungsian. Serta, secara persuasif mengajak pengungsi kembali kerumah bagi yang rumahnya masih layak huni" terang Bujaeramy. Hingga 3 Maret 2021, jumlah pengungsi di Kabupaten Mamuju sebanyak 16.332 orang. Di Kabupaten Mamuju jumlah pengungsi terbanyak berada di Kecamatan Tappalang. Sementara jumlah pengungsi di Majene berkurang menjadi 1.305 orang. “Meskipun jumlah pengungsi sudah sangat berkurang dibanding yang lalu lalu. Tapi personil di lapangan tetap melaksanakan tugas seperti biasanya,” tandas Bujaeramy, yang juga Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Prov Sulbar. (***/Bidang informasi, Data dan Humas Pos Komando Transisi Darurat)

Dalam rangka pendampingan penanganan rekonstruksi dan pemulihan, Tim Universitas Andalas akan membuka klinik konstruksi. Pembukaaan klinik ini merupakan salah satu tindaklanjut dari MoU kerjasama antara Pemprov Sulbar dan Universitas Andalas terkait penanganan pasca gempa “Seperti klinik obat, kalau klinik obat itu orang yang sakit, kalau ini bangunan yang sakit. Jadi masyarakat nantinya bisa konsultasi. Bisa lewat media sosial atau bisa lewat WA. Nanti akan kita bantu memberikan jasa konsultasi, jawaban atau solusi dari bangunan atau rumah warga yang terdampak gempa. Semua pertanyaanlah” kata Dr. Febrin Anas Ismail, Ahli Perkuatan Rumah Rakyat dan Assesmen Bangunan Pasca Gempa. Klinik rencananya akan dipusatkan di sekitar Posko Transisi Darurat, di Kantor Gubernur Sulbar. Klinik akan melayani pertanyaan atau permintaan konsultasi warga. Selain lewat WA atau medsos, masyarakat juga dapat langsung berkunjung ke Klinik, melaporkan atau mempertanyakan kondisi rumahnya pasca gempa. Untuk pembukaan klinik ini Universitas Andalas menyiapkan 10 personil sumber daya manusia yang didatangkan dari Padang. Kemudian tenaga tambahan akan direkrut dari sumber daya lokal. Mengenai kegiatan pendampingan selama masa rekonstruksi dan pemulihan, pihak TIM Universitas Andalas masih menunggu petunjuk teknis penanganan masa rekonstruksi. Petunjuk teknis tersebut disusun oleh masing masing pemkab yakni Pemkab Mamuju dan Majene. Mengacu pada Juklak yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). “Juknis berisi petunjuk terkait, asssesment bangunan, validasi verifikasi data, teknis penyaluran bantuan, misalnya saja tahap pemberian bantuan. Selanjutnya tentang pendampingan dan pengawasannya. Misalnya petunjuk bagaimana memastikan bangunan yang dibangun itu tahan gempa. Kita siap memberikan dukungan di setiap tahap yang diatur juknis ” papar Dr.Febrin. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar, Safaruddin sangat mengapresiasi rencana pembukaan klinik konstruksi. Menurutnya, warga sangat membutuhkan layanan konsultasi konstruksi untuk medapatkan pengetahuan tentang kondisi kerusakan rumah warga. Termasuk tindakan yang dilakukan terhadap kerusakan rumah mereka dengan tepat dan efesien. “Klinik sangat dibutuhkan warga untuk mendapatkan pengetahuan…

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulbar mencatat ada 263 masjid dalam kondisi rusak akibat gempa magnitodo 6,2 pada 15 Januari 2021. Data ini diperoleh dari hasil tim yang ditugaskan untuk melakukan survei lapangan. Survei dilakukan delapan tim, yang beranggotakan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) di delapan kecamatan. Yakni, Simboro, Kalukku, Tapalang, Tapalang Barat, Ulumanda, Malunda dan Tubo Sendana. Anggota tim survei direkrut dari tenaga fungsional dan tenaga honorer KUA. "Jumlah ini sebenarnya masih bersifat tentatif. Sebab masih ada beberapa daerah yang belum di survei oleh karena sulit dijangkau," kata Kepala seksi urusan agama Islam dan Pembinaan Syariat Kanwil Kemenag Sulbar, Khalid Rasyid di Kantornya, Rabu, 3 Maret 2021. Data mesjid yang rusak ini telah dilaporkan ke Dirjen Binmas, Direktur dan Kasubdit Kementerian Agama yang bergerak mengurus rumah ibadah. Yang dilaporkan itu telah terpilah rusak berat sedang dan ringan. Disertai dengan dokumentasi atau foto kerusakan bangunan. Rumah ibadah lain juga demikian. Pendataannya dan laporannya ke pusat di laksanakan masing masing Binmas. "Instruksi dari kepala Kanwil, pendataan setiap rumah ibadah yang rusak terdampak gempa dikoordinir oleh Binmas sesuai agama masing-masing" jelas Khalik. Selain masalah perampungan data, lanjut Khalik pihak kementerian juga selalu menekankan soal buku rekening pengurus masjid. Beberapa pengurus mesjid diidentifikasi memiliki buku rekening yang sudah tidak aktif. Kepada pengurus mesjid tersebut, dalam waktu dekat kami akan ingatkan dan minta agar segera dibenahi. Khalik menyebutkan, belum diketahui persis, berapa dan bagaimana bentuk bantuan kementerian terhadap rumah ibadah yang rusak akibat gempa. Tapi menurut informasi yang diperolehnya, salah satu alternatif model yang akan diterapkan adalah berupa bantuan masjid darurat. Hal itu berkaitan dengan semakin dekatnya bulan ramadhan. Penyaluran bentuk bantuan rumah ibadah darurat akan diinformasikan oleh Kemenag beberapa waktu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. ***(Farid/Bidang Data Pos KomandoTransisi Darurat)

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021 melalui Video Conference di rumah jabatan Gubernur Sulbar, Rabu 3 Maret 2021. Digelar secara virtual, rakornas dibuka langsung Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta. "Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana dan masuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia,"kata Joko Widodo, Presiden RI saat menyampaikan sambutan Masih kata Jokowi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dalam rentang waktu satu tahun dari Februari 2020 hingga Februari 2021, sedikitnya ada 3.253 bencana yang terjadi di Indonesia, baik berupa bencana hidrometeorologi hingga bencana geologi. Jokowi menegaskan, kunci utama dalam mengurangi risiko terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa aspek lain dalam manajemen kebencanaan menjadi tidak diperhatikan. “Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Karena itu, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi,”tandasnya Kepala BNPB RI, Doni Monardo mengemukakan, sebuah langkah dalam antisipasi bencana di Indonesia, dimana dalam upaya pencegahan bencana tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh instansi terkait, termasuk perencanaan pembangunan yang berlandaskan pengurangan risiko bencana. Selain itu, langkah kolaboratif juga ditunjukkan dengan melibatkan pakar. Hal itu untuk memprediksi ancaman, memperkuat sistem peringatan dini, menyusun rencana kontijensi dan edukasi serta pelatihan kebencanaan. "Melalui pendekatan kolaborasi pentahelix pemerintah bersama dengan akademisi, dunia usaha, komunitas relawan dan media terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan mulai dari tingkat individu, keluarga dan masyarakat," ujar Doni Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, berdasarkan hasil rakor bersama Kepala Negara RI sudah diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara…

Kemiskinan merupakan masalah sepanjang masa yang membutuhkan penanganan khusus. Oleh karena itu, diperlukan terobosan untuk mengentaskan masyarakat dari masalah kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar pada Rapat Koordinasi (rakor) Penanggulangan Kemiskinan Sulbar, melalui video conference dari rumah jabatannya, Rabu, 3 Maret 2021. Selain itu, kata Enny, kemiskinan juga merupakan persoalan yang kompleks, sebab kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan manusia. Enny menuturkan, untuk merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan diperlukan pemikiran dari seluruh pihak terkait, dengan melakukan rapat koordinasi kemiskinan untuk membahas permasalahan dan solusi yang perlu dirumuskan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten. "Tentu tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan. Dukungan dan kerjasama ini perlu ditingkatkan dan digerakkan bersama pemerintah, dunia usaha, perbankan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat itu sendiri,"pungkas Enny Masih kata Enny, kemiskinan di Sulbar ditargetkan turun 7,27 persen pada tahun 2030. Sebagai gambaran kemiskinan di Sulbar dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi cenderung menurun walaupun belum signifikan, dimana 2018 sebanyak 11,22 persen dan turun menjadi 10,95 persen pada 2019. Selanjutnya, pada 2020 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu 11,50 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 159,05 jiwa yang didominasi oleh penduduk miskin pedesaan sekira 82.31 persen, dan kemiskinan di perkotaan sekira 17,69 persen. Senada dengan Wakil Gubernur Sulbar, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, yang juga hadir secara virtual dalam kegiatan itu, mengatakan, kemiskinan merupakan persoalan realitas sosial yang begitu kompleks. "Tidak ada negara di dunia ini yang tidak setiap saat mendiskusikan tentang kemiskinannya,"pungkas Idris Idris menekankan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar angka-angka, tetapi juga bagaimana fenomena di perintahan tentang aspek kebijakan serta undang-undang yang telah mengatur banyak Peraturan Pemerintah (PP) yang membicarakan tentang kemiskinan. "Dari…