Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2020 Kepada Wakil Ketua I DPRD Sulbar Usman Suhuria, disaksikan Wakil Ketua II DPRD Sulbar Abdul Halim, Selasa 6 April 2021. LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2020 diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulbar, yang berlangsung di Kantor sementara DPRD Sulbar. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, LKPJ yang disampaikan memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang dilaksanakan pemerintah daerah dan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas bersama. "Hal ini dalam rangka perbaikan penyusunan perencanaan dan anggaran tahun berjalan, serta tahun anggaran berikutnya dan penyusunan peraturan daerah peraturan kepala daerah serta kebijakan strategis kepala daerah,"ucap Ali Baal Ali Baal menjelaskan, LKPJ tersebut merupakan gambaran hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan Pemprov Sulbar, meliputi urusan wajib pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan yang sifatnya sebagai unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, maupun unsur pemerintahan umum. "LKPJ Tahun Anggaran 2020 menggambarkan hasil pelaksanaan tugas pembantuan maupun penugasan, baik yang diterima dari pemerintah pusat dalam bentuk tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan maupun yang diberikan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam bentuk bantuan keuangan khusus,"kata Ali Baal Ali Baal mengapresiasi upaya yang telah dilakukan bersama DPRD provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini, termasuk rapat paripurna yang dilaksanakan di tengah kondisi menuju pemulihan pasca gempa dan menghadapi pandemi covid 19. "Perlu saya sampaikan, kedepan Pemprov Sulbar akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan khusus di bidang pemerintahan, yakni pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja,"pungkasnya Pada kesempatan itu, Ali Baal juga menyampaikan mengenai pembangunan daerah Sulbar 2020. Ia mengatakan secara umum pembangunan pada 2020 mengalami kondisi yang jauh dari perkiraan sebelum pandemi covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020, yang telah berdampak cukup luas pada seluruh aspek kehidupan…

Menyusul kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Barat Ali Masdar ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) awal pekan lalu, akan segera ditindaklanjuti dengan kerjasama pemerintah kedua provinsi di bidang ketenagakerjaan dan bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Salah satunya, pengelolaan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang akan dubangun di Sulbar dalam waktu dekat akan mengadopsi sistem kerja Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Lombok Tengah. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubernur Ali Baal Masdar dan Wakil Ketua DPRD Sulbar Abd Rahim bersama rombongan mengunjungi Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, NTB, melihat sarana dan fasilitas layanan ketenagakerjaan di daerah berjuluk Pulau Seribu Masjid itu. Menurut Tenaga Ahli Gubernur Sulbar bidang Ketenagakerjaan Firdaus Gigo Atawuwur, kunjungan Gubernur Sulbar ke NTB berdasarkan undangan Dirjen Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Bina Lattas) Kemenaker RI untuk melihat fasilitas LTSA di Lombok Tengah, dan UPTP Balai Latihan Kerja (BLK) Kemenaker di Lombok Timur. Menurut Firdaus, saat bertemu Gubernur NTB Zulkieflimanyah di VIP Room Bandara Internasional Lombok, Gubernur Sulbar menerima secara simbolis bantuan sebanyak Rp1 Miliar untuk pemulihan ekonomi korban gempa Sulbar. "Pemprov NTB memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian untuk pemulihan ekonomi korban gempa Sulbar," jelasnya. Gubernur Ali Baal Masdar, terkesan melihat sistem pembinaan ketenagakerjaan yang dikinjungi, dan menyambut hangat kesediaan Pemprov NTB untuk menjalin kerjasama dan saling membantu dengan Pemprov Sulbar dalam penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di daerah masing-masing, seperti LTSA Lombok Tengah. Gubernur Sulbar terkesan juga saat mengunjungi Desa Migran, melihat upaya pemda setempat dalam pembinaan PMI Purna dapat melakukan usaha mandiri, seperti mendirikan UKM-UKM dengan memadukan pengalaman sebagai mantan PMI di luar negeri. "Hal tersebut, sangat menarik sebagai model pembinaan PMI, sehingga warga Sulbar yang menjadi PMI di luar negeri diharap setelah kembali ke daerahnya bisa bekerja mandiri sebagai wiraswasta dan membuka lapangan kerja," tutur Firdaus. (rls)

Usai mengunjungi Gereja Bethel pada Jumat 2 April 2021 lalu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulbar bersama Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar, kembali melakukan kunjungan silaturahmi Paskah ke Gereja Santa Maria Mamuju, Minggu 4 April 2021. Ketua FKUB Sulbar Sahabuddin Kasim mengatakan, persaudaraan atas nama kemanusiaan mengungguli segala jenis persaudaraan lainnya. Prinsip ini menerabas segala sekat-sekat perbedaan, baik antar suku, bangsa maupun warna kulit. Tak terkecuali dengan perbedaan berlatar agama. "Dengan alasan kemanusiaan pula, kita berjumpa dengan sekian banyak nilai-nilai keluhuran universal yang diakui oleh seluruh agama di dunia. Inilah yang menjadi alasan kuat betapa pentingnya untuk terus merawat kebersamaan, serta menjaga kemajemukan, termasuk di Sulbar,"tutur Sahabuddin Melalui pertemuan itu, Sahabuddin menyampaikan pesan persaudaraan Ibrahimi. Menurutnya, secara genetika, simpul persaudaraan dapat diurai jejaknya dari kehadiran Nabi Ibrahim yang berketurunan dengan berbagai pilihan masing-masing agama. "Jika mulai dilihat dari silsilah keturunan Nabi Ibrahim (Abraham), maka umat Islam dan umat Nasrani sesungguhnya bersaudara. Jadi kita ini masih sepupu, hanya mungkin sudah sepupu keseratus sekian. Jadi tidak ada alasan untuk saling bermusuhan,"kata Sahabuddin di hadapan Jemaat Gereja Santa Maria yang menghadiri acara Perayaan Paskah Olehnya itu, lanjut Sahabuddin, apabila ada yang bermusuhan bahkan sampai saling membunuh, maka yang dibunuh itu adalah saudaranya sendiri. Sementara itu, Pastor Victor Wiro Patinggi, Pastor Paroki Santa Maria Mamuju pada kesempatan tersebut lebih banyak menyampaikan tentang pengalaman masa kecilnya yang dihabiskan di tengah mayoritas warga muslim di Enrekang, Sulsel. Ia mengisahkan pergaulan dengan rekan-rekannya yang sebagian besar beragama Islam. Menurut Victor, baginya tidak ada masalah dalam hidup bersama dengan saudara-saudara yang berbeda keyakinan. "Sama sekali tidak ada masalah. Bahkan saya sendiri ketika itu sering ikut teman mengaji di Masjid. Dan itulah yang membentuk saya hingga dewasa,"kata Victor Terkait adanya pihak atau kelompok radikal yang melakukan aksi terorisme, baik Ketua FKUB Sulbar maupun Pastor Paroki Santa Maria…

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulbar bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar mengunjungi Gereja Bethel, Jumat 2 April 2021. Ketua FKUB Sulbar, Sahabuddin Kasim mengemukakan, kunjungan di hari Jumat Agung memberi makna tersendiri, khususnya dalam tradisi kekristenan maupun Islam. "Hari ini merupakan hari Agung dalam kekristenan. Dan kami pun dalam Islam menyebut hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari yang ada,"sebut Sahabuddin Sahabuddin menuturkan, kunjungan tersebut merupakan bukti betapa kuatnya jalinan persaudaran antar pemuka Agama di Sulbar dan berharap hal itu akan menjadi teladan yang baik bagi segenap umat penganut agama-agama. "Sulbar sangat menjunjung tinggi semangat kerukunan, serta komitmen saling mendukung dan saling menjaga,"ungkapnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Herdin Ismail mengatakan, hal-hal kecil yang baik dapat menjadi pemicu hadirnya kebaikan-kebaikan dalam skala yang besar, sehingga menurutnya perjumpaan di tempat ibadah tersebut adalah bagian dari cara Tuhan untuk merekatkan persaudaraan di antara umat beragama. "Mungkin ada yang menganggapnya sebagai peristiwa kecil, tapi saya meyakini, akan memiliki dampak positif yang sangat besar bagi daerah kita, Sulbar,"kata Herdin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah, Sulbar, Bagus SN berharap agar soliditas antar umat beragama dapat terus dijaga. "Saling menginformasikan dan mengingatkan, itu kiranya dapat menjadi bagian dari upaya kita untuk tetap menjaga wilayah Sulbar ini, sehingga peran tokoh-tokoh agama tentu sangat diharapkan,"kata Bagus Sementara itu, Pdt. Markus Losa Parombean mengemukakan, kunjungan itu menunjukkan bahwa solidaritas persaudaraan antar umat beragama di Sulbar sangat kuat, sehingga diyakini tidak akan terpengaruh dengan gejolak sosial yang seringkali muncul di berbagai wilayah. "Semoga Tuhan memberkati kunjungan di hari Jumat Agung ini,"harap Markus Markus menyampaikan, pada bencana gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu Gereja dan kediaman jemaat ikut hancur. "Saudara dan jemaat kami meninggal dunia, hati kami sedih. Namun kehadiran bapak-bapak para rombongan FKUB dan Forkopimda telah membesarkan jiwa dan semangat…

MATARAM - Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB), melihat fasilitas layanan ketenagekerjaan untuk Pekerja Migran di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Selasa 30 Maret, setiba di Mataram, Gubernur Ali Baal Masdar bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar Abd Rahim beserta rombongan diterima Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Kunjungan bertujuan melihat fasilitas ketenagakerjaan dan sistem kerja fasilitas yang akan dibangun di Sulbar dalam waktu dekat dengan dukungan Kementerian Ketenakerjaan. Fasilitas yang dikunjungi, adalah gedung Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Lombok Tengah, dan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kemenaker di Lombok Timur. Meburut Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Firdaus Attauwur, sarana dan fasilitas ketenagakerjaan untuk pembinaan dan pemberdayaan para pekerja, baik pekerja migran maupun PMI purna di daerah itu. Sarana dan fasilitas seperti itu, katanya, insya Allah akan dibangun juga di Sulbar dalam waktu dekat. "Kunjungan pak Gubernur melihat fasilitas ketenagakerjaan di Lombok Tengah melihat LTSA, lalu di Lombok Timur BLK UPT Disnaker NTB. Dua sarana seperti iti, insya Allah segera dibangun di Sulbar dengan dukungan Kemenaker," jelas Tenaga Ahli Gubernur bidang Ketenagakerjaan itu, via telepon Rabu 31/3 malam. Kunjungan di Lombok Timur diterima Bupati M. Sukimaan Azmy dan Pimpinan Balai Latihan Kerja Lombok, Sabar. LTSA di Komplek Disnakertrans Lombok Tengah, merupakan sarana pelayanan dan pelindungan PMI yang disiapkan untuk memberi layanan cepat, mudah, murah, dan aman bagi para calon pekerja migran. Juga, untuk pelindungan bagi pekerja migran dan keluarganya. LTSA tersebut, memiliki tujuh desk, yaitu desk Ketenaga kerjaan, desk Dukcapil, desk Imigrasi, desk Kesehatan, desk Kepolisian, desk BPJS Ketenagakerjaan, dan desk BP2MI. Sebagaimana telah diberitakan, pelabuhan Tanjung Silopo, Polewali Mandar terus dibenahi untuk pelayanan pekerja migran dalam wilayah Sulbar dan provinsi lain di sekitarnya. Dalam kawasan pelabuhan, akan disediakan sarana berupa LTSA untuk pelayanan pekerja migran di…

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pusat Letjen TNI Doni Monardo menegaskan perencanaan dalam pembangunan gedung harus betul-betul memperhitungkan mitigasi terhadap resiko bencana. Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi (rakor) penanganan Covid-19 dan RR pasca gempa bumi, yang berlangsung di Marasa Corner, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, Rabu 31 Maret 2021. "Saya ingatkan pembangunan harus memikirkan dan memperhitungkan masalah resiko. Ini perintah presiden saat membuka rakornas beberapa waktu lalu,"ucap Doni Olehnya itu, kata Doni, bangunan pemerintah yang sempat rusak berat atau runtuh akibat gempa bumi harus dikaji lagi oleh tim gabungan dari BMKG, ATR/BPN dan beberapa peneliti. "Hal ini perlu dilakukan untuk bisa menentukan apakah bangunan yang sudah roboh itu masih bisa dibangun lagi atau tidak. Kalau tidak jangan dipaksakan, karena yang tahu situasi struktur kekuatan tanah itu adalah para pakar,"pungkas Doni Mengenai penanganan rumah pendunduk yang mengalami rusak akibat gempa, Doni menghimbau, dalam hal tersebut agar segera dilakukan perbaikan dan berharap data calon penerima dana stimulan dipampang di setiap desa atau kelurahan, supaya nantinya tidak terjadi perubahan-parubahan atau bahkan terdapat nama ganda. "Kalau data-data itu dipampang di balai-balai desa atau kelurahan, maka rakyat bisa tahu siapa yang berhak atau pantas, sehingga tidak ada nama ganda calon penerima dana tersebut,"kata Doni Adapun jumlah dana stimulan bagi rumah rusak, Doni menyampaikan, untuk rumah rusak berat senilai Rp.50 juta, rusak sedang sebanyak Rp. 25 juta dan rusak ringan sebanyak Rp.10 juta. Dalam rakor tersebut, Doni Monardo yang juga Kepala BNPB RI mengapresiasi upaya Pemprov Sulbar bersama segenap komponen dibantu oleh TNI dan Polri, atas keberhasilannya mampu menekan kasus covid-19 di tengah bencana gempa bumi. "Ini sangat luar biasa, dalam kondisi bencana mampu menekan kasus covid-19 sampai pada posisi terendah di Indonesia saat ini, hal ini sangat menggembirakan. Untuk itu kita syukuri kerjasama semua kompomen itu sangat baik,"ucap Doni Meski demikian, Doni mengingatkan, dengan…

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja (calon tenaga kerja) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Tenaga kerja Sulbar, mengadakan Rekrutmen Magang, di Kantor Disnaker Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 31 Maret 2021. Ada beberapa jurusan yang dibuja dibuka dalam pemagangan yaitu perbankan, ritel , electrical (Listrik), printing /desain grafis, tata rias, otomotif, perhotelan dan pertanian Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tebaga Kerja (P2TK) Sthepanus Buntumadika, menyampaikan, pemagangan tersebut merujuk pada UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 21, yaitu Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan Sistem Pemagangan. Pemagangan dalam negeri itu merupakan program nasional dari kementerian ketenagakerjaan, yang dilaksanakan secara serentak di 34 provinsi yang ada di Indonesia, akan tetapi dijadwalkan berbeda-beda dari setiap provinsi. "Ini merupakan salah satu upaya percepatan ekonomi masyarakat kita yang ada di Sulbar, karena seperti yang kita ketahui Covid-19 masih ada, dan ditambah baru-baru ini kita dihadapi oleh musibah bencana gempa bumi," ujar Stephanus. Pemagangan yang dilakukan Disnaker Sulbar di tahun 2021 ini, lanjut Stpehanus, diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia, menambah wawasan dan keterampilan peserta magang ditempat kerja nanti, sehingga akan lebih mudah terserap di pasar kerja. Disebutkan, sebanyak 640 orang yang mendaftarkan diri secara online untuk mengikuti pemagangan, dan kuota Sulbar tahun ini sebanyak 110 orang. Daru 640 peserta yang mendaftar akan dilakukan seleksi selama dua hari , mulai Rabu, 31 Maret sampai Kamis, 1 April, dengan dua tahapan seleksi yaitu pemberkasan dan wawancara. " Mereka yang dinyatakan lulus dalam seleksi akan disebar magabg pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Polman," sebut Stephanus Pemagangan tersebut menyediakan fasilitas seperti uang saku senilai Rp. 1.000.000 (selama 5 bulan berturut-turut), BPJS Ketenagakerjaan, dan sertifikat. (ayu/kominfo)

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, mengikuti pembukaan Kick Off Meeting Forest Programme (FP) IV melalui video conference dari rumah jabatannya, Selasa, 30 Maret 2021. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar mengatakan, program FP IV merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Jerman di bidang kehutanan, khususnya untuk Taman Nasional Gandang Dewata dan DAS Kabupaten Mamasa, dimana program tersebut merupakan berkah bagi Sulbar. "Program ini merupakan berkah bagi Sulbar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan hidup,"kata Enny Enny menyampaikan apresiasi Pemprov Sulbar terhadap program FP IV yang akan berjalan selama tujuh tahun untuk mempertahankan dan memulihkan DAS Kabupaten Mamasa, serta pengelolaan Taman Nasional Gandang Dewata secara lestari, yang diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat Sulbar khususnya di Kabupaten Mamasa. "Program rehabilitasi dan konservasi hutan dengan menerapkan pendekatan pengelolaan DAS secara terpadu melalui FP IV, kiranya dapat meminimalisir kerusakan hutan, mempertahankan flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati, dimana hal-hal tersebut sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas air dalam pengoperasian PLTA Bakaru,"tutup Enny Dirjen Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup, Basar Manullang mengharapkan, kerjasama yang terjalin selama ini semakin ditingkatkan antara Sulbar dan Sulsel yang terdapat kehangatan didalamnya, menjadikan kedua daerah ini sangat solid, sehingga tidak menimbulkan problem di lapangan. Basar juga berharap, semoga seluruh stakeholder yang terkait dapat memberikan warna yang tajam selama tujuh tahun projek tersebut akan berjalan hingga tuntas. "Untuk itu, tolong hal ini betul-betul dijaga, dengan langkah-langkah aspek kelembagaan yang mempersiapkan secara automatis mengelola sumber daya alam (SDA) ketika projek itu telah rampung,"imbaunya Pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sulbar didampingi oleh Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Hamzah dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Darmawati. (deni)

Tantangan Sulbar saat ini bukan hanya pengetahuan kebencanaan saja, tetapi yang paling riskan adalah tantangan koordinasi. Hal itu disampaikan Sekprov Muhammad Idris saat membuka acara Pendampingan Petugas Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) di Hotel Pantai Indah, Senin, 29 Maret 2021. "Sinergi dan kolaboratif itu sama sekali tidak kita praktekkan, ini menjadi kelemahan terbesar bagi daerah kita tanpa adanya koordinasi yang baik pada pasca bencana yang lalu, dan ini merupakan persoalan mindset kita,"ungkap Idris Idris juga mengatakan , Sulbar sudah harus bisa menjadi yang terbaik lagi, kebencanaan lalu tentu menjadi pelajaran dan pekerjaan yang tidak mudah, dimana semua hal tersebut membutuhkan analisis untuk melanjutkan paling tidak melakukan media riset untuk kebutuhan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P). Oleh karena itu, kita harus fokus untuk mengisi BAB 3 dari R3P karena hal ini tidak mudah, membutuhkan talenta dan orang-orang yang fokus untuk permasalahan kedepan "Sudah saatnya kita merekomendasikan bahwa di Indonesia ini khususnya di Sulbar yang menempati area ring of fire untuk tidak main-main dalam membangun, walaupun kebencanaan tidak bisa digambarkan dalam kewilayahan, akan tetapi pekerjaan ini sudah seharusnya kita tata aspek-aspeknya, " sebut mantan Deputi bidang Diklat LAN RI itu (deni/kominfo)

Serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Prov. Sulbar T.A 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020, berlangsung di Kantor Sementara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulbar, Senin 29 Maret 2021. LKPD Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2020 diserahkan oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Hery Ridwan. Sedangkan untuk IHPD Tahun 2020 diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulbar kepada Gubernur Sulbar. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran BPK Perwakilan Sulbar atas perhatian dukungan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat semakin baik dan mendapatkan penilaian sesuai yang diharapkan bersama. "Selaku kepala daerah, saya menyadari bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian yang menjadi target pemerintah daerah, sekaligus merupakan tantangan untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bertanggungjawab dengan pengelolaan keuangan yang profesional, transparan dan akuntabel,"ucap Ali Baal Ali Baal juga menyampaikan, saat ini memang masih banyak kekurangan dikarenakan sistem yang ada terkadang berbeda-beda, begitu juga dengan regulasinya. "Namun kita bersyukur, sistem yang ada saat ini mulai dari pemerintah pusat maupun daerah serta kabupaten sudah mulai berjalan dengan lancar walaupun di tengah pandemi covid-19 dan pasca gempa 6,2 magnitudo. Kita yakin Insya Allah kita akan lebih baik,"sebutnya Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Hery Ridwan mengemukakan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengamanatkan BPK RI untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. "Pada periode Triwulan Tahun 2021 ini, BPK telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas LKPD T.A 2020 dan pemeriksaan Long Form Audit Report (LFAR) atas kinerja peningkatan kapasitas infrastruktur T.A 2020 pada pemerintah provinsi,"kata Hery Hery menjelaskan, LFAR…