Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri Diseminasi Kondisi Fiskal dan Ekonomi Sulbar Tahun 2020, serta Triwulan I Tahun 2021 secara virtual dari Resto Hotel Ratih Polman, Senin 12 April 2021. "Kondisi Tahun 2021 bagi Sulbar akan jauh lebih menantang. Disaat wilayah lain dan nasional mulai mengalami pemulihan ekonomi, Sulbar masih harus menghadapi tantangan akibat dampak gempa bumi serta masih adanya pandemi covid 19,"kata Ali Baal Masdar Gubernur Sulbar dalam sambutannya Ali Baal mengemukakan, pemulihan ekonomi Sulbar pada Tahun 2021 salah satunya bertumpu pada akselerasi belanja pemerintah baik APBN maupun APBD, sehingga percepatan pelaksanaan program dan kegiatan harus segera dilakukan. "Untuk itu, saya mendorong agar seluruh pengelola anggaran segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan agar realisasi belanja semakin meningkat,"imbau Ali Baal Disampaikan, APBD merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar. Pagu dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2020 secara nominal mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019. "Penurunan Pagu disebabkan hadirnya covid-19 sehingga sumber-sumber pendapatan dalam APBD mengalami penurunan cukup signifikan,"ucap Ali Baal Lebih lanjut, Ali Baal menyampaikan, secara nominal, realisai total pendapatan APBD lingkup Sulbar tahun 2020 turun sebesar Rp.216 miliar. "Hal ini disebabkan oleh pendapatan transfer yang mengalami penurunan sebesar Rp. 470 miliar, sedangkan realisasi pendapatan asli daerah meningkat 28 persen. Sementara itu, realisasi belanja dan transfer Tahun 2020 sebesar Rp.7,69 triliun, turun jika dibandingkan dengan Tahun 2019. Penurunan terjadi pada semua komponen belanja kecuali belanja tidak terduga yang justru naik sebesar Rp.200 miliar. "2020 menjadi tahun yang sangat menantang dari sisi pengelolaan APBD. Sumber-sumber pendapatan yang mengalami penurunan diiringi dengan upaya penanganan dampak pandemi yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Hal ini menyebabkan Pemda harus bekerja keras untuk mengelola anggaran yang tersedia,"pungkas Ali Baal Salah satu yang paling berdampak pada belanja APBD, kata Ali Baal, adalah meningkatnya belanja tidak terduga untuk penanganan dampak pandemi di tiga sektor, yakni kesehatan, jaring…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri Pelantikan Pengurus Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Perwakilan Sulbar Periode 2021-2024 di Aula Hotel Yaki Mamuju, Minggu 11 April 2021. Pengurus PERHAPI Perwakilan Sulbar dilantik oleh Sekjen DPP PERHAPI Resvani melalui virtual dari Jakarta. Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap, kehadiran PERHAPI Perwakilan Sulbar dapat menjadi lokomotif baru bagi Sulbar, yang saat ini mencoba menyusun langkah-langkah lebih progresif untuk memajukan daerah ini dari sektor-sektor strategis, termasuk di dalamnya sektor pertambangan. Idris menekankan, keberadaan PERHAPI di Sulbar harus dimaksimalkan. Pemaksimalan peran organisasi itu memang tidak mudah, namun yang terpenting dari hal tersebut adalah bagaimana membuat organisasi ini memainkan sejumlah peran, terutama mengenai konsolidasi program. "Konsolidasi program yang dimaksudkan ini adalah PERHAPI diharapkan menjadi organisasi yang bisa mengembangkan cara kerja yang sistematik, terstruktur dan berkontribusi terhadap pemerintah daerah,"terang Idris Pada kesempatan itu, Idris menyampaikan ucapan selamat kepada para Pengurus PERHAPI Perwakilan Sulbar yang baru dilantik. "Kami percaya organisasi profesi ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang selain yang memiliki pengetahuan yang dalam terkait keahlian itu, juga memiliki komitmen mengembangkan pada hal-hal berkaitan dengan keterlibatan para praktisi kita di daerah ini,"ucap Idris Sekjen DPP PERHAPI Resvani menekankan, PERHAPI Perwakilan Sulbar harus dapat selalu tampil dalam membantu pemerintah dan industri, untuk mengawal pembangunan industri pertambangan yang dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah dan ikut serta mendukung pembangunan nasional. "Sudah sangat tepat PERHAPI Perwakilan Sulbar ini kita bentuk dan hari ini Alhamdulillah sudah disahkan kepengurusannya"ucap Resvani Resvani menuturkan, bagi Sulbar mungkin batu bara merupakan sumber energi yang belum sampai pada proses produksi yang dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan energi listriknya, sehingga dalam hal itu tentunya harus mendatangkan dari provinsi lain di Indonesia, seperti Kalimantan dan Sumatera. Agar Sulbar dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan energi listriknya, Resvani menyatakan, sudah saatnya batu bara di provinsi ke-33 ini dapat dikembangkan dengan baik dan juga jangan lupa mulai mempersiapkan energi…

Pasca grmpa bumi berkekuatan 6,2 SR yang menimpa wilayah Majene, Mamuju Sulbar 15 Januari lalu, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar berkunjung ke Gereja Toraja Mamasa, Minggu, 11 April 2021. Kunjungan tersebut untuk melihat langsung kondisi rumah ibadah tersebut pasca gempa lalu yang mengakibatkan kondisi rumah ibadah tersebut tidak layak lagi untuk digunakan Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar mengatakan, untuk pembangunan tempat ibadah , dilakukan secara bertahap dan semua terlibat didalamnya, apalagi ini adalah rumah ibadah yang terdampak bencana. "Untuk pembangunan ulang gereja ini harus betul-betul kuat dan tahan gempa, mulai dari pondasi sampai ke atas pakai kerang besi, dan melalui teknis -teknis pembangunan anti gempa," kata Ali Baal .Untuk pembangunan gereja tersebut, saat berkunjung, Gubernur Ali Baal Masdar menyampaikan akan memberi bantuan sebanyak Rp 400 juta untuk membantu pembangunan rumah ibadah tersebut. Pendeta Jemaat Mamasa di Mamuju , Herman Eseseteyol , menyampaikan, Gereja Toraja Mamasa yang ada di Mamuju itu adalah salah satu gereja tertua di Mamuju , yang umurnya sudah 71 tahun menjelang 72 tahun . " Dulu gereja tersebut adalah tempat semua ibadah umat kristen , namun sekarang di Mamuju sudah lebih dari 10 nominasi Gereja. Untuk jemaat yang terdaftar di Gereja Toraja Mamasa sebanyak 559 Jiwa. Jumlah tersebut menurun. Sebelum adanya covid-19 , jumlah jemaat sebanyak 600 sampai 700 orang, sehingga dilaksanakan ibadah sebanyak 3 kali ibadah dalam satu hari tersebut . Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Barat telah mengunjungi Gereja tersebut, dan Gubernur berjanji akan membantu untuk pembangunan Gereja, senilai 400 Juta Rupiah , dan pembangunan ini dilakukan secara bertahap. Untuk pembangunan rumah ibadah tersebut akan dibangun di atas tanah selaus 12x 8 meter dengan rencana anggaran berkisar Rp5,2 miliar. (ilham)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyerahkan secara simbolis lapak penjual ikan Pembangunan Revitalisasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kasiwa, Kabupaten Mamuju, di PPI Kasiwa, Minggu 11 April 2021. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, ini tidak membangun atau membuat sebuah tempat yang baru, tetapi memperbaiki dan membuatnya dan tetap menjaga kedepan. " Dengan adanya lapak baru, kebersihan harus tetap diperhatikan, disekitar PPI ini, terutama menjaga kebersihan dari limbah agar tidak menimbulkan hal-hal yang berdampak tidak baik di lingkungan PPI dan sekitarnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyerahkan secara simbolis lapak ini kepada masyarakat, sehingga secepatnya bisa beroperasi, dan mempercepat perputaran ekonomi,"ungkap Ali Baal. Ia pun berharap, dukungan dan peran serta masyarakat membantu pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan revitalisasi PPI ini, dan tetap menjaga menjaga aset tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Fadli Syamsuddin menyampaikan, penyerahan lapak ini merupakan momen bersejarah bagi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kedepannya, karena akan mengelola kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kasiwa ini untuk lebih baik kedepannya. "Kawasan PPI ini juga menjadi titik daya tarik Kota Mamuju menjadikan kawasan ini pasar ikan higenis dan sentra kuliner. Oleh karena itu, persiapan telah dilakukan untuk pembangunan kembali. DKP berkomitmen membangun, serta membantu mensejahterakan nelayan Sulbar khususnya di Kabupaten Mamuju ini,"pungkasnya Dalam penyerahan lapak tersebut juga hadir Sekprov Muhammad Idris dan sejumlah pimpinan OPD dan undangan lain. (deni)

Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka secara resmi Training Apoteker Tanggap Bencana (ATB), di Aula Gedung UPTD Dinas Pertanian Sulbar, Lombang-Lombang, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Sabtu 10 April 2021. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulbar tersebut, mengusung tema Apoteker Siap Membantu Masyarakat. Dalam sambutannya, Sekprov. Sulbar Muhammad Idris mengatakan, atas nama Pemprov Sulbar menyampaikan apresiasi kepada para Apoteker Indonesia Sulbar atas inisiasinya menyelenggarakan pelatihan tersebut. "Keberadaan kita di sini untuk memberikan koreksi terstruktur terhadap kesiapan SDM di setiap kebencanaan,"ucap Idris Idris menuturkan, tangguh bencana ada pada level kemandirian masyarakat, bukan hebatnya pemerintah untuk menangani. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan mengenai kebencanaan. "Bagaimana para apoteker itu memahami lebih jauh aspek kebencanaan dan sesudah itu mendesiminasi menggunakan pengetahuannya untuk kebutuhan masyarakat kita,"kata Idris Olehnya itu, Idris menegaskan, tidak boleh berhenti dan semangat terus untuk menjadikan Apoteker sebagai garda terdepan penanggulangan, pencegahan bahkan penanganan bencana. "Hal itu menjadi sangat penting untuk dihasilkan bersama di Sulbar,"tandasnya Lebih lanjut Idris menyampaikan, dalam indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh BNPB, Sulbar adalah termasuk daerah rawan bencana. "Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Sulbar masuk urutan kedua rawan bencana dan juga salah satu kabupaten dari 528 kabupaten/kota di Indonesia, Majene masuk urutan kedua di Indonesia dari indeks risiko bencana,"ungkap Idris "Artinya indeks risiko bencana itu disusun oleh empat elemen. Pertama, mohon maaf, rata-rata masyarakatnya itu tidak peduli mengenai kebencanaan. Kedua, ketersediaan pemerintah tanda kutip ya di semua level itu kira-kira level profesional penangannya tergolong rawan tidak memiliki ketanggapan yang bagus. Ketiga, yang membentuk indeks itu tinggi adalah gabungan antara ketidaktersediaan SDM dengan infrastruktur penyelamatan, misalnya kampung-kampung kecil itu harusnya ada satu keluruhan mekanisme penyelamatan, dan keempat, yang paling membentuk indeks kita agak rendah adalah alokasi pembiayaan,"ungkapnya

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar membuka secara resmi Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia di wilayah Sulbar sekaligus Peresmian Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten se -Sulawesi Barat di Hotel Ratih Polman, Jumat, 9 Januari 2021. Kegiatan yang digelar oleh Bank Indonesia itu , adalah dalam rangka percepatan implementasi elektronik transaksi di daerah, yang sejalan dengan intruksi Presiden untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah serta mendorong efisiensi belanja dan meningkatkan potensi penerimaan daerah, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengemukakan, dalam rangka mempercepat pelaksanaan digitalisasi transaksi keuangan daerah , Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keppres Nomor 3 tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah P2DD Hal tersebut diharapkan mempercepat perkembangan penerapan teknologi informasi dan ekonomi digital yang menunjukkan tren meningkat bagi pemerintah daerah penerapan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah akan lebih efisien transparan dan akuntabel. " Penerapan transaksi digital di sektor ekonomi dan keuangan akan sangat membantu juga masyarakat terutama para pelaku UMKM untuk lebih memudahkan pemasaran," kata Ali Baal Masdar. Ia juga menyampaikan terima kasih , apresiasi serta memberikan penghargaan kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat beserta jajaran atas penyelenggaraan kegiatan yang terlaksana berkat kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak terkait untuk percepatan perluasan digitalisasi di Sulawesi Barat termasuk dalam transaksi keuangan daerah "Untuk memudahkan transaksi atau pembayaran para pelaku UMKM maupun masyarakat pada masa pandemi covid-19, saat ini telah tersedia alternatif pembayaran yang cepat , mudah murah dan aman yang disediakan Bank Indonesia dengan QRIS, sehingga dapat digunakan untuk beragam keperluan. Selain perdagangan, bisnis, transportasi, pembayaran pajak atau untuk kebutuhan sehari-hari di rumah, seperti listrik, telepon, air bersih, PDAM maupun untuk kegiatan ibadah atau donasi sosial," sebut lelaki yang akrab disapa ABM itu. Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar menyampaikan, selaku Pemerintah Daerah Provinsi Sulbar, kiranya mampu mensosialisasikan…

Dengan segala keterbatasan di tengah pandemi covid -19 dan pasca gempa bumi 6,2 Magnitudo, Pemprov Sulbar terus konsisten memberi dukungan dalam berbagai bentuk kepada Pemkab Se-Sulbar. "Di tengah pandemi saat ini bagaimana caranya kita harus bersinergi secara maksimal untuk mencapai tujuan kita bersama, " kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar saat membuka rapat koordinasi tingkat Sulbar bersama para Bupati Se-Sulbar, yang berlangsung di Hotel Ratih, Polman, Kamis 8 April 2021 Dikemukakan, terdapat beberapa program prioritas dan strategis yang perlu disinergikan, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas provinsi dan kabupaten serta penguatan ekonomi masyarakat menghadapi pandemi covid-19. Selain itu, kata Ali Baal, sektor pembangunan manusia perlu juga menjadi perhatian dalam menekan angka stunting di Sulbar yang mencapai 40,38 persen. "Data tersebut menunjukkan Sulbar tertinggi kedua secara nasional, sehingga sangat diperlukan kepedulian semua pihak dan kerjasama multi sektor untuk melakukan penanganan masalah stunting, termasuk angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang cukup tinggi sangat penting juga menjadi perhatian untuk mengatasinya,"tandas Ali Baal Permasalahan lain pada sektor tersebut, lanjut Ali Baal, ialah banyaknya jumlah anak tidak sekolah di Sulbar yang mencapai 10,25 persen atau 32.000 anak. "Upaya yang telah dilakukan Pemprov Sulbar menangani permasalah itu ialah meluncurkan portal ATS atau program tangani total Anak Tidak Sekolah, yang diharapkan mendapat dukungan para Bupati Se-Sulbar dalam bentuk komitmen kebijakan untuk menyukseskan program tersebut,"tutur Ali Baal Sementara itu, untuk jaminan kesehatan masyarakat, Ali Baal menyatakan, dalam hal tersebut Pemprov Sulbar memberi dukungan alokasi anggaran sebesar Rp. 16 miliar melalui BPJS. "Untuk sasaran PBI atau Penerima Bantuan Iuran, sesuai data Pusdatin yang menjadi rujukan Pemprov Sulbar,"ungkap Ali Baal Khusus mengenai data PBI BPJS, mantan Bupati Polman dua periode itu berharap agar dilakukan pengkajian dan validasi untuk mendapatkan data yang akurat, supaya bantuan sosial dan jaminan kesehatan masyarakat miskin tepat sasaran. Ia menambahkan, bencana non alam pandemi covid-19…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka acara Training Of Trainer (TOT) Pengelola Bumdes/Bumdesma Tingkat Provinsi Sulawesi Barat di Hotel Villa Bogor Majene, Rabu 7 April 2021. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat tersebut, mengusung tema, Revitalisasi Bumdes/Bumdesma Menuju Kemandirian Di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, pada 2014 penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi program yang luar biasa dan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) adalah pintu baru atau strategi mengabadikan salah satu hal, bahkan banyak hal harus dikembangkan di desa. "Undang-Undang pemerintahan desa memberikan kekuasaan khususnya membuat desa lebih terbuka pada beberapa hal, yaitu dari dimensi politik, sosial dan ekonomi, sehingga tidak ada satupun desa di Indonesia yang tidak memanfaatkan peluang pengembangan kapasitas desa,"ucap Idris Untuk itu, kata Idris, semua peluang-peluang pengembangan, pembangunan, serta pemberdayaan desa bisa segera disejalankan dan disediakan. Melalui kesempatan itu, Idris mengapresiasi calon pendamping desa yang selama ini banyak informasi positif, bahwa apa yang dikembangkan di desa betul-betul mendampingi desa dari parameter pengetahuan, walaupun masih ada kendala-kendala di lapangan. “Para pendamping desa harus membangun kesamaan pemahaman mengikuti TOT. Oleh karena itu saya meminta kesungguhan dan manfaatkan hari ini untuk bersiap menjadi pengelola Bumdes/Bumdesma,"ujar Idris Ia menambahkan, Bumdes/Bumdesma adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah guna mendorong kreatifitas. "Bumdes/Bumdesma bisa berkembang karena dibelakangnya ada orang-orang yang memiliki kreatifitas, mengenai usaha-usaha yang ada di desa dan selalu berbasis pada potensi desa,"tambahnya (hamzah)

Rapat Pengurus dan Penyelarasan Program Kegiatan 2021 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulbar berlangsung di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Rabu 7 April 2021. Digelar secara virtual, kegiatan itu dibuka langsung oleh Penasehat DWP Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal. Dalam sambutannya, Penasehat DWP Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal menekankan, DWP harus terus meningkatkan peran kaum perempuan untuk membawah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih cerdas. "Sebagai ibu kaum perempuan harus sadar akan tugasnya untuk membina generasi bangsa serta meningkatkan pengetahuan, guna memberdayakan perempuan dalam peningkatan kemajuan bangsa. Kaum perempuan harus mampu mengangkat sumber daya manusia (SDM) untuk bersaing di era yang berskala internasional,"pungkas Andi Ruskati Pada kesempatan itu, Andi Ruskati mengatakan sangat mengapresiasi Pengurus DWP Sulbar atas upayanya meningkatkan kegiatan dharma wanita, sehingga mendapat peringkat ke- 6 untuk keaktifannya dalam meningkatkan kinerja DWP Sulbar. "Tentu kita tahu bahwa program yang sudah siap dan dapat diimplementasikan dengan baik serta didukung oleh SDM yang handal merupakan kunci kesuksesan dalam sebuah organisasi. Demikian halnya dalam organisasi DWP Sulbar, baik tataran organsasi tingkat pusat maupun sampai ke tingkat daerah,"ucap Andi Ruskati Ia menambahkan, optimalisasi kinerja DWP sebagai mitra strategis pemerintah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mendukung suksesnya pembangunan nasional maupun daerah. Ketua DWP Sulbar, Ny. Kartini Hanafi Idris mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari hasil pertemuan rapat evaluasi dan penyampaian rencana kerja 2021 yang dilaksanakan pada 18 Maret lalu. Disampaikan, sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Munad IV 2020 lalu, pengembangan sistem informasi DWP berbasis teknologi informasi, merupakan salah satu poin yang harus ditingkatkan untuk mewujudkan pelaksanaan program kerja dalam kegiatan pada DWP unit masing-masing. "Saya berharap melalui momen ini, kita bisa semakin meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki dan dapat mempergunakan teknologi yang tepat untuk memperlancar seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Teknologi informasi berkembang demikian pesatnya, sehingga kita dituntut untuk meng-update…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melantik 71 Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov Sulbar, Rabu 7 April 2021. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan berlangsung di Pelataran Rumah Jabatan Gubernur Sulbar. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan tersebut merupakan bentuk tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018, tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian dan sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi, yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan miskin struktur kaya fungsi. "Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan sebanyak 71 orang yang dilantik sebagai pejabat fungsional terdapat dari beberapa unsur, dimulai dari Satpol PP, rumah sakit serta pejabat yang mengurusi bidang barang dan jasa,"ucap Ali Baal Disampaikan, dalam membangun kelembagaan yang miskin struktur kaya fungsi memiliki makna pemerintahan yang ramping, dimana kedepan pejabat struktural akan mengalami pengurangan sedangkan pejabat fungsional diperbanyak. "Adapun maksud dari hal tersebut sebagai upaya bahwa pemerintah menuntut untuk terus bekerja secara profesional. Tidak perlu kita banyak berbicara, tetapi harus lebih banyak bekerja, artinya pejabat struktural sedikit, pejabat fungsional yang lebih diperbanyak,"pungkas Ali Baal Ali Baal berharap, pelantikan tersebut kiranya menjadi sebuah pelajaran bagaimana bekerja sebagai ASN yang profesional. Lebih lanjut, Ali Baal menyampaikan, pejabat fungsional sebagai pelaksana teknis fungsional pada instansi pemerintah memiliki peran penting bagi jalannya pemerintahan. Untuk itu, sebagai pejabat fungsional harus mampu melaksanakan tugas yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas profesi sesuai dengan jenjang jabatan pada level keterampilan dan keahlian "Dengan butir kegiatan yang sangat jelas sebagaimana tercantum dalam Permenpan untuk masing-masing jabatan fungsional dan tugas lain atau tugas tambahan yang dipercayakan kepada saudara,"kata Ali Baal Melalui kesempatan itu, Ali Baal mengajak untuk senantiasa bekerja dengan baik serta menjadi pelayan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kepada para Kepala OPD, Ali Baal…