Hari kedua pelaksanaan acara Sinkronisasi Daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) Prov. Sulbar Tahun 2021, dihadiri langsung oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar melalui dana dekonsentrasi Bappenas tersebut berlangsung di Hotel Novotel Makassar, Selasa, 25 Mei 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar meminta kepada seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar maupun Pemkab se-Sulbar, agar mengoptimalkan kebijakan SDI dan menjadi yang terbaik dalam pengelolaan data sehingga terhindar dari tumpang tindih serta kekurangan data. "Kebijakan satu data ini dibutuhkan komitmen bersama, tidak hanya dari pemerintah provinsi. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi serta kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten se-Sulbar,"tegas Ali Baal Melalui kesempatan itu, Ali Baal juga menghimbau agar seluruh OPD bekerja dengan cepat, sehingga Sulbar tidak lagi tertinggal dalam pengelolaan data. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, di sela-sela kegiatan tersebut mengatakan, komitmen yang disampaikan Gubernur Sulbar sangat tinggi dalam mewujudkan Sulbar menjadi provinsi yang memiliki data tunggal. "Sesuai arahan pak gubernur, kita meminta seluruh kabupaten merujuk ke situ, karena tidak mungkin kita bisa wujudkan data provinsi tanpa adanya data kabupaten yang baik,"ucap Idris Olehnya itu, Idris menyatakan, selain rencana aksi juga dibutuhkan percepatan, yang mana setiap OPD itu merupakan produsen data yang harus mengikuti standar data Indonesia.Tidak boleh hanya upgrade data, tetapi data tersebut harus ada deskripsinya sesuai dengan standar data Indonesia. "Jangan lagi sibuk sendiri tetapi tidak memberikan hasil dan yang paling terpenting adalah komitmen dan konsisten untuk mewujudkan Sulbar memiliki data yang baik,"pungkasnya Dana yang digunakan untuk pelaksanaan acara Sinkronisasi Daftar Data dan Rencana Aksi SDI Prov. Sulbar Tahun 2021 tersebut bersumber dari dana dekonsentrasi Bappenas. Dan turut hadir dalam kegiatan itu sejumlah pimpinan OPD dan undangan lainnya. (deni)

Rapat Koordinasi Pemantapan Pembangunan dan Grand Design Perkampungan Tangguh Bencana dengan Konsep Kehidupan yang Layak berlangsung di Hotel Maleo Makassar, Senin, 24 Mei 2021 Pada rapat tersebut, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, mengharapkan adanya sinergitas serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan masyarakat. "Harus ada sinergi serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan juga masyarakat setempat, karena apapun wujudnya masyarakat sekitar harus terlibat"ucap Idris Idris juga mengungkapkan, pembangunan hunian baru perkampungan tangguh bencana tersebut menjadi sebuah prototipe, dalam mewujudkan perkampungan terintegrasi yang sangat ramah lingkungan, dan kedepannya bisa menjadi rujukan untuk membangun perkampungan-perkampungan tangguh bencana. Masih kata Idris, pembangunan tahap pertama bertempat di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda, karena daerah tersebut melibatkan berbagai pihak dan institusi mulai dari pematangan lahan dan pembangunan hunian bantuan dari pemerintah provinsi. "Semua butuh percepatan, dan ini merupakan komitmen kita bersama seluruh pihak yang terkait pembangunan hunian tangguh bencana,"tegas Idris Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Sulbar, Ince Rahmat mengatakan , rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Gubernur Sulbar di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda dan Ahulean, di Kecamatan Malunda yang dilanjutkan dengan rapat tingkat provinsi dan Kabupaten Majene. "Untuk sementara pembangunan kita fokuskan di satu kabupaten yaitu Kabupaten Majene, karena Kabupaten Mamuju yang terdampak parah berada di pusat kota. Oleh karena itu, kita masih menunggu lahan relokasi yang kemungkinan susah, sehingga kami dari Dinas Perumahan dan Permukiman mungkin akan membantu dalam hal perbaikan rumah,"kata Rahmat Ia juga mengungkapkan, dana tersedia untuk pengalokasian sebesar 3 miliar, yang akan membangun hunian tahap pertama ebanyak 50 unit di Desa Kabiraan, dengan anggaran per satu unit rumah itu senilai 60 juta sesuai dengan standar satuan harga (SSH), yang diharapkan grand design rumah-rumah yang spesifik tahan gempa akan menjadi role model di Sulawesi Barat. "Untuk itu, t pembangunan tahap awal ini kita bersama-sama mengharapkan sesuai dengan harapan sehingga di bulan depan kita sudah bisa…

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, menghadiri acara Sinkronisasi Daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) Prov. Sulbar Tahun 2021, Senin 24 Mei 2021. Berlangsung di Hotel Novotel Makassar, kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Safaruddin Sanusi DM mengatakan, pertemuan tersebut untuk menyatukan persepsi, sehingga perencanaan kedepan baik Bappenas, provinsi, dan kabupaten tidak lagi menggunakan data-data secara perspektif. Artinya tidak lagi memakai data yang dibuat-buat sendiri. ‘’Kita akan memakai sesuai dengan data dan sesuai dengan peranan Kominfo sebagai Wali Data,"ucap Safaruddin Safaruddin menekankan, dalam penanganan SDI diperlukan langkah-langkah strategis sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). "Kita sudah diperintahkan untuk pengelolaan satu data sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Sampai saat ini belum ada satu data, yang ada baru satu kata karena sulit untuk disesuaikan,"tandas Safaruddin Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Oktorialdi mengatakan, Presiden RI sudah mengeluarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI. Hal itu dilakukan karena selama ini data itu ada, tapi ketika dicari tidak ada. Dijelaskan, kebijakan satu data tersebut adalah penatakelolaan tentang manajemen data sehingga data itu mudah untuk dicari, didapatkan dan akurat. “Dengan kebijakan penatakelolaan ini, semua sistem yang dibangun baik sistem nasional, sistem formasi dengan pemerintah daerah bisa didukung jadi satu data dan sistem ini yang bisa menjadikan data lebih berkualitas,"pungkasnya Adapun tujuan tata kelola, lanjut Oktorialdi, yaitu sebagai acuan penyelenggara tata kelola, akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, mendukung sistem-sistem nasional serta dikelola secara seksama, terintegritas dan berkelanjutan. Oktorialdi mengungkapkan, prinsip-prinsip yang harus dipatuhi ketika memakai satu data yaitu standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi. "Prinsip data yaitu standar data artinya konsep, defenisi, klasifikasi, ukuran dan satuan harus jelas. Sedangkan metadata adalah informasi yang terstruktur yang…

Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) Tingkat Prov. Sulbar 2021 berlangsung, Senin, 24 Mei 2021. Digelar di Aula Hotel Grand Mutiara Mamuju, rakor tersebut dibuka secara virtual oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dari Jakarta. Rakorwasinkeubang 2021 mengusung tema, Penguatan Pengawasan Intern Untuk Mengawal Program Strategis/Prioritas Daerah Menuju Sulbar Yang Maju dan Malaqbi. Dalam sambutannya melalui vitual, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menilai pelaksanaan kegiatan tersebut penting dan sangat strategis sebagai salah satu bentuk komitmen serta upaya dalam memujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Sulbar. "Dalam hal ini, fungsi pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, guna mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara menjaga akuntabilitas pengeloaan keuangan dan APBD, serta mewujudkan pemerintahan yang melayani,"kata Ali Baal Disampaikan, modus penyimpangan dan penggelembungan anggaran sebenarnya dapat diproteksi lebih awal apabila APIP dilibatkan melakukan review atas RKA OPD, dengan mendorong OPD meningkatkan kualitas perencanaan dengan mempedomani biaya standar pelayanan yang jelas, mengawal sinkronisasi perencanaan dan sasaran pembangunan daerah dengan nasional. Olehnya itu, Ali Baal menegaskan, APIP harus berperan pada siklus anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Selain itu, APIP juga secara periodik harus melakukan proses pemantauan atas kinerja pelaksanaan OPD untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada kesempatan itu, Ali Baal menyampaikan mengenai program prioritas Pemprov Sulbar yaitu program Marasa, Ia mengatakan, program tersebut merupakan wujud komitmen Pemprov Sulbar untuk mendorong mempercepat kemajuan pembangunan desa menuju perkembangan dan terus maju. "Program Marasa sudah termuat dalan RPJMD Sulbar 2017-2022, dilaksanakan oleh masyarakat dengan melibatkan Pemprov, Pemkab, Pemdes dan para pemangku kepentingan lainnya. Tujuan program ini adalah mengurangi tingkat kemiskinan berbasis kemandirian desa melalui integrasi sumberdaya ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta mengembangkan produk unggulan sesuai potensi desa dengan cara mendorong sinergitas antara autput program dan kebijakan Pemda. Dengan…

Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Sulbar melaksanakan Halal bi Halal di Masjid Baitul Anwar Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Minggu 23 Mei 2021. Ketua BKMT Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal menyampaikan, tujuan dari halal bi halal adalah menjaga silaturahmi antar sesama, apalagi seluruh umat Islam baru -baru ini merayakan hari kemenangan hari raya Idul Fitri, setelah menjalankan ibadah puasa ramadan "Beberapa manfaat yang bisa dirasakan dalam berhalal bi halal yaitu momentum untuk saling meminta maaf antara satu dengan yang lainnya, mempererat rasa persaudaraan, menghapus penyakit hati dan membangun kepedulian terhadap sesama apalagi di suasana seperti pandemi covid-19 seperti ini," kata Ruskati. Masih kata Ruskati, ini sangat penting untuk tetap menjaga hubungan kita antar sesama manusia agar hubungan kita kepada Allah SWT juga bisa berjalan baik dengan diberikan ridha dan kebaikan serta nikmat kesehatan melimpah. "Tetap jaga semangat keagamaan kita melalui halal bihalal seperti ini dan juga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker serta menjaga jarak," sambungnya. Tak lupa Ia mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang hadir dan terlibat dalam mensukseskan acara halal bihalal tersebut terkhusus .(Ayu)

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyepakati pembangunan rumah bagi masyarakat korban gempa bumi di Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Sekitar dua hektar lahan dipersiapkan, masing-masing satu hektar ditanggung oleh Pemkab Majene dan satu hektar ditanggung oleh Pemprov Sulbar. Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi terkait relokasi penduduk korban bencana alam gempa bumi, dalam rangka pembangunan rumah bagi masyarakat di Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, yang berlangsung di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu 19 Mei 2021. Disampaikan, saat ini dana pembangunan yang dimiliki Pemprov Sulbar kurang lebih Rp.5 miliar untuk tahap pertama. "Saya telah menyurat langsung kepada Menteri Sosial dan meminta kebijakan tambahan Rp.20 juta untuk dana pembangunan rumah-rumah yang hancur akibat gempa. Saya juga berharap dapat tambahan dana dari Menteri Transmigrasi,"ucap Ali Baal Ali Baal berharap, pembangunan perumahan tersebut agar tertata dengan baik dan berjalan dengan lancar. Bupati Majene Lukman mengatakan, data 443 unit rumah yang akan direlokasi sudah langsung masuk kategori berat, ditambah hasil verifikasi sekitar 514 tahap pertama akan dikirim ke pusat untuk mendapatkan bantuan Rp. 50 juta. "Yang sudah siap direlokasi di Desa Kebiraan sebanyak 50 KK, Desa Mekatta sebanyak 102 KK. Kalau provinsi rela membantu sebanyak 152 KK ini, maka tidak akan dikirim namanya ke pusat untuk menerima bantuan rusak berat yang Rp.50 juta itu,"kata Lukman Olehnya itu, Lukman meminta kepastian berapa jumlah rumah yang akan dibantu oleh provinsi agar pihaknya bisa melakukan pengurangan daftar ke pusat. Kapala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sulbar, Ince Rahmat mengatakan, untuk penerima bantuan bagi rumah rusak berat, ketika nama sudah terkirim maka yang menentukan pihak kabupaten melalui desa dan kecamatan. Ince Rahmat mengungkapkan, untuk di Kecamatan Ulumanda perencanaan pembangunan diberikan per unit 9 x 11 tahap pertama, tetapi yang dibangunkan rumah tipe 36 semi permanen. Dan tanah yang digunakan sebanyak 50 KK sekitar 4.500 m3 masih…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Muh. Natsir, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junda Maulana, menghadiri Peluncuran Program Literasi Digital Nasional secara virtual, di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis, 20 Mei 2021. Kegiatan yang digelar secara daring tersebut mengusung tema "Indonesia Makin Cakap Digital". Program itu diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johny G. Plate dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. Tujuan peluncuran program tersebut, untuk membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan teknologi baru, serta meningkatkan kecakapan digital masyarakat dalam berinteraksi di ruang digital. Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo berharap, kiranya semua pihak berkewajiban meminimalisasi konten-konten negatif di ruang digital, dengan cara membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif. "Kewajiban kita bersama terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten- konten positif. Banjiri terus, isi terus dengan konten- konten positif. Untuk itu kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten- konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian,”kata Presiden RI, Joko Widodo Presiden menegaskan, internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM on boarding ke platform e-commerce sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Jokowi menyatakan, literasi digital merupakan pekerjaan besar. Untuk itu pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, sehingga perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Melalui kesempatan itu, Jokowi memberi apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional tersebut. "Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar semakin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif,"katanya Mendikbud Ristek RI, Nadiem Makarim menunjukan komitmen Kementeriannya mendukung gerakan nasional…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri rapat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) secara virtual di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu 19 Mei 2021. Rapat tersebut digelar dalam rangka kesiapan revisi kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengemukakan, pertemuan tersebut dalam rangka untuk dapat lebih mengenal secara lengkap revisi kelembagaan DPMPTSP, sehingga pemerintah daerah di seluruh pelosok negeri dapat memberikan respon dan masukan untuk dapat menjadi bahan dalam penyusunan peraturan kelembagaan baru di setiap daerah. "Kebijakan pemerintah pusat ini tentunya harus didukung penuh, dan tadi saya telah memerintahkan Kepala DPMPTSP agar siap, serta melakukan rapat tim untuk percepatan pembentukan struktur baru,"kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar saat diwawancara usai menghadiri rapat Ali Baal menegaskan, pemerintah daerah harus selalu siap menerima segala keputusan dan kebijakan pemerintah pusat yang menjadi pola skala di tingkat nasional, sehingga pemerintah daerah kiranya dapat segera mungkin menyesuaikan diri dalam kebijakan tersebut, utamanya di bidang Penanaman Modal dan PTSP yang juga bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni. "Ini merupakan satu kesempatan untuk lebih membenahi diri dari unit organisasi kita, sehingga di dalam aspek-aspek tujuan program pembangunan kita akan dapat lebih cepat dan terlaksana, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Sulbar,"pungkasnya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Muh. Natsir mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah mengenai PTSP yang menganut delapan bidang akan direvisi menjadi satu pejabat eselon, yaitu Sekretaris Dinas dan Kasubag TU serta para kepala bagiannya akan dilebur menjadi jabatan fungsional. "DPMPTSP ini akan dikategorikan non tipologi atau berdiri sendiri, serta terdapat beberapa perampingan struktur organisasi terutama yang menyangkut tentang struktural. Hal tersebut perlu disikapi dan perlu dilakukan percepatan,"tandas Natsir Natsir menyatakan, dinamika pelaksanaan PTSP tersebut dinila betul-betul akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan keuangan daerah dan juga akan lebih meminimalisir kebijakan-kebijakan yang bersifat…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Bupati Majene, Lukman dan Pj. Sekda Majene, Suyuti memantau kesiapan lahan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) masyarakat di Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Selasa, 18 Mei 2021 " Kita berharap proses pengerjaan pembangunan hunian itu dapat berjalan dengan lancar dan bisa selesai dengan cepat, sehingga masyarakat kita sudah tidak lagi berada di tenda-tenda pengungsian," kata Ali Baal Masdar Disebutkan , untuk pembangunan huntap akan dimulai pada bulan Juni 2021, setiap hunian i hunian ,estimasi biaya per unitnya mencapai Rp.15 juta hingga 17 juta rupiah " Kita ingin cepat bekerja, maka dari itu kita langsung ke lokasi untuk memantau kesiapan lahan yang akan dibangun dan jika ada lokasi warga yang kenna, maka kita akan bayarkan semua di anggaran perubahan nantinya dan tentunya sesuai harga yang telah disepakati, " sebut Ali B Bupati Majene, Lukman menyampaikan, kunjungan kerja Gubernur Sulbar ke Kecamatan Ulumanda untuk yang kesekian kalinya dalam rangka memberikan arahan,dukungan dan semangat kepada warga masyarakat pasca gempa bumi 6, 2 magnitudo. Itu merupakan satu bentuk perhatian Pemprov Sulbar yang begitu besar melebihi dari apa yang difikirkan selama ini, dan hal tersebut telah terbukti dengan kesiapan segala unsur komponen hingga menunggu waktu yang tepat dalam pembangunannya. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Sulbar, Ince Rachmat melaporkan, kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di dua kecamatan di Kabupaten Majene tersebut dalam rangka mempersiapkan bantuan Hunian Tetap (Huntap) sebanyak 50 unit tepatnya pada dua dusun di Desa Kabiraan.Selain di Desa Kabiraan z juga akan dibangun huntap sebanyak 100 unit di Kecamatan Malunda " Pembangunan pembangunan huntap tersebut kita akan berupaya untuk membangun pada tahun ini tepatnya di bulan Juni," benernya Dalam kunjungannya, didampingi Asisten I bidang Pemkesra, Natsir, Asisten II bidang Ekbang, Junda Maulana , sejumlah pimpinan OPD, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, dan undangan lain.(farid)