Rapat koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar di Hotel Berkah Mamuju, Rabu 16 Juni 2021. Sekprov Muhammad Idris pada kesempatan tersebut menitipkan harapan kepada semua yang menjadi penanggung jawab dari DAK fisik reguler menjalankan tanggung jawab . " Tidak hanya komitmen afektif saja, tapi juga komitmen normatif dan memahami tanggung jawab sebagai tugas yang mulia bukan untuk menyalahgunakan kesempatan , karena tindakan yang seperti itu tidak akan memberikan manfaat jangka panjang. Karenanya, DAK jangan hanya semata-mata dilihat dari dimensi-dimensi input saja, harus dievaluasi, jadi bukan hanya inputya saja yabg harus dibanggakan, tapi negara menyiapkan imi untuk mendorong hasilnya, harus seimbang antara input dan output," tandas Idris Masih kata Idris,tantangan terberat Sulbar salah satunya dalam pembentukan kualitas adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) . Oleh karena itu , pentingnya memastikan bahwa dana DAK ini memang diperuntukkan tiada lain adalah untuk memenuhi standar " Sulbar bisa menjadi berkualitas dalam sektor pendidikan jika memiliki bingkai yang baik dalam pengelolaan dan salah satu yang menjadi penentu kualitas itu adalah infrastruktur fasilitas-fasilitas pendidikan contoh ruangan-ruangan yang memotivasi daya semangat belajar.Siapapun yang bekerja ataupun mengerjakan dan yang terlibat didalamnya atau yang menjadi pengelola di sekolah itu adalah mengetahui pasti standarnya seperti apa karena kalau tidak tahu standar kita tidak tahu mengevaluasi untuk itu saya meminta kepada kawan-kawan, serius dalam mengikuti proses tahapan ini karena ini penilaian, kesalahan-kesalahan tahun lalu jangan diulangi kembali dan catatan-catatan ini harus dikoreksi," imbuhnya. Rapat DAK reguler dilaksanakan bekerjasama dengan beberapa OPD lingkup pemprov Sulbar yang terdiri dari Dinas PUPR, Bappeda, BPKPD, Inspektorat, ULP (Unit Layanan Pengadaan) serta beberapa kepala sekolah menengah atas dan acara ini akan berlangsung selama tiga hari terhitung dari tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2021. (Ayu)

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, melakukan rapat bersama Pihak PT. Waskita Karya, terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Kantor Gubernur Sulbar, yang berlangsung di Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Rabu 16 Juni 2021. Dalam rapat Pihak PT. Waskita Karya mempresentasikan Skematik Desain Struktur Bangunan Kantor Gubernur Sulbar, yang proses rekonstruksi bangunannya ditargetkan selesai pada 2022. "Target dari kami PT. Waskita Karya paling selesai diresmikan itu bulan November 2022, yang mencapai kurang lebih 19 bulan proses pengerjaan sampai serah terima,"kata Atiek Suhardi, Arsitek Kantor Gubernur Sulbar Dari PT. Waskita Karya Atiek mengatakan, pihaknya telah mempresentasikan Skematik Desain Struktur Bangunan Kantor Gubernur Sulbar, yang mana bangunannya tersebut menampilkan ciri khas perpaduan beberapa daerah di Sulbar, yakni Mandar, Mamasa dan Kalumpang atau Kabupaten Mamuju. Untuk desain kantor dan daya tahan bangunan, Atiek menjelaskan, hal tersebut mengacu pada desain SNI tahun 2021, sedangkan daya tahan bangunan sesuai SNI tahun 2019, yaitu selama 50 tahun. "Bangunan dapat bertahan selama 50 tahun dan setelah 50 tahun gedung akan diassessment kembali sebagai tolak ukur kelayakan bangunan,"terang Atiek Adapun kapasitas atau daya tampung kantor, sambungnya, sebanyak 589 orang dan difasilitasi aula pertemuan berkapasitas 500 tempat duduk, terbagai atas dua lobi timur untuk VIP dan lobi barat untuk umum termasuk bagi para karyawan. Menanggapi hasil presentasi PT. Waskita Karya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menilai pihak PT. Waskita Karya sangat baik dalam mempresentasikan Skematik Desain Struktur Bangunan Kantor Gubernur Sulbar, dari awal hingga akhir. "Dari awal pembahasan hingga akhir sudah sangat bagus, jadi kita tinggal menunggu proses pengerjaannya,"ucap Ali Baal Ali Baal mengaku bersyukur Kantor Gubernur Sulbar akan dibangun kembali sebagai salah satu ikon provinsi ke-33 di Indonesia ini, setelah roboh akibat bencana gempa bumi pada 15 Januari 2021 lalu. (farid)

Rapat Asistensi dan Verifikasi Rencana Akhir Renja (Rencana Kerja) dan Program Prioritas OPD Lingkup Pemprov Sulbar tahun 2022 berlangsung di Kantor Bappeda Sulbar, Selasa 15 Juni 2021. Rapat dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra M.Natsir dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junda Maulana. Dalam rapat disimpulkan bahwa indikator kinerja utama Provinsi Sulbar masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehubungan hal tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris meminta kepada semua OPD terkait yang bergerak di sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat desa, infrastruktur dan rumah sakit untuk lebih ekstra lagi dalam bekerja. "Mohon agar menjadi perhatian kepada teman-teman yang menyusun program di masing-masing OPD terkait. Semoga kalau dana PEN ini turun bisa mendongkrak sedikit pembangunan ke arah pencapaian di indikator kinerja utama kita. Intinya kita konsisten pada apa yang memang harus diwujudkan,"tegas Idris Idris menekankan, disiplin dalam perencanaan itu sangat membantu sebab jika gagal berarti merencanakan kegagalan. Untuk itu, khusus untuk pembentukan kualitas Sulbar yang saat ini masih dipermasalahkan agar dijadikan sebagai sampel, seperti kondisi jalan dan IPM. "Bagaimana mengasistensi sebuah rencana besar ke dalam target, apalagi kita di tunggakan terakhir periode ini, jangan sampai pencapaian atau kegagalan itu kita tidak bisa memberikan justifikasi,"ucap Idris Mengenai asistensi, Idris mengatakan, hal tersebut diadakan untuk menyelaraskan atau mengakomodasikan berbagai prioritas yang ada untuk dibahas bersama, sebab yang penting dalam pembahasan ini adalah untuk menentukan kebijakannya, mempertajam pencapaian IKU agar semuanya bisa on the track kembali pada RPJMDnya. "Saya berharap adanya asistensi ini OPD yang bekerja tidak merasa terganggu, karena ini adalah untuk menyamakan persepsi, yang inti poinnya ada pada konekting dan payung perencanaan besar serta alat untuk bisa bertahan bersama dengan diskusi politik,"ucap Idris Senada dengan Sekprov Sulbar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, M. Natsir juga mengatakan, dengan asistensi akan menyatukan pemahaman, misalnya pembangunan…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, mengahdiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat tentang jawaban gubernur atas pemandangan fraksi-fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020, bertempat di Kantor Sementara DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 16 Juni 2021. Pada kesempatan tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengatakan dari rapat paripurna yang digelar terdapat beberapa penekanan yang sangat penting. "Ada beberapa penekanan penting pada rapat tadi, misalnya bagaimana rumah sakit tidak hanya dilihat dari aspek pembayarannya tetapi juga status BLUD nya yang harus terdapat badan pengawas didalamnya,"kata Idris Ia juga menuturkan terkait dengan kemiskinan bisa dilihat melalui data yang tentunya tidak mudah untuk bisa diberantas, tetapi ada usaha untuk itu. Oleh karena itu, akan didiskusikan kembali bersama fraksi-fraksi dalam bamus yang akan datang. Terkait blok-blok produksi migas, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menanggapi bahwa hal tersebut merupakan kebutuhan jangka panjang untuk gerasi yang akan datang. "Mengenai blok-blok produksi migas kita, saya senang sekali sore ini karena itu sudah di address, dan ini bukan untuk periode sekarang tetapi untuk kebutuhan anak-anak kita kedepan,"ucap Idris Ia juga mengungkapkan, terkait dana PEN tahun 2020 yang didapatkan oleh Sulawesi Barat sebesar Rp 37 miliar merupakan dana yang cukup membantu kita untuk menyelesaikan infrastruktur kita, dan bisa kita mengetahui hasilnya luar biasa, dan ini merupakan perlakuan sama oleh PEN kepada seluruh daerah, untuk tahun 2021 Sulawesi Barat mengusulkan Rp 300 miliar. Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuria, Wakil Ketua II, Abdul Halim, para Staf Ahli Gubernur Sulbar, Asisten I Bidang Pemkesra, M Natsir, Asisten III bidang Administrasi Umum, Darwin Jusuf, sejumlah pimpinan OPD, anggota DPRD Sulbar, dan undangan lain. (deni)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menerima kunjungan kerja Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulbar, Imam M. Amin bersama tim, di Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Selasa, 15 Juni 2021. Kunjungan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulbar, dalam rangka berkoordinasi terkait Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyambut baik adanya Inpres tersebut dan menyatakan hal itu perlu mendapatkan respon positif. "Hal ini perlu mendapatkan respon secara positif, namun dalam menerapkannya harus melakukan proses evaluasi secara mendalam,"ucap Ali Baal Olehnya itu, Ali Baal menyatakan, pihaknya segera mungkin berkoordinasi secara mendetail kepada OPD terkait, khususnya pada Dinas Tenaga Kerja Sulbar. Ali Baal berharap, pihak BPJS kiranya dapat membuat tampilan slide terkait perencanaan program kerja BPJS, sehingga pemerintah daerah dapat memahaminya lebih mendalam dan segera mengambil keputusan tepat,"sebutnya (farid) Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulbar, Imam M. Amin menyampaikan, Inpres tersebut adalah suatu program yang bisa dimanfaatkan oleh kepala daerah terutama di Sulbar bagi masyarakat pekerja kategori rentan, yang tergabung dalam pekerja miskin atau pekerja sosial keagamaan. Imam mengatakan, masyarakat pekerja rentan dinilai tidak mempunyai perlindungan jaminan sosial, sehingga saat mendapatkan resiko kerja kebanyakan dari ahli waris mereka tidak mempunyai pegangan untuk dapat melanjutkan keberlangsungan hidupnya. "Saya berharap seluruh masyarakat pekerja, apapun profesinya kiranya mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja,"sebutnya (farid)

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, yang juga merupakan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sulbar, menghadiri penyerahan Bantuan Non Tunai (BNT) kepada masyarakat Desa Kasambang Kecamatan Tapalang yang terdampak bencana gempa bumi 6,2 magnitude pada 15 Januari 2021, di MTS/MA Kasambang Kecamatan Tapalang, Selasa 15 Juni 2021. " Palang Merah Indonesia (PMI) Sulbar senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah hingga hari ini PMI masih berada ditengah-tengah masyarakat Mamuju dan Majene yang terdampak gempa, dan kami akan senantiasa membantu dan akan selalu hadir untuk masyarakat,"kata Enny Terkait bantuan non tunai, Enny mengungkapkan bantuan yang diberikan kepada masyarakat merupakan pendukung dalam pemulihan masyarakat pasca bencana sebanyak 2000 (dua ribu) kepala keluarga di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene dengan kriteria rumah rusak berat, sedang, dan ringan, belum menerima bantuan dari NGO lainnya, bukan ASN, TNI dan Polri, serta pensiunan. Enny menekankan kepada masyarakat yang mendapat manfaat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar utama tetapi bukan kebutuhan tersier. Oleh karena itu, kepada masyarakat kiranya dengan jumlah yang tidak seberapa ini agar di pergunakan sebaik mungkin. "Mudah mudahan apa yang dapat kami berikan ini bisa membantu sedikit kepada masyarakat yang terdampak gempa, dan kami juga tak lupa mengucapkan maaf jika tidak seluruh masyarakat Sulbar yang terdampak gempa bisa kami bantu, akan tetapi kami PMI Sulbar akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat Sulbar khususnya Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene,"tutup Enny Mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, mengatakan, masyarakat kembali mendapatkan dukungan penuh dari organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) Sulbar. "Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi yang memiliki otoritas penuh, sampai saat ini sejak gempa 15 Januari lalu PMI masih tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa PMI sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari denyut jantung masyarakat kita yang ada di Sulawesi Barat,"kata Idris Senada dengan Ketua PMI Sulbar, Idris juga…

Dalam rangka membahas program kerja Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar, Rustang bersama komisioner lainnya melakukan audiensi dengan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar , Selasa, 15 Juni 2021. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar , membahas mengenai program kerja DP3 yang akan dilaksanakan oleh KPU Sulbar kedepan, berdasarkan instruksi KPU RI. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengemukakan, kunjungan Komisioner KPU Sulbar tersebut dalam rangka melakukan koordinasi, sekaligus menindaklanjuti surat KPU RI yang berisi perintah kepada pemerintah daerah mengenai program pendidikan pemilih untuk pemilihan pada 2024 dan Pilkada serentak kedepan. Menurut Ali Baal, program tersebut perlu diapresiasi dan direspon dengan baik, sehingga hal itu harus secepat mungkin untuk ditindaklanjuti. "Selaku gubernur, saya akan segera memerintahkan kepada OPD terkait atau leading sektor dalam hal ini Kesbangpol, untuk segera menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi terhadap stakeholder terkait dan sesegera mungkin dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan menyurat kepada KPU sebagai bentuk tindaklanjut dari pada apa yang menjadi keinginan dan harapan kita bersama,"kata Ali Baal Ketua KPU Sulbar, Rustang menyampaikan, pertemuan tersebut untuk menjalin komunikasi kepada pemerintah daerah sebelum memasuki fase kesibukan Pilkada serentak pada 2024 kedepan. "Sebelum memasuki fase kesibukan dalam pemilihan, hal-hal yang dapat dilaksanakan adalah berupa program pendidikan pemilih bisa dilakukan lebih awal, sehingga tingkat kesibukan di tahun 2022-2023 dapat terurai,"sebutnya Rustang menjelaskan, tujuan program pendidikan pemilih tersebut dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung, bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. "Dalam hal ini, diharapkan kepada para pemilih untuk dapat secara cerdas berdasarkan akal sehat mengunakan hak pilihnya ditingkat eksekutif dan legislatif secara bijak, bukan karena janji-janji politik maupun intimidasi, sehingga melahirkan pemimpin yang berkualitas,"tandasnya Turut hadir dalam komisioner KPU Sulbar Farhanuddin, Sukmawati M Sila, Said Usman, Staf Ahli Gubernur Sulbar Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Chandra Hapati Hasan,…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berharap para stakeholder terkait termasuk pelaku usaha, dapat selalu bergandengan tangan dan bahu-membahu dalam upaya meningkatkan produk ekspor daerah. Hal tersebut dikemukakan saat membuka secara resmi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Ekspor Daerah Masa Pandemi Covid-19 dan Pasca Gempa 6,2 Magnitudo, Selasa 15 Juni 2021 di Aula Hotel Berkah Mamuju, Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Sulbar. Ali Baal menyampaikan, untuk memudahkan para pelaku usaha dalam pengurusan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dikeluarkan Bea dan Cukai, Pemprov Sulbar telah bermohon kepada Kementerian Keuangan agar segera menempatkan Kantor Wilayah Bea dan Cukai di Sulbar. "Saya telah memerintahkan penyiapan tanah lokasi Kantor Bea dan Cukai Sulbar. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, demi kesejahteraan masyarakat Sulbar untuk mewujudkan provinsi maju dan malaqbi,"pungkas Ali Baal Sehubungan hal tersebut, Ali Baal menghimbau untuk memiliki semangat dan kebanggaan pada daerah sendiri. "Terus memberi dukungan dan mendorong para pelaku usaha berkembang makin maju dan selalu menjaga kualitas produknya, selanjutnya diekspor menggunakan branding Sulbar,"imbau Ali Baal Terkait pelaksanaan FGD, Ali Baal mengapresiasi hal itu dan berharap semoga kegiatan tersebut dapat benar-benar menjadi ruang tukar-menukar pikiran dan pandangan para peserta, melalui diskusi terarah tentang potensi dan prospek sektor perdagangan, serta UKM di Sulbar dalam rangka pengembangan komoditi ekspor. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi forum pengayaan informasi bagi peserta dalam mengenal potensi ekspor baik regional dan nasional, sehingga lebih memperjelas gambaran tentang potensi komoditi unggulan di Sulbar yang dapat membantu para pelaku usaha. Ia menambahkan, beberapa jenis komoditi di Sulbar sudah menembus pasar ekspor, seperti kakao, kelapa sawit, rotan, briket batok kelapa, cangkang sawit, ikan tuna dan rumput laut. "Aneka jenis komoditi tersebut, mempunyai potensi pasar negara tujuan ekspor, seperti Jepang, Filipina, India, Pakistan dan Timur Tengah,"tuturnya Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan PPKM Mikro secara virtual di Rujab Gubernur Sulbar, Senin, 14 Juni 2021. Rapat dipimpin oleh Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartanto Mendagri , Tito Karnavian dalam rakor tersebut menyampaikan, rapat koordinasi dengan semua kepala daerah dan stakeholder tersebut dilakukan untuk mempercepat vaksinasi sesuai arahan Presiden RI yang perlu dikordinasikan tiap pimpinan daerah agar tidak terjadi hal-ha yang tidak diinginkan. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menyampaikan, PPKM Mikro akan dilanjutkan dengan melakukan perpanjangan tahap 10 yang akan mulai diberlakukan 15-18 Juni 2021 sesuai instruksi Mendagri yang sedang dalam proses penyelesaian dengan mempertimbangkan perkembangan zonasi resiko di wilayah masing-masing daerah Sementara, Menteri Perekonomian, Sri Mulyani menyampaikan, situasi dimulai April dan Juni sudah mulai membaik. Terbukti dengan pemulihan beberapa daerah yang mulai beraktifitas dan tidak menyebabkan penularan tinggi. Untuk itu, kepada seluruh provinsi dapat bersatu padu menggunakan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk bisa menyukseskan penanganan Covid-19 untuk kegiatan 3M dan 3 T Jaksa Agung RI, Burhanuddin menyatakan, mendukung penuh pembatasan dan pencegahan dalam penyebaran Covid-19 .Ia pun meminta untuk dilakukan pengawasan dan monitoring perkembangan Covid-19 di berbagai daerah. "Dampingi kepala daerah dalam program-program untuk pencegahan Covid-19 dan berbagai permasalahan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang.Untuk itu , perlu menjalin komunikasi dan penyamaan persepsi diantara semua pihak," kata Burhanuddin Mendikbud RI, Nadiem Makarim pada kesempatan tersebut meminta dukungan kepala daerah untuk membantu belajar tatap muka, dan melaksanakan SKB 4 menteri yang sudah divaksinasi secara lengkap. " Melalui Dinas Pendidikan wajib memastikan proses belajar yang aman, " tandasnya. Kepala Satgas RI, Ganip Warsito menyebutkan, untuk sumber daya operasionalisasi , untuk penanganan Covid-19, diperlukan penguatan melakukan tracking dan tracking, monitoring dan supervisi aktif dari pemerintah daerah , rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin serta kolaborasi , dan solidaritas unsur posko.…

Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan gubernur terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulbar tahun anggaran 2020 di Gedung Sementara DPRD Sulbar, Senin, 14 Juni 2021. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, yang menjadi sorotan dalam paripurna tersebut adalah Silpa tahun anggaran 2021, permasalahan stunting, rekomendasi perbaikan 18 item terhadap temuan BPK, dan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada pengelolaan anggaran tahun 2020, Idris mengungkapkan, Pemprov akan mengkonsolidasi datanya terlebih dahulu, karena berdasarkan penjelasan fraksi-fraksi, besaran Silpa itu berasal pada dua sumber yaitu kas dan luncuran. Jadi luncuran terakhir itu biasanya akan memunculkan Silpa yang besar. Terkait permasalahan stunting, Idris mengungkapkan , stunting ini bukan merupakan pekerjaan yang sekali sulap langsung jadi. Stunting itu harus dikelola dengan road map yang jelas, idris juga menambahkan permasalahan terkait stunting ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat, tanggungjawab pemerintah dilevel provinsi dalam hal ini memvalidkan data untuk kemudian membantu jikalau disetiap pemerintah kabupaten yang dimaksudkan ada permasalahan stunting. Kemudian terkait persoalan 18 item temuan BPK, Idris juga menjawab untuk sekarang ini sudah kami kerjakan karena hal itu merupakan catatan BPK yang tidak boleh terlewatkan. Menyinggung Dana PEN 2020, Idris menjelaskan bahwa PEN waktu itu adalah PEN yang ditawarkan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah di daerah-daerah yang ketergantungan fiskalnya sangat tinggi, tapi Sulbar menjadi yang paling terkecil mendapatkan dana PEN tersebut. Terkait, anggaran PEN kapak akan dikucurkan, Pemprov berusaha agar bulan Juni ini sudah ada gambaran berapa yang disetujui oleh kementerian keuangan. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah menyampaikan, terhadap pandangan fraksi-fraksi Ia menyampaikan harapan agar semua masukan dan saran tersebut harus mendapatkan perhatian dan tanggapan dari pemerintah daerah untuk menjadi dasar penyusunan jawaban gubernur yang akan disampaikan pada rapat…