Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2021 tingkat Provinsi Sulbar diperingati di Lingkungan Pulele, Kecamatan Darma, Kabupaten Polewali Mandar, Sabtu, 5 Juni 2021. Tahun ini, peringatan Hari Lingkungan Hidup mengusung tema " Restorasi Ekosistem". Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya untuk menjaga lingkungan. "Sebagaimana juga dalam salah satu visi misi Gubernur terkait dengan lingkungan. Kita mau Smart, Marasa dan Malaqbiq tidak terlepas dari bagaimana betul-betul kita menjaga lingkungan. Jika lingkungan rusak dan tidak terjaga dengan baik, maka akan hancurlah daerah kita. Untuk itulah, kepada kita semua betul -betul harus jaga lingkungan ini, kalau bukan kita semua, siapa lagi yang akan peduli ," tandasnya. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ali Baal Masdar juga menyampaikan perlunya manajemen yang baik dalam melestarikan lingkungan hidup dengan tetap harus menjaga keseimbangannya. "Di satu sisi , bebas mengambil sesuatu, sementara di pihak lain juga harus menjaganya. Jadi bagaimana menyeimbangkan ini, antara pemerintah dan masyarakat. Kalau disini saya lihat, masyarakat di sini semua sadar, bahkan hampir setiap tahun dalam tiap enam bulan mereka keliling desa untuk memperbaiki tatanan yang ada,"kata Ali Baal Mantan Bupati Polman dua periode tersebut juga menyampaikan, di Mandar terdapat permasalahan lingkungan, misalnya jalan setapak di sungai sudah dipenuhi pohon coklat, begitupun dengan bendungan-bendungan telah terjadi kekeruan air dan tercemar dengan banyaknya sampah plastik dan lainnya. "Hal ini yang harus dicegah semuanya,"tegasnya. Olehnya itu, Ia berharap, agar kedepan semuanya bekerja keras dan bekerja ekstra bagaimana memperbaiki tatanan lingkungan hidup, agar ekosistem bisa terjaga dengan baik. "Ini yang kita harapkan. Tidak lama sebenarnya, kalau kita bersungguh-sungguh, dan pasti bisa kalau semua peduli. Jadi sebelum terjadi bencana dan terkuras habis semuanya, kita perbaiki cepat untuk Indonesia yang tercinta,"tandasnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Aco Takdir menyampaikan, sesuai tema tahun ini yaitu Restorasi Ekosistem, yang berarti sebagai upaya bersama untuk melakukan penyesuaian berpikir dan bertindak…

Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sulbar menggelar rapat di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Jum'at 4 Juni 2021. Dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris, rapat digelar dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE di lingkup Pemprov Sulbar semaksimal mungkin. Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada kesempatan itu meminta setiap OPD memiliki kepedulian dan keseriusan terhadap pentingnya SPBE. "Dimohon ada kepedulian, keseriusan dan care tiap-tiap OPD terhadap pentingnya SPBE,"kata Muhammad Idris, Sekprov Sulbar saat menyampaikan arahannya Disampaikan, indikator SPBE dilakukan dalam rangka menciptakan awalan star secara bersama di lingkup Pemprov Sulbar. Tidak hanya melalui ilmu yang dibentuk melalui SK Gubernur, tetapi lebih fokus kepada OPD yang akan didorong untuk lebih cakap menerapkan SPBE tersebut. "SPBE ini terus kita dukung dan kita coba menyemarakkan bagaimana semua OPD dapat semakin lincah mengelola tatanan terkait urusan-urusan kita dengan adanya dukungan teknologi, walaupun kita pahami bersama dengan adanya pandemi covid 19 dan gempa yang melanda Sulbar membuat impian kita bersama kemarin menjadi terhambat,"sebut Idris Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Safaruddin Sanusi DM mengemukakan, berdasarkan arahan Instruksi Presiden dalam rangka percepatan transformasi digital di lingkup Pemerintah daerah, kiranya segera melakukan percepatan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet yang memadai, dilanjutkan dengan mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran. Safaruddin menuturkan, percepatan integrasi pusat data nasional, menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital yang berkaitan dengan regulasi dan skema pendanaan serta pembiayaan, diharapkan dapat segera disiapkan secepatnya. Hal tersebut juga merupakan salah satu indikator penting yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia saat ini. "Berdasarkan instruksi, lima poin penting dari Presiden Republik Indonesia sudah dapat dipahami tentang pentingnya digitalisasi saat sekarang ini, yang mana dalam lima poin tersebut dinilai sangat menunjang kinerja terhadap seluruh OPD yang ada,"ucap Safaruddin Kegiatan…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, membuka Sosialisasi Terkait Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), Kamis, 3 Juni 2021. Berlangsung di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah (Mateng), kegiatan tersebut digelar dalam rangka meningkatkan efesiensi dan transparansi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar menekankan, demi mewujudkan Saber Pungli perlu adanya pemahaman kepada semua komponen masyarakat. "Kita tahu bahwa banyak kasus yang terjadi hanya karena kurangnya pemahaman terhadap aturan dan undang-undang yang berlaku oleh masyarakat,"kata Enny Enny mengungkapkan, Saber Pungli telah diatur dalam Perpres 87 Tahun 2016. Hal tersebut demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur dan adil. Dalam kegiatan itu, Enny tidak lupa mengingatkan kepada masyarakat bahwa Pemprov Sulbar telah membuka Whistle Blowing System Tindak Pidana Korupsi (WBS-TPK) terintegrasi bekerja sama dengan KPK. "Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan laporan jika menemukan adanya tindakan oknum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,"tuturnya Adanya sosialisasi tersebut, Enny mengatakan, diharapkan dapat tercipta sinergi dalam pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dengan Unit Pemberantasan Pungli Prov. Sulbar, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan penuh rasa tanggungjawab, guna mewujudkan situasi kehidupan masyarakat yang bebas Pungli dan juga meningkatkan wibawa hukum, serta demi terwujudnya Sulbar yang maju dan malaqbi. (rls)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, membuka secara resmi Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) ke-IX Tingkat Provinsi Sulbar Tahun 2021, yang berlangsung di Gedung Gadis Kabupaten Polewali Mandar, Rabu 2 Juni 2021. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, dalam sambutannya berharap semua pembinaan peserta STQH agar dilakukan lebih profesional, sehingga melahirkan bibit-bibit terbaik Sulbar. "Penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang lebih profesional. Kami akan selalu mensupport setiap kegiatan yang bertujuan untuk memajukan gairah dan semangat pembelajaran Al Qur'an. Oleh karena itu, seluruh dewan hakim harus bekerja secara profesional, sehingga Sulbar mendapatkan bibit-bibit terbaik untuk menjadi duta yang mampu bersaing di kancah nasional,"ucap Ali Baal Ali Baal menegaskan, dalam bermusabaqah (berlomba) harus menunjukkan kualitas terbaik, bukan hanya dalam arena STQH, tetapi juga berlomba dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi yang terbaik akhlak dan amalnya sesuai dengan tema STQH ke-IX. "Pelaksanaan STQH ini sejatinya dapat melahirkan generasi-generasi yang mempunyai kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan moral sebagai modal untuk membangun bangsa khususnya Sulbar yang kita cintai,"pungkasnya Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, STQH ke-IX merupakan ajang kegiatan sebagai agenda nasional yang telah diprogramkan dan dilaksanakan setiap tahunnya di seluruh wilayah/daerah di Indonesia. Selaku Ketua LPTQ Sulbar, Idris menilai pembinaan untuk pengembangan Tilawah Al-Qur'an tersebut masih minim, sehingga perlu adanya pembenahan dalam rangka kemajuan prestasi pada event STQH Tingkat Nasional di masa-masa yang akan datang. "Oleh karena itu, pengurus LPTQ Sulbar tetap berkomitmen akan terus berupaya semaksimal mungkin, untuk tetap bersinergi meningkatkan pembinaan dalam rangka meraih prestasi di ajang STQH Nasional,"tegas Idris Ia menambahkan, kendati dalam situasi pandemi Covid-19, Sulbar dapat melaksanakan STQH ke-IX pada tahun ini dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. STQH ke-IX Tingkat Provinsi Sulbar Tahun 2021, diikuti 99 Kafilah dari enam kabupaten se-Sulbar, yaitu Kabupaten Mamuju 14 Kafilah 7 putra 7 putri, Majene 18 Kafilah 9 putra 9 putri, Polewali…

Dalam rangka pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan unjuk rasa, Pemprov Sulbar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar menggelar rapat dengan beberapa pimpinan OPD terkait, di ruang kerja Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar, Rabu 2 Juni 2021. Dipimpin Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar, M. Natsir, pembahasan SOP penaganan unjuk rasa dilakukan untuk melindungi dan menjamin hak, serta kewajiban para pengunjuk rasa dan penerima unjuk rasa. "SOP ini sangat penting dan membantu untuk menjamin kelancaran pelaksanaan unjuk rasa yang ditujukan ke Pemprov, sehingga pihak yang melakukan unjuk rasa itu sebelumnya sudah ada pedoman dan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Hal ini juga untuk menjaga opini yang berkembang bahwa Pemprov tidak terbuka dengan tuntutan-tuntutan para pengunjuk rasa, yang akhirnya akan memberikan citra yang kurang bagus,"kata Natsir dalam rapat tersebut Selain itu, SOP tersebut juga sangat membantu memberikan perlindungan kepada para pengunjuk rasa, sehingga tidak berdampak pada aspek-aspek hukum. "Biasanya unjuk rasa itu efeknya ada pengrusakan, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita akan segera atur, agar bisa kita implementasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami harapkan SOP ini bisa menjadi sesuatu dasar yang mengatur dan mengikat, sehingga nantinya bisa dipedomani secara bersama,"ucap Natsir Dalam pertemuan itu, Natsir menjelaskan, bahwa nantinya yang akan diatur dalam SOP penanganan unjuk rasa adalah memfasilitasi para pendemo, seperti sound system dan konsumsi makan minum. Natsir juga menyampaikan mengenai lokasi atau titik kumpul pendemo, sebagai tempat untuk memberikan dan menyuarakan aspirasi dan hal-hal yang akan diajukan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, hal itu masih akan dikaji lebih jauh oleh Pemprov Sulbar. Ia menyatakan, persiapan yang perlu dilakukan adalah membagi peran dan kinerja di masing-masing OPD terkait, misalkan dari sisi keamanan ada Satpol PP, dari sisi data dan informasi tentunya ada Dinas Kominfo serta dari sisi kelancaran dan transportasi ada Dinas Perhubungan, dan Bagian…

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual dari rumah jabatan Sekprov Sulbar, selasa 1 Juni 2021. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema,"Pancasila Dalam Tindakan, Bersatu Untuk Indonesia Tangguh". Dan bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Presiden RI, Joko Widodo mengatakan, Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam penerapan di kehidupan berbangsa dan bernegara. "Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia berdiri, tantangan yang dihadapi Pancasila tidak ringan,"kata Joko Widodo saat menyampaikan amanatnya Presiden RI, juga mengungkapkan, perkembangan global tidak jarang menimbulkan kompetisi dan rivalitas antar pandangan, antar nilai, dan antar ideologi. "Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat memasuki berbagai lini masyarakat dengan berbagai cara dan strategi,"ungkapnya Sementara itu, disela-sela Peringatan Hari Lahir Pancasila, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengatakan, sebagai wakil pemerintah pusat, Pemprov Sulbar harus gelorakan kembali semangat juang. "Hal ini harus kita tingkatkan dari seluruh elemen masyarakat dengan sosialisasi, agar mampu mengamalkan nilai- nilai luhur Pancasila,"ucap Enny Dalam mengokohkan nilai-nilai Pancasila, Enny berharap, hal tersebut sudah ditanamkan sejak usia dini, agar menjadi pondasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah memasuki era 4.0. "Untuk itu, saya mengajak seluruh pihak terutama generasi muda untuk mensosialisasikan, membumikan kembali Pancasila di seluruh daerah Sulbar,"tutup Enny. (deni)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun ini kembali meraih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) Pemprov Sulbar tahun 2020. Penilaian opini WTP yang ketujuh kali disampaikan pada rapat paripurna DPRD Sulbar dalam rangka penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Sulbar tahun 2020 "Semoga kerjasama Pemprov Sulbar dengan BPK RI Perwakilan Sulbar yang terus terjalin selama ini terus terpelihara, untuk semakin meningkatkan kinerja Pemprov Sulbar semakin baik dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan negara/daerah,"kata Ali Baal Masdar. Ia juga menyampaikan, penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulbar tahun anggaran 2020 pada hari ini merupakan hasil pemeriksaan awal maupun pemeriksaan lanjutan yang telah dilakukan oleh tim audit BPK RI sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. "Hasil yang diperoleh hari ini merupakan kerja keras kita semua, yang tidak terlepas pula dari dukungan masyarakat Sulbar, baik langsung maupun tidak langsung, terutama dukungan dan perhatian dari pimpinan dan para anggota DPRD Sulbar sebagai representase rakyat. Alhamdulillah, LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Sulbar tahun 2020 yang diserahkan pada hari ini dengan opini WTP merupakan harapan kita, dan merupakan yang ketujuh kalinya yang diperoleh secara berturut-turut oleh Pemprov Sulbar, sebut mantan Bupati Polman dua periode itu. Masih kata Ali Baal, opini yang ketujuh kalinya yang diperoleh tahun ini merupakan tantangan yang tidak ringan. Capaian tersebut harus menjadi penyemangat untuk terus bekerja keras untuk hasil yang lebib baik dari sebelumnya.Dengan melaksanakan tata kelola keuangan yang betul-betul sesuai ketentuan perundang-undangan, serta tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. "Pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan komitmen yang harus disertai konsitensi kita semua. Dalam hal pengelolaan anggaran, setiap nilai rupiah harus disertai pertanggungjawaban yang jelas, didasari prinsip efisien dan efektif, dan manfaatnya harus jelas untuk kepentingan rakyat,"tandasnya. Kepada…

Pemprov Sulbar, melalui Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris memaparkan 16 (enam belas) program nasional terkait dengan pemulihan pasca gempa Sulbar, termasuk yang sudah dijanjikan oleh Presiden RI Joko Widodo, dalam acara tatap muka bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lanyalla Mattaliti beserta rombongan di Marasa Corner Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 31 Mei 2021. Pada pertemuan yang dihadiri Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar tersebut menjadi sebuah kesempatan bagi Pemprov Sulbar untuk mendorong percepatan realisasi program nasional Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, juga mengungkapkan, program yang sudah sampai pada tahap perencanaan yang sudah kami sampaikan secara nasional. Selain program tersebut masih banyak kebutuhan, akan tetapi 16 (enam belas) program yang telah kami paparkan diharapkan dari kehadiran Ketua DPD RI disini dapat membawa berkah untuk untuk mendorong ke Kementerian terkait. " Kami mengharapkan percepatan realisasi komitmen pemerintah pusat, melalui DPD RI, terkait dengan proses percepatan pemulihan pascagempa bumi yang melanda wilayah Provinsi Sulbar pada Januari lalu," kata Idris Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Lanyalla Mahmud Mattalitti menyatakan semua paparan yang disampaikan tolong dikompilasi sesuai dengan mitra kementerian terkait, DPD RI akan memanggil menteri terkait, lalu langsung saya pertemukan dengan gubernur dan akan membuat semacam rapat kerja. Nanti kita langsung eksekusi ditempat, karena ini sudah waktunya. "Semua dorongan dan dukungan tersebut, nantinya kami harapkan dapat mempercepat normalisasi semua aspek, baik kegiatan pemerintahan maupun kehidupan masyarakat di Sulawesi Barat,"tutur Ketua DPD RI tersebut. Acara tersebut dihadiri sejumlah aggota DPD RI dapil Sulbar antara lain, Andri Prayoga Putra Singkarru, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, H. Almalik Pababari, dan Ajbar, serta para asisten dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. (deni)

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan Ketua TP. PKK Sulbar Ny. Andi Ruskati Ali Baal, menggelar makan malam bersama dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, di rujab Gubernur Sulbar, Minggu 30 Mei 2021. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengucapkan rasa syukur, bangga dan berterima kasih atas kunjungan kerja Ketua DPD RI bersama rombongan di Sulbar. Dalam kesempatan itu, Ali Baal menjelaskan terkait kondisi terkini Covid-19 di Sulbar yang menuju 0 (nol) kasus positif aktif. Disampaikan, bahwa memang masih terdapat satu orang pasien yang sementara menjalani perawatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Oleh karena itu, Ia berharap setelah itu tidak ada lagi kasus yang bertambah dan Sulbar bebas dari Covid-19. Selain hal itu, Ali Baal juga menyampaikan mengenai kondisi terkini ekonomi Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene pasca diguncang gempa bumi 6,2 SR pada 15 Januari 2021 lalu. Ia mengatakan saat ini ekonomi di dua kabupaten tersebut berangsur-angsur pulih dan membaik, terutama di bagian pokok utama bahan pangan yang sementara ini diperbaiki. "Saya sangat mengapresiasi atas semangat dan Gotong royong antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk membangun kembali Sulbar kita tercinta ini. Olehnya itu, Saya berharap di masa pemulihan kita dari bencana ini, semuanya bisa tersistem dan terukur dengan baik supaya semuanya bisa cepat kembali membaik seperti sediakala. Hal ini juga tak lepas dari bantuan donasi yang diberikan oleh teman-teman di luar pemerintahan daerah lainnya, yang bisa dikatakan tak terhitung jumlahnya. Mewakili semuanya, saya sangat berterimakasih,"tutur Ali Baal Ali Baal juga menyinggung terkait bantuan stimulan yang diberikan BNPB sebesar Rp. 209.535.000.000. Ia menjelaskan, bahwa dana tersebut peruntukkannya diberikan kepada tiga kategori kondisi bangunan, yakni masing-masing rusak berat mendapatkan sebanyak Rp.50 juta, rusak sedang sebanyak Rp.25 juta dan rusak ringan sebanyak Rp.10 juta. Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengucapkan banyak terimakasih atas jamuan baik…