Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi 2021, yang berlangsung di Hotel Claro, J. Edi Sabara Kendari, Sultra, Senin 19 April 2021. Dalam Musrenbang, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan usulan program prioritas Sulbar, yang diharapkan dapat diakomodir, disinergikan dan diharmonisasikan dengan program nasional maupun regional Sulawesi. Adapun usulan program proiritas Sulbar yang dimaksud, yaitu pertama, peningkatan status jalan nasional ruas Salubatu- Bonehau-Kalumpang-Batas Sulsel (Luwu Utara) sepanjang 108,71 km (janji politik Presiden RI saat berkunjung ke Sulbar). "Untuk lahan, studi kelayakan, desain rinci dan AMDAL sudah siap semuanya. Karena banyaknya jalan kewenangan provinsi yang harus kami tangani dengan keterbatasan fiskal yang ada, sehingga kondisi Jalan Mantap Sulbar sampai saat ini baru mencapai 39,58 persen,"tutur Ali Baal Kedua, peningkatan jalan ruas Mamasa-Tabang-Batas Sulsel (Toraja). Mendukung WPS 27. Mamuju-Makale-Palopo-Kendari-BauBau-Wangi-Wangi. Ketiga, pengembangan jaringan pelayaran Pelabuhan Tanjung Silopo Polman, Sulbar, berbatasan dengan Pinrang, Sulsel, mendukung tol laut (Makassar-Tanjung Silopo-Belang-belang-Nunukan). Keempat, pengembangan jalur transportasi udara. Pembukaan jalur rute baru penerbangan Mamuju-Manado atau Gorontalo bagi penumpang dan logistik, dalam menyambungkan simpul-simpul pusat kegiatan nasional. "Rute baru ini akan mendongkrak pergerakan penumpang dan menekan biaya perjalanan serta waktu tempuh, yang biasanya dari Mamuju harus transit melalui bandara lainnya dulu,"ucap Ali Baal Kelima, pembangunan jaringan transportasi kereta api. Jaringan transportasi kereta api diharapkan dapat menjadi moda darat andalan di Pulau Sulawesi di kemudian hari. "Jaringan ini sudah terbangun untuk Makassar ke Pare-Pare. Kami harap dalam waktu tidak terlalu lama dapat dilanjutkan sampai ke Sulbar, bahkan seluruh Sulawesi dapat terjangkau sebagaimana Pulau Jawa. Studi kelayakan untuk hal ini di Sulbar sudah tersedia sejak 2016 lalu,"bebernya Kemudian, keenam, pembangunan bandar udara Polman. Ketujuh, pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi Majene dan kedelapan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) /Kawasan Industri Belang-Belang. Terkait pelaksanaan Musrenbang, mantan Bupati Polman dua periode itu mengatakan, hal tersebut merupakan bentuk…

Sekprov Muhammad Idris menghadiri kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026, di Rujab Bupati Mamuju (Sapota), Jumat 16 April 2021. Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada kesempatan itu menyampaikan mengenai salah satu tugas pemerintahan, yaitu mengakomodasi berbagai kepentingan, seperti pemberdayaan perempuan. "Hal ini yang paling banyak muncul, karena generasi muda perlu diberdayakan, perempuan mau diberdayakan, kelompok-kelompok aktivitas mau diberdayakan. Semua ini perlu diantisipasi,"tandas Idris Selain itu, sambung Idris, pemerintahan juga memiliki fungsi pelayanan. Menurutnya, fungsi tersebut merupakan hal yang paling berat, pasalnya pelayanan semakin hari semakin bertambah seiring kebutuhan sehari-hari semakin meningkat. Bupati Mamuju St. Sutinah Suhardi menyampaikan terimah kasih dan apresiasi kepada semua pihak karena proses perencanaan pembangunan telah memasuki tahap konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. "Diharapkan perencanaan pembangunan benar-benar terkoneksi dari hulu ke hilir serta terintegrasi antar semua sektor, sehingga RPJMD dapat dilaksanakan tepat sasaran,"ucap Sutinah Disampaikan, saat ini Pemkab Mamuju mengacu pada visi misi Mamuju Keren sebagai semangat dalam penyusunan program, yang pelaksanaannya harus melalui mekanisme-mekanisme yang telah ditetapkan. "Pada kenyataannya proses perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan tidak semulus yang dibayangkan, karena hal ini dipengaruhi oleh adanya faktor bencana gempa bumi yang mengguncang Mamuju,"kata Sutinah Gempa bumi, lanjut Sutinah, telah mengubah semua kondisi dari segala aspek. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan harus lebih mengikuti kondisi yang ada, agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan. Ia menambahkan, orientasi pembangunan untuk lima tahun kedepan yang akan diprogramkan sebagai penjabaran visi antara lain, mewujudkan tatakelolah pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan lingkungan hidup, mewujudkan aksebilitas dan kualitas bidang pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial. Kemudian mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan agama dan budaya, serta mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi lokal. “Lakukanlah perencanaan dengan baik, karena hari esok adalah milik orang-orang yang…

Rapat lanjutan rekonstruksi pembangunan Kantor Gubernur Sulbar, bersama PT. Waskita Karya berlangsung di rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Jum'at, 16 April 2021. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pertemuan kali ini membahas mengenai desain dan model bangunan Kantor Gubernur Sulbar. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, desain dan model bangunan Kantor Gubernur Sulbar sebagai salah satu ikon Sulbar di Tanah Malaqbi, memadukan beberapa budaya yang ada di provinsi ke-33 ini. "Kita akan membangun berdasarkan desain perpaduan beberapa budaya, antara Mandar, Mamasa dan Kalumpang. Jadi kita akan bangun Kantor Gubernur Sulbar seperti filosofinya itu Mesa Kanne, "kata Ali Baal Ali Baal berharap, pembangunan kembali Kantor Gubernur Sulbar dapat segera dikerjakan dan tentunya dengan mempertimbangkan segala faktor, baik dari kekuatan bangunan, kekerasan tanah, proses pengerjaan bangunan yang benar, hingga ketahanan bangunan itu sendiri, agar kedepan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. "Target penyelesaian pembangunan itu, diperkirakan mencapai dua tahun dua bulan," bebernya Manager PT. Waskita Karya Supriyanto mengemukakan, proses pengerjaan Kantor Gubernur Sulbar sudah memasuki tahap desain dan asistensi kedua. Supriyanto menuturkan, dalam hal menentukan desain, corak dan motif budaya khas Mamasa, Kelumpang dan Mandar, pihaknya akan berkolaborasi dengan Budayawan Lokal. "Setelah hal itu selesai, selanjutnya masuk pada desain struktur bangunan fisik,"ucapnya Ia menambahkan, tugas utama PT. Waskita Karya menyelesaikan pengerjaan Kompleks Kantor Gubernur dan Kantor Utama Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar. Kepala Dinas PUPR Sulbar, Muh. Aksan mengatakan, sebagaimana harapan dari Gubernur Sulbar, kiranya Kantor Gubernur Sulbar dapat dibangun berdasarkan budaya yang ada di Sulbar, sehingga ketika orang berdatangan di kantor tersebut dapat melihat langsung aneka budaya yang ada di Tanah Malaqbi. Rapat tersebut turut pula dihadiri Kepala BPSDM Sulbar Yakub F. Solon, Para Budayawan dan Tokoh Adat Mamasa, serta undangan lainnya. (Farid)

Pemprov Sulbar bersama PT. Waskita Karya menggelar rapat rekonstruksi pembangunan Kantor Gubernur Sulbar, yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Kamis 15 April 2021. Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan Kepala Dinas PUPR Sulbar. Muh. Aksan. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, saat ini reruntuhan bangunan Kantor Gubernur Sulbar sementara dalam tahap pembongkaran. "Sementara sudah dalam tahap pembongkaran, Insya Allah secepatnya akan dimulai pelaksanaan pembangunan fisiknya,"ucap Ali Baal Disamping itu, kata Ali Baal, saat ini juga rancangan pembangunan kembali Kantor Gubernur Sulbar masih dalam tahapan desain. "Desainnya akan menampilkan corak budaya perpaduan Suku Mandar, yang dihiasi nuansa Mamasa. Begitupula dari segi ornamen, bercorak khas Mamasa sebagai representasi Sulbar itu sendiri,"ungkap Ali Baal Kepala Dinas PUPR Sulbar, Muh. Aksan menyampaikan, pertemuan tersebut dalam rangka asistensi kepada Gubernur Sulbar tentang rancangan desain Kantor Gubernur Sulbar. Aksan mengungkapkan, Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menunjuk PT. Waskita Karya sebagai pelaksana proyek pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. "Sudah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR, dimana akan ditangani oleh PT. Waskita Karya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sedangkan untuk Manajemen Konstruksi diambil alih PT. Prima Karya dan akan mengawal pembangunan kantor,"bebernya Dalam pertemuan itu, turut hadir juga Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Asisten I Pemprov Sulbar, Muh. Natsir, Kepala Kesbangpol Sulbar, Herdin Ismail, dan undangan lainnya.(farid)

Proses pengerjaan bangunan Kantor Gubernur Sulawesi Barat pasca gempa bumi 6,2 Magnitudo harus direncanakan secara matang. "Bisa rampung secepatnya, namun sebelum masuk pada proses pengerjaan harus melakukan perencanaan yang matang,"kata Muh. Aksan, Kepala Dinas PUPR Sulbar, saat diwawancara baru baru ini Aksan menjelaskan, saat ini telah memasuki tahap pembongkaran reruntuhan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, yang diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Namun, menurutnya pada tahap tersebut terdapat sedikit kendala, sebab sebagian besar material bangunan terbuat dari baja. Untuk itu, diperlukan metode khusus dan tenaga terampil yang mumpuni untuk melakukan proses pengerjaan kantor tersebut. "Dalam proses pengerjaannya harus lebih berhati-hati demi keselamatan para pekerja. Mengingat material banyak terbuat dari baja, jadi membutuhkan metode khusus dalam pengerjaannya, sebab kita tidak bisa menggunakan otot saja karena menyangkut masalah keselamatan para pekerja,"sebut Aksan Untuk proses perencanaan, lanjut Aksan, diperkirakan rampung hingga dua bulan kedepan. Setelah selesai, selanjutnya masuk pada kategori fisik multi years contract dan pembangunan kantor akan dimulai pada tahun depan. "Kemarin kami sudah minta izin kepada Gubernur, begitu juga pada pihak Kementerian. Sesuai arahan nantinya, jika Gubernur Sulbar sudah memerintahkan pengerjaannya maka pekerjaan sudah mulai dilakukan,"ujar Aksan Lebih lanjut, Aksan menjelaskan, kedepan Kantor Gubernur Sulawesi Barat akan dibangun menjadi tiga lantai, yang sebelumnya empat lantai. Ia menambahkan, bencana alam gempa bumi 6,2 Magnitudo pada 15 Januari lalu tepatnya di dua Kabupaten, memberikan pelajaran berharga akan proporsi pembangunan segala faktor keselamatan. "Kami akan melakukan sertifikasi bagi para tukang bangunan, sehingga para tukang dapat merakit tulangan beton dengan baik dan benar, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan,"tambahnya (farid)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengikuti Sosialisasi Hasil Kajian Geologi Terpadu Pasca Gempa Mamuju-Majene 6,2 SR, yang dilaksanakan oleh Badan Geologi di Aula Kantor Bappeda Sulbar, Rabu 14 April 2021. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, dalam sosialisasi tersebut menekankan, saat ini harus berfokus pada percepatan perbaikan pasca bencana, dengan mengedepankan basis data yang valid. "Kedepan kita merubah cara lama yang lamban, tetapi bekerja secara cepat dalam perbaikan kedepankan basis data yang valid,"tandas Ali Baal Masih kata Ali Baal, penataan ruang juga sangat penting di Sulbar ini, misalnya penataan kawasan yang aman bencana dan lainnya. "Dari sosialisasi kajian ini, kami harapkan pendampingan dari Badan Geologi untuk bisa bersama-sama belajar dari musibah lalu, sehingga dapat meminimalisir dampak bencana yang tidak bisa kita prediksi kedepannya,"tutup Ali Baal Senada dengan Gubernur, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, juga menyampaikan keinginan yang sama untuk selalu berdampingan bersama Badan Geologi dalam meminimalisir resiko gempa. "Kami memiliki sumber daya yang terbatas, tentunya tidak mudah bagi kami. Olehnya itu, kami sangat ingin didampingi terutama untuk meminimalisir resiko gempa dan bencana alam lainnya,"kata Idris Idris menuturkan, kejadian yang dialami oleh Sulbar kurang lebih tiga bulan lalu akan dijadikan sebagai peringatan bagi semuanya. Tetapi lebih jauh dari itu, ingin menjadikan hal tersebut sebagai sebuah catatan atau pengetahuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi kedepannya. "Walaupun bencana alam tidak bisa kita prediksi, akan tetapi paling tidak ilmu pengetahuan telah mengantarkan kita mengenali dan mengetahui gejala-gejala bencana, apalagi informasi yang lebih komprehensif dari sebuah pendekatan keilmuan dalam pengelolaan bencana alam,"pungkas Idris Ia juga mengungkapkan, selain kerugian material, musibah gempa bumi pada 15 Januari lalu juga mengakibatkan adanya korban jiwa. Tercatat terakhir jumlah korban jiwa sebanyak 108 orang dari dua kabupaten. Sedangkan, kerugian-kerugian yang terjadi khususnya dari dampak bencana itu, sebelumnya hanya dua kabupaten saja yang terdampak, tapi ternyata dari data…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri, melalui video conference (vidcon) di Kantor Bappeda Polewali Mandar, Senin, 12 April 2021. Rakortas yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD tersebut, dalam rangka meningkatkan sinergitas dan koordinasi keamanan, serta penegakan hukum dalam menyambut Bulan Ramadhan, Mudik dan Idul Fitri 1442 H. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersyukur Bulan Suci Ramadhan tahun ini kegiatan keagamaan seperti ibadah shalat tarawih berjamaah di masjid sudah dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya, walaupun masih dalam suasana pandemi Covid-19. Kendati demikian, Ia tetap menghimbau agar protokol kesehatan tetap diperhatikan, sehingga ibadah dapat berjalan lancar, tertib dan tentunya masyarakat dapat terhindar dari bahaya Covid-19. "Kegiatan keagamaan di Bulan Suci Ramadhan untuk salat tarawih di masjid sudah dapat dilaksanakan, namun harus memperhatikan protokol kesehatan yang ada,"kata Ali Baal saat diwawancara insan media usai mengikuti rakortas Ali Baal mengingatkan, di dalam sebuah masjid pembatasan jumlah jamaah harus juga diperhatikan, misalnya yang sebelumnya bisa mencapai kapasitas tampung 100 orang, di tengah pandemi saat ini menjadi 50 orang saja. Melalui kesempatan itu, Ali Baal juga menyampaikan rasa syukur yang tidak terhingga dikarenakan Sulbar yang sebelumnya mendapat kategori zona merah, kini menjadi zona hijau, terlebih lagi saat memasuki awal Bulan Suci Ramadhan. Itu artinya program dan kinerja pemerintah dinilai berjalan baik. Sebelumnya, dalam rakortas, melalui vidcon Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, rapat koordinasi tersebut dinilai penting untuk dilaksanakan sebagai persiapan memasuki Bulan Suci Ramadhan. Dikemukakan, saat ini pemerintah mencanangkan keadaan sudah membaik, dimana kondisi Covid-19 di Indonesia sudah mulai melandai. Angka kesembuhan yang cukup tinggi perlu dijaga, dengan keputusan pemerintah melakukan pembatasan gerakan dan kegiatan pada Bulan Suci Ramadhan tahun ini. "Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan tahun depan kita bisa melaksanakan Ramadhan dengan normal kembali,"harapnya Menteri Agama (Menag), Yagut Cholil Goumas…

Pemerintah meluncurkan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2021-2022 sebagai arah kebijakan nasional dan menjadi acuan kementerian/lembaga pemerintahan (K/L), Pemerintah Daerah dan stakeholder dalam pemberantasan korupsi. Peluncuran Stranas PK bertema "Pencegahan Korupsi dari Hulu ke Hilir" dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 13 April siang, dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Ketua KPK Firli Bahuri. Beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, menghadiri acara tersebut dan memberi sambutan secara daring. Para gubernur se-Indonesia juga hadir, termasuk Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengikuti acara secara daring juga. KSP Moeldko mengatakan, aksi Stranas PK ta2021-2022 akan fokus menyelesaikan akar masalah yang meliputi 12 aksi dengan empat fokus sektor berorientasi output dan outcome. Strategi yang disiapkan, yakni percepatan perizinan dan tata kelola ekspor impor, efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk ketepatan penyaluran subsidi. Selanjutnya, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) termasuk sinkronisasi perencanaan penganggaran, penguatan pengendalian internal pemerintah, serta penguatan integritas aparat penegak hukum. Rencana aksi tersebut, sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah bersama KPK dalam pemberantasan korupsi secara sistemik, kolaboratif, dan berdampak nyata. "Stranas juga merupakan kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi, yang menjadi acuan dan panduan bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah serta pihak terkait untuk bergerak mencegah korupsi," ujarnya. Pada acara tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut salah satu permasalahan korupsi di Indonesia adalah perizinan yang acapkali dijadikan ajang korupsi dengan meminta imbalan. "Korupsi banyak terjadi karena perizinan yang meminta imbalan," ujarnya. Oleh sebab itu, perlu penguatan sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif dan membuat jera. Firli mengatakan, nantinya salah satu fokus pencegahan korupsi akan dilakukan pada bidang tata niaga hingga tata kelola keuangan negara. Korupsi dapat menghambat pembangunan nasional dan mengganggu kegiatan untuk memajukan pendidikan dan kesehatan. "Artinya, jika terjadi korupsi, maka tujuan nasional akan terganggu karena perlambatan program-program…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menerima bantuan pangan untuk penyintas gempa Tenaga Kontrak, Honorer dan Sukarela Lingkup Pemprov Sulbar dari Aksi Cepat Tanggap (ACT), Minggu 11 April 2021. Bantuan pangan berupa beras lima ton, diserahkan secara simbolis oleh Branch Manager ACT Mamuju, Bakri Rahmat, pada acara ramah tamah yang berlangsung di Marasa Corner, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada ACT atas bantuan yang diberikan. "Apresiasi besar dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ACT, yang telah banyak memberikan bantuan tulus kepada Sulbar,"ucap Ali Baal Melalui momen itu, Ali Baal mengajak untuk bersama-sama kembali membangun Sulbar yang tercinta. Ali Baal pada kesempatan itu juga menyampaikan mengenai kondisi perkembangan Posko Transisi Darurat Pasca Gempa 6,2 Magnitudo yang melanda Sulbar. Ia mengatakan Posko Transisi Darurat dinilai telah melakukan perbaikan di segala sektor dan terhadap rumah ibadah serta rumah masyarakat juga telah dilakukan pembenahan. "Mendukung percepatan mengenai hal tersebut, pemerintah daerah akan membuat bangunan semi permanen di tahap awal. Hal itu diharapkan akan bisa diselesaikan sesegera mungkin,"ucap Ali Baal Menurut Ali Baal, pembangunan rumah-rumah masyarakat untuk semi permanennya diperkirakan mencapai Rp.7 juta per unit. Ali Baal menyatakan, Pemerintah provinsi telah memiliki dana bagi pembangunan rumah-rumah masyarakat kecil sebesar Rp.3 miliar, kegiatan sosial sebesar Rp.350 juta dan rumah ibadah sebanyak Rp.1 miliar untuk tahap pertama. "Tahap kedua untuk rumah ibadah, dananya juga tersedia sebanyak Rp.10 miliar yang nantinya akan dibagikan di setiap kabupaten yang ada di Sulbar,"ungkap Ali Baal Ali Baal juga mengungkapkan, ada beberapa rumah ibadah masih dalam proses pengerjaan, namun hal itu ditunda beberapa hari kedepan disebabkan kaum muslimin saat ini tidak lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan. "Kita tidak akan tinggal diam dan diperkirakan sekitar dua hingga tiga Minggu kedepan akan diselesaikan,"ujar mantan Bupati Polman dua periode itu Dalam melaksanakan program…

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, berlangsung di Polewali, Senin 12 April. Musrenbang dibuka Gubernur Ali Baal Masdar bersama Ketua DPRD Sitti Suraida Suhardi. Musrenbang bertema "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pemulihan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat." Tema tersebut, sesuai fokus program, kegiatan dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulbar tahun. Sesuai tema tersebut, Gubernur Sulbar berharap, percepatan pembangunan infrastrukur dimaksimalkan. "Sesuai tema musrenbang, saya berharap percepatan pembangunan infrastruktur agar digenjot dan dimaksimalkan," kata Gubernur dalam sambutan pembukaan musrenbang. Dikemukakan, penyusunan rencana kerja tahun 2022 merupakan tahun terakhir RPJMD, yang hendaknya lebih fokus pada program strategis untuk pencapaian target dan janji kerja Tahun 2022. Penyusunan rencana kerja harus terarah, terukur, dan berkelanjutan. Selain itu, sinkron dan mendukung target RPJMD tahun 2002. "Saya berharap jangan lagi muncul program dan kegiatan yang tumpang tindih antara OPD, yang terjadi karena ego sektoral sehingga terjadi ketidaksinkronan perencanaan, sehingga sulit terwujud efesiensi dan efektivitas " tutur pria yang kerap disapa ABM. Mantan Bupati Polewali Mandar dua periode itu, menekankan juga perlunya selalu dilakukan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten. Sangat penting juga, perencanaan harus mengedepankan asas manfaat untuk rakyat. Diserukan juga seluruh stakeholder terkait memiliki semangat dan tekad masyarakat kemudian kiranya seluruh stakeholder terkait dapat memiliki semangat dan tekad selalu membiasakan yang benar. Bukan membenarkan kebiasaan. Dalam bagian lain sambutannya, Gubernur menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi dan Forkopimda Sulawesi Barat, para pimpinan lembaga dan instansi vertikal, para bupati dan segenap jajaran Pemerintah Kabupaten, pimpinan partai politik, jajaran TNI dan Polri. Terima kasih ditujukan juga untuk para pimpinan perguruan tinggi, pimpinan dan anggota organisasi kemasyarakatan, organisasi non pemerintah / LSM, para wartawan media cetak elektronik dan online serta semua stakeholder, atas kebersamaan dan dukungan dalam pelaksanaan…