Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulbar berlangsung di LPMP Kabupaten Majene, Sabtu 18 Desember 2021. Kegiatan itu dibuka Ketua DWP Sulbar Ny. Kartini Hanafi Idris. Ketua DWP Sulbar Ny. Kartini Hanafi Idris mengatakan, terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan itu, yakni pertama kebersamaan dengan tim lain. "Jadi kita akan menciptakan model-model kebersamaan untuk kita satukan pemahaman di dalam kelembagaan DWP itu sendiri,"kata Kartini Kemudian, kebersamaan dengan TP. PKK Sulbar. Diketahui bersama bahwa selama ini TP. PKK dan DWP seakan satu, yang sama-sama memiliki visi dan misi untuk menunjang pencapaian program Pemprov Sulbar. Selanjutnya, kebersamaan dengan Korpri. Tujuan kedua, sambung Kartini, memperkuat kolaborasi atau kerja sama secara kelembagaan. Artinya dalam hal itu kolaborasi harus di awali dari internal kelembagaan. "Jadi secara internal dulu, bagaimana DWP bisa kuat. Mengapa harus kuat? sebab kita tahu DWP sudah mendapatkan supporting dana dari pemerintah provinsi, sehingga kita harus memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari apa yang selama ini kita laksanakan,"terang Kartini Ketiga, pemahaman terhadap tugas dan fungsi. Hal itu perlu juga dilakukan di dalam organisasi, sebab menurutnya, sepertinya pembagian peran itu terkadang sulit untuk dipahami bersama. (mhy)

Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi melakukan Rapat Konsolidasi Peningkatan Kapasitas TP PKK Sulawesi Barat tahun 2021 di ruang kelas LPMP Banggae, Majene, Sabtu 18 Desember 2021.Rapat dipimpin langsung Ketua TP PKK Sulbar, Ny.Andi Ruskati Ali Baal Pada rapat tersebut, Ruskati mengharapkan agar semua pengurus dapat ikut bekerjasama membantu pembangunan yang ada di daerah , dan juga berperan aktif untuk bekerja dalam mensukseskan empat program pokok PKK, yakni pencegahan stunting, penurunan angka pernikahan anak usia dini, kabupaten layak anak dan desa ramah perempuan. " Terkait pencegahan stunting , menjadi PR kita semua, karena Provinsi Sulbar sudah berada di urutan nomor 2 setelah provinsi NTT, dan kinerja PKK pasti akan dipertanyakan jika angka stunting terus naik," kata Ruskati Anggota DPR RI komisi IX itu juga menambahkan, tidak menutup kemungkinan kalau posisi tersebut bisa berubah menjadi nomor urut satu jika dilakukan dengan kerja keras, "Program ini sangat bersinergi dengan program prioritas pemerintah daerah ini juga, menjadi ciri khas dari gerakan PKK. Yang harus kita pikirkan semuanya kembali adalah program untuk tahun 2022-2023. Apa yang harus kita laksanakan dan apa saja yang harus dicapai kedepannya. Saya juga mengharapkan agar kita tingkatkan program-program yang ada dengan berkolaborasi bersama dinas-dinas terkait, jangan mundur, kita harus maju, karena sebagai perempuan kita juga harus maju." pesan Ruskati (Ayu)

Provinsi Sulbar selangkah lagi akan masuk kategori Provinsi Informatif, setelah menjadi peraih nilai tertinggi sebagai Provinsi Menuju Informasi pada Penganugerahaan Informasi Publik 2020. Ali Baal mengatakan , pengelolaan informasi publik tidak boleh berhenti, bahkan sampai masa periode nya sebagai Gubernur Sulbar berakhir Mei 2022 mendatang. Harus menjadi provinsi informatif. "Makanya kita terus memperbaiki sistem pengelolaan informasi publik, dan tidak lupa Harus dibarengi dengan administrasi yang baik," ujar Ali Baal, Sabtu 18 Desember. Plt Kepala Diskominfo Sulbar , Mustari Mula mengatakan , selangkah lagi Sulbar menjadi provinsi informatif. Dia optimis sebab sejumlah indikator atas pengelolaan informasi publik di Sulbar hanya tertinggal beberapa poin, itu dikarenakan beberapa indikator belum terpenuhi. "Salah satunya itu pengelolaan website, dan ini sudah berjalan dan lebih dioptimalkan lagi," terang Plt.Kadiskominfopers sebagai PPID Utama Pemprov Sulbar. Disebutkan, Kategori Provinsi Menuju Informatif diraih oleh Sulbar dengan 87 poin. Nilai tersebut tertinggal tiga digit agar Sulbar masuk Provinsi informatif. (rls)

Pemerintah Provinsi Sulbar melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) Akhir tahun 2021 di Gedung LPMP Sulbar , Sabtu, 18 Desember 2021. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, rapat kerja tersebut merupakan tindaklanjut dari rapat kerja pimpinan di Makassar sebelumnya, yang diharapkan tercipta kesinambungan sesuai target dari program- program kerja yang dilakukan para OPD di masa kepemimpinan ABM -Enny. "Ada delapan sektor , kita target untuk menyelesaikannya kedepan sebelum masa jabatan berakhir. Dalam rapim ini ada penajaman visi selama memimpin Sulbar sejak tahun 2017. Makanya kita lakukan rapim ini agar bisa menyelesaikan visi misi sebelum masa jabatan berakhir Mei 2022 mendatang," terang Ali Baal. Ia juga menegaskan kepada OPD untuk menyelesaikan program yang belum selesai tahun 2022 " Harus tuntas semuanya, kalau belum selesai akan kita evaluasi, " tegasnya. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, sesuai arahan dari Gubernur Sulbar terdapat 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) dimulai dari, yaitu indeks pembangunan manusia, angka kriminalitas, indeks reformasi birokrasi, persentase kondisi mantap jalan provinsi, persentase elektrifikasi, persentase rumah layak huni, persentase daerah tertinggal, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, indeks gini ratio, peringkat daya saing daerah, dan indeks kualitas lingkungan hidup. "13 IKU dipres menjadi delapan fokus RPJMD. Namun dari target-target tersebut, kita berharap terwujudkan di akhir periode, Insya Allah tidak hanya dua dan kita optimis meraih yang lain,"ucapnya . Rapim tersebut juga hadir Sekprov Muhammad Idris, para Staf Ahli, Tenaga Ahli , Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar , PKK, Dharma Wanita, Korpri dan peserta rapim lainnya

Pemerintah Provinsi Sulbar bersama PKK, Dharma Wanita, Korpri melalukan pertemuan akhir tahun . Mengusung tema Mengokohkan Kerja Kolaboratif untuk Sulbar Maju Malaqbiq yang berlangsung di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di Kabupaten Majene, Sabtu, 18 Desember 2021. Gubernur Sulbar Ali Baal mengatakan, pertemuan tersebut untuk mengokohkan kerja Kolaboratif Untuk Sulbar Maju Malaqbiq. Dengan harapan seluruh OPD Pemprov Sulbar bersama TP PKK, Darma Wanita Persatuan (DWP), Korpi kembali membangkitkan semangat kebersamaan dan komitmen bersama memaksimalkan pencapaian visi "maju malaqbi". " Kita ingin melakukan evaluasi kritis terhadap kegiatan yang dilakukan selama ini, untuk pemantapan rencana kerja menghadapi tahun terakhir RPJMD," kata Ali Baal Masdar. Ali Baal juga mengatakan, ekonomi daerah cukup merasakan tekanan pandemi dua tahun terakhir telah berdampak diberbagai sektor. Belum lagi, kemandirian fiskal daerah yang relatif kecil memerlukan kerja keras agar mewujudkan visi maju malaqbi. Disampaikan, Sulbar masih diperhadapkan pada permasalahan kemiskinan yang angkanya masih tinggi, pengangguran cenderung meningkat, serta kualitas pembangunan manusia masih berada dibawah rata-rata nasional. "Untuk itu kita perlu lakukan percepatan, penajaman agenda penting dan strategis dalam rangka pencapaian semaksimal mungkin sasaran program hingga masa akhir periode 2017-2022," terang Ali Baal. Ia mengakui, masih banyak visi misi dalam RPJMD 2017-2022 belum selesai, karenanya melalui Rapat tersebut, OPD dapat bekerja maksimal di lima bulan terakhir. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan,Pertemuan Akhir Tahun telah melibatkan Pemprov Sulbar, Tim Penggerak PKK Sulbar, Darma Wanita Persatuan Sulbar, dan Korpi Sulbar. " Ini sedikit lebih rileks, dan bagaimana kita membangun kembali kepercayaan diri dan semangat kebersamaan," kada Idris. (rls)

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar didampingi Inspektur Inspektorat, Muh. Natsir, Kepala BPKP Perwakilan Sulbar, Hasoloan Manalu, membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Inspektorat se-Sulbar, Jumat 17 Desember 2021. Bertempat di Hotel D'Maleo Makassar, kegiatan itu mengusung tema"Penguatan Peran Pengawasan Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dalam Berintegritas. Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, pada kesempatan itu menekankan dua hal yang terkandung dalam pelaksanaan Rakorwasda tersebut, yakni pertama mendorong SDM APIP yang unggul. Kedua, menghadirkan APIP yang profesional. "Kedua hal tersebut di atas hanya mungkin terwujud di Sulbar jika pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten se-Sulbar memiliki satu tujuan, satu langkah dalam menghadapi setiap tantangan,"kata Enny Enny menuturkan, tugas dan tanggungjawab APIP kedepan semakin berat. Oleh karena itu, APIP provinsi dan kabupaten harus terus bersinergi guna terwujudnya pengawasan dan pembinaan di daerah yang lebih berkualitas dan berkontribusi maksimal dalam mengawal program kegiatan pembangunan di daerah. "Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 telah menjamin keberlangsungan tugas APIP untuk mengawal program strategis nasional di masa pandemi Covid-19, melakukan asistensi dan pendampingan akuntabilitas pengelolaan anggaran di masa covid-19, serta dukungan anggaran yang memadai,"ucap Enny Dia juga mengatakan, peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP juga perlu mendapat perhatian dan patut didiskusikan, agar Inspektorat provinsi dan kabupaten se- Sulbar dapat berada pada Level III Tahun 2021. Disampaikan, hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap laporan pemerintah provinsi dan enam pemerintah kabupaten se- Sulbar yang memperoleh Opini WTP Tahun 2021. Hal ini memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengungkapan yang cukup. Lebih lanjut disampaikan, dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 3 Ayat (1) mengamanatkan, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan diterima. Ayat (2) tindaklanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa jawaban atas pelaksanaan tindaklanjut yang dilampiri dengan dokumentasi pendukung. Selanjutnya,…

Launching Vaksinasi Covid- 19 Palang Merah Indonesia (PMI) Sulbar oleh Ketua PMI Sulbar Enny Anggraeni Anwar, pertama kali dilakukan di Kabupaten Mamuju, tepatnya di SMK Bina Bakti Kabulong, Kecamatan Kalukku, Kamis 16 Desember 2021. Dari hasil pengamatan, peserta vaksinasi di tempat tersebut bukan hanya dari murid SMK Bina Bakti, tapi juga ada dari sekolah lain dan masyarakat sekitar Desa Kabuloang. Ketua PMI Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, pada kesempatan itu berpesan untuk tidak beranggapan bahwa tidak akan mungkin terkena virus tersebut. "Mungkin ada anak-anakku yang masih beranggapan tidak akan mungkin kita terkena virus. Jangan kita terlena dengan itu, lebih baik kita menjaga diri,"pesan Enny yang juga Wakil Gubernur Sulbar Enny menjelaskan, bahwa vaksin itu bukan obat tapi untuk menjaga kekebalan tubuh. Apabila sudah divaksin virus tidak akan terlalu mendekat dan seandainya terkena Covid-19, maka itu akan menjadi flu biasa dan tidak akan menular. Enny juga menyampaikan, capaian target vaksinasi Covid- 19 di Sulbar masih sangat jauh di bawah 70 persen dan Kabupaten Mamuju masih agak rendah dari target yang ditentukan yaitu 70 persen. "Apabila vaksinasi sudah mencapai 70 persen di daerah, maka kita akan mendapat herd immunity atau kekebalan lingkungan. Jadi anak-anakku sekalian, apabila di sekolah ini sudah mencapai 70 persen dan begitu juga di desa ini, Insya Allah akan aman atau sudah herd immunity,"ucap Enny Sehubungan hal tersebut, Enny mengajak untuk bersama-sama mensukseskan percepatan vaksinasi di Sulbar. "Sekarang ditargetkan setelah tercapai 70 persen vaksinasi di lingkungan, maka anak-anak berusia 6 sampai 11 tahun sudah boleh divaksin, karena penyakit Covid-19 ini sangat rentan terhadap anak-anak. Semoga bisa mencapai 70 persen agar vaksinasi di bawah 12 tahun bisa dilakukan di Sulbar,"harapnya Enny menghimbau, agar anak berumur 12 tahun ke atas mengajak saudara, keluarga dan tetangga di lingkungan tempat tinggalnya untuk divaksinasi. Ia berharap, percepatan vaksinasi yang ada di Kabupaten Mamuju, terutama di…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar, Darwin Jusuf bersama Danrem 142 Tatag, Firman Dahlan, menghadiri penyampaian arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi varian baru Covid-19 Omicron. Kegiatan itu dihadiri secara virtual dari Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Kamis 16 Desember 2021. Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo menghimbau agar pemerintah bersama masyarakat harus waspada dan siap siaga terhadap penyebaran virus itu. Presiden juga meminta seluruh kepala daerah bersama Forkopimda untuk kembali mempercepat vaksinasi. “Saya minta Pangdam, Kapolda, pemerintah daerah menggerakkan lagi percepatan vaksinasi karena akan sangat membantu memproteksi masyarakat dari Covid-19, baik varian Delta maupun Omicron,"ujarnya Jokowi menyampaikan, dalam dua bulan terakhir, di enam minggu terakhir, laju suntikan dinilai turun, yang sebelumnya bisa mencapai di atas 2 Juta untuk 1-7 November turun menjadi 1,5 Juta dan untuk Tanggal 6-12 Desember lalu hanya mencapai 1 Juta. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, berdasarkan data sesuai target nasional per 15 Desember pada dosis pertama terdapat 20 provinsi yang capaian serapan vaksinnya masih di bawah 70 persen, salah satunya yaitu Sulbar dengan capaian 54 persen. "Kita sudah mendengar hasil rapat dari Presiden RI. Untuk itu, saya meminta kepada seluruh stakeholder terkait untuk menemukan langkah yang tepat untuk dilakukan, mengingat capaian penggunaan vaksin di Sulbar masih di bawah 70 persen tepatnya 54 persen,"kata Ali Baal Ali Baal menekankan, target sasaran ke depan harus memasuki objek-objek umum seperti pasar tradisional, tokoh-tokoh dan pedesaan, serta terus menjalin kolaborasi dengan Puskesmas yang ada, pihak Kepolisian dan TNI. "Saya berharap kita semua harus turun ke lapangan dan dapat menyelesaikan target sasaran penggunaan vaksin kepada masyarakat yang belum terjangkau,"ujar mantan Bupati Polman dua periode itu Dalam kegiatan itu, turut dihadiri Kepala Biro Tapem dan kesra Setda Sulbar, Moch. Saleh Rahim, Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Arianto, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg.…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menerima kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Makassar, Syahrial Sidik dan rombongan, di Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Kamis 16 Desember 2021. Kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Makassar ke Pemprov Sulbar, dalam rangka membahas kesiapan pembangunan Kantor Pengadilan Tinggi Negeri Sulbar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengemukakan, kedatangan Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Makassar di Sulbar memberikan isyarat bahwa Pengadilan Tinggi Sulbar harus segera ada. Namun, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, salah satunya yaitu pembentukan kota madya di Sulbar. "Hal ini sudah sangat jelas karena kantor dan lokasinya sudah kita bangun, tinggal sertifikat lahan dan bangunan akan segera diselesaikan. Tentunya ada beberapa hal yang harus disesuaikan sebelumnya dan itu sudah mencapai tahap proses pengerjaan,"sebut Ali Baal Terkait target capaian jumlah kelurahan dan desa yang menjadi salah satu persyaratan untuk pembentukan kota madya. Menurut Ali Baal, hal itu harus dibicarakan lebih lanjut kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menemukan solusi terbaik. "Saya rasa itu bisa tercapai dan terkait pejabat atau aparat yang belum menjabat sebagai ASN akan dilakukan pengangkatan disesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada kedepan. Hal itu harus dilakukan untuk mewujudkan Sulbar yang maju dan malaqbiq,"tandasnya Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Makassar, Syahrial Sidik menyampaikan, kunjungannya bersama rombongan dalam rangka mendiskusikan kepada Gubernur Sulbar terkait pelaksanaan peresmian Kantor Pengadilan Tinggi Negeri Sulbar, yang mana syarat utama yaitu pengadaan lahan telah disiapkan oleh pemerintah daerah setempat dan siap bangun. "Berdasarkan data dan informasi Komisi III DPR serta hasil rapat paripurna, telah disahkan pembentukan Pengadilan Tinggi Sulbar,"beber Syahrial Mengenai pembentukan kota madya, menurutnya, Sulbar sudah seharusnya memiliki kota madya, yang mana hal itu tentunya senada dengan keinginan masyarakat Sulbar. Sehubungan hal tersebut, Ia pun berharap, di Sulbar terbangun status kota madya, yang mana Kabupaten Mamuju dapat menjadi pusat kota. "Ini kan sudah lebih dari 15 tahun Sulbar, tentunya aneh…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris yang juga selaku Sekretaris Umum Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) menjadi Narasumber dalam acara Webinar Potret Netralitas Birokrasi Menyongsong Tahun Politik 2024, Kamis 16 Desember 2021. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara virtual. Melalui virtual dari rumah jabatannya, materi yang disampaikan Sekprov Sulbar dalam Webinar tersebut berjudul Mewujudkan Netralitas Birokrasi Dalam Pemilu 2024. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, netralitas sebenarnya bermakna ingin memperkuat birokrasi. Beberapa cara dalam hal penguatan birokrasi, yakni pertama komitmen nasional leadership. Kedua, clarity jabatan politik dan jabatan karier. Ketiga, penguatan peran lembaga yang mengawal merit system (KASN). Keempat, penegakan hukum yang kuat untuk pelanggaran tindak pidana Pemilu. Kelima, reward and award system untuk daerah yang paling sukses Pemilu. "Penegakan hukum ini jangan terlalu ringan, penurunan pangkat pun tidak ada masalah. Jadi memang harus ada efek jera yang kuat, berat bagi ASN yang mencoba-coba bermain di dunia politik,"tegas Idris Idris menyampaikan, adapun bentuk pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu, yakni penggunaan fasilitas jabatan dalam kampanye, membuat keputusan yang mementingkan/merugikan pasangan calon dan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan. "Semua bentuk-bentuk ini saya yakin bahwa seluruh NGO yang melakukan pengamatan fokusnya sama,"ucap Idris Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto mengatakan, netralitas masih menjadi persoalan serius bagi ASN dalam pagelaran Pilkada. Modusnya yaitu politisasi birokrasi atau birokrasi berpolitik praktis. Disampaikan, dalam rangka perlindungan ASN dan mewujudkan manajemen ASN yang berbasis sistem merit, KASN merekomendasikan beberapa kebijakan antisipatif menghadapi tahun politik 2024, diataranya pertama perlu dilakukan langkah-langkah strategis pencegahan pelanggaran netralitas ASN dengan metode sosialisasi yang inovatif. "Misalnya melalui media sosial/audio-visual yang merata dan mudah diakses ASN pada berbagai jenjang jabatan, terutama pada Kawasan Timur Indonesia,"ucap Prof. Agus Kedua, memperkuat sinergi antar lembaga pemangku kepentingan, seperti Kemenpan RB, Kemendagri, Bawaslu, KASN dan BKN. Ketiga, pemberian sanksi hukum yang tegas bagi calon tertentu dan pimpinan…