Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar membuka Rapat Koordinasi (Raklopr) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulbar Tahun 2021, Kamis, 2 Desember 2021 . Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengatakan, kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan multi dimensional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia. "Kemiskinan merupakan permasalahan hampir semua bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang terintegrasi,"tandas Enny Dikemukakan, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sepanjang masa, yang butuh penanganan khusus, karena kemiskinan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. "Proses pewarisan kemiskinan dari generasi ke generasi akan terus berlangsung jika tidak ada terobosan untuk mengentaskan masyarakat dari masalah kemiskinan,"ucap Enny Enny menyampaikan, permasalahan penanggulangan kemiskinan saat ini terkait dengan beberapa hal, diantaranya adalah validasi data yang perlu dilakukan pembenahan. Persoalan validitas data menjadi isu yang sangat krusial. Ada banyak kasus penduduk miskin dan rentan miskin tidak memperoleh perlindungan sosial, disebabkan kurang validnya data. "Banyak warga miskin yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, justru tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),"kata Enny Lebih lanjut, Enny menyampaikan, saat ini program-program penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan, baik melalui anggaran pusat diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. "Berbagai program tersebut jika disinergikan bersama dan merujuk pada data kemiskinan yang valid, tentunya akan mempercepat menurunkan kemiskinan di Sulbar,"pungkasnya Enny mengungkapkan, salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar, yaitu program Marasa (Mandiri, Cerdas dan Sehat). Marasa adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui integrasi, sinkronisasi dan sinergi…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Sulbar, Muflih B. Fattah menghadiri Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, di Aula Kanwil Kemenag Sulbar, Rabu, 1 Desember 2021. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, pada kesempatan itu menyampaikan lima hal yang perlu menjadi perhatian yaitu, pengembangan dan pembangunan rumah ibadah pasca gempa bumi, pembinaan kerukunan ummat beragama, pembinaan dan pengelolaan Baznas, pembinaan peserta MTQ Provinsi di tingkat nasional kedepan, serta apresiasi yang besar atas prestasi Kafilah Sulbar pada MTQ Nasional. "Saya ucapkan selamat kepada Kafilah Sulbar yang telah meraih prestasi pada MTQ Korpri Tingkat Nasional di Kendari yang telah mengharumkan nama Sulbar. Semoga dapat semakin meningkatkan diri untuk menjadi yang lebih baik,"kata Ali Baal Kakanwil Kemenag Sulbar, Muflih B. Fattah mengatakan, tujuan kegiatan tersebut dalam rangka kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pembawa misi agama sekaligus sebagai Uswatun Hasanah teladan bagi semua ummat. "Kenapa Kemenag melaksanakan perayaan ini ?, tentu karena tidak sempurna rasanya kalau Kanwil Kemenag sendiri tidak melaksanakan peringatan Maulid, sebagai pembina keagamaan di Sulbar,"pungkas Muflih Melalui kesempatan itu, Muflih juga menyampaikan mengenai prestasi yang diraih Kanwil Kemenag Sulbar, yakni mampu meraih peringkat ke-2 se-Indonesia dari segi serapan anggaran. Selanjutnya, meraih peringkat ke-3 se- Indonesia kategori pembaca doa dan kaligrafi elektronik pada MTQ Korpri Tingkat Nasional, yang membanggakan nama Sulbar. "Hal ini tentunya atas bimbingan Bapak Gubernur dan seluruh unsur pimpinan daerah yang ada di Sulbar,"ucapnya (farid)

DPRD Sulbar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Sulbar Tahun Anggaran 2022, yang diserahkan Pemprov Sulbar. Persetujuan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Sulbar, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah, Selasa, 30 November 2021. Bertempat di Kantor DPRD Sulbar, Rapat Paripurna DPRD Sulbar dengan agenda Persetujuan Terhadap Ranperda APBD Sulbar Tahun Anggaran 2022 tersebut, dihadiri langsung Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, dengan disetujuinya Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022, menujukkan bahwa Pemprov Sulbar bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mendapatkan sanksi administratif dari pemerintah pusat. “Atas nama Pemprov Sulbar, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Sulbar yang telah memberikan perhatian yang serius, sehingga proses pembahasan Ranperda APBD dapat diselesaikan sesuai jadwal dan tetap sesuai tahapan yang diatur berdasarkan perundang-undangan,"kata Ali Baal Ali Baal menyampaikan, beberapa tahun terakhir, pemerintah provinsi bersama DPRD telah melakukan pembahasan dan persetujuan Ranperda APBD tepat waktu, yaitu 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru. Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 kembali disetujui di penghujung November 2021. Disampaikan pula, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Ranperda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat tiga hari untuk dievaluasi untuk menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD serta KUA-PPAS dan RPJMD. (jimmi)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022, di Gedung Serbaguna PKK Sulbar, Selasa , 30 Nopember 2021. "Acara ini merupakan momen yang sangat penting untuk kita melakukan evaluasi atas pelaksanaan DIPA tahun 2021 dan perbaikan langkah-langkah di tahun 2022,"sebut Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar dalam sambutannya Ali Baal mengatakan, pada Tahun 2022, provinsi dan kabupaten se-Sulbar mendapatkan alokasi Dana TKDD dengan total sebesar Rp.6 , 474 Triliun ,"sebutnya Gubernur berharap, percepatan belanja daerah sudah dimulai sejak DIPA dan Alokasi TKDD diberikan. Anggaran belanja dapat segera dimaksimalkan. "Dengan diserahkannya Daftar Alokasi TKDD ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah agar benar-benar menggunakan alokasi TKDD Tahun 2022 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Ali Baal Ia manambahkan, seperti yang diketahui bersama, sejak tahun 2020, Covid-19 telah mengakibatkan dampak negatif yang luar biasa termasuk di Sulbar. Perekonomian Sulbar mengalami kontraksi hingga -5,26/5 pada Triwulan 3 tahun 2020. Untuk itu, pemerintah telah melakukan langkah-langkah cepat untuk melakukan penanggulangan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. "Kerja keras pemerintah sejak 2020 hingga sekarang menghasilkan pemulihan ekonomi secara bertahap. Pada kuartal 3 tahun 2021, ekonomi Sulbar mampu tumbuh 2,54 persen,"tambahnya Sementara itu, Plt. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Irfa Ampri menyampaikan himbauan Menteri Keuangan, bahwa APBN bukan milik pemerintah yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. "APBN juga milik dari semua masyarakat Sulbar, termasuk petani, nelayan, pengusaha UMKM, pedagang pasar, hingga para pelajar. Oleh karenanya, mari bersama-sama mewujudkan penyaluran APBN di Sulbar yang makin berkualitas, menonjolkan fungsi dan perannya dalam melindungi masyarakat, memulihkan ekonomi regional, dan turut mendukung reformasi struktural guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat,"kata Irfa Irfa mengatakan, pihaknya berharap peran APBN dapat optimal terlaksana baik melalui belanja K/L maupun…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar dengan agenda Jawaban Gubernur Sulbar Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Sabtu 27 November 2021. Rapat Paripurna yang berlangsung di Kantor Sementara DPRD Sulbar tersebut, dipimpin Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah. Jawaban Gubernur Sulbar Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2022, yang disampaikan Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar mengatakan, Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kelima dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Menjadi tugas kita bersama untuk terlibat dalam pencapaian target pembangunan di Sulbar sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing atas lima sasaran prioritas pembangunan yang ditujukan yakni, penyediaan infrastruktur pelayanan dasar, akselerasi pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, serta penguatan tata kelola pemerintah,”ujar Enny Adapun pemandangan Fraksi Partai Demokrat mengenai target pendapatan daerah terkhusus pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, tidak dapat dimaksimalkan. Enny menyampaikan, hal tersebut karena pendapatan tersebut bersumber dari bagi hasil labah atas penyertaan modal pada PT. Bank Sulselbar. Selain itu, pendapatan pada sektor retribusi daerah telah dilakukan upaya peningkatan melalui kajian bersama tim ahli untuk analisis potensi retribusi daerah . Sedangkan, dengan penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 55.661.820.690,00 adalah untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada pembangunan RSUD dan progress pinjaman PEN Tahun 2021, dalam proses pengajuan pencairan tahap pertama sebesar 25 persen dari pinjaman sejumlah Rp. 300 Milyar. Terkait Program Marasa serta tujuan Marasa dari Program Marasa itu sendiri, Enny mengatakan, hal tersebut sejalan dengan pencapaian target RPJMD khususnya pada misi kelima. Kemudian, terhadap pemandangan Fraksi Partai Golongan Karya, mengenai kenaikan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 29 Milyar. Ia menyampaikan, hal itu bersumber dari pajak daerah sebesar…

Dua wilayah saling memaparkan konsep pembangunan dalam menyambut Ibukota RI, Kota Balikpapan menawarkan 'Ma'balu', Sulbar dengan Program 'Marasa'. Ma'balu, oleh Warga Sulbar mengartikannya sebagai usaha jual beli, namun dibalik istilah itu, Walikota Balikpapan Rahmat Mas'ud mengurai bahwa konsep Ma'balu sendiri ditarik dari konsep dagang anntara tiga wilayah, yakni Mamuju, Balikpapan dan Palu (disingkat Mabalu). "Konsep Ma'balu bukan sekedar slogan, tetapi akan kita wujudkan, dan konsep segitiga emas ketiga daerah itu kita wujudkan dalam menyambut Ibukota RI di Kalimantan Timur," ujar Rahmad. Kata dia, pihaknya sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berikutnya akan menyasar sejumlah kabupaten di Sulbar. "Tahun depan (2022) di Sulbar akan kami realisasikan..Apapun bisa dikerjasamakan, Pertanian, peternakan, dan sektor lainnya," terang Rahmad. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar pun mendukung konsep tersebut, jika Balikpapan menawarkan Ma'balu, pihaknya pun akan menyambut kerjasama tersebut melalui program Mandiri, Cerdas, dan Sehat (Marasa) Program Marasa terkoneksi ke berbagai sektor, dengan begiru akan sejalan dengan konsep Ma'balu. Apalagi dengan didirikannya ibukota negara, pertambahan penduduk dan investasi di Kalimantan Timur akan menjadi peluang di Sulawesi, termasuk Sulbar. Dengan begitu, baik Marasa maupun Ma'balu dapat jalan bersama dan terealisasi sesuai harapan masyarakat. "Mabalu itu bisa kita jangkau bersama. Tiga provinsi ini kalau berjalan lancar maka kota tidak terlalu susah susah lagi dalam membangun," ujar Gubernur, saat melakukan pertemuan dengan Walikota Balikpapan di Rujab Walikota Balikpapan. (imr)

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Badan Pengurus Cabang (BPC) Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, Sabtu 27 November. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, kunjungan tersebut sebagai bentuk silaturahmi dan menyapa keluarga Mandar yang berada di Kalimantan Timur. Dia pun berharap dengan dilantiknya BPC KKMSB Kutai Kartanegara menjadi perekat keluarga mandar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekaligus menjembatani kerjasama antara dua daerah, Kalimantan Timur dan Sulbar. "Mendorong kolaborasi dua pemerintahan sehingga daerah kita dapat bersaing dengan daerah lain," ujar Ali Baal, saat memberikan sambutan pada Pengukuhan dan Pelantikan BPC KKMSB Kutai Kartanegara di Kec Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kaltim Gubernur Kaltim M Isran Noor pun mendukung KKMSB di Kaltim. Isran menyampaikan, dari sejarah Keraton kesultanan Kutai sudah terjalin hubungan persaudaraan antara Sulawesi dan Kaltim. Hubungan itu terbangun sampai sekarang. "Tidak pernah Kaltim menolak atas kedatangan dari siapapun. Disini Harmonis kehidupannya. tidak pernah konflik suku dan ras. Paling damai, harmonis," ujar Isran. Kedepan, lanjut Isran, Kaltim sebagai provinsi yang dipilih untuk penempatan Ibu Kota Negara tentu bukan untuk kepentingan Kaltim semata. Melainkan kepentingan semua daerah. "Itu bukan karena lobi gubernur, melainkan semata keputusan presiden,"tambah orang nomor satu Kaltim Karenanya ia berharap, dalam rangka mendukung persiapan ibu kota negara, tentu tidak terlepas dari provinsi tetangga, baik di Pulau Kalimantan maupun Sulawesi. Disebutkan , di Kutai Kartanegara merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara, tentunya tidak terlepas dari kontribusi warga Mandar yang bekerja keras di Kutai Kartanegara. Ketua KKMSB Kaltim , Masjaya mengapresiasi acara pelantikan tersebut sebab menurutnya itu adalah pelantikan yang pemilihan ketuanya dilakukan secara demokratis "Sehingga betul betul ini adalah pilihan masyarakat," ungkapnya. Dia menjelaskan, pemilihan ketua tersebut untuk penguatan memberi kontribusi di Muara Badak. "Selamat kepada Pengurus baru BPC KKMSB Kutai Kartanegara. Dan ini isimiewa karena bukan berstatus sebagai pengurus kecamatan tetapi pengurus…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar dengan agenda Penyerahan dan Penjelasan Gubernur Sulbar Terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2022, Jumat 26 November 2021. Bertempat di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuria. Dalam penjelasan Gubernur Sulbar Terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2022, yang disampaikan Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar mengatakan, Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kelima dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulbar 2017-2022, untuk memenuhi target dan pencapaian visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022, yaitu "Sulbar Maju dan Malaqbiq” sekaligus merupakan momentum lanjutan bagi masyarakat Sulbar untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah yang maju, adil, dan makmur. Disampaikan, berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2022, dirumuskan tema pembangunan daerah Tahun 2022, yaitu"Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pemulihan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat. "Lima sasaran prioritas pembangunan yang ditujukan kepada, yakni penyediaan infrastruktur pelayanan dasar, akselerasi pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan modern,"beber Enny Melalui lima program prioritas tersebut, lanjut Enny, maka target pembangunan yang diharapkan akan tercapai pada tahun 2022 adalah, pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, dan berbudaya melalui pencapaian indeks pembangunan manusia sebesar 68,19 persen dan angka kriminalitas ditekan 11,36 persen. Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur sipil negara untuk penerapan kepemerintahan yang baik dengan target indeks reformasi birokrasi kategori "BB". Ketiga, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendorong produktivitas wilayah dan konektivitas antar wilayah, dengan target kondisi mantap jalan provinsi sebesar 67,65 persen, rasio elektrifikasi 98 persen, rumah layak huni sebesar 97 persen dan persentase daerah sebesar 30 persen. Keempat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan daya saing berbasis ekonomi lokal dengan target capaian perțumbuhan…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan pertemuan dengan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat 26 November. Kehadiran rombongan Pemprov Sulbar disambut oleh Wagub Kaltim, di Kantor Gubernur, dan dilanjutkan dengan pemaparan potensi kedua masing-masing daerah, tujuannya membangun sinergi antara kedua daerah dalam menyambut Pemindahan Ibu Kota RI. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, interaksi antara Sulbar Kaltim sudah lama terbangun, karenanya interaksi tersebut terus dipelihara serta lebih intensif lagi dalam melihat potensi yang lebih besar kedepan. "Apapun yang bisa kita kerjasamakan kedepan, apalagi Kaltim ini dipersiapkan menjadi Ibu Kota RI, tentu Sulbar harus siap menjadi penyangga Ibukota," tutur Ali Baal Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi menyambut kerjasama tersebut, bahkan menurutnya, setelah berdirinya Ibu Kota RI di Kaltim, maka akan berdampak pada daerah Indonesia bagian timur. "Pembangunan di seluruh Sulawesi akan berkembang, termasuk Sulbar dengan sumber potensi yang ada," ungkapnya. Dia pun berharap Sulbar dapat mendukung Kaltim dari sisi Ekspor, dengan begitu kedua daerah masing-masing mendapat keuntungan dari hasil ekspor tersebut. "Kita siap bekerjasama dengan siapa saja, apa saja yang bisa dikerjasamakan. Apalagi Sulbar, antara Kaltim dan Sulbar ini bagaimana disebut simbiosis mutualisme, saling membutuhkan,"ungkapnya. Pada pertemuan itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar Hermanto juga menyerahkan bingkisan berupa modul yang berisikan potensi Sulbar, dengan harapan kedua wilayah Sulbar dan Kaltim dapat saling membantu dalam menumbuhkan perekonomian daerah. "Kita harap akan lebih menguatkan, baik dalam rangka pengembangan ekonomi, pengembangan UMKM, dan pengendalian inflasi daerah," ujar Hermanto. Diketahui, usai kunjungan kemarin, Gubernur Sulbar juga mengagendakan pertemuan dengan Walikota Balikpapan, dengan agenda serupa membangun sinergitas dengan Pemkot Balikpapan di berbagai sektor. (imr)

Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri sekaligus membuka Acara Rapat Koordinasi (Rakor) Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulbar, di Hotel Meganita Mamuju, Jum’at, 26 November 2021. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, pelaksanaan Reforma Agraria merupakan komitmen Pemerintah Indonesia agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Dengan adanya GTRA, kita bekerjasama untuk mencapai target yang diharapkan Pemerintah. Intinya kita akan berikan tanah kepada yang berhak menerima, membutuhkan, dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat,"ucap Idris Idris menuturkan, Reforma Agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas, seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja. “Reforma Agraria tidak lagi menjadi tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, tetapi menjadi tugas kita semua antara Kementerian dan Lembaga Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Desa,”ujar Idris Selain itu, partisipasi masyarakat, baik kelompok-kelompok organisasi masyarakat, maupun masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program Reforma Agraria ini ikut menentukan keberhasilan pencapaian Reforma Agraria. “Saya berharap keseriusan kita dalam melaksanakan kegiatan Reforma Agraria di daerah dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Sulbar agar tercapai Provinsi Sulbar yang Marasa dan Malaqbi,"tandasnya Kepala Kantor Wilayah BPN Sulbar, Herjon C. M Panggabean mengatakan, Rakor tersebut diselenggarakan setelah seluruh rangkaian tahap GTRA dilaksanakan, yang bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan GTRA dan rekomendasi kegiatan GTRA untuk tahun 2022. "Hasil yang ingin dicapai dari Rakor adalah rekomendasi dari Tim GTRA dalam kesepahaman dan kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan dan penanganan Reforma Agraria, serta penguatan kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat provinsi untuk 2022,"kata Herjon Herjon berharap, seluruh peserta dapat memberikan masukan, saran untuk perbaikan serta memberikan rekomendasi kegiatan Reforma Agraria yang berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar dan dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan bersungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya.…