Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri sekaligus membuka Acara Rapat Koordinasi (Rakor) Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulbar, di Hotel Meganita Mamuju, Jum’at, 26 November 2021. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, pelaksanaan Reforma Agraria merupakan komitmen Pemerintah Indonesia agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Dengan adanya GTRA, kita bekerjasama untuk mencapai target yang diharapkan Pemerintah. Intinya kita akan berikan tanah kepada yang berhak menerima, membutuhkan, dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat,"ucap Idris Idris menuturkan, Reforma Agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas, seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja. “Reforma Agraria tidak lagi menjadi tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, tetapi menjadi tugas kita semua antara Kementerian dan Lembaga Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Desa,”ujar Idris Selain itu, partisipasi masyarakat, baik kelompok-kelompok organisasi masyarakat, maupun masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program Reforma Agraria ini ikut menentukan keberhasilan pencapaian Reforma Agraria. “Saya berharap keseriusan kita dalam melaksanakan kegiatan Reforma Agraria di daerah dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Sulbar agar tercapai Provinsi Sulbar yang Marasa dan Malaqbi,"tandasnya Kepala Kantor Wilayah BPN Sulbar, Herjon C. M Panggabean mengatakan, Rakor tersebut diselenggarakan setelah seluruh rangkaian tahap GTRA dilaksanakan, yang bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan GTRA dan rekomendasi kegiatan GTRA untuk tahun 2022. "Hasil yang ingin dicapai dari Rakor adalah rekomendasi dari Tim GTRA dalam kesepahaman dan kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan dan penanganan Reforma Agraria, serta penguatan kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat provinsi untuk 2022,"kata Herjon Herjon berharap, seluruh peserta dapat memberikan masukan, saran untuk perbaikan serta memberikan rekomendasi kegiatan Reforma Agraria yang berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar dan dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan bersungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya.…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) 2021, di Ballroom Hotel Grand Maleo Mamuju, Rabu, 24 November 2021. Pertemuan Tahunan BI 2021, mengusung tema "Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi Untuk Pemulihan Ekonomi. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengatakan, Pertemuan Tahunan BI tersebut merupakan wadah yang tepat untuk bergandengan tangan, menyatukan langkah, bersinergi, dan berinovasi untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi Sulbar. "Mari kita semua pada hari ini bersama-sama mengevaluasi progres pembangunan Sulbar 2021, serta berdiskusi mengenai langkah strategis ke depan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maju dan malaqbi,"ajak Enny Enny berharap, tali persaudaraan dan sinergi yang selama ini terjalin dapat dilanjutkan dan diperkuat demi masyarakat Sulbar. "Saya mengajak seluruh OPD dan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten untuk bersinergi dan berinovasi dengan BI, bersama-sama membangun optimisme pemulihan ekonomi Sulbar demi mewujudkan pembangunan,"kata Enny Enny mengungkapkan, kehadiran BI di Sulbar telah memberikan warna baru pada pembangunan Sulbar. Rekomendasi kebijakan yang didukung oleh data dan analisis yang komprehensif merupakan salah satu bukti keseriusan BI dalam menjadi mitra strategis bagi pemerintah Sulbar. "Saya mengapresiasi program-program yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan BI Sulbar dalam aspek menjaga stabilitas inflasi. BI bersama dengan TPID provinsi dan TPID kabupaten senantiasa menjaga inflasi Sulbar pada tingkat yang rendah dan stabil. Pada Oktober 2021, inflasi Sulbar tercatat sebesar 3,41 persen secara tahunan, masih dalam rentang inflasi nasional yaitu sebesar 2-4 persen,"ungkap Enny Disampaikan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Kantor Perwakilan BI Sulbar turut memajukan sektor UMKM, pemberdayaan ekonomi pesantren, dan mendorong sektor perikanan dan pariwisata. Kemudian, dalam aspek sistem pembayaran, BI mendorong digitalisasi sistem pembayaran di pasar tradisional Sulbar dan mendorong terwujudnya sarana pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal. "Hal ini sangat membantu, khususnya dalam masa pandemi covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat,"ucap Enny Lebih lanjut, Enny menyampaikan, apa…

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI), Ida Fauziah bersama Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, melaunching layanan terpadu Satu Atap pekerja migran Indonesia (LTSA-PMI), berlangsung di Kantor BKPP Polman, Rabu, 24 November 2021. Ia menyampaikan, tenaga Imigran harus berkompetensi dan memiliki skil kerja yang baik sebelum keluar negeri Ida Fauziah berharap, kiranya Pemerintah Provinsi dan Pemkab berkolaborasi dengan baik dalam menghadapi permasalahan tenaga kerja di Provinsi Sulbar Masih kata Menaker, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat imigran harus menjadi pelindung bagi keamanaan tenaga kerja Indonesia, serta mampu meningkatkan kualitas kemampuan kerja yang akan menunjang saat dilapangan termasuk penguasaan bahasa asing yang dinilai menjadi kebutuhan komunikasi sehari-hari " LTSA -PMI dibangun untuk mampu bersaing dengan para calo, maka dari itu saya berharap kegiatan ini tidak hanya dilaunching saja, melainkan efektifitas kedepan harus sebaik seremoni yang dilakukan saat ini, " ujarnya Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, mengingat permasalahan yang kerap terjadi di sektor ketenagakerjaan, sudah saatnya Sulawesi Barat memiliki Satgas PMI non prosedural. " Karena itulah kami mengharapkan perkenaan ibu menteri dapat mempertimbangkan pembentukan Satgas di Sulawesi Barat akan lebih baik lagi sekarang. Kunjungan kerja menteri ketenagakerjaan kali ini , juga merupakan kebahagiaan bagi Sulawesi Barat untuk menjadi referensi penyusunan rencana kebijakan strategis pembangunan di bidang ketenagakerjaan, yang sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut juga menyampaikan terimakasih atas perhatian Menteri Tenaga Kerja untuk penyediaan layanan terpadu satu atap bagi pekerja migran Indonesia di Kabupaten Polewali Mandar yang telah diresmikan pemanfaatannya Selain itu, juga disampaikan, bahwa pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK ) Sulawesi Barat tepatnya di Kabupaten Mamuju Kecamatan Kalukku sebagai UPT Kementerian Ketenagakerjaan nya akan menjadi solusi masalah ketenagakerjaan terutama untuk pendayagunaan potensi tenaga kerja yang memiliki kualitas sebagai tenaga kerja dengan kompetensi yang memadai untuk menghadapi persaingan di pasar kerja titik…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menekankan kepada untuk mengurangi perjalanan dinas terutama yang tidak berdampak langsung terhadap peningkatan belanja dan Inspektorat agar meningkatkan pengawasan belanja di akhir tahun. Hal tersebut ditekankan Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Belanja Daerah secara Virtual yang digelar oleh BPKPD Sulbar. Kegiatan tersebut diikuti Gubernur Sulbar dari Matakali, Selasa, 23 November 2021. Pada pertemuan tersebut, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menekankan beberapa point yaitu, kiranya para SKPD dapat terus meningkatkan akselarasi belanja dengan mekakukan terobosan yang dapat memajukan realisasi APBD tahun 2021. " SKPD kiranya dapat mengidentifikasi pos-pos belanja operasi dan belanja modal yang realisasinya rendah agar segera melakukan langkah -langkah kongkrit yang dapat meningkatkan serapan. Sya juga harapkan SKPD segera merampungkan laporan pertanggung jawaban belanja," sebut Ali Baal Masdar Lebih lanjut masih kata Ali Baal Masdar, Biro pengadaan barang dan jasa segera membuat daftar Paket proyek yang belum diproses dalam proses pengadaan untuk ditetapkan segera mungkin. Selain itu, realisasi program dan kegiatan yang mendukung dalam pemetaan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah, serta berkoordinasi Asisten ke SKPD dibawahnya terutama SKPD yang masih rendah serapan anggarannya. Kepada Inspektorat agar meningkatkan oengawasan belanja di akhir tahun Selain hal tersebut, beberapa hal yang juga harus menjadi perhatian yaitu kedisiplinan dan integritas kerja, patuh pada protokol kesehatan serta penanganannya, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang harus bergerak maju. Rapat tersebut turut dihadiri Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Kepala BPKPD Sulbar Amujib dan peserta vidcon lainnya (Farid)

Kepala Bappeda Provinsi Sulbar, Junda Maulana melakukan rapat bersama sejumlah OPD membahas rencana persiapan kunjungan kerja Gubernur Sulbar ke Kalimantan Timur Kunjungan tersebut untuk membangun kerjasama pembangunan Daerah antara Pemprov Sulbar dan Pemprov Kalimantan Timur yang berlangsung di Aula Bappeda Sulbar Kerjasama yang akan dilakukan antar dua daerah tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak untuk mensinerjikan program dan kegiatan pembangunan khususnya pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) dan Sumbar daya manusia (SDM) dengan secara efektif dan efisien guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Bappeda Provinsi Sulbar, Junda Maulana mengatakan, agenda pemerintahan ini akan dirangkaikan dengan perjalanan kemasyarakatan serta melakukan pertemuan dengan Gubernurer Kalimantan Timur yang berada di Kutai Kartanegara Ia menambahkan kerjasama antar dua daerah tersebut sudah lama digagas dan sudah dilakukan perjanjian melalui nota kesepahaman antara Gubernur Sulbar dan Gubernur Kaltim yang nantinya akan di lakukan penandatanganan MOu sebagai bentuk kesepakatan kerja sama. (tawin)

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Kepala Dinas PUPR Sulbar Muh. Aksan, menerima kunjungan PT. Bukaka Group, yang diwakili Project Manager, Basri Ali, di Kontor Merah Putih Gubernur Sulbar, Senin, 22 November 2021. Kunjungannya dalam rangka meminta kesediaan Gubernur Sulbar untuk meresmikan 14 unit jembatan Bonehau-Kalumpang, yang mana jembatan tersebut digunakan bagi masyarakat sekitar dan pihak perusahaan dalam mendukung kelancaran pembangunan PLTA kedepannya. Perwakilan PT. Bukaka Group, Project Manager, Basri Ali mengatakan, saat ini sebanyak 14 unit jembatan sudah rampung pembangunannya dari total 19 unit, sehingga tersisa lima unit lagi yang belum diselesaikan. "Lima unit jembatan ini belum bisa diselesaikan sebelum ada peresmian dari Bapak Gubernur Sulbar, utamanya jembatan Karangtalun,"bebernya Basri juga menyampaikan, Bukaka Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur, seperti PLTA, yang rencananya dibangun di daerah Karama, dengan kapasitas 450 Megawatt. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar memberikan apresiasi kepada PT. Bukaka Group atas kesiapannya membantu pemerintah daerah dalam penyiapan infrastruktur berupa jembatan dari Bonehau-Kalumpang-Karama, yang nantinya akan tembus ke wilayah Seko, Sulsel. "Hal tersebut dinilai dapat berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Sulbar kedepan,"ucap Ali Baal Terkait lima unit jembatan yang pembangunannya belum rampung tersebut, Ali Baal mengatakan, pembangunan lima unit jembatan itu diharapkan kedepannya dapat segera diselesaikan, sehingga terjalin kolaborasi antara pihak PT. Bukaka Group dan pemerintah daerah. "PT. Bukaka Group fokus pada pembangunan infrastruktur jembatan, sedangkan pemerintah daerah yang fokus pada pembangunan jalan,"sebut Ali Baal Kepala Dinas PUPR Sulbar, Muh. Aksan menyampaikan, saat ini terdapat tiga paket pembangunan infrastruktur yang masuk dalam kategori dana PEN, yang mana dibutuhkan dukungan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta. "Kita menggunakan dana PEN untuk pembangunan jalannya, dan PT. Kalla Group menggunakan danannya sendiri untuk infrastruktur jembatannya,"beber Aksan

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 secara virtual dari Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Senin, 22 November 2021. Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ini, digelar untuk menyatukan langkah dan strategi percepatan realisasi Penyerapan Anggaran Daerah T.A 2021, guna menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah dan memberikan gambaran hasil analisa dan evaluasi realisasi Penyerapan Anggaran Daerah TA 2021 per 19 November 2021, termasuk informasi beberapa pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya rendah atau dibawah rata-rata. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya memahami bahwa pemerintah daerah mengalami kontraksi pendapatan sehingga tidak sesuai dengan praktek. Realisasi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia Tahun 2021 ini mengalami penurunan. “Kalau kita melihat realisasi pendapatan, ini gabungan dari Pusat, transfer maupaun dari PAD, terjadi penurunan konsentrasinya. Di Tahun 2020, untuk pendapatan berada diatas 85,86 persen per 30 November 2020, kemudian data kita per tanggal 19 November 2021, pendapatan gabungan provinsi dan kabupaten/kota sebesar 79,19 persen, jadi menurun secara persentase”, bebernya Tito menjelaskan, realisasi pendapatan di daerah per tanggal 19 November 2021, yang capaiannya cukup baik diatas 80 persen yaitu Sumatera Barat, Gorontalo, Riau, Bali, Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Jambi, Lampung, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Sementara, capaian dari 70-79 persen diantaranya Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Sulawesi Barat. Sedangkan 3 (tiga) provinsi lainnya dibawah capaian 70 persen. Turut hadir di Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir, Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana, Kepala BPKAD Sulbar Amujib, Plt. Kepala Dinas Kominfoperss Sulbar, Mustari Mula. (farid)

Pemprov bersama DPRD Sulbar menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut setelah dilakukannya penandatanganan persetujuan bersama terhadap KUA-PPAS APBD 2022 oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulbar, yang berlangsung di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Minggu 21 November 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dukungan para anggota dewan yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD untuk menyelesaikan pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2022. "Dengan telah dilaksanakannya kesepakatan KUA-PPAS APBD 2022, maka kita semua dalam satu kesatuan pemerintahan daerah pada hakekatnya mempunyai tanggungjawab yang sama sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk pembangunan di Sulbar ini, dan tentu untuk keberhasilan bersama dalam pelaksanaan pembangunan hingga akhir Tahun 2022,"kata Ali Baal Ali Baal menuturkan, setelah melalui proses pembahasan terhadap rancangan kebijakan umum anggaran tersebut, selanjutnya Pemprov Sulbar akan menyusun dan menyampaikan Ranperda tentang APBD 2022. Kemudian, akan disepakati sesuai tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD 2022, yakni paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau sebelum 30 November 2021. "Hal itu agar seluruh kebijakan-kebijakan dari pembahasan ini harus segera dinikmati seluruh masyarakat Sulbar, melalui program prioritas anggaran untuk pembangunan yang kita tetapkan pada tahun anggaran 2022,"ucap Ali Baal Melalui kesempatan itu, Gubernur Ali Baal mengungkapkan, saat ini Pemprov Sulbar mempersiapkan menghadapi Tahun 2022 yang juga sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi covid -19, dengan membangun sumber daya manusia berkualitas, mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya, membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan, mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. "Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemprov Sulbar mengusung tema dan prioritas pembangunan Tahun 2022,…

Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-IV tahun 2022 direncanakan dilaksanakan di Kabupaten Mamuju. Kesiapan Pemkab Mamuju disampaikan oleh Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar di Kantor Merah Putih , Minggu , 21 Nopember 2021. Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi menyampaikan, Pemkab Mamuju siap melaksanakan perhelatan olahraga tersebut. Hanya saja,pasca gempa kemarin terdapat kendala, dimana kondisi sejumlah venue 80 persen mengalami kerusakan. " Itulah yang kami sampaikan kepada Pemprov.Alhamdulillah setelah pertemuan tadi dengan Gubernur insyaallah Pemkab akan berkolaborasi dengan Pemprov untuk perbaikan sarana dan prasarana olahraga yang akan mendukung pelaksanaan Porprov, semoga ini berjalan lancar sehingga pelaksanaan Porprov 2022 insya Allah akan dilaksanakan di Kabupaten Mamuju," sebut Sutinah. Gubernur Sulbar selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulbar , Ali Baal Masdar menyampaikan, mendukung kesiapan Pemkab Mamuju dalam melaksanakan rencana Porprov di Mamuju. "Nantinya akan ada tim dari Provinsi yang akan turun melihat olahraga apa yang akan dilaksanakan di Mamuju, apakah nantinya ssbagian pelaksanaan olahraga kita laksanakan juga di kabupaten lain ," kata Ali Baal Masdar. Terkait dukungan anggaran Pemprov terhadap pelaksanaan Porprov, Ali Baal menyampaikan, Pemprov pasti menyiapkan dukungan anggaran, tapi tentunya dari kabupaten yang mesti lebih banyak dukungan anggaran karena Pemprov hanya menunjang "Yang pasti Porprov tahun 2022 harus berjalan," tandas Ali Baal Dalam pertemuan tersebut juga hadir pengurus KONI Sulbar antara lain Abdul Halim, Syahrir Hamdani , Muhammad Hamzih, Mustari Mula, Hamdani, Hamid Bcku, Samiran, Syaifudin dan pengurus KONI Mamuju. (rls)

Kafilah MTQ Korpri Sulbar berhasil menyabet dua juara kategori cabang lomba pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Korps Pegawai Republik Indonesia Sulbar (Korpri) ke V Tingkat Nasional, di Kendari, Sulawesi Tenggara. Yakni Cabang lomba Kaligrafi Digital Putri oleh Nur Hamida Idrus, S. Pd.I. berhasil menyabet juara II dan Cabang Lomba Baca Doa oleh Hakim Sy Nira, S.Sos. Ketua Korpri Sulbar Muhammad Idris megapresuasi kafilah MTQ Korpri Sulbar, khususnya kedua peserta yang berhasil mengangkat nama Sulbar di tingkat nasional. "Saya selaku ketia Korpri Sulbar bersama Gubernur Sulbar menyampaikan apresiasi dan selamat kepada kedua peserta," ujar Idris via daring, Jumat 18 November. Menurut Idris, prestasi yang diraih ASN ini menjadi suatu kebanggaan, "Meskipun belum dapat juara satu, paling tidak capaian ini jauh lebih baik dari sebelumnya," tutur Idris. Hal lain, Idris pun menyampaikan kesiapan Sulbar untuk even MTQ Korpri pada tahun berikutnya . Bahkan Sulbar siap jadi tuan rumah."Kita dapat informasi Sulbar dijadikan alternatif cadangan, mungkin karena memang infrastruktur kita yang belum siap, paling tidak Sulbar dijadikan cadangan," ungkapnya. Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi seluruh Kafilah yang turut berkontribusi pada MTQ Tahun ini. Rencananya MTQ Korpri bakal kembali di gelar 2013 mendatang di Jawa Tengah. Kepada instansi yang meraih juara, diharapkan menjadi motivasi, khususnya bagi ASN dalam menjalankan tugas "Sebagaimna tema MTQ Korpri tahun ini, ASN Tangguh, Indonesia Tumbuh," tutup Zudan. (imr)