POLMAN--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) telah menggalakkan Gerakan Ayo ke Posyandu sebagai langkah akselerasi untuk menangani permasalahan stunting di wilayah tersebut. Untuk mendukung upaya tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar melaksanakan Fasilitasi Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi di Hotel Sinar Mas Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sabtu 14 Oktober 2023. Tujuan utama kegiatan itu adalah menyamakan frekuensi kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dengan berbagai sektor yang ada di Kabupaten Polman dalam rangka memperkuat Gerakan Ayo ke Posyandu. Fasilitasi Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi dihadiri Asisten II Pemkab Polman yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Kesehatan Polman, Sukirman Saleh, dan para pemangku kepentingan di Polman yang memiliki peran penting dalam penanganan stunting meliputi: Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Polres, Camat terpilih dari Anreapi, Polewali, Wonomulyo, Matakali, dan Campalagian, Tim Penggerak PKK, Satgas Stunting, Kepala Puskesmas, TPG Puskesmas terpilih dari Anreapi, Pekkabata, Massenga, Wonomulyo, Matakali, dan Campalagian, Lurah/Kepala Desa terpilih dari Duampanua, Takatidung, Pekkabata, Madatte, Manding, dan Darma, Bhabinkamtibmas terpilih dan Kader Posyandu terpilih. Para peserta dalam forum tersebut, sepakat untuk melanjutkan kegiatan itu dengan rencana tindaklanjut bersama berupa evaluasi. Evaluasi akan dipimpin oleh Dinas Kesehatan Polman bekerjasama dengan lintas sektor, dengan fokus pada peningkatan cakupan penimbangan, yang akan dimulai dari Kecamatan Polewali. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy berharap kolaborasi lintas sektor itu akan memperkuat upaya penanganan stunting dan menciptakan generasi yang lebih sehat di Sulbar. Berdasarkan data hasil laporan Program Gizi melalui E-Pos Pemantauan Gizi Masyarakat (EPPGM) Per 30 September 2023, terlihat capaian yang telah dicapai di Provinsi Sulbar dan Kabupaten Polman, yaitu: Capaian di Provinsi Sulbar: Jumlah Sasaran Balita: 115.808 Jumlah Balita yang Ditimbang: 67.258 Persentase Balita yang Ditimbang: 58.08% Capaian di Kabupaten Polman: Jumlah Sasaran Balita: 34.818 Jumlah Balita yang Ditimbang: 21.390 Persentase Balita yang Ditimbang: 61.43% Balita yang…

MAJENE--Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulbar, dirangkaikan Rapat Dana bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi ke Kabupaten se-Sulbar Triwulan III Tahun 2023, bertempat di Hotel Villa Bogor, Kabupaten Majene beberapa waktu lalu. Rapat dipimpin Kepala BPKPD Sulbar Amujib, didampingi Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman. Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Pajak Daerah Sulbar dan Rapat Dana bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi ke Kabupaten se-Sulbar, dilaksanakan secara paralel sebagai perwujudan akuntabilias BPKPD Sulbar sebagai OPD pengelola pajak daerah. Penerimaan di masing-masing Samsat direkonkan dengan Kas Daerah dihadapan pejabat dari Badan Keuangan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten se-Sulbar. Rapat ini dilakukan untuk mencari kesesuaian data penerimaan pendapatan dari lima jenis pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Sedangkan, Rapat Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi ke Kabupaten se-Sulbar memberikan informasi kepada seluruh pejabat kabupaten tentang perhitungan dan nilai Pajak Daerah Provinsi yang akan ditransfer Pemerintah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten sebagai Dana Bagi Hasil Pajak Daerah. Kepala BPKPD Sulbar Amujib menyambut baik diadakannya kedua rapat secara tatap muka dan bersamaan tersebut. Menurutnya, hal itu dapat menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. "Perlu diketahui pada rapat Triwulan I dan Triwulan II diadakan secara daring dengan aplikasi zoom. Alhamdulillah, hari ini bisa kita laksanakan secara tatap muka,"kata Amujib “Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi antara pengelola pendapatan dan keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, menyamakan persepsi dan kolaborasi untuk meningkatkan pendapatan daerah,"sambungnya Amujib berharap setiap pemerintah kabupaten dapat berkolaborasi untuk menagih Pajak Provinsi khususnya PKB, dimana pemerintah kabupaten yang memiliki aparat sampai ke tingakat desa/kelurahan, karena meningkatnya penerimaan sektor PKB akan dirasakan juga oleh pemerintah…

MAMUJU--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama PT. Taspen (Persero) mengumumkan percepatan kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulbar dalam hal pelayanan yang akuntabel, transparansi, dan akurat dalam data iuran wajib ASN. Kerjasama yang telah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya dengan percepatan pelaporan dan pelayanan data iuran wajib ASN lingkup Pemprov Sulbar, tertuang pada hasil Rapat Rekonsiliasi Data Iuran Wajib ASN yang telah disepakati dan ditandatangani bersama pada Kamis 5 Oktober 2023, dengan hadirnya perwakilan dari kedua belah pihak. Melalui kerjasama itu, BPKPD dan Taspen berkomitmen untuk mendukung transformasi digital di Sulbar dengan mengoptimalkan layanan yang berkaitan dengan keuangan dan pendapatan ASN. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan keuangan daerah, memperbaiki akurasi dan ketepatan informasi, serta mendorong terciptanya pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Kepala BPKPD Sulbar, Amujib mengemukakan, kerjasama dengan PT. Taspen merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait dengan pemungutan iuran wajib ASN dan pendataan ASN. "Kami yakin, dengan kolaborasi yang baik dengan PT. Taspen dalam implementasi teknologi informasi, kami bisa membantu ASN untuk mempercepat pembayaran iuran wajib serta mendapatkan pelayanan yang lebih baik,"ucap Amujib Amujib menuturkan, pihaknya juga berharap kepada PT. Taspen (Persero) agar dapat dibantu dalam percepatan implementasi sebuah inovasi layanan yang ada pada BPKPD, yaitu GO SKPP yang dapat di akses melalui link skpp.bpkpd.sulbarprov.go.id. "Dalam hal ini seluruh ASN lingkup Pemprov Sulbar nantinya tidak lagi datang ke Kantor BPKPD untuk penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP) apapun statusnya mau Pegawai Pindah, Pensiun Aktif, Pensiun Meninggal dan Pensiun Puna, sehingga ASN ataukah ahliwaris dapat mengakses dimanapun untuk melakukan pengajuan SKPP"ujarnya. Sementara itu, Branch Manager PT. Taspen (Persero), Rinchard Octovianus Herwata S, mengatakan, kerjasama itu sejalan dengan visi perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pemangku…

MAMUJU--Dalam rangka menyusun strategi Desa dan Bumdes dalam penetapan kemitraan berbasis produk unggulan desa di kawasan transmigrasi, Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Workshop Kerjasama Kemitraan Desa Kawasan Transmigrasi Sulbar di Hotel Srikandi, Mamuju, Kamis 12 Oktober 2023. Kegiatan yang berlangsung hingga 14 Oktober 2023 tersebut dibuka langsung Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar Ibrahim. Workshop menghadirkan beberapa narasumber, yakni Kepala Dinas Pertanian Sulbar Muhtar, Kepala Dinas PMD Sulbar Muh. Jaun, GM Pupuk Kaltim, Formulator Pertanian Wayan Supadno, Pimpinan CV. Mutiara Selatan (Horti dan Buah), Founder Sulbar Digital Rusdin, dan Tenaga Ahli Bank Indonesia. Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar Ibrahim mengatakan pihaknya sangat mengharapkan pengembangan ekonomi desa di kawasan transmigrasi wajib dilakukan pendekatan klaster berbasis unggulan. 'Hal ini merupakan program prioritas Pj. Gubernur Sulbar, baik untuk ketahanan pangan dan atau untuk peningkatan PAD Desa, yang akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Sulbar,"kata Ibrahim dalam sambutannya Ibrahim juga mengatakan, penetapan kawasan transmigrasi oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI kepada enam kabupaten di Sulbar, diharapkan dapat menjadi sentra pertumbuhan perekonomian berbasis kemitraan dengan arah kebijakan sebagai berikut, pertama peningkatan kapasitas sumber daya manuasia yang unggul, yakni meningkatkan kapasitas masyarakat kawasan transmigrasi dan pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk unggulan. Kedua, pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi dan sekitarnya, melalui fasilitasi pengelolaan Klaster/Bumdes/Bundesma dan meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan hasil pertanian, perikanan, destinasi wisata dalam bentuk klaster. Membangun agribisnis kerakyatan melalui bank khusus pertanian UMKM dan Koperasi. Fasilitasi pembinaan maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, kesempatan berusaha dan pemasaran. "Arah kebijakan dan strategi tersebut, kami mengharapkan kemitraan yang terjalin dalam desa- desa kawasan transmigrasi ini, dapat dilaksanakan oleh mitra bisnis baik Bumdes dan Investor untuk komoditas unggulan atau bisnis lainya, yang dapat menjadi produk unggulan untuk kesejahteraan masyarakat di Sulbar,"ucapnya Melalui workshop kemitraan dan…

MAMUJU--Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Penetapan Indeks "K" dan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Se-Sulbar Periode Oktober 2023 di Hotel Berkah Jln. Soekarno Mamuju, Kamis 12 Oktober 2023. Penetapan harga TBS bertujuan sebagai acuan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dalam pembelian TBS Petani kelapa sawit mitra. Selain itu, untuk memberikan kepastian dan perlindungan perolehan harga yang wajar dari tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun, serta menghindari persaingan tidak sehat antara PKS. Bulan ini harga rata-rata CPO sebesar Rp.10.387,48/kg dan harga inti sawit sebesar Rp.4.725.86/kg. Berdasarkan hal itu, Tim Penetapan menetapkan harga TBS Kelapa Sawit periode Oktober pada umur tanam 10-20 tahun sebesar Rp. 2.107.32/kg dengan indeks “K” 85.19 persen. Jika dibandingkan periode September sebesar Rp.2.106/kg, terdapat sedikit kenaikan sebesar satu rupiah. Kondisi ini menggambarkan harga TBS periode Oktober stabil. "Alhamdulillah, hari ini Tim penetapan sepakat bahwa harga penjualan TBS Sulbar umur tanam 10-20 tahun sebesar Rp. 2.107.32/kg, dengan indeks “K” 85.19 persen,"kata Syamsul Ma'rif, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Menurut Syamsul, adanya peningkatan harga TBS merupakan kabar menggembirakan karena periode ini stabil. Dia menegaskan, dengan ditetapkannya harga TBS semua perusahaan wajib memberlakukan harga TBS sesuai ditetapkan Tim penetapan. Ia menambahkan, harga TBS tersebut berlaku sejak ditetapkan sampai pada penetapan harga TBS berikutnya. Rapat dihadiri Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit, terdiri dari OPD lingkup Pemprov Sulbar seperti Dinas Dagperinkop-UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, serta Biro Hukum. Sementara dari OPD tingkat kabupaten, yaitu Dinas Perkebunan Mamuju, Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Mamuju Tengah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasangkayu. Kegiatan itu, juga dihadiri perwakilan dari GAPKI Cabang Sulawesi, Apkasindo Sulbar, DPW Apkasindo Perjuangan Sulbar, SPKS Sulbar dan 11 Perusahaan Kelapa Sawit yang ada di Sulbar. (rls)

MAMUJU -- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulbar Safaruddin Sanusi menghadiri dan mengapresiasi rapat koordinasi BADKO HMI Sulselbar, yang digelar di Mamuju Sabtu 14 Oktober 2023. Rapat koordinasi dibuka secara resmi Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Rapat kerja Badko HMI bertema, Kolaborasi pengurus, dalam mewujudkan ekspansi HMI Sulselbar yang Unstoppabel. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Safaruddin Sanusi mengatakan pihaknya sangat mendukung rakor yang digelar Badko HMI. Safaruddin pun mengajak seluruh pengurus HMI BADKO untuk bersinergi bersama pemerintah Provinsi khususnya pada kegiatan yang membangun kesadaran masyarakat terutama melakukan pengentasan empat plus satu masalah Sulbar. "Dispora tentu mendukung berbagai kegiatan positif yang dilakukan oleh HMI BADKO Sulselbar, khususnya masalah yang dihadapi Sulbar," kata Safaruddin. Tidak hanya itu, Dispora juga akan mendukung gelaran expo yang akan dilaksanakan oleh BADKO HMI yang dirangkaikan dengan training enterpreneur. "Dispora akan mendukun pelaksanaan expo nantinya, yang tentux akan berkolaborasi dengan semua UMKM dan perbangkan serta Dinas terkait," ucap Dispora. Ia berharap, kolaborasi yang dibangun dapat menumbuhkan untuk Sulbar lebih maju. (rls)

Mamuju -- Pemprov dan DPRD Sulbar sepakat untuk melakukan affirmative policy berupa kebijakan pemberian kompensasi atau subsidi bagi ibu hamil dan balita. Hal itu disepakati saat rapat paripurna di DPRD Sulbar, Jumat , 13 Oktober 2023 malam. "Kita akan melakukan affirmative policy, yang pro rakyat. Misalnya ibu hamil disubsidi, bayi baru lahir diberi gizi yang tinggi agar cerdas dan badannya tumbuh kuat," kata Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh. Prof Zudan menjelaskan, pemberian subsidi bagi ibu hamil dan balita itu dia pelajari dari Jepang. Karena, pada 1945 Jepang dikenal sebagai bangsa 'kate' karena tubuh mereka yang pendek, namun kini rata-rata postur tubuh mereka sudah tumbuh tinggi. "Dulu rata-rata tinggi mereka (Jepang) perempuan 150 centimeter dan laki-laki 160 centimeter. Kini , untuk wanita sudah lebih dari 158 centimeter dan laki-lakinya 170 centimeter," ujar Prof Zudan. Sestama BNPP itu menegaskan, dia sempat meminta data tinggi rata-rata perempuan di Sulbar dari sampling anak SMA dan ternyata berada dikisaran 150 centimeter. Karena itu, Sulbar dapat mengadopsi apa yang dilakukan oleh Jepang untuk meghadirkan generasi penerus yang unggul di masa depan. "Jepang berhasil meningkatkan SDMnya dengan kebijakan itu. Kalau semua kabupaten dan provinsi sepakat, kompak mensubsidi semua ibu hamil dan bayi baru lahir, persoalan stunting juga pasti selesai," tegas Prof Zudan. Prof Zudan menambahkan, bayi yang diberi makanan bergizi pasti tidak akan terkena stunting dan juga pertumbuhannya akan bagus. Semua itu dapat terwujud jika semua pihak sepakat akan kebijakan subsidi ibu hamil dan balita. "Lama-lama anaknya akan tumbuh cerdas, tumbuh (postur tubuh) bagus, bisa sekolah tinggi, dapat pekerjaan yang bagus pasti kemiskinan juga selesai," tutup Prof Zudan. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh membuka secara resmi Rapat Kerja (Raker) Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi (BADKO) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Hotel M City Mamuju, Sabtu 14 Oktober 2023. Rapat kerja Badko HMI bertema, Kolaborasi pengurus, dalam mewujudkan ekspansi HMI Sulselbar yang Unstoppabel. Dihadiri Koordinator Presidium Majelis Wilayah HMI Sulbar Jamil Barambangi bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar Abdul Rahim, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulbar Safaruddin Sanusi, Plh Kesbangpol Provinsi Sulbar dan seluruh pengurus BADKO HMI dari Sulsel dan Sulbar. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, rapat kerja yang digelar Badko HMI menjadi sangat penting sebagai bentuk konsolidasi organisasi. Beberapa hal yang penting dilakukan dalam sebuah organisasi terutama agar visi tercapai yaitu bagaimana menyatukan frekuensi. "Setiap organisasi harus menyamakan frekuensi begitu juga dilevel organisasi. Tugas pertama yang harus dilakukan yaitu menyamakan frekuensi yang ada di mars dan himne HMI," kata Sestama BNPP Prof Zudan Arif Fakrulloh. Kemudian, dunia sudah berubah maka dalam manajemen terdapat satu patokan yaitu, dalam menyelesaikan masalah yang ada saat ini, kita tidak boleh menyelesaikan masalah dengan cara masa lalu. Pendek kata, jangan menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan dan cara cara masa lalu. "Untuk menyelesaikan masalah dilakukan dengan cara saat ini, tidak boleh lagi menyelesaikan masalah dengan cara masa lalu," ucap Zudan. Kesempatan itu Zudan juga menyampaikan, yang terpenting dilakukan adalah bagaimana memperkuat ekonomi dalam melakukan berbagai hal. "Belajar dari Haji Oemar Said Cokroaminoto, yang perlu diperkuat sebelum bergeser ke Politik perlu diperkuat ekonomi," kata Zudan. Termasuk bagaimana memastikan jejak digital terekam dengan jejak digital yang positif. Dalam bermedsos harus dilakukan lebih bijak. "Jadi seluruh anggota HMI ini, buat jejak digital se positif mungkin, sehingga ketika ada yang membutuhkan anda ditracking maka anda yang akan dihubungi," ucap Zudan. Mengisi ruang kolaborasi, bersama Pemerintah Provinsi Sulbar…

MAMUJU, - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh telah menggelar rapat bersama Pimpinan Forkopimda membahas terkait berbagai persolan utamanya terkait persiapan menjelang Pemilu 2024. Dalam rapat tersebut Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa rakor tersebut digelar membahas sejumlah issu strategis yang akan dihadapi salah satunya menyambut persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024. Tujuannya agar tercipta suasana kondisi yang aman di wilayah Provinsi Sulbar. "Nah kita meminta masyarakat pada penetapan capres-cawapres untuk tetap menjaga suasana kondusif, TNI dan Polri kita tetap bersatu padu untuk menjaga ketentraman dan ketertiban," kata Zudan. Rakor tersebut juga membahas terkait, upaya Kolaborasi sinergitas Forkopimda terkait penyelesaian Konflik pertanahan yang masih ada di kalangan masyarakat termasuk solusi dari penyelesaian konflik. "Misalnya bagaimana menyelesaikan masalah konflik tanah yang ada antara masyarakat yang di perkebunan nanti akan dikaji dan didalami oleh Badan Pertanahan Nasional," kata Sestama BNPP Prof Zudan. Tidak hanya itu pertemuan itu juga membahas terkait kenaikan harga sejumlah bahan pokok di seluruh wilayah Prov. Sulbar, antara lain cabai, bawang, ikan dan beras. Termasuk mengenai tingginya angka kebakaran Lahan di Prov Sulbar. Sehingga pihaknya mendorong kolaborasi untuk segera memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini. Pemprov juga meminta agar OPD terkati meningkatkan upaya mitigasi terhadap potensi bencana di provinsi Sulbar. "Kita juga membahas mengenai penambangan pasir ilegal kemudian, ada tambang batubara yang masih menggunakan jalan umum ini terus kita cari solusinya nanti kami komunikasikan," ujar Zudan. Kemudian untuk masalah-masalah lain seperti masalah inflasi, sampai saat ini ketersediaan bahan pangan di wilayah Sulbar masih tercukupi dan terpenuhi. "Semuanya tersedia cukup jadi tidak perlu membeli barang berlebih di pasar, semua tersedia dan cukup," tutup Zudan.(rls)

MAJENE - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh hadiri sidang senat terbuka Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene angkatan III tahun 2023 di Aula Tammejarra BPMP Sulawesi Barat, Sabtu 14 Oktober 2023. Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sulbar memberikan beasiswa S2 pada wisudawati terbaik STAIN Majene bernama Nurfadilah. Nurfadilah merupakan mahasiswa jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah keluar sebagai wisudawati terbaik dengan IPK 4,0 "Hari ini merupakan hari berbahagia kepada 222 mahasiswa STAIN Majene yang sudah wisuda. Mudah-mudahan ini menjadi kader terbaik Sulbar," kata Prof Zudan. Apalagi, STAIN Majene merupakan salah satu sekolah tinggi agama yang ada di Indonesia Timur terbaik. "Tadi kita berikan beasiswa kepada siswa yang memiliki IPK 4,0 untuk melanjutkan S2. Ini kami anggarkan tahun 2024 sebanyak 1.000 beasiswa S1, S2 dan S3 yang terbaik," bebernya. Ada beberapa kategori yang mendapatkan beasiswa diantaranya terbaik akademik, PNS berprestasi dan masyarakat berprestasi seperti dibidang olahraga. "Bisa memilih mau lanjut di S2 nya di Sulbar atau diluar, nanti Pemprov yang biayai," tandasnya.(rls)