Polman—Komisi II DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kebun Induk Desa Batupanga Da’ala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Kamis, 30 Mei 2024. Seperti diketahui, Kebun Induk Desa Batupanga Da’ala, dioperasikan oleh UPTD Balai Proteksi dan Pembenihan Tanaman Perkebunan (BPPTP) Disbun Sulbar. Kunjungan itu bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan program kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 di Kebun Induk Desa Batupanga Da’ala. Kunjungan Komisi II DPRD Sulbar dipimpin langsung Sudirman yang juga selaku Ketua Komisi II DPRD Sulbar, didampingi oleh Plt. Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Disbun Sulbar Agustina Palimbong, Kepala UPTD BPPTP Rusdi selaku Penanggung Jawab Kebun Induk Batu Panga Da’ala, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Tujuan utama dari kunjungan tersebut adalah untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan APBD Tahun 2024, yang telah dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan Kebun Induk di Desa Batupanga Da’ala. Kebun induk tersebut merupakan salah satu program dalam upaya pengembangan sektor perkebunan di wilayah Polman. Selama kunjungan, Komisi II DPRD Sulbar menyaksikan secara langsung berbagai kegiatan yang dilakukan di kebun induk tersebut, termasuk pemeliharaan tanaman perkebunan, penggunaan teknologi pertanian terkini, serta program-program pendukung lainnya yang telah dijalankan oleh UPTD itu. Kepala UPTD BPPTP Rusdi, pada kesempatan itu memberikan penjelasan kepada Ketua Komisi II DPRD Sulbar Sudirman dan anggota Komisi II yang hadir pada saat kunjungan, bahwa anggaran pembangunan Kebun Induk Batupanga Da'ala untuk tahun 2024 terbatas, kedepan diharapkan ada support anggaran untuk mengeksekusi pogram-program yang tertuang dalam Masterplan antara lain : 1. Pengadaan Kelapa Genjah seluas satu hektar sebagai Kebun Penghasil Benih Kelapa. 2. Pengadaan Kakao dengan benih yang didatangkan dari Jember untuk kebun benih seluas dua hektar. 3. Pembangunan aula kantor yang saat ini dalam proses kontrak, rencananya pengerjaannya akan dilaksanakan dalam bulan ini. Rusdi juga menjelaskan Masterplan Kebun Induk Batupanga Da'ala secara…

Bandung—Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili oleh POPT Ahli Pertama Risqan Abdillah Gali, turut hadir dalam kegiatan Koordinasi Penyusunan Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2025, pada Rabu-Kamis (29-30 Mei 2024) di Hotel Aston Pasteur, Bandung, Jawa Barat (Jabar). Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan sinergi dan efektivitas pembangunan sektor perkebunan di Indonesia. Acara tahunan ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, sebagai upaya untuk menyusun Standar Biaya Pembangunan Perkebunan (SBPP) yang berlaku secara nasional. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan penyusunan SBPP merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan perkebunan. “SBPP yang disusun dengan baik akan menjadi landasan yang kokoh bagi berbagai pihak yang ingin berinvestasi di sektor perkebunan, serta akan mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam pembangunan tersebut,” kata Heru. Heru menjelaskan, tujuan utama dari penyusunan SBPP adalah untuk menciptakan acuan standar yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berminat berinvestasi di sektor perkebunan. “Dengan adanya SBPP yang telah disusun secara komprehensif dan terstruktur, diharapkan akan memudahkan para investor dalam menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha perkebunan di berbagai wilayah di Indonesia,” ucapnya. Selain itu, SBPP juga memiliki peran penting dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Direktorat Jenderal Perkebunan. Dengan menggunakan SBPP sebagai bahan acuan, pembahasan RKA-K/L dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan terarah, sehingga kebijakan dan anggaran yang ditetapkan dapat lebih akurat dan tepat sasaran. Pihaknya berharap hasil dari kegiatan tersebut tidak hanya sekedar menjadi standar biaya pembangunan perkebunan yang berlaku secara nasional, tetapi juga menjadi instrumen yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta pelaku usaha perkebunan di seluruh Indonesia. Sementara itu, Kadisbun Sulbar, Herdin Ismail menegaskan, standar harga yang diusulkan dalam penyusunan SBPP tersebut, harus sesuai dengan kondisi harga di Sulbar. Herdin mengatakan, koordinasi itu diharapkan dapat menghasilkan rencana yang…

Sulbar --Para Santri di Panti Asuhan Campaloga dan Muhammadiyah Mamuju gembira menyambut kehadiran Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Minggu (02/06/2024) PJ Bahtiar tiba di Panti Asuhan Campaloga dan Muhammadiyah berserta sejumlah pimpinan OPD. PJ Gubernur Bahtiar juga membawa sejumlah bantuan berupa beras, telur, uang santunan, dan bantuan lainnya. Pj, Gubernur Bahtiar berharap bantuan diserahkan dapat membantu kebutuhan Panti Asuhan dalam membina para santri. Pengasuh Panti Asuhan Campaloga, Adinda berterima kasih atas bantuan dari PJ Gubernur dan berharap perhatian yang diberikan dapat berkelanjutan.. "Alhamdulillah perhatian dari pemerintah, ini sangat membantu anak-anak kami, semoga kedepan bantuan seperti ini berlanjut," ungkapnya. (Rls)

Polman--Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) secara aktif mendorong dan membina para pelaku usaha di sektor perkebunan kakao. Salah satu langkah nyata dalam upaya ini adalah pembinaan yang dilakukan kepada Kelompok Tani Mapilli Jaya di Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), pada Kamis 30 Mei 2024. Kegiatan pembinaan pelaku usaha perkebunan di wilayah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen usaha perkebunan, serta penerapan praktik-praktik terbaik dalam budidaya dan pengelolaan kebun. Plt. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Disbun Sulbar, Agustina Palimbong menyampaikan, setelah melalui proses fermentasi, quality control yang ketat dalam proses hasil biji kakao yang dihasilkan telah memenuhi SNI dan standar global, siap untuk diekspor ke Jepang. Herwin Hartawan, salah satu pelaku usaha yang terlibat dalam pembinaan, dengan bangga menyatakan bahwa proses pengolahan biji kakao fermentasi sudah tertelusur bahkan ada diawasi langsung oleh buyer Jepang. "Kami sangat gembira melihat hasil kerja keras kami diakui di tingkat internasional. Ini adalah bukti nyata bahwa dengan pembinaan, ketekunan dan dukungan yang tepat, kami mampu menghasilkan produk berkualitas yang diterima secara luas," kata Herwin. Disampaikan, saat ini di ruang gudang terdapat kakao yang sudah sortasi siap diekspor ke Jepang, rencana pada pertengahan Juni tahun ini. Kadisbun Sulbar, Herdin Ismail menyambut baik prestasi itu dan menyatakan bahwa eksportasi ke Jepang adalah langkah yang signifikan dalam meningkatkan cita rasa spesialty produk kakao Sulbar secara global. "Keberhasilan para pelaku usaha di Kelompok Tani Mapilli Jaya adalah cermin dari komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan yang maksimal bagi pengembangan sektor perkebunan di daerah ini," ujarnya. Dengan demikian, diharapkan biji kakao Sulbar berkualitas dan sustainable hingga menembus pasar internasional. Hal ini juga menjadi motivasi bagi para pelaku usaha lainnya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka guna bersaing di pasar global. Penulis : Disbun Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Minggu Sehat yang berlangsung di Jln Arteri Mamuju ramai diikuti oleh ASN Pemprov Sulbar, Pemkot Mamuju bersama Pj Gubernur Sulbar Baharuddin. Ribuan warga pun ikut berbaur dengan Pj Bahtiar. Minggu Sehat ini juga diikuti Ketua DPRD Sulbar St Suraidah serta Forkopimda Sulbar . Star di depan Hotel Maleo Jln Arteri lalu finish di Kantor DPRD Sulbar, Minggu 2 Juni 2024. Baik PJ Bahtiar bersama Ketua DPRD Sulbar serta pejabat Pemprov Sulbar lainnya kompak mengenakan kaos seragam "Gerakan Menanam Pohon". Hal itu sebagai bentuk kebersamaan peduli lingkungan di Sulbar. Setelah jalan santai, dilanjutkan sarapan pagi bersama yang menu nya khas tradisional Mandar. Termasuk pisang rebus, jagung rebus, bubur beras ketan. Pj Bahtiar berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan DPRD Sulbar. Termasuk dengan sajian makanan-makanan sehat khas Sulbar. Ada penja, jepa dan lainnya. "Konversi pangannya Sulbar ini rupanya udah jalan gitu sebelum saya datang ini sudah banyak sekali jenis-jenis makanan yang bisa menjadi sumber pangan alternatif," kata PJ Bahtiar. Setelah sarapan pagi, dilanjutkan menanam pohon bersama. "Pohonnya adalah sukun nah pohon sukun ini juga punya buah dan kemampuan survivalnya di musim kering luar biasa karena ini pohon bisa tumbuh di gunung, di lembah bahkan di garis pantai pun bisa tumbuh dan bisa menjadi tumbuhan untuk menurunkan emisi karbon," ungkapnya. Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan, Sukun selain menurunkan emisi karbon juga menjadi sumber gizi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan dan kedaulatan pangan Selain Sukun, Sulbar juga memiliki potensi Pisang yang dapat terus dikembangkan dan menjadi pemasok untuk IKN kedepan serta melakukan ekspor ke luar negeri. Dia pun berharap, kolaborasi dan kerjasama dengan DPRD provinsi Sulbar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sulbar. (Rls)

Polman--Mewakili Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Analis Kebijakan Ahli Madya Faisal, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) bersama Komisi I DPRD Sulbar ke Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Jumat, 31 Mei 2024. Kunker bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di wilayah tersebut. Kegiatan ini dihadiri berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, serta seluruh anggota DPRD Sulbar Komisi I, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Inspektorat Sulbar, Pemerintah Desa, dan Biro Pemkesra Setda Sulbar serta Bagian Kesra Setda Polman. Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemkesra Setda Sulbar, Faisal mengatakan, tujuan utama dari kunjungan tersebut adalah untuk memastikan bahwa bantuan keuangan yang diberikan tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program BKK. “Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil untuk meningkatkan efektivitas program,” kata Faisal. Faisal menyatakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program itu berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di Polman. "Kami berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi, serta bekerjasama dengan pihak terkait untuk menyelesaikan setiap kendala yang ada," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, menyampaikan pentingnya komunikasi yang intens dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran terkait program BKK. Menurutnya, komunikasi yang efektif antar instansi sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang urgent secara bertahap. "Dibutuhkan komunikasi yang intens dan komitmen oleh seluruh jajaran terkait program BKK agar permasalahan-permasalahan yang sangat urgent bisa dituntaskan secara bertahap," ujar Suraidah. Suraidah menekankan, keberhasilan program itu sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Ia berharap, dengan adanya koordinasi yang lebih baik, program BKK dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Selain itu, Dia juga…

Mamuju-- Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Yasir Fattah, didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulbar Husain Mansyur, turut hadir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pembangunan serta Penajaman 8 Agenda Prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Rapat berlangsung di Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Sabtu, 1 Juni 2024. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah mengatakan, melalui implementasi dari 8 Agenda Prioritas tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam pembangunan Sulbar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yasir Fattah menegaskan, BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus berperan serta berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung dan melaksanakan program-program tersebut dengan optimal. “Kerja sama lintas sektor dan sinergi antarlembaga tentang mitigasi dan penanggulangan bencana, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar bagi kemajuan Sulbar,” kata Yasir Fattah usai menghadiri rapat. Sebelumnya, dalam rapat tersebut Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan apresiasi atas progres kinerja Pemprov Sulbar hingga 31 Mei 2024. Ia menekankan pentingnya loyalitas terhadap organisasi serta memberikan pendampingan kepada seluruh perangkat di lingkup Pemprov Sulbar. Pj. Gubernur Bahtiar juga menyoroti 8 Agenda Prioritas sebagai landasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulbar. Delapan agenda prioritas yang menjadi fokus pembangunan antara lain: 1. Menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dengan prinsip Luber Jurdil, Aman dan Damai. 2. Penanganan Gizi Buruk, Stunting, dan Kemiskinan Ekstrem. 3. Pengendalian Inflasi dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif. 4. Peningkatan Investasi, Hilirisasi dan Bangun Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru. 5. Kedaulatan dan Ketahanan Pangan. 6. Membangun Konektivitas dengan IKN dan Wilayah Sekitarnya. 7. Sinergi Program Pusat dengan Daerah (Provinsi dan Kabupaten), serta Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat. 8. Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, dan Ketertiban Umum. Bahtiar berharap, 8 agenda prioritas menjadi pegangan semua OPD dan bergerak dengan memperhatikan setiap regulasi. Termasuk batasan-batasan kewenangan antara pemkab, pemprov dan pemerintah pusat. "Harus bergerak sesuai dengan norma hukum.…

Mamuju–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Sabtu, 1 Juni 2024. Rapat ini dihadiri langsung Kepala BKD Sulbar Bujaeramy Hassan dan seluruh Pejabat Administrator BKD Sulbar. Berlangsung di Ruang Rapat Sekprov Sulbar, rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian program kerja yang telah berjalan serta merencanakan strategi untuk program-program yang akan datang. Berbagai hal mengenai program kerja BKD yang telah dan akan dilaksanakan dibahas secara mendalam dalam pertemuan ini. Dalam rapat, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menekankan pentingnya sinergi antara BKD dengan instansi lain dalam pemerintah daerah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kinerja yang lebih baik. Sementara, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan mengatakan, pertemuan itu sangat penting untuk mengevaluasi capaian program kerja yang telah berjalan dan merencanakan langkah-langkah ke depan. “Kami akan memastikan bahwa program kerja yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan,” pungkasnya. Kepala BKD Sulbar menyambut baik arahan dan bimbingan Sekprov Sulbar dalam pertemuan itu. “Terima kasih kami sampaikan atas arahan dan bimbingan Pak Sekprov. Sinergi dengan instansi lain dalam pemerintahan daerah akan terus kami tingkatkan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif,” kata Bujaeramy. Dia juga berterima kasih kepada seluruh Pejabat Administrator BKD Sulbar yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Ia menegaskan, BKD Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Polman–UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPRD Sulbar, Rabu 29Mei 2024. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala UPTD BBTPH Nasaruddin bersama pejabat serta staf. UPTD BBTPH berlokasi di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Dalam kunjungannya, Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sudirman memberikan apresiasi atas kinerja UPTD BBTPH Dinas TPHP Sulbar. Salah satu apresiasi yang diberikan adalah tercapainya realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh UPTD BBTPH pada Tahun Anggaran 2023. Sementara, Anggota Komisi II DPRD Sulbar Muliadi Bintaha memberikan masukan agar potensi-potensi PAD dari usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura dapat lebih dimaksimalkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Dihadapan Komisi II DPRD Sulbar, Kepala UPTD BBTPH Dinas TPHP Sulbar Nasaruddin menyampaikan, masih cukup banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh UPTD BBTPH seperti Sarana dan Prasarana Perbenihan serta Sumberdaya Manusia di Bidang Perbenihan. “Hal ini diperlukan perhatian khususnya dari DPRD Sulbar untuk dapat memperjuangkan dan mengawal penganggaran yang berpihak kepada UPTD BBTPH, yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis dinas yang mendapatkan tugas sebagai pengampuh PAD,” kata Nasaruddin. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Sulbar berjanji dan mengajak seluruh Anggota Komisi II DPRD yang hadir untuk bersama-sama memperjuangkan dan mengawal upaya penambahan anggaran pada Dinas TPHP Provinsi Sulbar yang dialokasikan untuk menunjang pengembangan Perbenihan di UPTD BBTPH. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyampaikan, pihaknya menyambut kunjungan kerja itu dengan senang hati dan siap untuk memberikan informasi yang dibutuhkan serta berdiskusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di UPTD BBTPH. “Kami juga berharap kunjungan kerja ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam upaya kemajuan sektor pertanian, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani di Sulbar,” tuturnya. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor :…

Mamuju - Sekretaris Provinsi Muhammad Idris Menutup Secara Resmi Pekan Ekonomi Syariah (PEKSYAR), di Atrium Mall Maleo Town Square, Sabtu, 1 Juni 2024. "Alhamdulillah malam ini kita menutup pekan ekonomi syariah yang betul-betul berjalan selama sepekan," kata Idris. Seperti, dilihat dalam pelaksanaan Peksyar ini menjadi bagian yang selalu dicanangkan Pemprov Sulbar yakni membangun ekosistem ekonomi syariah. "Ekosistem ekonomi syariah ini tidak boleh bicara casingnya. Tapi juga bagaimana usaha dilakukan berbagai pihak dalam menumbuhkan ekosistem yang dibangun ini," tambahnya. Seperti contohnya aspek literasi ekonomi syariah, karena konvensasi dan syariah itu berbeda. "Peluang ekonomi syariah kita di Indonesia ini masih dikalahkan oleh Malaysia. Makanya ini kita galakkan terus," ungkapnya. Selain itu, kolaboratif paling penting dalam membangun ekosistem ekonomi syariah itu sendiri. "Jadi baik itu perbankan, UMKM, pemerintah, dan dunia usaha harus membangun kolaborasi demi mewujudkan meningkatnya ekonomi syariah di Sulbar," tandasnya.(rls)