MAMUJU -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi, didampingi Ketua Bapemperda Syahrir Hamdani, Kabag Umum dan Keuangan, Stephanus Buntu Madika serta perisalah legislatif ahli muda, Sahrin Salatung menerima Kunjungan Koordinasi DPRD Kota Pare-pare di Ruang Paripurna DPRD Prov. Sulbar, Kamis, 29 Maret 2024 Dalam kunjungan tersebut, Delegasi dari DPRD Kota Pare-Pare menyampaikan niat baik mereka untuk berkonsultasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Suraidah Suhardi menyambut baik kunjungan tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi antar DPRD Sulbar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta dalam membangun daerah. "Ini merupakan momen penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Kota Pare-Pare. Melalui konsultasi dan koordinasi yang baik, kami yakin dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan progresif untuk kemajuan daerah ini," ujar Suraidah Ketua Komisi III DPRD Kota Pare-Pare, Ibrahim Suanda, mengatakan , dalam kunjungan ini , untuk bertukar pengalaman dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, seperti yang di sampaikan Ketua DPRD Sulbar bahwa peran serta masyarakat itu tidak pernah di abaikan, dan selalu melibatkan masyarakat serta proses penyusunan melalui beberapa tahapan, salah satunya dilakukan konsultasi yang apik bersama stekholder yg berkepentingan.

MAMUJU, --Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh didampingi Kadiskominfo Sulbar Mustari Mula melakukan kunjungan ke Stasiun TVRI Sulbar untuk meninjau pembangunan studio baru TVRI Sulbar, Jumat 1 Maret 2024. Hal itu sebagai bentuk dukungan Pemprov Sulbar untuk pengembangan dan kemajuan TVRI Sulbar. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar Mustari Mula menyampaikan, dengan adanya studio baru TVRI Sulbar berbasis digital diharapkan penyebaran informasi kegiatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat dapat lebih masif dan meluas menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mustari juga berharap melalui New Studio TVRI yang berbasis digital ini, dapat mendukung program prioitas Pemprov Sulbar yaitu branding dan meketing serta OPD lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui Program Sulbar Menyapa atau Bincang Malaqbi yang telah mendapat apresiasi dari Irjen Kemendagri sebagai salah satu inovasi Pemerintah lebih dekat dengan masyarakat. "Sulbar menyapa melalui Bincang Malaqbi atau Halo Sulbar yang telah berjalan selama ini terlaksana secara berkesinambungan yang nara sumbernya berasal dari OPD dengan tema berdasarkan isu aktual yang berkembang di masyarakat," terang Mustari. "Misalnya saat ini isu yang berkembang terkait kesiapan pangan jelang ramadhan maka OPD yang jadi Nara Sumber adalah OPD yang terkait dengan Pangan. Kami Dinas Kominfo Pers selaku fasilitator pelaksana program penyebaran informasi publiknya," sambung Mustari, pungkasnya. Kepala Kepala Stasiun TVRI Sulbar Fuad mengatakan, studio baru TVRI Sulbar ini merupakan proyek DBS bantuan dari Kominfo RI, "Ini akan dilengkapi dengan peralatan yang semuanya digital, progresnya saat ini pengadaannya proses tender. Mudah-mudahan studio baru ini dapat selesai dalam waktu dekat, dan dimanfaatkan oleh masyarakat," ucap Fuad. Dia juga berkomitmen mendukung agenda pemerintahan, termasuk Bincang Malaqbi yang menjadi program rutin yang sudah berjalan sejak 2022. (*)

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh berkunjung di studio baru TVRI Sulawesi Barat yang sedang dalam tahap finishing, Jumat 1 Maret 2024. Menerima kunjungan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan yaitu Kepala Stasiun TVRI Sulbar Fuad dan jajarannya. "News studio kita ini posisinya tepat di samping kantor TVRI. Ini adalah proyek BTS dari Kementerian Kominfo RI," kata Fuad. Proyek BTS ini merupakan bantuan Kementerian Kominfo kepada seluruh stasion TVRI di Indonesia. "Jumlahnya itu ada 12, Alhamdulillah Sulbar salah satunya dimana ukurannya 10 kali 12 meter," ungkapnya. Ia menambahkan rencananya studio ini akan dilengkapi fasilitasi digital. "Jadi semua peralatannya digital. Mulai dari kamera sampai audio digital, InshaAllah peralatannya akan datang pada bulan Oktober 2024," tambahnya. Saat ini, proyek ini dalam proses tender di Kementerian Kominfo RI, dirinya berharap segera datang peralatannya. "Untuk peresmian gedungnya kita masih menunggu TVRI pusat dan Kominfo RI kapan rencananya," ujarnya. Ia berharap dengan adanya peralatan lengkap bisa menjadi bagian pembangunan daerah Sulbar. "Kita mengajak seluruh mitra di provinsi maupun kabupaten untuk bersama-sama mengisi layar TVRI Sulbar. Karena kita merupakan lembaga penyiaran publik," ungkapnya. Apalagi, ada program Sulbar Malaqbi dan rencananya tahun 2024 ini ada program Sulbar menyapa. "Jadi ayo kita isi menjadi narasumber di program TVRI, karena rencananya setiap OPD akan hadir mengisi acara ini," tandasnya.(rls)

MAKASSAR--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Sosialisasi Pelaksanaan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar Wilayah Sulawesi Tahun 2024 di The Rinra Hotel Makassar, Selasa (27/2/2024). Dalam kegiatan itu, Bapperida Sulbar diwakili Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Ifwil) Arjanto, yang hadir didampingi Perencana Ahli Pertama, I Ketut Wibawa Bagianadi. Kegiatan itu dilaksanakan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam rangka percepatan penyediaan peta dasar skala besar 1:5000 di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Pulau Sulawesi pada tahun 2024. “Menurut BIG, pertimbangan pemetaan dasar skala besar 1:5000 di Sulawesi guna mendukung kebutuhan masterplan 40 kota sesuai arahan Presiden melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Peta dasar skala besar tersebut akan berguna untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), ” ungkap Arjanto usai mengikuti kegiatan. Ditemui pada kesempatan yang berbeda, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengatakan, peta sangat diperlukan dalam perencanaan. “Adanya peta dasar dengan skala besar, yaitu satu banding lima ribu (1:5000) sangat kita butuhkan dalam perencanaan. Harapannya peta dasar tersebut nantinya dapat kita manfaatkan dalam menentukan kebijakan yang mencakup berbagai sektor di Sulbar,” kata Junda, Jumat (1/3/2024). (rls)

POLMAN – Dalam rangka peningkatan kelahiran ternak di UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan (BPHMT-IB), Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar), melakukan pemeriksaan kebuntingan dan gangguan reproduksi pada ternak sapi yang ada di Instalasi Perbibitan Ternak Unggul (IPTU) Beroangin, Kamis, 29 Februari 2024. Dalam kegiatan itu, Dinas TPHP Sulbar berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan serta Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Kegiatan itu dilakukan dengan melibatkan fungsional medik veteriner, Asisten Teknik Reproduksi Ternak (ATR), dan pengawas bibit ternak. Kegiatan yang dilakukan berupa mengobservasi perubahan dan perkembangan pada janin serta kondisi reproduksi induk. Data-data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kondisi kesehatan sapi dan janinnya. Informasi yang diperoleh juga akan menjadi dasar bagi pemeliharaan sapi dan menjadi bahan penilaian untuk melakukan tindakan yang tepat. Kepala Seksi Perbibitan UPTD BPHMT-IB, Hasanuddin mengungkapkan, sebanyak 100 ekor lebih sapi mengalami kebuntingan di IPTU Beroangin. "Hal ini menjadi kabar gembira karena angka tersebut menjadi angka kebuntingan tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Semoga anak sapi atau pedet bisa lahir dengan selamat dan tumbuh menjadi bibit ternak yang terbaik kedepannya," harap Hasanuddin. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, UPTD BPHMT-IB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional perbibitan ternak dan hijauan makanan ternak, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas TPHP Sulbar. “Dalam menyelenggarakan tugas pokok itu, UPTD BPHMT-IB mempunyai fungsi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis penunjang di bidang perbibitan dan hijauan makanan ternak, ” tuturnya. Tugas dan fungsinya, lanjutnya, seperti pelaksanaan perawatan ternak induk, penyediaan pakan ternak, peningkatan produksi ternak bibit, perawatan dan perbanyakan bibit hijauan pakan ternak serta pelaksanaan optimalisasi produksi bibit dan hijauan pakan ternak dalam rangka peningkatan PAD. (rls)

MAMUJU--Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kebun Sumber Benih (KSB) Direktorat Perbenihan, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Pemulia Tanaman Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Jember, Kamis 29 Februari 2024. Kunjungan Tim Monev KSB Direktorat Perbenihan Dirjen Perkebunan dan Pemulia Tanaman Puslitkoka Jember di Kantor Dinas Perkebunan Sulbar tersebut disambut baik Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail. Kunjungan itu merupakan rangkaian Monev KSB yang ada di Sulbar, yaitu di Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju dan Mamuju Tengah yang berlangsung pada 26 Februari hingga 01 Maret 2024. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail optimis Sulbar memiliki potensi untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan benih di wilayah Sulbar, khususnya benih batang atas (entres). Olehnya itu, Herdin menekankan, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan hal tersebut. Salah satunya dengan melakukan evaluasi kelayakan KSB yang ada. "Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi teknis dan administrasi terhadap keberlanjutan status kebun entres kakao tersebut, dimana saat ini statusnya sebagai Kebun Entres Kakao yang telah ditetapkan melalui SK Menteri Pertanian," kata Herdin. Dalam kunjungan itu, Pemulia Tanaman Puslitkoka Jember, Bayu Setiawan menyampaikan, pengembangan KSB perlu sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, perlu juga pemetaan yang jelas agar kebutuhan sumber benih cukup tersedia dalam memenuhi kebutuhan produsen benih. “Potensi KSB di Sulbar, potensi luasan lahan peremajaan dan perluasan lahan kakao harus ada datanya, harus ada justifikasi yang jelas untuk perencanaan pembangunan KSB,” ujar Bayu. Sementara itu, Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Sulbar, Muliadi menyampaikan, Dinas Perkebunan Sulbar mendorong terbangunnya Kebun Induk Kakao sebagai sumber benih asal biji/F1 (sekaligus sebagai batang bawah pada benih kakao sambung pucuk). Muliadi mengungkapkan, saat ini sumber benih asal biji kakao didatangkan dari Puslitkoka dan PT. Haspam di Jember. Namun, sering terkendala jumlah ketersediaan, waktu pengiriman dan biaya. "Oleh karena itu, sebagai provinsi urutan ke-4…

Mamuju - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan (BPHMT-IB) bersama UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet, melakukan pemeriksaan kebuntingan ternak kambing dalam rangka usaha peningkatan kelahiran ternak yang ada di Instalasi Perbibitan Ternak Unggul Kalukku, Selasa, 27 Februari 2024. Dengan melibatkan medik veteriner dan pengawas bibit ternak, kegiatan itu menggunakan teknologi ultrasonografi (USG) untuk mendeteksi vesikel embrionik yang menandakan kebuntingan dini serta mengobservasi perubahan dan perkembangan pada janin (fetus), seperti denyut jantung, pergerakan, jumlah hingga kondisi abnormalitas. Medik Veteriner drh Fuji Magfhira Semesta mengatakan, pemeriksaan kebuntingan merupakan peneguhan diagnosa. Menurutnya, kebuntingan bisa diperiksa melaui palpasi abdomen, hanya saja kekurangannya ketika kebuntingan masih berusia sebulan, maka tidak akan terdeteksi melalui palpasi abdomen. "Di sinilah peran USG sebagai peneguhan diagnosa kebuntingan," ucapnya. Dia menyampaikan, data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kondisi kesehatan kambing dan janinnya. "Informasi yang diperoleh juga akan menjadi dasar bagi pemeliharaan kambing dan menjadi bahan penilaian untuk melakukan tindakan yang tepat,” ujarnya. Hal itu sejalan dengan apa yang disampaikan Kepala Seksi Perbibitan UPTD BPHMT-IB Hasanuddin H, yang mengatakan, deteksi kebuntingan merupakan satu hal penting yang harus dilakukan guna memaksimalkan produksi ternak. “Hasil dari deteksi kebuntingan dini ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam program perkawinan indukan ternak kambing yang ada di IPTU Kalukku. Jika ternak bunting, maka kandangnya akan dipisah dari pejantan, akan tetapi apabila ternak tersebut tidak bunting maka harus dikawinkan kembali,” tuturnya. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, bibit ternak unggul merupakan salah satu pilar ketahanan pangan. Untuk itu, kontribusi UPTD BPHMT-IB sangat krusial guna memastikan tersedianya bibit ternak unggul khususnya di Sulbar tetap terjaga. “Oleh karena itu langkah-langkah pelaksanaan optimalisasi produksi bibit terus diupayakan, seperti kegiatan deteksi kebuntingan dan gangguan reproduksi pada ternak, penanaman…

MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) telah melakukan langkah maju dalam sistem pengadaan barang dan jasa dengan memaksimalkan belanja E-Purchasing melalui Katalog Elektronik. Langkah ini menandai perubahan signifikan dari pola lama yang telah lama menjadi standar dalam pengadaan pemerintah. Berdasarkan data terbaru pada SiRUP LPSE Sulbar, penggunaan metode E-Purchasing telah meningkat secara substansial, dengan jumlah paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) penyedia mencapai 1.379 paket, atau setara dengan 18,30 persen dari total 4.099 paket RUP penyedia. Sementara itu, metode pengadaan tender, yang merupakan metode konvensional yang sebelumnya dominan, mengalami penurunan signifikan, hanya mencakup 19 paket atau sekitar 2,31 persen dari total paket RUP penyedia. Total penginputan data RUP mencapai 79 persen. Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sulbar, M. Yamin Saleh mengomentari peralihan tersebut dengan antusias. Ia mengatakan, mulai awal tahun sampai Kamis 29 Februari 2024 perangkat daerah mulai merealisasikan belanja barang jasa melalui Katalog Elektronik. "Bagi kita, transformasi ini menandai perubahan besar dalam pengadaan barang dan jasa. Tahun ini, etalase konstruksi juga telah kita buka, artinya paket pekerjaan konstruksi juga sudah bisa diproses melalui Katalog Elektronik. Kami percaya bahwa menggunakan teknologi modern seperti E-Purchasing akan membawa efisiensi dan transparansi yang lebih besar dalam proses pengadaan," kata M. Yamin Saleh, Kamis 29 Februari 2024. M. Yamin Saleh menekankan pentingnya langkah itu dalam meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal dalam proses pengadaan pemerintah. "Dengan memudahkan akses melalui platform elektronik, kami berharap para penyedia barang dan jasa lokal dapat lebih mudah terlibat dalam proses pengadaan dan mendapatkan kesempatan yang lebih adil," tambahnya. Biro PBJ berkomitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan implementasi metode E-Purchasing ini, guna mendukung visi pembangunan daerah yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa perubahan ini akan menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem pengadaan barang dan…

Mamuju - Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) drh. Agus Rauf menghadiri acara Rilis Berita Resmi Statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar di Aula Gedung BPS, Jumat 1 Maret 2024. Kegiatan ini dirangkaikan dengan acara Penyerahan Piagam Penghargaan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh kepada Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri, didampingi Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, sebagai peringkat 1 terbaik nasional untuk peningkatan pelaporan Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) Tahun 2023. Piagam ini merupakan bentuk apresiasi dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI atas pencapaian konsistensi pelaporan data hortikultura. Pengelolaan statistik hortikultura dilaksanakan BPS bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura serta Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian, dan kerjasama ini berjenjang sampai ke tingkat kabupaten/kota melalui petugas pengumpul data di tiap kecamatan. Pengelolaan statistik hortikultura ini melalui beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data, pelaporan, analisis hingga penyajian data. Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, drh. Agus Rauf menjelaskan, Dinas TPHP melalui Bidang Hortikultura bersama BPS Sulbar secara konsisten melakukan monitoring serta pembinaan data sektoral yang telah dikumpulkan oleh petugas di tiap kabupaten. “Subsektor hortikultura telah berkontribusi secara nyata mendukung perekonomian nasional dalam rangka penyediaan produk pangan, kesehatan, pariwisata, perdagangan dan penyerapan tenaga kerja,” ungkap drh. Agus Rauf. Sementara, Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif mengatakan, berkembangnya perekonomian dan pengetahuan masyarakat telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya buah-buahan dan sayuran sebagai sumber gizi dan pangan sehari-hari. "Disamping itu, kehidupan modern membutuhkan kondisi lingkungan yang indah dan asri, serta adanya paradigma back to nature dalam bidang kesehatan dan penataan lingkungan menyebabkan permintaan tanaman biofarmaka dan tanaman hias cenderung meningkat," kata Syamsul Ma’rif, saat dihubungi via seluler, Jumat, 1 Maret 2024. Dia menekankan, sehubungan dengan perkembangan tersebut, maka ketersediaan data dan informasi pertanaman komoditas hortikultura sangatlah diperlukan. Perbaikan data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih objektif, akurat…

MAMUJU, -- Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh tidak lama lagi akan mengakhiri masa jabatan di Sulawesi Barat. Mahasiswa menilai Pj selama menjabat berkinerja baik dan wajib untuk diperpanjang. Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrulloh dilantik pada 12 Mei 2023 dari jabatannya sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Ketua Badko HMI Sulselbar Muhammad Ahyar mengatakan, selama bertugas di Sulawesi Barat Pj Gubernur, Prof Zudan dinilai banyak merubah perilaku pemerintah di Sulbar termasuk kinerja para OPD. "Melihat dari kinerja selama 10 bulan banyak hal yang membuat kita mempertahankan salah satunya adalah bagaimana memprogramkan satu kebutuhan mahasiswa yaitu beasiswa," kata Ahyar. Selain itu, menurutnya dimasa kepempimpinan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan banyak memberikan keterlibatan kepada anak muda untuk berdiskusi dengan pemerintah bersama OPD seperti yang dilakukan dalam penyusunan RPJPD. "Kita melihat bagaimana Pj Gubernur Sulbar memberikan satu teladan bagi OPD tingkat Provinsi ini dan bisa merubah kebiasaan buruk yang ada terutama OPD di Sulbar, saya melihat ada perubahan lebih dekat masyarakat dan lebih responsif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat," tutupnya. (Rls)