MAMUJU--Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) kembali melakukan koordinasi dengan Pemerimtah Kabupaten (Pemkab) Majene terkait kelanjutan relokasi korban bencana gempa bumi di Dusun Aholeang, Desa Mekatta, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene pada Senin 19 Februari 2024 lalu. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Sulbar Asrul membenarkan hal tersebut dan menyatakan telah melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perkim Sulbar Syahruddin. Dalam laporannya, Ia menyampaikan, dirinya dan tim sudah berkoordinasi ke Pemkab Majene melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) terkait kelanjutan relokasi korban bencana gempa bumi di dusun tersebut. “Kami sudah melakukan koordinasi dan bertemu lagsung dengan Kadis Perkimtan Ibu Rima untuk memperoleh informasi progres relokasi korban bencana gempa bumi di Dusun Aholeang,” kata Asrul, saat ditemui di ruang kerjanya setelah apel pagi, Senin 26 Februari 2024. Berdasarkan hasil koordinasi ke Dinas Perkimtan Majene, Asrul menyampaikan, Pemkab Majene telah membebaskan seluruh bidang tanah tempat merelokasi korban bencana gempa Aholeang. Namun, informasi yang diperoleh dari Kadis Perkimtan Majene bahwa untuk melanjutkan pembangunan rumah sudah tidak memiliki anggaran lagi. “Sisa lahan tempat merelokasi korban bencana Dusun Aholeang sudah dibebaskan. Namun, anggaran untuk melanjutkan pembangunan rumah Pemkab Majene sangat terbatas, jadi kami hanya menyarankan untuk menyurat bermohon bantuan ke Kementerian yang membidangi perumahan, dan Dinas Perkim Sulbar untuk anggaran tahun 2024 ini hanya bisa melakukan perencanaan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU),” kata Asrul menjelaskan. Asrul juga menyampaikan, setelah melakukan koordinasi ke Perkimtan Majene, dirinya dan tim berkesempatan melakukan identifikasi ke tempat relokasi korban bencana Dusun Aholeang dan bertemu langsung dengan kepala dusun dan masyarakat. Hasil identifikasi, ada beberapa PSU yang saat ini mereka sangat butuhkan. “Setelah kami mengidentifikasi ternyata warga yang ada di sana itu sangat membutuhkan sumur bor dan jalan beton, dikarenakan mereka masih kekurangan air untuk kebutuhan sehari – hari dan akses jalan yang mereka gunakan masih…

Mamuju—Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar) Mohammad Ali Chandra mewakili Pj. Gubernur Sulbar menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Kegiatan Survei Seismik Multi Client 2D oleh PT. TGS Geophysical Indonesia di Gedung Graha Sandeq, Selasa (27/2/2024). Kegiatan itu bertujuan untuk menyampaikan rencana Kegiatan Survei Seismik Multi Client 2D di perairan Sulbar kepada perangkat daerah Sulbar, serta para pemangku kepentingan. Kebutuhan nasional terhadap minyak bumi masih tinggi, sehingga untuk memenuhinya harus dilakukan impor crude atau BBM. Oleh kerena itu, pemerintah mencanangkan peningkatan produksi minyak menjadi 1 Juta Barel pada tahun 2030. Untuk mencapai target produksi minyak bumi 1 Juta Barel ini, upaya yang dilakukan adalah optimasi produksi pada lapangan eksisting, percepatan transformasi resouces to production dengan mempercepat pengembangan lapangan baru. Upaya pemerintah untuk mempercepat penemuan cadangan-cadangan migas baru, melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM RI menugaskan PT. TGS Geophysical Indonesia untuk melakukan Survei Seismik Multi Client 2D, yang salah satu lokasi survey berada di perairan Sulbar. Atas nama Pemprov Sulbar, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra mengapresiasi dan menyambut baik rencana Dirjen Minyak dan Gas Kemeterian ESDM RI bekerjasama dengan PT. TGS Geophysical Indonesia, untuk melakukan Kegiatan Survei Seismik Multi Client 2D di perairan Sulbar. "Kita harapkan dari hasil survei ditemukan cadangan-cadangan migas baru, sehingga meningkatkan daya tarik investasi sektor hulu migas," kata Chandra. Dia juga berharap, dari kegiatan sektor hulu migas itu dapat berperan dalam meningkatkan pembangunan daerah, berperan sebagai sumber penerimaan daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal sebagai salah satu dampak positif yang diharapkan pemerintah daerah. Seperti diketahui survei seismik merupakan bagian dari suatu kegiatan mencari cadangan migas. Mencari cadangan digolongkan sebagai kegiatan bisnis hulu migas yang pertama dan juga merupakan salah satu kegiatan penting. Keberhasilan pada kegiatan seismik akan menentukan kegiatan apa yang harus dilakukan berikutnya. Selain itu, hasil dari…

Mamuju - Menindaklanjuti pengecekan langsung Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh di Masjid Baitul Anwar, Kompleks Perkantoran Pemprov Sulbar pada Rabu (28/2/2024), Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle merespon cepat arahan dengan mengerahkan jajarannya untuk turut serta dalam “sedekah tenaga”, Kamis (29/2/2024). Sedekah tenaga dimaksud yaitu menyumbangkan waktu dan tenaga melakukan pembersihan area dalam dan luar Masjid Baitul Anwar. Bukan hanya itu, dilakukan juga pembenahan penerangan lampu halaman masjid. Menurut Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle ada beberapa yang menjadi koreksian dari Pj. Gubernur Sulbar saat pengecekan, misalnya pada lantai masjid, lantai satu, dua dan tiga. "Kita diminta agar lebih dibersihkan lagi dan halaman area masjid juga dilakukan pembersihan serta penerangan lampu jalan area masjid untuk lebih dimaksimalkan lagi pada saat malam hari, apalagi menjelang bulan Ramadhan yang tentunya sangat bermanfaat bagi banyak orang apalagi saat menunaikan ibadah," kata Anshar. Sehingga, dirinya langsung mengajak jajarannya sekitar 50 orang terdiri dari tenaga cleaning servis, securty dan tim teknisi untuk bersedekah tenaga dalam kegiatan tersebut. "Kita berharap kepada jajaran untuk melakukan gerakan sedekah bersih masjid atau tempat ibadah lainnya di lingkungan tempat tinggal masing-masing," ujarnya. (rls)

MAMUJU --Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sulbar kembali merilis perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sulbar bulan Februari 2024, secara virtual Jumat 1/3/2024. Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri menyampaikan Inflasi Sulbar, untuk Inflasi bulan ke bulan 0,08 persen, inflasi tahun ke tahun 2,22 persen dan inflasi tahun kalender 0,15 persen. Inflasi ini dipicu kenaikan harga pada kelompok makanan minuman dan tembakau sebesar 0,25 persen dengan andil inflasi 0,09 persen. Kelompok pengeluaran lainnya seperti transportasi 0,18 persen dengan andil inflasi 0,02 persen dan kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran 0,7 dengan andil inflasi 0,01 persen. Untuk kelompok mengalami deflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 0,13 persen dengan andil deflasi 0,02 persen. Melihat inflasi tahunan pada Februari 2024, yakni 2,22 yoy. Angka ini lebih rendah daripada Januari 2024. Ini didorong kenaikan harga kelompok makanan minuman dan tembakau 1,48 persen, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman resotaan 0,54 persen dan kelompok transportasi 0,14 persen. Melihat perkembangan Inflasi di dua kabupaten IHK, di Mamuju dan Majene, untuk inflasi Mamuju inflasi 1,63 persen yoy, sementara Majene 2,59 persen yoy. "Beberapa komoditas utama pemberi andil seperti Beras kemudian Cabe merah dan Ikan Tuna. peningkatan harga beras disebabkan berkurangnya stok di pasar. Sementara untuk cabe merah mengalami kenaikan karena jumlah pasokan yang masuk mengalami penurunan. Untuk Ikan Tuna mengalami kenaikan harga karena hasil tangkapan yang berkurang," PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh turut hadir pada press release BPS Sulbar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada sejumlah pihak sehingga inflasi Sulbar tetap terkendali. Bahkan terus menunjukkan kemajuan. Terlihat, kata Zudan, dengan inflasi 2,22 persen yoy pada Februari 2024 ini lebih rendah dari rata-rata nasional, yakni 2,7 persen yoy. Angka tersebut menjadikan Sulbar di posisi lima terbaik pengendalian inflasi se- Indonesia. "Ini terima kasih dukungan dari bps , BI rekan media dan masyarakat.…

MAMUJU, -- PJ. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh siap mendukung berdirinya Kantor Perwakilan BKN di Provinsi Sulbar. Hal itu disampaikan PJ Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, saat menerima audiensi dari perwakilan BKN, Jumat 01 Maret 2024. "Kita mencoba mencari berbagai peluang kerjasama koordinasi yang supervisi dari pusat di bidang kepegawaian. Maka kitabutuhkan kantor perwakilan BKN di Sulawesi Barat sehingga kalau tes pegawai, asesmen pegawai, koordinasi kepegawaian, perpindahan pegawai, mutasi, itu bisa lebih cepat," ucap Prof. Zudan. Selama ini, Pemprov Sulbar dalam urusan kepegawaian masih menginduk ke BKN Makassar Sulawesi Selatan, sehingga diharapkan berdirinya kantor perwakilan BKN Sulbar memudahkan urusan kepegawaian di Sulbar. Kepala BKN Makassar Andi Anto mengatakan, upaya pembangunan Kantor perwakilan BKN di Sulbar bertujuan meningkatkan layanan masyarakat di wilayah Sulawesi Barat, sehingga layanan ASN di Sulawesi Barat tidak lagi di Kota Makassar tapi bisa dilakukan di Mamuju. Selama ini Sulawesi Barat Saya kira pelayanan kepegawaian "berjalan dengan lancar. Komunikasi dengan kepala BKD teman-teman di BKN proses mutasi di kantor regional hamoir tidak ada kendala. Mudah mudahan dengan Pak Gubernur bisa menbantu kami dalam hal penyediaan lahan untuk pembangunan Kantor BKN di Sulawesi Barat," pungkasnya. (Rls)

Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang diwakili Kepala Bidang Energi A. Rahmat, JF Perencana Ahli Muda Abd. Syukur, JF Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Farid Asyhadi dan Anugrah Irawan secara daring mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024 secara daring yang dilaksanakan Kemendagri dan Bappenas, Rabu 28/02/2024. Dinas ESDM SUlbar secara aiktif ikut berdiskusi dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat dalam urusan sektor ESDM. Diskusi urusan desk sektor ESDM dalam Rakortekrenbang 2024 berperan penting dalam memastikan koordinasi, informasi, pemetaan masalah, dan evaluasi kinerja, serta penyusunan rencana aksi di sektor ESDM yang nantinya berkaitan dengan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, A. Rahmat menjelaskan, Rakortekrenbang 2024 merupakan forum strategis yang akan menentukan proses perencanaan pembangunan ke depan, khususnya dalam penyelarasan antara perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu juga penyelarasan dan sinkronisasi APBD dan APBN. “Beberapa hal yang kita sepakati dalam pertemuan tersebut, diantaranya ratio elektrifikasi dengan meningkatnya rumah tangga yang teraliri listrik dimana capaian 2023 sebesar 98,71 persen dan diharapkan pada 2025 mencapai 99 persen. Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi dengan meningkatnya penggunaan energi yang bersumber dari EBT, dimana capaian 2023 sebesar 23,61 persen dan diharapkan pada 2025 mencapai 45.89 persen. A. Rahmat mengatakan, dalam hal tersebut tentunya dengan sejumlah syarat terutama mendorong pembangunan pembangkit listrik EBT di wilayah Sulbar dan kebijakan pemerintah pusat dan PLN untuk memberikan kuota pembangunan pembangkit listrik dimaksud. (rls)

Mamuju--Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Farid Asyhadi melakukan audiensi dengan Pejabat Fungsional Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya Safruddin dan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Sulbar Fatwan Rasyid, Rabu 28/02/2024. Audiensi dilakukan guna menindaklanjuti arahan Kepala Dinas ESDM Sulbar Moh. Ali Chandra untuk segera menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Sulbar. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar. Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas ESDM Sulbar, Farid Asyhadi menyampaikan, sesuai dengan hasil pertemuan Kepala Dinas ESDM Sulbar dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT. PLN (Persero) yang membahas pengembangan pembangkit listrik di Sulbar beberapa waktu lalu. Salah satu hasil pertemuan tersebut yakni Pemprov Sulbar diminita untuk membuat RUKD. “Hingga saat ini Pemprov Sulbar belum memiliki dokumen RUKD sehingga gambaran tentang potensi energi listrik, terutama Energi Baru Terbarukan (EBT) dan kebutuhan tenaga listrik di wilayah Sulbar belum terdokumentasikan di tingkat provinsi. Hal ini membuat pemerintah pusat dan PLN tidak dapat memberikan kuota pembangunan pembangkit listrik di wilayah Sulbar. Dengan adanya RUKD ini nantinya akan membuat investor dapat bergairah kembali untuk berinvestasi di Sulbar,” ujar Farid. Untuk itu, Farid mengatakan, audiensi tersebut dimaksudkan untuk meminta petunjuk dari Biro Hukum Setda Sulbar terkait penyusunan RUKD Sulbar tersebut, terutama pada prosedur pelaksanaan penyusunan perundang-undangan. Sementara, Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Sulbar, Fatwan Rasyid membenarkan bahwa beberapa provinsi sudah memiliki Peraturan Gubernur tentang RUKD, dan berdasarkan aturan yang baru yakni Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah pada Pasal 6 menyebutkan RUKD disusun oleh gubernur berdasarkan RUKN dan RUKD ditetapkan dengan keputusan gubernur. “Nantinya RUKD Sulbar disahkan berdasarkan keputusan Gubernur Sulbar, dan diminta kepada Dinas ESDM Sulbar agar dapat menyusun RUKD dengan mengikutsertakan…

MAMUJU--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana memastikan inovasi – inovasi yang diciptakan Pemprov Sulbar sesuai nilai – nilai Pancasila. “Tentunya dengan adanya arahan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta inovasi daerah harus sesuai nilai – nilai pancasila, kita pastikan semua inovasi – inovasi di lingkup Sulbar ini telah sesuai nilai – nilai Pancasila,” kata Junda, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/2/2024). Disampaikan, dalam evaluasi kinerja Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh di Kemendagri pada 20 Februari lalu, Pemprov Sulbar pun telah melaporkan inovasi – inovasi yang telah dibuat hingga saat ini. "Beberapa diantaranya juga mendapat apresiasi dari Kemendagri, seperti inovasi dalam penanganan inflasi dan gerakan toilet bersih,” ujarnya. Junda mengungkapkan, pihaknya telah menyusun konsep Tim Inovasi Daerah Sulbar yang melibatkan seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Sulbar. Harapannya, setiap pimpinan unit kerja dapat mendorong inovasi di lingkungan kerjanya, sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar untuk terus berinovasi, terutama dalam pelayanan publik. “Sebagai tindak lanjut dari arahan Pj. Gubernur Sulbar, yang menunjuk Bapperida Sulbar sebagai leading sector dalam pelaksanaan Innovative Government Award (IGA), kami telah mengajukan Draft SK tentang Tim Inovasi Daerah kepada Bapak Pj. Gubernur Sulbar,” ungkapnya. “SK tersebut melibatkan seluruh OPD lingkup Sulbar, agar masing – masing kepala OPD mendorong jajarannya untuk terus berinovasi dalam melayani masyarakat," sambungnya. Sebelumnya, dalam rapat bersama Pj. Gubernur Sulbar beberapa waktu lalu, Kepala Bapperida Sulbar telah menyampaikan rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk percepatan keikutsertaan dalam IGA, yaitu : 1. Inventarisasi dan penjaringan seluruh inovasi yang ada di Sulbar terutama pada program 1 Eselon 3 – 1 inovasi yang saat ini berjalan. 2. Membentuk tim untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap inovasi yang dilakukan oleh OPD lingkup Sulbar. 3. Meningkatkan koordinasi, sosialisasi secara intensif bagi OPD terkait…

Mamuju – Menindaklanjuti hasil rapat usulan pengembangan pembangkit listrik di Sulawesi Barat (Sulbar), yang dilaksanakan di Ruang Rapat Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, baru-baru ini, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar Mohammad Ali Chandra memberi arahan kepada Bidang Ketenagalistrikan untuk segera menyusun draf Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Itu disampaikan pada rapat internal, yang dihadiri Kepala Bidang Ketenagalistrikan Qomaruddin Kamil dan Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Farid Asyhadi di Ruang Kerja Kepala Dinas ESDM Sulbar, Rabu 28 Februari 2024. Mohammad Ali Chandra mengatakan, RUKD itu nantinya mengakomodasi potensi energi, terutama EBT, serta kebutuhan tenaga listrik di wilayah Sulbar, sehingga investor dapat bergairah kembali untuk berinvestasi di provinsi ini. “Kita sebagai pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi pembangkit listrik di Sulbar. Saat ini terdapat enam perusahaan dan investor yang telah melakukan survei, studi, dan pengurusan perizinan. Namun, hingga saat ini pemerintah pusat dan PLN belum memberikan kuota pembangunan pembangkit listrik di wilayah Sulbar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kepercayaan investor terhadap pemerintah,” ungkap Chandra. Kepala Dinas ESDM Sulbar juga meminta kepada Bidang Ketenagalistrkan untuk dapat segera berkoordinasi dengan PT. PLN (Persero) dan stakeholder terkait dalam upaya penyusunan dokumen RUKD tersebut, dan diharmonisasi dengan peraturan-peraturan yang ada. Menanggapi arahan Kepala Dinas ESDM Sulbar, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qomaruddin Kamil (Rury) menyatakan segera membentuk tim penyusun RUKD dan berkoordinasi dengan PLN dan stakeholder terkait. “Segera kami akan menyusun draf RUKD Sulbar dan berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Sulbar untuk proses penerbitan RUKD tersebut, dan secara internal akan kami bentuk tim penyusun draf RUKD sebagai bahan diskusi dengan stakeholder yang terlibat nantinya,” ujar Rury. Rury menambahkan, sesuai dengan pengalaman tahun lalu akibat fenomena El Nino terjadi penurunan pasokan operasional PLTA hingga 30-33 persen daya maksimum pemakaian PLN, sehingga bisa mengalami pemadaman bergilir hingga akhir tahun…

MAMUJU--Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Jasa Konstruksi menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Kamis 29 Februari 2024. Bertempat di Aula Kantor Dinas PUPR Sulbar, sosialisasi itu dibuka Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad dan menghadirkan dua narasumber, yakni Jafung Ahli Madya Direktorat Kelembagaan Sumber Daya Konstruksi Nurasih dan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Nurussiah. Dalam sambutannya, Kepala Dinas PUPR Sulbar, Rachmad mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan agar semua peserta dari provinsi dan daerah paham bentuk tugas dan wewenang dalam pengawasan pembangunan jasa konstruksi. Jafung Ahli Madya Direktorat Kelembagaan Sumber Daya Konstruksi Nurasih dalam paparannya menyampaikan tentang fungsi-fungsi pengawasan. Ia mengatakan, pengawasan pada kegiatan jasa konstruksi adalah syarat berdirinya sebuah konstruksi yang paripurna. "Tujuan pengawasan dalam pelaksanaan konstruksi yaitu untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya dan waktu, serta sasaran kinerja yang telah disepakati," terangnya. Nurasih juga menyampaikan, substansi sosialisasi itu adalah bagaimana konstruksi yang dihasilkan dapat berkualitas. Mulai dari tertib perencanaan, tertib penyelenggaraan, sampai dengan tertib pengawasan. “Diharapkan Bidang Jasa Konstruksi akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Permen ini, ditunggu kerja kolaborasinya,” kunci Nurasih selaku narasumber utama. Saat memberikan penjelasan, semangat peserta begitu kuat karena banyaknya kegiatan pengawasan yang menjadi kendala pada masing-masing daerah. Sementara, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Nurussiah dalam paparannya memberikan gambaran umum kegiatan jasa konstruksi, yakni bagaimana memenuhi syarat tenaga kerja konstruksi yang berkompeten. Saat menyampaikan materi, Ia didampingi Afandi Andi Masri. Penjelasan yang rinci disampaikan selama berlangsungnya kegiatan sehingga sangat meningkatkan animo peserta. Di penghujung kegiatan dilakukan pembagian Daftar Simak, Isian Wajib Pengawasan mulai dari kontrak hingga laporan pekerjaan. (rls)