Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menggelar Forum Group Discussion (FGD) tematik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Senin , 4 Maret 2024 Kegiatan yang bertujuan untuk merancang RPJPD penanggulangan kemiskinan di Sulbar mengusung tema, membangun sinergi multipihak untuk penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, merancang RPJPD bukanlah hal yang mudah, butuh waktu hingga 20 tahun lamanya. "Alhamdulillah, kita bersyukur karena kita bisa ngumpul lagi dengan para pemikir masa depan di pemerintahan, karena merancang RPJPD itu tidak mudah, butuh waktu 20 tahun. Artinya kalau 20 tahun, maka tidak boleh kita hanya data seri saja. Tetapi kita juga memperhatikan kondisi lingkungan," kata Muhammad Idris. Dia mengungkapkan, hal-hal yang mempengaruhi Sulbar 20 tahun ke depan harus dipelajari dengan baik. Sehingga, rencana-rencana penting dan strategi yang harus dirumuskan untuk menangani kemiskinan bisa dikonstruksikan. "Jadi, bukan hanya penanggulangan kemiskinan, tapi menangani kemiskinan. Kenapa penting ini karena seperti yang diketahui, data secara umum, secara nasional, kita memiliki jumlah orang miskin tertinggi. Itu masih 11,9 persen, hampir 12 persen (dari total penduduk Sulbar)," ungkapnya. Selain itu, Mantan Deputi LAN RI itu juga mengatakan, Pemprov Sulbar memiliki impian untuk mengurangi kemiskinan, hingga persentasenya dibawah satu digit. Hal itu membutuhkan perhatian yang harus dirumuskan dalam FGD yang kini digelar. "Semua daerah, bahkan negara, mengimpikan dibawah satu digit dari kemiskinan itu. Jadi kalau kita 11 sampai 12 persen, perjuangan kita itu 20 tahun ke depan seperti apa. Nah, inilah yang akan dirumuskan dalam FGD ini. Jadi, (FGD) ini lebih berbicara bagaimana merumuskan isu-isu kebijakan," tutur Muhammad Idris. (Rls)

Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menggelar Forum Group Discussion (FGD) tematik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Senin , 4 Maret 2024 Kegiatan yang bertujuan untuk merancang RPJPD penanggulangan kemiskinan di Sulbar mengusung tema, membangun sinergi multipihak untuk penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, merancang RPJPD bukanlah hal yang mudah, butuh waktu hingga 20 tahun lamanya. "Alhamdulillah, kita bersyukur karena kita bisa ngumpul lagi dengan para pemikir masa depan di pemerintahan, karena merancang RPJPD itu tidak mudah, butuh waktu 20 tahun. Artinya kalau 20 tahun, maka tidak boleh kita hanya data seri saja. Tetapi kita juga memperhatikan kondisi lingkungan," kata Muhammad Idris. Dia mengungkapkan, hal-hal yang mempengaruhi Sulbar 20 tahun ke depan harus dipelajari dengan baik. Sehingga, rencana-rencana penting dan strategi yang harus dirumuskan untuk menangani kemiskinan bisa dikonstruksikan. "Jadi, bukan hanya penanggulangan kemiskinan, tapi menangani kemiskinan. Kenapa penting ini karena seperti yang diketahui, data secara umum, secara nasional, kita memiliki jumlah orang miskin tertinggi. Itu masih 11,9 persen, hampir 12 persen (dari total penduduk Sulbar)," ungkapnya. Selain itu, Mantan Deputi LAN RI itu juga mengatakan, Pemprov Sulbar memiliki impian untuk mengurangi kemiskinan, hingga persentasenya dibawah satu digit. Hal itu membutuhkan perhatian yang harus dirumuskan dalam FGD yang kini digelar. "Semua daerah, bahkan negara, mengimpikan dibawah satu digit dari kemiskinan itu. Jadi kalau kita 11 sampai 12 persen, perjuangan kita itu 20 tahun ke depan seperti apa. Nah, inilah yang akan dirumuskan dalam FGD ini. Jadi, (FGD) ini lebih berbicara bagaimana merumuskan isu-isu kebijakan," tutur Muhammad Idris. (Rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen melakukan percepatan penerapan sistem merit sistem di seluruh instansi Pemerintah Provinsi Sulbar. Hal itu sampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris saat menerima kunjungan Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Mustari Irawan di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Senin 4 Maret 2024. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, kehadiran komisioner KASN merupakan bagian dari monitoring terkait pelaksanaan merit sistem di Provinsi Sulbar. "Merid sistem ASN itu menjadi salah satu hal yang fundamental untuk memastikan ASN itu semakin produktif," kata Idris. Menurutnya, program merit sistem menjadi program yang baik untuk memastikan ASN menjadi bagian dari proses memajukan daerah. "Merit sistem ini tujuannya untuk memastikan ASN bekerja, ASN tidak terkontaminasi keputusan politik ASN harus tegak lurus menjalankan aturan, ASN harus bisa menjadi pribadi yang profesional oleh karena itu harus melakukan pengembangan," ujarnya. Komisioner KASN , Mustari Irawan mengatakan kunjungan yang dilakukan bersama timnya sifatnya khusus untuk melakukan penilaian terhadap penerapan merit sistem. "Kunjungan ini sifatnya khusus sengaja kami datang ke Sulbar untuk bersama-sama Provinsi membangun sistem merit," ujarnya. Merit sistem menjadi salah satu program yang dicanangkan pemerintah, sehingga pihaknya mendorong setiap organisasi pemerintahan targetnya masuk kategori baik termasuk Sulbar. "Jadi saya sengaja datang bersama tim nanti tim yang akan menilai kita masih punya waktu untuk bisa menuntaskan itu," ucapnya. Menurutnya, dengan komitmen dan instruksi yang disampaikan Sekprov Sulbar dapat mempercepat penerapan merit sistem di Sulbar. "Semoga dengan kehadiran Sekprov, yang dibawah bisa melaksanakan apa yang diinstruksikan Karena kecenderungan pejabat berwenang jika sudah melakukan instruksi maka itu akan dilaksanakan oleh seluruh jajarannya," tutupnya. (Rls)

Mamuju -- DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengadakan Rapat Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka penyempurnakan sejumlah Pasal di Ruang Komisi II DPRD Sulbar, Senin , 4 Maret 2024 Ketua Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah DPRD Prov. Sulbar, Sudirman didampingi Abidin Abdullah dan Itol Tonra, memimpin jalannya rapat tersebut Hadir pula perwakilan BPKPD Sulbar, Biro Hukum Setda Sulbar, Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Sulbar Irma Trisnawati serta para staf lainnya. Sudirman mengatakan, bahwa ranperda ini sudah di konsultasikan, memang ada beberapa yang menjadi atensi kriteria , namun sudah tidak ada masalah lagi. "Pasal-pasal ini sudah tidak perlu ditata lagi karena sudah sempurna, dan untuk finalisasi kita sudah sepakati bersama" kata Sudirman, yang juga sebagai Politisi Partai Golkar. (Rls)

MAMUJU--Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Internal Evaluasi Kinerja secara hibryd, Senin 4 Maret 2024. Dipusatkan di Ruang Rapat Kantor DPMPTSP Sulbar, rapat ini dihadiri langsung Pejabat Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Satriawan Hasan Sulur dan Ahli Muda, Pejabat Penata Perizinan Ahli Madya Sudarso, Riny Hadiwijaya, serta Para PJF Penata Perizinan Ahli Muda. Hadir secara virtual Kepala DPMPTSP Habibi Azis, PJf PKPM Ahli Madya Astia, serta beberapa Pjf PKPM Ahli Muda. Dalam arahannya, Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis menekankan beberapa hal, diantaranya pentingnya publikasi kegiatan DPMPTSP di website dan media sosial resmi. "Perlu meningkatkan branding setiap produk kinerja yang dihasilkan kantor kita agar masyarakat dapat memahami tugas dan fungsi DPMPTSP," kata Habibi. Selain itu, juga perlunya fokus pada program toilet bersih, dimana setiap ASN diberi tanggung jawab khusus terhadap kebersihan toilet di kantor. Hal lain yang ditekankan yakni pentingnya penilaian penyelenggaraan PTSP. "Termasuk penilaian Zona Integritas yang harus terpenuhi sebagai langkah proaktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keberlanjutan tata kelola yang baik," ujarnya. (rls)

Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Rapat Teknis Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Terminal Khusus di Desa Lebani, Kecamatan Tappalang Barat, Kabupaten Mamuju oleh PT. Tambang Batuan Andesit. Rapat diselenggarakan Senin 04 Maret 2024. Bertempat di Hotel Grand Maleo & Convention Mamuju, Jl.Yos Sudarso No. 51 Mamuju, Sulbar, dimulai Pukul 09.00 Wita – Selesai. Acara di awali dengan sambutan Prof. Hazairin Zubair, di lanjutkan sambutan Direktur PT. Tambang Batuan Andesit selaku Pemrakarsa. dan selanjutnya kegiatan ini dibuka Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali. Berikutnya Rapat Teknis Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Rencana Pertambangan Batuan dipimpin Kabid Penataan dan Penaatan PPLH, Andi Alffianti. Rapat diikuti Tim Teknis dari Unhas, dari keahlian Sosial Ekonomi, Kesehatan Lingkungan, Biologi, Kimia dan Geologi. Selain itu rapat ini juga dihadiri unsur OPD Lingkup Pemprov Sulbar terkait. Dalam sambutannya, Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali menyampaikan, sejalan dengan perkembangan pembangunan, sektor pertambangan batuan menjadi salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan. Pembangunan Terminal Khusus ini merupakan salah satu fasilitas penunjang dari kegiatan penambangan batuan yang dilakukan oleh PT. Tambang Batuan Andesit. Namun demikian, hendaknya setiap aktifitas kegiatan wajib memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup, khususnya ekosistem yang terlindungi pada area-area tertentu khususnya pada ekosistem perairan. Untuk itu diperlukan analisis dan kajian mendalam untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan terminal khusus serta aktifitas bongkar muat material penambangan terhadap ekosistem perairan di sekitar lokasi. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. Hal ini berarti setiap usaha kegiatan yang berdampak penting wajib memiliki Amdal. Amdal disusun oleh pemrakarsa pada saat masih berada pada tahapan perencanaan. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, saat ini Amdal terdiri dari 3 (tiga…

MAMUJU- Pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 telah digelar di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Kamis, 29 Februari 2024. Lima pemerintah kabupaten (pemkab) di Sulbar mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan diserahkan langsung Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Adapun lima pemkab yang mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM tersebut, yaitu Pemkab Mamuju, Majene, Polman, Mamasa dan Pasangkayu. Acara pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM tersebut dirangkaikan dengan kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Turut hadir dalam kegiatan itu, Perwakilan Bank Indonesia, Badan Intelijen Daerah Sulbar, Pemkab se-Sulbar, Perum Bulog, TIPD provinsi dan kabupaten, Tim TP2DD dan Perbankan. Menurut Plh. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Nuryani, penyerahan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM tersebut berjalan dengan baik. “Dari tim penilai pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun 2023, ada lima pemkab yang menerima penghargaan ini. Semoga pada tahun 2024 ini sudah bisa seluruh pemkab mendapat penghargaan,” harapnya. Sementara itu, dalam pertemuan HLM tingkat Sulbar, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menekankan, untuk menjaga inflasi perlu melakukan pengecekan harga pangan di pasar secara rutin. Hal ini untuk memastikan agar tidak terjadi deflasi terendah, tidak juga terjadi inflasi terlalu tinggi. “Idealnya di angka 1-2 persen, seperti Sulbar saat ini dengan inflasi Januari 2024 diangka 2,25 persen yoy,” kata Prof. Zudan. Upaya lain, menyiapkan pangan murah melalui gerakan pasar murah, gerakan menanam, fasilitas distribusi pangan, pemberian subsidi pangan. Ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari provinsi, kabupaten hingga pada level kepala pasar. “Inflasi ini kita kerjakan bareng-bareng, baik OPD provinsi dan kabupaten dan didukung instansi vertikal lainnya,” ucapnya. Selain itu, diharapkan agar seluruh stakeholder mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Untuk itu, Prof. Zudan mendorong optimalisasi penyaluran bantuan beras…

MAMUJU--Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Najib Ali, mengunjungi pelaku usaha berpotensi ekspor di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sabtu, 2 Maret 2024. Pelaku Usaha yang dikunjungi yaitu Ar Rahman, yang bergerak di bidang komoditi hasil perikanan berupa kulit ikan buntal. Usaha Ar Rahman sudah berjalan cukup lama, namun untuk saat ini produknya masih dijual ke pengepul di Makassar. "Kami datang untuk melihat langsung proses produksi, kualitas, dan kuantitas produk kulit ikan buntal yang dihasilkan oleh usaha Ar Rahman. Kami juga ingin memberikan dukungan agar usaha ini terus berkembang dan mampu menembus pasar ekspor," ujar Muhammad Najib Ali, Kabid Perdagangan Dinas Koperindag Sulbar. Menurut Najib, kulit ikan buntal merupakan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan yang cukup besar di pasar internasional. Kulit ikan buntal dapat diolah menjadi berbagai macam produk kerajinan, seperti dompet, tas, sepatu, dan aksesoris. "Kami melihat potensi besar dari usaha Ar Rahman ini. Produknya berkualitas, inovatif, dan memiliki ciri khas tersendiri. Kami berharap usaha ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi pelaku usaha lainnya di Sulbar," katanya. Najib menyatakan, pihaknya akan merekomendasikan usaha Ar Rahman untuk mengikuti seleksi pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) mewakili Sulbar yang setiap tahun rutin diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Pameran itu merupakan ajang promosi dan pemasaran produk-produk Indonesia ke pasar global. "Kami akan membantu usaha Ar Rahman untuk mengurus persyaratan dan administrasi yang diperlukan untuk mengikuti pameran tersebut. Kami juga akan memberikan bimbingan dan fasilitas yang dibutuhkan agar usaha ini dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya di tingkat nasional maupun internasional," tambahnya. (rls)

MAMUJU--Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1445 H/2024 M, Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pemantauan harga Bahan Pokok (Bapok) di Pasar Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sabtu, 2 Maret 2024. Dalam pemantauan, Dinas Koperindag Sulbar sekaligus memeriksa kebersihan toilet di pasar tersebut. Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Najib Ali mengatakan, pemantauan itu bertujuan untuk mengetahui ketersediaan dan perkembangan harga Bapok di pasaran. “Kami ingin memastikan bahwa Bapok tersedia dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya menjelang Bulan Ramadhan yang biasanya terjadi lonjakan permintaan,” ujar Najib. Melalui kesempatan itu, pihaknya menghimbau kepada para pedagang untuk menambah stok barang agar tidak terjadi kelangkaan Bapok di pasar. “Kami minta pedagang untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan Bapok. Jangan sampai ada yang menimbun barang atau menaikkan harga secara tidak wajar,” tegas Najib. Najib menyatakan, Pemprov Sulbar khususnya Dinas Koperindag komitmen menjaga stabilitas harga dan pasokan Bapok menjelang Bulan Ramadhan. “Kami akan terus melakukan pemantauan harga Bapok secara rutin dan berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Kami berharap masyarakat dapat mendukung upaya kami dalam menjaga stabilitas harga Bapok,” pungkasnya. (rls)

Mamuju- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar menurunkan tim inventarisasi potensi pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Senin 26 Februari 2024. Tim Inventarisi ini terdiri dari Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar Qomaruddin Kamil (Rury), Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Sulbar, A. Irfan AT, Para Pejabat Fungsional Ketenagalistrikan Marwazi Abdullah dan Farid Asyhadi, serta Analis Ketenagalistrikan Luter. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qomaruddin Kamil (Rury) sebagai leader tim menjelaskan, kegiatan itu untuk menginventarisasi sejumlah titik lokasi potensi pembangkit listrik di Sulbar sebagai bahan data dan informasi penyusunan Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Sulbar. “Apa yang kita lakukan hari ini (Senin 26 Februari red.) merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil rapat pertemuan dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu, yang meminta Pemprov Sulbar untuk menyusun dokumen RUKD yang tujuannya memberikan gambaran kebijakan, kondisi, proyeksi kebutuhan, serta rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik di Sulbar. Untuk itu, Dinas ESDM Sulbar melakukan inventarisasi potensi pembangkit listrik EBT dengan melibatkan DPMPTSP Sulbar," ujar Rury. Rury menambahkan, kegiatan serupa akan dilaksanakan di kabupaten lain untuk mendukung ketersedian data dan informasi yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan RUKD Sulbar. "Tentunya dengan data yang akurat dapat meningkatkan minat dan kepercayaan investor di Sulbar," pungkasnya. Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Sulbar, A. Irfan AT. Ia mengatakan, kegiatan itu sebagai bentuk kolaborasi Pemprov Sulbar untuk mendorong minat investasi di provinsi ini. “Potensi Sulbar begitu besar khususnya pada pemanfaatan potensi pembangkit listrik EBT. Di Kalumpang ini sendiri sudah banyak perusahaan yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi, sebut saja PT. Kalla Group, PT. Hidro Power Tinauka, PT. DnD Hidropower dan lain-lain. Tentunya kesemuanya akan memberikan dampak yang…