Mamasa -- Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dilanda banjir pada sore hari, Rabu 6 Maret 2024. Banjir tersebut menyebabkan terendamnya persawahan masyarakat dan beberapa infrastruktur yang ada di wilayah tersebut. Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa saat ini sedang melakukan pendataan atau kaji cepat di lokasi bencana. Hal tersebut, disampaikan Kepala BPBD Sulbar Amir Maricar, saat dihubungi dirinya mengatakan kejadian bencana tersebut sudah ditangani BPBD Mamasa. "Kita terus melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Mamasa terkait perkembangan situasi di lokasi bencana dan siap mendukung penanganan jika diperlukan," kata Amir Maricar. Ia menambahkan pihak BPBD Mamasa sudah turun dilapangan melakukan bantuan yang terdampak. "Sampai saat ini belum ada laporan adanya korban jiwa maupun terdampaknya ke pemukimsn warga," ungkapnya. Selain Tim Reaksi Cepat BPBD Provinsi yang sudah ada membantu disana melalui BPBD Mamasa. "Kami juga mempersiapkan pengiriman bantuan logistik beserta peralatan lainnya apabila Kabupaten mamasa membutuhkan dukungan,"tandasnya.(rls)

MAMUJU--Kepala Bidang (Kabid) Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muh. Faizal Thamrin melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), Selasa 5 Maret 2024. Monev dilakukan terhadap penerima bantuan peralatan yang diserahkan kepada masyarakat di Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Kegiatan ini merupakan upaya Dinas Koperindag Sulbar memastikan efektivitas bantuan peralatan yang telah diserahkan. Pada kegiatan ini juga turut hadir Sekretaris Dinas Koperindag Sulbar, Andi Purnama, beserta dua staf dinas lainnya. Fokus monev kali ini dilakukan pada Kelompok IKM Bunga Beru-Beru yang memproduksi alas kaki berupa sepatu yang diketuai oleh Suriadi. Pada tahun 2021 Kelompok IKM Bunga Beru-Beru mendapatkan bantuan mesin high frequency dari Dinas Koperindag Sulbar untuk membantu peningkatan kualitas dan kapasitas produksi usahanya. Hasil monitoring menunjukkan bahwa mesin bantuan masih berfungsi dengan baik dan dioperasikan secara optimal oleh IKM. “Kita bersyukur bantuan yang diberikan oleh Pemprov dimanfaatkan secara optimal dan bisa membantu pengembangan usaha Kelompok IKM Bunga Beru-Beru,” ungkap Muh. Faizal Thamrin, Kabid Perindustrian Dinas Koperindag Sulbar. Namun, menurutnya, terdapat kendala yang dihadapi oleh IKM Bunga Beru-Beru, yaitu kurangnya alat operasional berupa laptop untuk mendukung bantuan yang telah diberikan. “Sebenarnya kita masih kekurangan laptop untuk mendukung bantuan yang diberikan dan belum ada operator atau desainer kami yang bisa membuat desain sepatu melalui itu,” kata Suriadi, Ketua Kelompok IKM Bunga Beru-Beru. Menanggapi hal tersebut, Faizal menyatakan Dinas Koperindag Sulbar akan berupaya membantu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh IKM Bunga Beru-Beru, sehingga mereka dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas produknya. (rls)

MAMUJU--Sekretaris Dinas (Sekdis) Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Andi Purnama bersama pejabat pengelola aset (BMD) Dinas Koperindag Sulbar, Andi Ilham melakukan pemantauan dan pendataan aset pada Pusat Pengembangan Rotan Mamuju (PPRM), Selasa, 5 Maret 2024 di Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Menurut Purnama, kegiatan pendataan dan pemantauan ini sebagai upaya peningkatan pengelolaan aset daerah di Dinas Koperindag Sulbar, khususnya PPRM. “Ini untuk memastikan bahwa semua aset yang ada di PPRM tercatat dengan baik dan dikelola secara efektif dan efisien,” ujar Purnama. Pendataan aset ini juga dihadiri dan didampingi oleh Muh. Faizal Thamrin, Kepala Bidang Perindustrian, bidang yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan PPRM. Faizal berharap pendataan itu dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi aset yang ada, untuk kemudian menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan dan pemanfaatan aset PPRM ke depan. “Dengan adanya data yang akurat, kita berharap dapat mengoptimalkan pemanfaatan PPRM dalam mengembangkan industri rotan di Mamuju sebagai komoditas dengan potensi yang besar,” jelas Faizal. (rls)

Mamuju - Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya hak kekayaan intelektual, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) baru saja menyelenggarakan Webinar ASN Kreatif Seri-40, Rabu 6 Maret 2024, dengan tema yang sangat relevan, yaitu “Mengenal Hak Kekayaan Intelektual: Bagaimana dan Apa Manfaatnya?”. Webinar ini berhasil menarik minat partisipan dari berbagai kalangan, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkecimpung di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulbar. Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) Wilayah Sulbar Juani, hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini. "Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual," Juani menjelaskan. Kepala BPSDMD Sulbar, Farid Wajdi menjelaskan, melalui kegiatan itu semua sudah berdiskusi banyak hal mengenai hak kekayaan intelektual. "Mudah-mudahan, manfaat dalam kegiatan ini bisa memberikan kita banyak ruang untuk mengetahui bagaimana cara menjaga kekayaan intelektual yang kita punya,” harapnya. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual, tapi juga untuk mendorong ASN di Sulbar agar lebih aktif dalam menciptakan karya yang dapat dilindungi hak kekayaannya. Dengan demikian, diharapkan ASN dapat berkontribusi tidak hanya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga dalam peningkatan nilai ekonomi dan promosi budaya lokal melalui karya-karya inovatif. (rls)

Mamuju--Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) Habibi Azis bersama Manajemen Maleo Town Square (Matos) Mamuju, menggelar pertemuan strategis untuk menggagas rencana kerja sama dalam pelaksanaan Sulbar Trade and Investment Forum, Rabu 6 Maret 2024. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Matos Mamuju itu, Kepala DPMPTSP Sulbar didampingi Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Satriawan Hasan Sulur. Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis menyatakan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan iklim investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Sulbar. "Untuk itu, kerja sama ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi para investor dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat," kata Habibi. Sementara itu, Manajemen Matos Mamuju yang diwakili Wawa menyambut baik rencana kerja sama itu. Ia menyatakan, Matos Mamuju senantiasa mendukung inisiatif yang dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah dan komunitas sekitar. "Kolaborasi dengan DPMPTSP adalah langkah positif untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik," ujarnya. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak bersama-sama menyampaikan komitmen untuk memberikan layanan yang efisien dan mendukung kelancaran investasi di wilayah Sulbar. Rencana kerja sama ini diharapkan akan membawa manfaat besar bagi kedua belah pihak, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. (rls)

Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan perwakilan Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) Fakultas Tehnik, Jurusan Tehnik Arsitektur, Rabu (6/3/2024). Adapun perwakilan Universitas Tadulako yakni Hamka dan Fajar. Kunjungannya diterima langsung Sekretaris BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah dan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulbar, Husain. Sekretaris BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan BPBD menyambut baik dan berterima kasih atas kunjungan Universitas Tadulako tersebut. “Kunjungan Universitas Tadulako ini untuk membangun kerja sama dengan BPBD Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene sebagai penerima dana stimulan tahap II dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pembangunan kembali rumah masyarakat khususnya yang mengalami rusak berat waktu gempa 6,2 Magnitudo melanda Sulbar,” tutur Yasir Fattah. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulbar, Husain menyatakan siap memfasilitasi dan membantu Universitas Tadulako untuk mempertemukan ke penerima dana stimulan tahap II yaitu BPBD Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. “Dokumen penerima bantuan gempa tahap II sudah dirampungkan di tingkat pusat. Saat ini administrasi (data penerima) sudah proses telaah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Pusat dan sudah disetujui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),” beber Husain. Sementara, Perwakilan Universitas Tadulako, Hamka mengatakan, kedatangannya ingin menawarkan model perbaikan rumah terdampak gempa. Pedoman teknis ini mencakup dasar-dasar perencanaan dan pelaksanaan serta metode perbaikan kerusakan bangunan untuk gedung dan rumah tinggal di wilayah gempa. “Pedoman ini meliputi denah bangunan, tanah dasar, pondasi bangunan, badan bangunan dan kuda-kuda rangka atap. Pedoman teknis ini memfokuskan pada pendetailan struktur pada bangunan gedung dan rumah yang menggunakan bahan kayu, beton bertulang, pasangan bata dan bahan baja," terangnya. (rls)

Mamuju--Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) ke-74 tahun, PDGI Cabang Mamuju menggelar sebuah seminar yang dihadiri para praktisi kedokteran gigi di Mamuju di Sulawesi Barat (Sulbar). Acara tersebut diadakan di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Selasa 5 Maret 2024. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy, menjadi salah satu pembicara utama dalam acara tersebut. Dalam pidatonya, Ia menekankan pentingnya etika kedokteran yang tinggi sebagai landasan bagi semua praktisi kedokteran gigi. "Dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai praktisi kedokteran, etika kedokteran sudah semestinya kita junjung tinggi agar kita semua dapat lebih elegan dan melaksanakan tugas pokok kita dengan aman," ujar Asran Masdy. Asran Masdy juga menegaskan pentingnya mengedepankan hak dan kewajiban sebagai dokter gigi. Dia menekankan, para dokter gigi harus eksis dengan berwibawa serta memahami ruang lingkup tugasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pihak lain. Acara seminar ini menjadi forum diskusi yang sangat berharga bagi para dokter gigi di Sulbar untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang etika kedokteran serta hak dan kewajiban sebagai tenaga medis yang bertanggungjawab atas kesehatan masyarakat. Seminar ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi peningkatan profesionalisme dan pelayanan kesehatan gigi yang lebih baik di wilayah Sulbar khususnya di Mamuju. (rls)

Mamuju -- Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan sosialisasi Kader Inti Pemuda Anti Narkoba tentang bahaya narkoba, Rabu (6/3/24) di Hotel Grand Mutiara Mamuju. Kegiatan ini menghadirkan sebanyak 55 peserta dengan sasaran peserta dari kalangan generasi muda usia 15 hingga19 tahun, yaitu siswa SMP, SMA dan SMK yang ada dalam lingkunagan Kota Mamuju. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Sulbar, Karnoto menyebut, peserta dari tiap-tiap sekolah mengutus siswanya sebanyak 3 orang siswa perwakilan dari masing-masing jenjang kelas. Karnoto yang bertindak sebagai moderator dan pelaksana kegiatan ini juga menyampaikan, bahwa indikator keberhasilan kegiatan ini tidak langsung kelihatan pada saat acara telah selesai dilaksanakan. "Tapi ini akan berkontribusi pada hasil survei BPN dan BPS tahun berikutnya terkait penyalahgunaan narkoba, seberapa besar penurunan penyalahgunaan narkoba golongan pemuda yang terindikasi atau pemakai narkoba," kata Karnoto. Sementara, Kepala Dispora Sulbar, Safaruddin Sanusi DM dalam sambutannya saat membuka kegiatan ini, menyampaikan, generasi muda khususnya kalangan pelajar memang harus diberikan edukasi sejak dini tentang bahaya narkoba. Hal itu penting, kata Safaruddin, sebab mereka generasi muda ini mudah terpengaruh dan berpotensi menjadi sasaran pelaku pengedar narkoba. Akibatnya, generasi Sulbar mendatang masa depannya menjadi rusak. “Kenapa peserta diambil dari masing-masing perwakilan jenjang kelas, agar mereka menjadi corong dan pelopor duta pemuda anti narkoba di jenjang kelas pada sekolah sendiri. Jadi mereka yang harus kita ingatkan tentang bahaya narkoba ini. Kita edukasi dan selamatkan generasi muda kita," jelas mantan Kadiskominfo Sulbar ini. Safaruddin dalam kesempatan ini juga menyampaikan, bahwa menindaklanjuti arahan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakhrullah bahwa OPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Karena itu, kegiatan tersebut dikemas lain daripada kegiatan biasanya, yaitu dengan menggandeng salah satu Da’i dari Polewali Mandar yang juga merupakan Imam Masjid Suhadda Lapeo, Habib Ahmad Fadlh Al Mahdaly sebagai narasumber. "Jadi kegiatan ini disamping…

MAMUJU, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Zulkifli Manggazali menanggapi rencana Pembangunan Terminal Khusus di Desa Lebani dan Desa Labuang Rano, Kabupaten Mamuju, Sulbar. Menurut Zulkifli, terhadap rencana kegiatan Pembangunan Terminal Khusus di Desa Lebani dan Desa Labuang Rano, keduanya telah mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Kegiatan dengan Pemanfatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Dasar inilah yang menjadi pedoman awal dalam melakukan proses penerbitan persetujuan lingkungan," kata Zulkifli, Rabu 6 Maret 2024. Zulkifli menjelaskan, proses penerbitan Persetujuan Lingkungan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Dasar utama kita dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan adalah wajib memenuhi ketentuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 51 PP 22 Tahun 2021,” ujarnya. Pihak Pemrakarsa sebelumnya telah melakukan Konsultasi Publik di lokasi rencana pelaksanaan kegiatan dengan mengahadirkan seluruh mayarakat yang terkena dampak langsung dan pada prinsipnya masyarakat setempat tidak keberatan terhadap rencana kegiatan tersebut sepanjang mengakomodir kepentingan masyarakat setempat dan tidak mengganggu aktifitas masyarakat nelayan yang ada disekitarnya termasuk mengakomodir penduduk lokal dalam penerimaan tenaga kerja. Saat ini, proses penerbitan Persetujuan Lingkungan Rencana Pembangunan Terminal Khusus oleh PT. Tambang Batuan Andesit untuk mendukung kegiatan pertambangan batuan di Desa Lebani sedang dalam proses penyusunan kajian lingkungan untuk memperhitungkan dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari aktifitas rencana kegiatan tersebut. Pemprov Sulbar juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi acuan dalam melakukan pengawasan dan pemantauan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 145. (rls)

Mamuju – Untuk mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) terus melakukan percepatan capaian vaksinasi PMK pada hewan ternak di enam kabupaten di Sulbar. Hingga 6 Maret 2024, vaksinasi PMK yang dilakukan di enam kabupaten di Sulbar telah mencapai 18 ribu dosis dari target 22 ribu dosis. “Hingga awal Maret 2024 vaksinasi pencegahan PMK di Sulbar sudah mencapai 18 ribu dosis atau 82 persen dari total yang ditargetkan sebesar 22 ribu dosis,” ungkap Nur Kadar, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulbar saat ditemui di ruangannya, Rabu, 6 Maret 2024. Nur Kadar menyampaikan, untuk mempercepat vaksinasi di Sulbar, berbagai strategi dan upaya terus dilakukan. Di antaranya kolaborasi atau kerja sama dengan pemerintah kabupaten, menggandeng aparat desa/ kelurahan serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada peternak maupun stakeholder. Secara terpisah, Kepala DTPHP Sulbar Syamsul Ma’rif mengatakan, salah satu kunci capaian vaksinasi yaitu kolaborasi antara petugas kesehatan hewan provinsi maupun kabupaten serta kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat. "Dalam pelaksanaan vaksinasi pada hewan ternak ini juga ada problem-problem menolak divaksin. Sehingga ini perlu dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat,” jelasnya. Syamsul Ma’rif juga mengatakan, keberhasilan vaksinasi PMK 2023 lalu yang mencapai 99,98 persen (110.298 dosis) menjadi pijakan langkah pada tahun ini. “Kami berharap semuanya tetap semangat, karena ini bagian amanah yang harus kita lakukan untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran PMK. Kecepatan dalam penanganan dan pelayanan kesehatanpun harus terus ditingkatkan, agar tidak ada lagi kasus PMK di Sulbar," himbaunya. (rls)