Mamuju---Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Tim Teknis UPTD BPTPH-P (Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) kembali melaksanakan Gerakan Pengendalian (Gerdal) Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada komoditi padi di dua kabupaten di Sulbar, pada 24-28 Februari 2024. Dua kabupaten dimaksud yakni Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng). Di Polman, Gerdal OPT pada komoditi padi dilakukan di dua titik, yaitu di Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali dan di Desa Tonroloma, Kecamatan Matakali. Sementara, di Mateng di Desa Lara Kecamatan Karossa. Kepala UPTD BPTPH-P Hasadiq Ramadhan mengatakan, dalam pelaksanaannya di Polman, LPHP Wilayah II Rea Timur Polman beserta seluruh stakeholder bersama-sama melakukan pengendalian OPT penggerek batang padi di dua titik, yaitu di Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali Kelompok Tani Maritangngae seluas 25 Ha pada 24 Februari 2024 dan di Desa Tonroloma, Kecamatan Matakali Kelompok Tani Cinta Damai seluas 25 Ha pada 27 Februari 2024. Sementara di Mateng, LPHP Wilayah I Salugatta Mateng juga Gerdal OPT Penggerek Batang Padi pada 28 Februari 2024 di Kelompok Tani SAMA KARYA II Desa Lara, Kecamatan Karossa. Dalam kegiatan ini didampingi langsung Kepala LPHP Wilayah II Salugatta, Koordinator POPT Mamuju Tengah, POPT Karossa, Kepala Desa Karossa, Koordinator BPP Karossa, dan PPL desa setempat. Berdasarkan hasil pengamatan POPT di lapangan, hama ini ditemukan menyerang pada fase vegetatif. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan bahan pengendali ramah lingkungan, yaitu dengan aplikasi Agens Hayati Beauveria Bassiana dilakukan secara serentak pada pertanaman padi usia 30-50 HST dengan luasan 25 Ha. Kepala DTPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, kegiatan itu melibatkan seluruh anggota kelompok tani dan petani setempat. “Setelah pengendalian diharapkan agar anggota Poktan tetap memantau apabila masih ada serangan penggerek batang pada tanaman padi," kata Syamsul Ma’rif, Senin 4 Maret 2024. Syamsul Ma’rif menuturkan, hasil yang diharapkan dari kegiatan itu adalah berkurangnya populasi hama penggerek batang…

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus berupaya dalam perbaikan mutu genetik ternak di Sulbar melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satunya adalah Program Layanan Optimalisasi Reproduksi melalui kegiatan Insemiansi Buatan (IB) ternak. Langkah ini sebagai upaya untuk mengakselarasi pertumbuhan populasi dan peningkatan produksi ternak sapi di wilayah Sulbar. Inseminasi buatan atau IB merupakan upaya meningkatkan mutu sapi dengan memanfaatkan potensi sapi pejantan unggul. Manfaat IB diantaranya memperbaiki kualitas sapi melalui mutu genetika ternak, dengan adanya IB pada sapi lokal dapat menghasilkan anak sapi unggul. Disamping itu, IB juga meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur; efesiensi biaya dan waktu dengan tidak perlu memelihara pejantan dan mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina (inbreeding). “Program ini merupakan kolaborasi antara dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) provinsi dan kabupaten. IB ini dilakukan 75 orang Inseminator yang tersebar di enam kabupaten di Sulbar. Dinas TPHP Sulbar menyiapkan sarana penunjang IB berupa semen beku, nitrogen (N2) cair, gun, plastic sheet, glove, dan termos IB," kata Nur Kadar, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP, Rabu (06/03/2024). Dihubungi terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyampaikan, pada tahun 2024 ini, untuk kegiatan Layanan Optimalisasi Reproduksi melalui IB dengan target IB sebanyak 8.925 ekor, dan kelahiran sebanyak 4.630. "Target-target tersebut diharapkan dapat tercapai, mengingat keberhasilan capaian realisasi program optimalisasi reproduksi pada kegiatan Sikomandan tahun 2023 melebihi target yaitu layanan IB 7.624 ekor (102%) dan kelahiran 5.079 ekor (107%). Syamsul Ma’rif menambahkan, program IB yang sekaligus berperan dalam program Layanan Optimalisasi Reproduksi ini diharapkan dapat mendorong pembangunan peternakan Sulbar. Ia berharap pembangunan peternakan nasional bisa lebih efektif dan berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat. "Semoga dengan adanya program ini dapat mengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harapnya. (rls)

Mamuju -- Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menunjuk sejumlah pejabat eselon II Pemprov Sulbar menjadi bagian dalam Forum CSR. Tujuannya untuk memaksimalkan CSR dalam menjalankan berbagai bidang program di Pemprov Sulbar. PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan menyampaikan, APBD yang terbatas maka dibutuhkan kolaborasi dengan sejumlah pihak. "Termasuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Sulbar. Yang kita inginkan antara pelaku usaha di Sulbar dan pemerintah bisa bekerjasama mendorong sumber daya manusia agar daerah ini bisa bersaing dengan daerah lain," ucap Prof. Zudan. Untuk bidang olahraga, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar, Safaruddin mengatakan, melalui Forum tersebut nantinya akan menjadi solusi untuk melakukan pembinaan prestasi olahraga. Menurutnya, untuk pembinaan prestasi olahraga memerlukan pendanaan secara berkelanjutan. Hal ini bisa dijalankan melalui bantuan CSR dengan melibatkan sejumlah perusahaan di Sulbar. "Kemarin kita diundang bersama KONI Provinsi Sulbar, termasuk kepala OPD Kadispora, Kadis PUPR, Sekwan, serta perwakilan perusahaan, bagiamana agar CSR ini bisa membantu kebutuhan bidang olahraga, misalnya untuk keperluan persiapan PON," kata Safaruddin. Terkait PON, kata Safaruddin, saat ini terdapat 16 cabor telah dipersiapkan mengikuti PON. "PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan berusaha agar 16 cabor lolos PON bisa disuport oleh perusahaan yang bekerja di Sulbar," ungkapnya. Safaruddin mengaku, saat ini dukungan Pemprov Sulbar untuk KONI adalah Rp8,3 miliar. Namun ini mendanai operasional dan kebutuhan lainnya. Khusus PON kini sudah ada bantuan dari perusahaan sebesar Rp5 Miliar, hanya saja anggaran ini belum cukup mengakomodir 16 cabor. "Kita masih kurang 7 miliar. Sehingga diminta ada kesiapan dari perusahaan. Dan perusahaan ini bersedia tinggal kita mengajukan proposal," tutur Safaruddin. (Rls)

JAKARTA –Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh bersama Direktur Utama PT. Hadji Kalla Solihin Jusuf Kalla melakukan penandatanganan kerja sama Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan dan Pembangunan Konstruksi Jembatan dari Desa Salubatu Kecamatan Bonehau Sampai dengan Desa Karama Kecamatan Kalumpang. Penandatangan kerjasama turut dihadiri pendiri Kalla Group Jusuf Kalla dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar di Jakarta, Rabu 6 Maret. PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan menjelaskan, kerjasama tersebut untuk menyambut investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Desa Karama Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, yang dijalankan PT Mamuju Tumbuan Energi sebagai anak perusahaan dari PT Hadji Kalla. Untuk melancarkan rencana investasi tersebut dibutuhkan jalan akses untuk mobilisasi komponen berat PLTA seperti transformer, generator dan lain sebagainya yang memiliki bobot + 60 ton. Olehnya pihak Pemprov Sulbar bersama PT Hadji Kalla sepakat melakukan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dan Pembangunan Konstruksi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, “Sebagai warga Sulbar, saya sangat berterima kasih dengan dukungan dari PT.Hadji Kalla, telah memberikan perhatian untuk berinvestasi di Sulbar. Dan patut kita syukuri karena selain untuk membangun PLTA, kita juga mendapat dukungan untuk pekerjaan jalan dan jembatan, “ ucap Zudan. Menurut Sestama BNPP ini, dengan perbaikan akses jalan Bonehau-Kalumpang ini akan berdampak kepada perekonomian masyarakat khususnya di dua kecamatan, Bonehau dan Kalumpang. Sementara , pemilik PT Kalla Group, Jusuf Kalla mengatakan, khusus di Sulawesi Barat, PT Kalla Group memberikan bantuan sebesar Rp350 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan, bukan hanya untuk kebutuhan akses proyek, tapi dibangun untuk kebutuhan rakyat keseluruhan. Lebih lanjut dikatakan, pembangunan jalan dan jembatan di Sulawesi Barat bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. "Jalan ini nantinya digunakan sebagai jalan bagi kebutuhan konektivitas masyarakat dan akses ke site proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Adapun objek dan ruang lingkup pekerjaan antara lain , Peningkatan Pekerjaan Jalan dan pembangunan konstruksi, terdiri…

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) segera melakukan pengadaan tanah pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) di Sulbar. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin saat menerima kunjungan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar Marasidin di ruang kerjanya, Senin 4 Maret 2024. “Kami akan segera melakukan tahapan pengadaan tanah rencana pembangunan Lapas di Sulbar. Namun terlebih dahulu kami akan melakukan survey lahan bersama tim dari Kanwil Kemenkumham Sulbar, untuk mengetahui apakah lahan yang telah kami siapkan sudah memenuhi syarat dalam pembangunan suatu Lapas,” kata Syaharuddin. Lanjut Syaharuddin mengatakan, ada dua lahan yang sudah disiapkan dan akan disurvey bersama tim Kemenkumham, dan jika sudah memenuhi syarat Dinas Perkim akan segera melakukan tahapan pengadaan tanahnya. “Ada dua lahan yang akan kami tunjukkan kepada Kemenkumham yaitu lahan yang ada di Lingkungan Katapi, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku seluas 8 Hektar dan satu lagi ada di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju seluas 5 Hektar," kata Syaharuddin menjelaskan. Ditanya mengenai anggaran untuk pengadaan tanah tersebut, Kepala Dinas Perkim Sulbar menjawab bahwa semuanya sudah disiapkan di anggaran tahun 2024 ini. “Anggaran sudah ada, sisa deal lahannya saja. Jika pihak Kemenkumham Sulbar sudah menentukan lahan mana yang cocok, segera kami akan lakukan proses pengadaan tanahnya di April ini," tuturnya. (rls)

Mamuju- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Kepala Bidang Ketenagalistrikan Qomaruddin Kamil menghadiri Peresmian Listrik Desa atas pembangunan 70 lokasi energize di Sulbar tahun 2023. Peresmian tersebut dilaksanakan di Dusun Pakkarawang, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Rabu 6 Maret 2024. Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Bupati Mamuju St. Sutinah Suhardi bersama jajarannya, Camat Sampaga Muhammad Yusuf, Kepala Desa Kalonding Bustang. Sedangkan dari PT. PLN dihadiri Manager PT. PLN UP2K Sulbar Ruli Rizaluddin, Manager UP3 Mamuju Maninghar Hutajulu, Para Asisten Manager, Manager ULP se Sulbar beserta jajaranya. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qomaruddin Kamil menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada PT. PLN (Persero) atas komitmen dan dedikasinya pada program pembangunan listrik desa ini. "Dan juga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses ini, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, maupun masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan bersama untuk mewujudkan akses listrik yang merata di seluruh wilayah Sulbar," kata Qomaruddin, saat ditemui usai menghadiri acara itu. Disampaikan, program pembangunan listrik desa yang dilaksanakan PT. PLN (Persero) merupakan upaya nyata pemerintah untuk mengembangkan akses listrik di daerah terpencil, terdepan, dan terluar di Sulbar. "Hari ini, kita semua berkumpul untuk merayakan peresmian 70 lokasi yang telah dienergize oleh PT. PLN di wilayah Sulbar selama tahun 2023. Melalui pengembangan jaringan listrik tegangan menengah dan rendah, PT. PLN telah memberikan akses listrik yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Sulbar, bahkan hingga ke pelosok dusun. Langkah ini menjadi bagian integral dari transformasi PT. PLN dalam mengejar target rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di Indonesia, ” ujar pria yang akrab disapa Rury ini. Dia menjelaskan, pembangunan Listrik Desa merupakan langkah konkret untuk memperluas jangkauan pelayanan listrik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan ratio elektrifikasi tahun 2023 yang telah mencapai…

Mamuju -- Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan konsultasi dan koordinasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa terkait dengan tugas-tugas kedewanan yang dilaksanakan di kantor DPRD Sulawesi Barat. Kamis, 7 maret 2024. Kunjungan itu diterima pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Sulbar, Sahrin Salatuang, bersama dengan staf Sekretariat DPRD Sulbar. DPRD Majene hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Juan Gayang Pongtiku didampingi oleh Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa Dominggus dan Riel. Sahrin Salatung menyampaikan terima kasih atas kunjungan koordinasi dari DPRD Kabupaten Mamasa dan berharap kerja sama yang telah terjalin akan berdampak positif bagi pembangunan daerah. Ia juga berharap bahwa kunjungan tersebut akan memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Kabupaten Mamasa demi kepentingan masyarakat Sulawesi Barat secara keseluruhan. (Rls)

Mamuju – Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi DM, membuka kegiatan Kejuaraan Karate antar Pelajar se Sulawesi Barat, Kamis (7/3/2024). Kejuaraan Karate dipusatkan di Gedung Merah Putih Pemprov Sulbar 4-5 Maret dan diikuti sebanyak 82 atlet. Kadispora Sulbar, Safaruddin Sanusi mengatakan, Karate merupakan Cabang olahraga (Cabor) unggulan di Kejuaraan Nasional (Kejurnas). “Kita Support ini adalah Karate, karena bisa dikatakan di Sulbar ini kita unggulkan, dan sesuai dengan arahan Pj Gubernur Sulbar,” ungkapnya. “Sehingga, potensi ini harus terarah, begitu pun juga Cabor lain, dan khususnya karate menjadi perhatian khusus juga dari Pj Gubernur Sulbar,” lanjutnya. Safaruddin mengungkapkan, Karate selama ini sudah menciptakan prestasi di tingkat nasional. Oleh sebab itu kata dia, diharapkan muncul kader-kader dan atlet berbakat lain yang bakal mengharumkan nama Sulbar di kancah nasional. “Pertama, kita ucapkan terimakasih kepada para pelatih dan wasit yang menjalakan agenda ini sehingga bisa berjalan dengan baik,” sebutnya. “Insya Allah Dispora Sulbar tetap konsisten agar ini tetap menjadi prioritas agenda tahunan dalam mendorong prestasi Cabor kedepannya,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Dispora Sulbar, Agus mengungkapkan, kegiatan tersebut adalah bentuk pembinaan Dispora. Tujuannya Kata Agus, untuk menggembleng puluhan atlet berkompetisi dari pelbagai tingkatan usia pelajar mempersiapkan atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Tingkar Nasional (Popnas) Aceh-Sumater Utara tahun 2025 mendatang. “Ini adalah event binaan kepada atlet, menggembleng mereka sejak dini utamanya kemampuan fisik lewat beberapa event yang terlaksana, baik itu Oliampiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) atau pun Dispora Sulbar,” jelasnya. “Dan ini adalah sesuatu yang harus dilalui anak-anak kita berlaga agar jam terbang mereka tinggi untuk menghadapi POPNAS, yang selanjutnya kita mempersiapkan atlet kita di Cabor ini,” lanjutnya. Dispora Sulbar juga berkolaborasi dengan Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Provinsi Sulbar membina dan mencari atlet potensial. Ketua harian FORKI Sulbar, Ahmad Namo menyebut terhadap penyelenggaran kegiatan, pihaknya mengaku…

Makassar -- Pemprov Sulbar meraih penghargaan peringkat pertama kinerja tahun 2023 dalam penilaian Barang Milik Daerah (BMD) terbaik. Asisten III Setda Sulbar, Amujib mewakili Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mendapatkan penghargaan tersebut di Hotel Maleo, Kamis 7 Maret 2024. "Pak Gubernur hari ini menerima penghargaan dari Dirjen KPKNL Sulsel-Tenggara-Barat atas kinerja baik di tahun 2023 sebagai peringkat pertama dalam kategori sinergi penilaian BMD terbaik," kata Amujib. Ia menambahkan , Pemprov Sulbar menjadi terbaik pertama sebagai kinerja terbaik pengelolaan BMD. "Kita disiplin, tertib dalam proses penilaian yang melibatkan KPKNL atas-atas aset Pemprov Sulbar," tambahnya. Atas penghargaan pertama ini, dia berharap pencapaian kategori penilaian BMD ini bisa terus dijaga sinergitas. "Kita berharap kedepan bisa meraih penghargaan dengan kategori lainnya, terkait pengelolaan BMD yang menjadi penilaian KPKNL," harapnya. Selain itu, bukan sekedar nilai terbaik yang didapatkan, melainkan lebih jauh dari itu penerapan atas pemanfaatan BMD Sulbar. "Dimana lebih efesian dan efektif. Serta melakukan kontrol aset-aset Pemprov Sulbar," tandasnya.(rls)

MAMUJU -- Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Sulbar , Waris Bestari dan Kepala Biro Ekbang Hamdani serta sejumlah instansi vertikal yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar melakukan pengecekan pasokan pangan di Gudang Bulug Mamuju, Kamis 7 Maret 2024. Peninjauan Pertama dilakukan di Gudang Bulog. Kepala Perum Bulog Mamuju, Suarsi mengatakan, untuk peninjauan di Gudang Bulog fokus pada ketersediaan pasokan beras. Diketahui komoditas beras menjadi penyumbang inflasi di Sulbar pada Februari 2024. Olehnya kata Suarsi pihaknya terus memastikan sejumlah program mengantisipasi lonjakan harga, khususnya pada bulan ramadan. "Beberapa program kami jalankan seperti, penyaluran bantuan pangan, penyaluran beras ke kios-kios di pasar, dan gerakan pangan murah," ucap Suarsi. Suarsi mengatakan, saat ini stok beras di Bulog Mamuju tersedia 1.955 ton. Dipastikan pasokan ini dapat bertahan hingga lima bulan kedepan. "Untuk masyarakat Sulbar kita tidak perlu panik karena beras di gunga Bulog cukup untuk bertahan lima bulan kedepan," Selain beras, salah satu kebutuhan masyarakat yang kerap mengalami kelangkaan adalah tabung LPG 3 Kg. Untuk itu TPID Sulbar juga bergerak melakukan pengecekan di sejumlah agen LPG 3 Kg di Mamuju Kepala Distapan Sulbar, Waris Bestari mengatakan, untuk ketersediaan pasokan masih terbilang aman. "Satu agen LPG kita tinjau tadi di Karema, itu menerima 2.800 tabung per hari dan sebarannya khusus untuk di Mamuju," ucap Waris. Kata Waris, terdapat tiga agen LPG di Mamuju, diharapkan para agen tetap berkoordinasi dengan Pemda dan TPID untuk memastikan pasokan aman dan tidak terjadi lonjakan harga. Lanjut Waris, selain peninjauan pasar, program lain yang telah dijalankan dalam melakukan pengendalian inflasi adalah fasilitasi distribusi pangan serta melakukan gerakan pangan murah di sejumlah titik. Selanjutnya, TPID Sulbar bergerak melakukan peninjauan pasokan dan harga kebutuhan pokok di Pasar Regional Mamuju (Pasar baru), fokus TPID mengecek harga daging ayam, telur, bawang, cabe, dan bahan pokok lainnya. Lanjut di Pasar Lama Mamuju…